Selain ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara, pensiunan juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Dasar hukum mengenai pensiunan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025. Dalam PP tersebut, pensiunan didefinisikan sebagai aparatur negara yang telah purna tugas dan menerima penghargaan berupa manfaat pensiun.
Lantas, kapan THR pensiunan 2026 akan cair? Berikut perkiraan jadwal dan rincian komponen penyusunnya.
Pemerintah biasanya menerbitkan PP mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh, PP Nomor 11 Tahun 2025 diundangkan pada 7 Maret 2025, sedangkan PP Nomor 14 Tahun 2024 ditetapkan pada 13 Maret 2024. Hingga 22 Februari 2026, belum ada PP terbaru yang mengatur THR dan gaji ke-13. Oleh karena itu, jadwal pencairan THR pensiunan 2026 masih berupa prediksi berdasarkan aturan pada PP tahun sebelumnya.
Merujuk pada ayat (1) pasal 14 PP Nomor 11 Tahun 2025, THR akan dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum Lebaran. Jika Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret, maka perkiraan tanggal tercepat pencairan THR adalah Rabu, 25 Februari.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebutkan bahwa THR dapat disalurkan pada awal bulan puasa, dengan alokasi sebesar 55 triliun rupiah untuk ASN, TNI, dan Polri.
Penting untuk diingat bahwa ada kemungkinan THR baru dicairkan setelah Lebaran. Oleh karena itu, informasi resmi dari pemerintah, terutama dalam PP THR 2026 yang akan segera terbit, perlu dipantau secara berkala.
Komponen penyusun THR untuk pensiunan berbeda dengan ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri aktif. Pasal 11 PP Nomor 11 Tahun 2025 merinci komponen tersebut sebagai berikut:
- Pensiun pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tambahan penghasilan
Terdapat empat tipe pensiunan yang menerima THR, yaitu pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Apabila pensiunan telah meninggal dunia, THR diberikan kepada penerima pensiun, yang meliputi:
- Janda/duda atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal dunia.
- Warakawuri/duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia.
- Warakawuri/duda atau anak dari pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia.
- Janda/duda atau anak dari pensiunan pejabat negara.
Sebagai informasi tambahan, ayat (7) pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2025 menyebutkan, "Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Leave a Reply