BEI dan MSCI Bertemu Lagi Bahas Reformasi Pasar Modal Indonesia

Written by

in

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menjadwalkan pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pertemuan pada Rabu, 11 Februari 2026 ini akan membahas upaya reformasi pasar modal di Indonesia.

Jeffrey Hendrik, Pjs Direktur Utama BEI, menjelaskan bahwa pertemuan awal telah berlangsung pada 2 Februari 2026. Proposal resmi juga telah dikirimkan ke MSCI pada 5 Februari 2026.

Tim Indonesia, yang terdiri dari self regulatory organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengirimkan proposal tersebut. Pertemuan lanjutan di level teknis akan digelar Rabu ini.

"Kemudian tanggal 5 Februari tim dari Indonesia dalam hal ini SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini tanggal 11 Februari 2026," terang Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Jeffrey menyatakan bahwa BEI akan mempresentasikan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia kepada MSCI. Seluruh rencana aksi ini ditargetkan rampung sebelum akhir April 2026.

Salah satu inisiatif kunci adalah penyempurnaan klasifikasi investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Klasifikasi ini akan diperluas secara signifikan.

Dari sembilan kategori di struktur Single Investor Identification (SID) saat ini, akan diperbanyak menjadi 28 subkategori investor. Langkah ini bertujuan menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih rinci dan akurat.

"Inisiatif yang kami diskusikan antara lain pertama tentu adalah penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI dari 9 kategori yang ada di struktur SID saat ini menjadi 28 subkategori investor guna menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih rinci dan akurat," sebutnya.

Berikut adalah perbandingan perubahan klasifikasi investor dan keterbukaan informasi:

Aspek Sebelumnya Target Perubahan
Klasifikasi Investor di KSEI 9 Kategori 28 Subkategori
Keterbukaan Informasi Kepemilikan Saham Di atas 5% Di atas 1%
Minimum Free Float Emiten 7,5% 15%

Perluasan Keterbukaan Informasi dan Ketentuan Free Float

Selain klasifikasi investor, BEI juga akan memperluas keterbukaan informasi kepemilikan saham. Batas minimum keterbukaan akan diturunkan dari 5% menjadi 1%.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pasar secara substansial. Transparansi lebih tinggi akan mendukung integritas pasar.

BEI juga berencana meningkatkan ketentuan minimum free float bagi emiten. Ambang batas minimum free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%.

Ketentuan ini penting untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat di bursa. Peningkatan ini sejalan dengan praktik terbaik global.

"Itu yang akan kita diskusikan di hari Rabu nanti. Tentu, kedua belah pihak akan saling mendengar. Kita akan menyampaikan apa yang kita propose. Di sisi lain, kita juga ingin mendengar apakah ini sudah fit dengan metodologinya MSCI atau masih ada hal-hal teknis yang perlu kita sesuaikan," bebernya.

Jeffrey mengungkapkan bahwa penggunaan ambang batas 1% untuk keterbukaan kepemilikan saham mengacu pada praktik bursa dunia. India adalah salah satu negara yang telah menerapkan batas tersebut.

"Kalau kita melihat yang menggunakan angka 1% adalah India saat ini. Tentu struktur pasar dan investor di India kita lihat lebih kurang sama dengan struktur pasar dan kombinasi investor yang ada di Indonesia," tutupnya.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *