Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pengelolaan royalti di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak pihak dinilai belum memahami ketentuan pembayaran royalti yang berlaku.
Supratman menyampaikan hal ini dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).
Menkum Supratman Agtas mengaku terkejut melihat kondisi pengelolaan royalti setelah menjabat. Dia menilai banyak oknum mengambil hak orang lain.
“Setelah saya menjadi menteri, saya melihat bahwa pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Banyak sekali orang mengambil hak orang lain,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).
Sebagai contoh, Supratman menyoroti pendapatan musisi dari royalti. Seorang musisi seharusnya menerima Rp 1 juta, namun pada kenyataannya hanya dibayarkan Rp 200 ribu.
Peran LMK dan LMKN
Untuk mengatasi masalah ini, Supratman menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK bertugas mendistribusikan royalti, sementara LMKN menariknya dari pengguna.
“Jadi mereka (LMK dan LMKN) saling kontrol nih sekarang makanya sekarang berhenti ribut. Karena nggak mungkin dibayarkan royaltinya kalau datanya tidak lengkap, tidak akan mungkin,” ujarnya.
Berikut adalah tabel perbedaan tugas LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti:
| Lembaga | Tugas Utama |
|---|---|
| Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) | Mendistribusikan royalti kepada musisi |
| Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) | Menarik royalti dari pengguna (misalnya kafe, restoran) |
Jenis Royalti dan Imbauan Menkum
Supratman menjelaskan bahwa royalti terbagi dua, yaitu analog dan digital. Royalti analog didapat dari pemutaran lagu di tempat umum seperti kafe dan restoran. Sementara royalti digital berlaku melalui skema langganan aplikasi premium.
Supratman mengimbau masyarakat agar tidak termakan provokasi pihak tertentu untuk menghindari pembayaran royalti. Terutama dari kalangan dunia usaha seperti restoran atau kafe.
“Sesungguhnya kalau (royalti) yang analog itu yang berkewajiban membayar royalti itu bukan kawan-kawan yang suka mendengar musik ke kafe, ke karaoke,” imbuhnya.
Menkum menegaskan bahwa biaya royalti relatif murah dan tidak akan memengaruhi harga produk atau jasa. Ini sekaligus menepis anggapan yang menyatakan bahwa harga kopi akan naik karena royalti.
“Ada mungkin yang bilang kalau dikenakan royalti maka harga secangkir kopi itu mungkin bisa dinaikkan. Percaya sama saya karena bayaran royalti itu murah tidak sebesar yang dibayangkan orang maka tidak mungkin royalti itu mempengaruhi harga yang temen-temen bayar kalau berkunjung ke kafe,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).
“Jadi kalau ada yang bilang kemarin bahkan disebarin tiba-tiba ada angka royalti sekian ratus sekian ribu rupiah itu pasti bohong. Karena total royalti yang dibayarkan itu sesungguhnya sangat kecil dibandingkan omset yang ada. Jadi itu nggak akan mungkin mempengaruhi harga. Jangan kalian mau dikerjain itu!” pungkasnya.

Leave a Reply