Kabar baik bagi peserta BPJS Kesehatan, iuran pada Maret 2026 dipastikan tetap sama dengan tarif yang berlaku saat ini. Pemerintah belum memberlakukan kenaikan tarif resmi, meskipun sempat ada wacana penyesuaian.
Saat ini, pemerintah menanggung lebih dari 60 persen iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah masih mempertahankan tarif yang berlaku, meskipun Menteri Kesehatan sempat menyampaikan wacana kenaikan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai informasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri dan pekerja penerima upah (PPU) pada Maret 2026 masih mengacu pada ketentuan yang ditetapkan tahun 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi inilah yang menjadi dasar penetapan iuran peserta.
Iuran Peserta Mandiri
Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri (PBPU) pada Maret 2026 adalah:
- Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan
- Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan
- Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan
Iuran Peserta Penerima Upah (PPU)
Bagi pekerja penerima upah (karyawan), iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan, dengan rincian:
- 4% dibayarkan oleh pemberi kerja
- 1% dibayarkan oleh pekerja
Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Iuran bagi peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak perlu membayar iuran secara mandiri. Tarif ini berlaku sampai ada kebijakan resmi terbaru.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi agar tidak salah memahami isu penyesuaian iuran yang masih dalam tahap pembahasan.
Ketentuan Pembayaran dan Denda Keterlambatan
Berdasarkan Perpres 63/2022, pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Sejak 1 Juli 2016, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran.
Denda akan dikenakan jika peserta mendapatkan layanan rawat inap dalam 45 hari sejak status kepesertaannya diaktifkan kembali. Sesuai Perpres 64/2020, denda sebesar 5% dari biaya diagnosa awal layanan rawat inap, dihitung berdasarkan jumlah bulan yang belum dibayar, dengan ketentuan:
- Jumlah bulan yang belum dibayar tidak melebihi 12 bulan.
- Denda maksimal yang dikenakan adalah Rp 30.000.000.
- Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja.
Kesimpulannya, iuran BPJS Kesehatan Maret 2026 tetap sama dengan kebijakan sebelumnya, baik untuk peserta mandiri maupun PPU.









