Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menerapkan sistem contraflow dan ganjil genap selama arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani.
Sistem contraflow akan diberlakukan di beberapa ruas tol berikut:
- Tol Jakarta – Cikampek KM 47 – KM 70
- Tol Jagorawi KM 21 – KM 8
Contraflow akan diterapkan pada jam-jam padat arus mudik dan balik.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan jadwal contraflow saat arus mudik.
"Di tol Japek saat arus mudik berlaku contra flow pada 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB dan tanggal 21 Maret 2026 pukul 12.00–20.00 WIB serta 22 Maret 2026 pukul 09.00–18.00 WIB," kata Aan Suhanan dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).
Sementara itu, jadwal contraflow saat arus balik adalah sebagai berikut:
- 23 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB di tol Japek.
- 24 Maret 2026 pukul 14.00–19.00 WIB serta 29 Maret 2026 pukul 14.00–19.00 WIB di tol Jagorawi.
Penerapan Ganjil Genap
Selain contraflow, sistem ganjil genap juga akan diterapkan untuk mengendalikan volume kendaraan.
"Kami juga akan menerapkan sistem Ganjil Genap yang tentu sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Akan diterapkan di ruas jalan Tol Karawang Barat KM 47 hingga Kalikangkung KM 414 dan ruas Jalan Tol Tangerang – Merak dari KM 31 hingga KM 98 dan arah sebaliknya. Waktunya mengikuti jadwal pemberlakuan One Way untuk mengendalikan volume kendaraan," jelas Aan.
Berikut jadwal lengkap penerapan ganjil genap:
- Arus Mudik: 17 Maret 2026 pukul 14.00 hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.
- Arus Balik: 23 Maret 2026 pukul 00.00 hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.
Sistem ganjil genap berlaku di ruas jalan berikut:
- Tol Karawang Barat KM 47 hingga Kalikangkung KM 414
- Tol Tangerang – Merak dari KM 31 hingga KM 98 (dan arah sebaliknya)
Kendaraan yang Dikecualikan
Sistem ganjil genap tidak berlaku bagi kendaraan berikut:
| Jenis Kendaraan |
|---|
| Kendaraan Presiden dan Wakil Presiden |
| Kendaraan DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial |
| Kendaraan Menteri, Pimpinan dan Tamu Negara Asing |
| Kendaraan dinas Kementerian/Lembaga, Polri, dan TNI |
| Pemadam Kebakaran dan Ambulans |
| Angkutan umum berplat kuning |
| Kendaraan yang membawa penyandang disabilitas |
| Kendaraan pengelola jalan tol |
| Kendaraan mobil barang yang termasuk dalam pengecualian |
Aan Suhanan menambahkan, pihak kepolisian dapat menyesuaikan manajemen operasional jika terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba.
“Apabila terdapat perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” tegas dia.

Leave a Reply