Author: aditya-saputra

  • Prabowo Klaim Statistik Indonesia Ungguli Jepang dan Eropa

    Prabowo Klaim Statistik Indonesia Ungguli Jepang dan Eropa

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya menerima laporan statistik yang menunjukkan performa Indonesia lebih baik dibandingkan Jepang dan negara-negara Eropa.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo awalnya menyinggung angka keracunan yang terjadi pada penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo melaporkan adanya sekitar 28 ribu kasus keracunan dari 4,5 miliar penerima manfaat.

    "Sampai hari ini kurang lebih sudah 28 ribu penerima manfaat yang menerima gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28 ribu dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,006 artinya 99,994," kata Prabowo.

    "Itu kalau statistik, itu kan dibulatkan ke atas. 99,994 itu berhasil itu. Di mana ada usaha manusia yang 100%?" lanjutnya.

    Statistik Indonesia Ungguli Jepang dan Eropa

    Prabowo kemudian mengalihkan perhatian ke laporan statistik yang ia terima, yang menurutnya menempatkan Indonesia di atas Jepang dan Eropa.

    "Saya dapat laporan kemarin, ini tolong diverifikasi. Tapi saya dapat laporan, kita punya statistik hari ini. Insya Allah kita pertahankan, kalau bisa kita kurangi lagi. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa," tuturnya.

    Laporan tersebut baru ia terima dua hari sebelum acara peresmian. Prabowo pun berpesan kepada jajarannya untuk tidak berkecil hati.

    "Ini saya baru dapat laporan dua hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati," katanya.

    Pesan Prabowo: Jangan Sombong

    Di sisi lain, Prabowo mengingatkan agar tidak ada kesombongan karena kesombongan adalah awal dari kehancuran.

    "Jangan kita sombong, jangan kita petantang petenteng. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ingat itu. Semakin berisi, semakin menunduk. Itu adalah ilmu padi dari nenek moyang kita. Itu adalah ilmu pendekar," kata Prabowo.

    Negara/Wilayah Contoh Indikator Potensi Keunggulan Indonesia
    Jepang Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Potensi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena demografi yang lebih muda.
    Eropa Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara Eropa.

    Penting untuk dicatat bahwa detail spesifik mengenai indikator statistik yang dimaksud oleh Prabowo belum diungkapkan. Verifikasi lebih lanjut terhadap data tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

  • BPNT Tahap 1 2026 Cair: KPM di Beberapa Daerah Terima Rp600 Ribu

    BPNT Tahap 1 2026 Cair: KPM di Beberapa Daerah Terima Rp600 Ribu

    Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)! Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026 sebesar Rp600 ribu telah resmi dimulai secara bertahap sejak Kamis malam (12/2).

    Kabar suksesnya pencairan dana ini dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak penerima melaporkan bahwa saldo bantuan sudah masuk dan siap untuk dicairkan.

    Di berbagai daerah, KPM pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari BRI terlihat antusias melakukan pengecekan saldo sejak dini hari hingga pagi, Jumat (13/2), setelah menerima informasi mengenai pencairan yang telah berlangsung di beberapa wilayah.

    Berdasarkan laporan masyarakat dan informasi yang beredar, beberapa daerah mencatat pencairan lebih awal. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah tersebut, dengan laporan saldo masuk sekitar pukul 20.51 WITA.

    Selanjutnya, laporan serupa datang dari Bandar Lampung. Seorang KPM mengonfirmasi bahwa dana Rp600.000 sudah tersedia di rekeningnya saat melakukan pengecekan di ATM sekitar pukul 21.26 WIB.

    Di Sumatera Utara, wilayah Stabat (Langkat) dilaporkan menerima pencairan sekitar pukul 20.42 WIB, diikuti oleh Medan Sunggal pada waktu yang hampir bersamaan.

    Bengkulu dan Kalimantan Timur juga mencatat keberhasilan penarikan dana antara pukul 21.46 hingga 23.00 waktu setempat.

