Beberapa waktu lalu, kebijakan Menteri Sosial pada 19 Januari 2026 menonaktifkan BPJS PBI. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026 yang menyebutkan penonaktifan peserta BPJS PBI yang tidak termasuk dalam desil 1-5. Artinya, BPJS PBI hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau fakir miskin. Penonaktifan ini sempat menimbulkan kendala bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Kabar baiknya, saat ini warga sudah bisa mengaktifkan kembali BPJS PBI dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Penonaktifan BPJS PBI ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembaruan data berkala oleh Kementerian Sosial.
Syarat Reaktivasi BPJS PBI
Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI:
- Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak, seperti untuk penyakit kronis atau keadaan darurat, terutama dari kalangan tidak mampu dan tidak terdaftar dalam Data Terpadu Status Ekonomi (DTSE).
- Bayi dari ibu penerima BPJS PBI.
- Peserta yang sudah dihapus namun membutuhkan layanan kesehatan dalam waktu 6 bulan setelah penonaktifan.
Jika memenuhi kriteria di atas, masyarakat dapat melakukan pengaktifan BPJS PBI di dinas sosial setempat.
Prosedur Reaktivasi BPJS PBI
Berikut adalah prosedur reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan:
- Jika peserta BPJS PBI ditemukan tidak aktif saat akan mendapatkan perawatan, minta surat keterangan perawatan dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas.
- Melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengembalikan status keaktifan.
- Pegawai Dinas Sosial akan memverifikasi informasi mengenai peserta.
- Dinas Sosial akan membuat surat keterangan reaktivasi dan memasukkan data ke dalam aplikasi SIKS NG.
- Petugas dari Kemensos akan memeriksa dokumen yang diajukan untuk reaktivasi.
- Dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kemensos akan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk proses peninjauan lebih lanjut.
- Apabila BPJS Kesehatan menyetujui permohonan reaktivasi, mereka akan mengaktifkan kembali keanggotaan peserta.
- Peserta yang telah diaktifkan kembali diwajibkan untuk memperbarui data mereka paling lambat dalam dua masa pemutakhiran DTSEN.
Berikut adalah ringkasan prosedur reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan:
| Tahapan | Deskripsi |
|---|---|
| Pengajuan Surat Keterangan | Meminta surat keterangan perawatan dari RS/Puskesmas jika BPJS PBI tidak aktif saat dibutuhkan. |
| Pelaporan ke Dinsos | Melapor ke Dinas Sosial setempat untuk reaktivasi status. |
| Verifikasi Data | Pegawai Dinsos memverifikasi informasi peserta. |
| Pembuatan Surat Keterangan Reaktivasi | Dinsos membuat surat keterangan reaktivasi dan memasukkan data ke SIKS NG. |
| Pemeriksaan oleh Kemensos | Petugas Kemensos memeriksa dokumen reaktivasi. |
| Peninjauan oleh BPJS Kesehatan | Dokumen diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk peninjauan. |
| Aktivasi Kembali | BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali keanggotaan jika permohonan disetujui. |
| Pembaruan Data | Peserta wajib memperbarui data dalam dua masa pemutakhiran DTSEN. |
Tujuan Penonaktifan BPJS PBI
BPJS PBI dinonaktifkan berdasarkan Permensos Nomor 3/HUK/2026 dengan tujuan agar bantuan ini tepat sasaran, yaitu masyarakat yang masuk dalam desil DTSE 1-5, yang merupakan kategori masyarakat miskin dan fakir miskin. Meskipun sempat dinonaktifkan, masyarakat yang memenuhi syarat kini dapat mengaktifkannya kembali.









