Belasan warga Kota Kediri yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indonesia Bersatu menggelar aksi damai di Yayasan SPPG Barokah Ala Khumaidah. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penipuan dan penggelapan oleh SPPG, serta kualitas menu makanan MBG yang dinilai kurang layak.
Aris Priyono, perwakilan massa, menyampaikan bahwa yayasan yang menaungi SPPG diduga telah merugikan banyak pihak, termasuk penerima manfaat dan investor.
"Beberapa investor dijanjikan kerja sama dengan sistem bagi hasil, namun hingga hampir satu tahun berjalan, banyak yang tidak menerima pembayaran. Nilainya bahkan ada yang mencapai hampir Rp100 juta," kata Aris, Jumat (13/2/2026).
Kualitas Makanan yang Tidak Layak
Selain dugaan penipuan, massa aksi juga menyoroti kualitas produk makanan dari dapur yayasan yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan dan unsur gizi. Aris mengklaim memiliki bukti foto-foto makanan yang diterima masyarakat.
"Kami meminta pemerintah mem-blacklist yayasan ini agar tidak kembali digunakan sebagai sarana penipuan di tempat lain," tegasnya.
Respons Yayasan SPPG Barokah
Menanggapi hal tersebut, Imam, administrator yang mewakili yayasan pengelola SPPG, menyatakan kesiapannya untuk terbuka dan mendukung proses pemeriksaan jika ditemukan pelanggaran.
"Jika memang ada temuan, silakan dilaporkan. Kami terbuka dan akan membantu proses pemeriksaan. Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas," ujarnya.
Imam juga menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG atau dapur pelayanan tidak langsung dikelola oleh yayasan, melainkan oleh perwakilan satuan pelayanan. Namun, yayasan akan menekankan agar setiap kewajiban dapat diselesaikan.
Terkait dugaan makanan tidak berkualitas, yayasan menyatakan akan melakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi terhadap pengelola dapur jika terbukti melanggar ketentuan.
Tanggapan Kejaksaan Negeri Kota Kediri
Wahyu Wasono, Jaksa Bidang Intelejen Negeri Kota Kediri, menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi massa dan mendorong untuk membuat aduan secara tertulis agar jalan cerita, kasus posisi, dan modus dapat diketahui.
"Harapan kami ada bukti dukungnya yang menyertai dari laporan pengaduan tersebut. Kalau memang sekiranya ada hal-hal yang ada, patut diduga ada unsur melawan hukum," tegasnya.
Kejaksaan akan menunggu laporan resmi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Terkait tuntutan audit, Wahyu menyebut kejaksaan membutuhkan lembaga berwenang untuk melakukannya.
Berikut adalah rincian dugaan kerugian yang dialami investor:
| Jenis Kerugian | Jumlah Investor | Estimasi Kerugian |
|---|---|---|
| Tidak Menerima Bagi Hasil | Beberapa Investor | Hampir Rp100 Juta |
Kasus ini masih dalam tahap awal dan menunggu laporan resmi dari pihak yang dirugikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Leave a Reply