    Bahkan, di Jawa Timur, laporan saldo masuk sudah muncul sejak malam 11 Februari, menandakan penyaluran yang cukup cepat di Pulau Jawa.

    Rincian Bantuan dan Target Penerima

    Penyaluran BPNT tahap pertama tahun 2026 ini mencakup alokasi untuk tiga bulan sekaligus. Pemerintah telah menetapkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga total dana yang diterima oleh setiap KPM mencapai Rp600 ribu.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan data nasional.

    Pemerintah mengimbau agar dana bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

    Cara Cek Status Penerima BPNT Secara Online

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan BPNT, pengecekan dapat dilakukan secara daring melalui dua metode berikut:

    Berikut adalah tabel yang berisi informasi lengkap mengenai cara pengecekan status penerima BPNT secara daring:

    Metode Langkah-Langkah
    Situs Resmi 1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Masukkan data wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
    3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP.
    4. Ketikkan kode captcha yang tertera.
    5. Klik tombol 'Cari Data'.
    Aplikasi Cek Bansos 1. Unduh dan instal aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.
    2. Buat akun baru jika belum memiliki.
    3. Login menggunakan username dan password.
    4. Pilih menu 'Cek Bansos'.
    5. Masukkan data yang diperlukan.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui status penerimaan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 secara mandiri.

    Bantuan BPNT sebesar Rp600 ribu telah mulai ditransfer ke rekening penerima di sejumlah wilayah.

  • Banjarmasin Gunakan BYD Atto 1 Jadi Mobil Dinas SKPD

    Banjarmasin Gunakan BYD Atto 1 Jadi Mobil Dinas SKPD

    Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan menggunakan BYD Atto 1 sebagai mobil dinas operasional bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat camat.

    Pengadaan 21 unit mobil listrik ini dilakukan oleh Pemkot Banjarmasin sebagai kendaraan dinas. Anggaran sebesar Rp 5 miliar dari APBD 2026 dialokasikan untuk keperluan tersebut. Armada ini disiapkan untuk mendukung mobilitas Kepala SKPD dan Camat.

    Meskipun anggaran yang dikeluarkan cukup besar, Pemkot Banjarmasin menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk efisiensi anggaran dalam jangka panjang.

    "Bukan gaya-gayaan, tapi langkah efisiensi dan komitmen energi bersih," tulis @pemko_banjarmasin.

    Alasan Pemilihan Mobil Listrik

    Salah satu alasan Pemkot Banjarmasin memilih mobil listrik adalah karena tidak memerlukan penggantian oli mesin, busi, atau filter udara secara rutin. Jumlah komponen yang bergerak juga jauh lebih sedikit. Hal ini selaras dengan komitmen transisi energi nasional untuk menciptakan kualitas udara perkotaan yang lebih bersih.

    Pemkot Banjarmasin juga telah bekerja sama dengan PLN untuk memastikan ekosistem kendaraan listrik berjalan dengan baik.

    Spesifikasi dan Harga BYD Atto 1

    BYD Atto 1 adalah mobil listrik yang cukup kompetitif di pasar Indonesia. Mobil ini tersedia dalam dua pilihan harga. Versi termurah ditawarkan dengan harga Rp 499 juta, sedangkan versi termahal seharga Rp 535 juta. Harga tersebut adalah harga on the road Jakarta.

    Berikut adalah detail spesifikasi kedua varian BYD Atto 1:

    Varian termurah BYD Atto 1 menggunakan baterai berkapasitas 30,08 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 300 km. Sementara itu, varian termahalnya memiliki baterai 38,88 kWh dengan jarak tempuh mencapai 380 km. BYD Atto 1 juga dilengkapi dengan opsi pengisian daya DC.

    Fitur BYD Atto 1 (Termurah) BYD Atto 1 (Termahal)
    Kapasitas Baterai 30,08 kWh 38,88 kWh
    Jarak Tempuh 300 km 380 km
    Harga (OTR Jakarta) Rp 499 juta Rp 535 juta
  • BPNT Rp600 Ribu Cair Februari 2026, Cek Status Penerima!

    BPNT Rp600 Ribu Cair Februari 2026, Cek Status Penerima!

    Keluarga penerima manfaat (KPM) kembali mendapat kabar baik. Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600.000 pada Februari 2026.

    Bantuan ini diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Banyak warga kini mencari informasi mengenai status penerimaan mereka, dan proses pengecekan dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel.

    BPNT 2026 tahap pertama akan disalurkan untuk periode Januari hingga Maret. Setiap KPM berhak menerima bantuan total Rp600.000, yang merupakan akumulasi bantuan Rp200.000 per bulan. Tahap 1 rencananya akan disalurkan pada bulan Februari 2026.

    Bantuan ini ditujukan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rentan yang sudah tercatat dalam basis Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSE). Dana disalurkan dalam bentuk saldo elektronik dan hanya bisa dipakai untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen resmi yang telah ditunjuk.

    Penyaluran dilakukan melalui bank penyalur atau kantor pos sesuai kebijakan wilayah. Penerima biasanya mendapatkan informasi dari perangkat desa atau pendamping sosial.

    Pengecekan Online BPNT 2026

    Pemerintah menyediakan layanan pengecekan bansos BPNT 2026 secara online yang dapat diakses kapan saja. Masyarakat dapat memilih salah satu dari dua cara berikut:

    • Melalui Laman Resmi

    Kunjungi laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id, lalu ikuti langkah berikut:

    1. Pilih wilayah sesuai dengan alamat pada KTP.
    2. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    3. Ketik kode captcha yang muncul di layar.
    4. Klik tombol “Cari Data”.

    Setelah itu, sistem akan menampilkan status data penerima bansos, jenis bantuan yang diterima serta informasi penyaluran.

    • Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Anda juga dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi Cek Bansos:

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store.
    2. Daftar akun menggunakan NIK, nomor KK, dan foto KTP.
    3. Login ke aplikasi.
    4. Masuk ke menu Cek Bansos.
    5. Lihat status penerima dan jenis bantuan.

    Aplikasi ini juga memiliki fitur usul dan sanggah, yang memungkinkan warga mengajukan perbaikan data jika merasa layak menerima bansos tetapi belum terdaftar.

    Berikut rincian jadwal dan besaran penyaluran BPNT 2026:

    Periode Besaran Bantuan Per Bulan Total Bantuan Waktu Penyaluran
    Januari – Maret Rp200.000 Rp600.000 Februari 2026 (Tahap 1)

    Dengan memahami cara pengecekan BPNT Februari 2026, masyarakat bisa lebih siap memanfaatkan bantuan tersebut. Akses digital yang semakin mudah membuat informasi dapat diperoleh dengan cepat, membantu keluarga penerima tetap mendapatkan dukungan pangan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

  • PKH 2026: Penerima Wajib Tahu Rincian Bantuan per Kategori

    PKH 2026: Penerima Wajib Tahu Rincian Bantuan per Kategori

    Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026 wajib memahami besaran nominal bantuan yang akan diterima. Informasi ini krusial untuk perencanaan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan kesehatan, sesuai dana yang cair setiap tahun.

    PKH adalah pilar utama perlindungan sosial pemerintah, disalurkan kepada keluarga kurang mampu melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nominal bantuan bervariasi berdasarkan kategori anggota keluarga yang memenuhi kriteria.

    Besaran bantuan PKH 2026 ditetapkan berdasarkan komponen anggota keluarga yang memenuhi ketentuan. Bantuan disalurkan empat tahap (triwulan) sepanjang tahun anggaran 2026.

    Berikut adalah kisaran nominal bantuan PKH berdasarkan kategori penerima, dilansir dari laman kemensos.go.id:

    Kategori Penerima Bantuan per Tahap Bantuan per Tahun
    Ibu Hamil/Nifas Rp750.000 Rp3.000.000
    Anak Usia Dini (0–6 tahun) Rp750.000 Rp3.000.000
    Anak SD/Sederajat Rp225.000 Rp900.000
    Anak SMP/Sederajat Rp375.000 Rp1.500.000
    Anak SMA/Sederajat Rp500.000 Rp2.000.000
    Lansia (≥60 tahun) Rp600.000 Rp2.400.000
    Penyandang Disabilitas Berat Rp600.000 Rp2.400.000

    Jumlah total yang diterima setahun tergantung pada jumlah komponen anggota keluarga yang tercatat. Jika satu keluarga memiliki lebih dari satu anggota sesuai kategori di atas, total bantuan bisa bertambah, selama memenuhi aturan maksimal komponen yang dihitung.

    Jadwal Penyaluran PKH 2026

    Penyaluran PKH 2026 dilakukan empat kali setahun, setiap triwulan:

    • Tahap 1: Januari – Maret
    • Tahap 2: April – Juni
    • Tahap 3: Juli – September
    • Tahap 4: Oktober – Desember

    Pencairan tahap pertama biasanya dimulai pada awal tahun. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau mengecek status pencairan secara berkala melalui kanal resmi pemerintah.

    Cara Cek Status dan Nominal PKH Secara Online

    Penerima dapat mengecek status dan nominal PKH secara mandiri melalui layanan resmi pemerintah. Berikut caranya:

    1. Buka browser dan kunjungi situs resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id/
    2. Masukkan wilayah administrasi sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    3. Ketikkan nama lengkap sesuai identitas.
    4. Isi kode captcha yang tampil.
    5. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil status PKH dan nominal bantuan yang tercatat.

    Cek PKH via Aplikasi Cek Bansos

    Alternatif lain, gunakan aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App Store:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Google Play Store (Android) atau App Store (iOS).
    2. Buka aplikasi setelah instalasi selesai.
    3. Buat akun atau login dengan data diri yang diminta (NIK dan Kartu Keluarga).
    4. Pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status penerimaan PKH.
    5. Periksa informasi yang tersedia, seperti status bantuan, jadwal pencairan, dan anggota keluarga yang terdaftar.
    6. Lakukan pembaruan data melalui aplikasi jika terdapat perubahan atau ketidaksesuaian informasi.

    Tips Mendapatkan Bantuan PKH Sesuai Hak

    Dilansir dari laman sekolahinovasipangan, agar mendapatkan bantuan lengkap sesuai hak, penerima PKH perlu memperhatikan hal berikut:

    • Data terdaftar di DTSEN harus valid dan sesuai dengan keadaan keluarga saat ini.
    • Sinkronisasi data anak di sekolah (Dapodik) diperlukan agar komponen pendidikan terhitung otomatis.
    • Keluarga wajib memenuhi komitmen program seperti pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar sesuai aturan PKH.
    • Perubahan jumlah komponen keluarga (kelahiran, sekolah naik kelas, dll.) sebaiknya segera diperbarui di sistem agar nominal bantuan sesuai.

    Dengan memperhatikan poin-poin di atas, keluarga dapat lebih optimal dalam menerima hak bantuan sosial dari pemerintah.

    Besaran nominal bantuan PKH 2026 ditetapkan berdasarkan komponen anggota keluarga dan disalurkan berkelanjutan dalam empat tahap. Segera cek status Anda melalui portal resmi pemerintah untuk memastikan data dan hak pencairan berdasarkan jadwal yang berlaku.

  • Duel Gladiator Siswa SMP Gegerkan Cimahi

    Duel Gladiator Siswa SMP Gegerkan Cimahi

    Aksi duel gladiator yang melibatkan sejumlah siswa SMP di Kota Cimahi menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di lahan kosong yang berada di belakang RSUD Cibabat, pada Rabu (11/2/2026).

    Dalam video berdurasi 1 menit yang beredar luas, terlihat belasan pelajar berkumpul mengelilingi dua orang pelajar. Salah seorang pelajar tampak menghujamkan pukulan ke arah pelajar lainnya.

    Tidak ada satu pun yang berusaha melerai perkelahian tersebut. Perekam video sempat berteriak untuk membubarkan aksi itu, namun tidak berhasil. Sebagian pelajar baru berlarian setelah mendengar teriakan tersebut.

    Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, menjelaskan bahwa aksi perkelahian ini telah diselesaikan oleh pihak sekolah karena melibatkan siswa dari sekolah yang sama.

    "Terkait penyelesaian aksi keributan siswa, sudah diselesaikan kemarin oleh pihak sekolah. Ada 22 siswa yang dikumpulkan," kata Gofur saat ditemui, Jumat (13/2/2026).

    Pemicu Perkelahian dan Janji Siswa

    Gofur mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari dua siswa kelas 8 yang terlibat perkelahian, penyebabnya adalah kesalahpahaman yang kemudian memicu keributan.

    "Dua siswa yang terlibat kemudian menjelaskan permasalahannya dan terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian diselesaikan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," kata Gofur.

    Kepolisian turut serta dalam pembinaan siswa dengan memanggil orang tua siswa agar dapat memberikan pengawasan dan edukasi kepada anak-anak mereka. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

    Berikut rincian jumlah siswa yang terlibat dalam perkelahian:

    Tingkat Kelas Jumlah Siswa
    Kelas 7 8
    Kelas 8 14
    Total 22

    Para orang tua siswa yang terlibat sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum.

    "Orangtua kedua siswa ini dan siswa lainnya sepakat tidak akan melanjutkan hal ini ke proses hukum. Kita minta supaya anaknya dibina," ucap Gofur.

  • Luhut Ungkap Reformasi Pasar Modal Usai Bertemu MSCI Jakarta

    Luhut Ungkap Reformasi Pasar Modal Usai Bertemu MSCI Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ir. Luhut Binsar Pandjaitan, MBA., mengungkapkan pertemuannya dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) beberapa waktu lalu di Jakarta. Pertemuan itu membahas reformasi pasar modal Indonesia.

    MSCI sebelumnya menyoroti transparansi pasar modal, yang kemudian direspons negatif oleh pelaku pasar dan menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok.

    "MSCI menjadi momentum total untuk capital market reform, karena ini kemarin Morgan Stanley datang ke kantor saya. Kami diskusi hampir 2 jam," kata Ir. Luhut Binsar Pandjaitan, MBA., dalam acara Dinamika Ekonomi Global dan Nasional di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Dalam kesempatan itu, Ir. Luhut Binsar Pandjaitan, MBA., menjelaskan langkah digitalisasi yang didorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan hingga penyaluran bantuan sosial (bansos). Digitalisasi ini berdasarkan asistensi bersama World Bank dan penelitian Harvard Institute.

    Ir. Luhut Binsar Pandjaitan, MBA., menegaskan kepada MSCI bahwa Indonesia tidak memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan.

    "Saya bilang sama dia, sekarang Indonesia sedang melanjutkan government technology. Kita sudah melakukan piloting satu di Banyuwangi. Kita tahu sekarang, kita paham setelah Banyuwangi sekarang. Betapa banyak salah kita. Dan sekarang kita perbaikin. Misalnya, bansos itu 77% of target. Anda bayangin 77%. Nah ini kita perbaikin," ungkapnya.

    Reformasi Pasar Modal dan SDM Unggul

    Ir. Luhut Binsar Pandjaitan, MBA., menambahkan, Indonesia sedang mereformasi pasar modal. Pemerintah akan mencari SDM muda yang tidak mudah disogok dan menerapkan AI untuk menghindari manipulasi.

    "Saya bilang sama dia, kita mau reform, kita ada usul ke Presiden supaya kapital market ini direform. Manusianya dicari yang muda, yang sekalian cari dari yang muda, yang paham uang, yang sulit untuk disogok-sogok dan digunakan AI, berbasis AI, supaya makin sulit untuk dipermainkan," imbuhnya.

    Target Penerima Bansos

    Berikut adalah tabel target penerima bansos di Indonesia sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan sistem digitalisasi:

    Keterangan Sebelum Digitalisasi Setelah Digitalisasi
    Target Penerima Bansos 77% Meningkat (Dalam Proses)

    Data di atas menunjukan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bansos melalui digitalisasi.

  • BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Reaktivasi dan Syaratnya

    BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Reaktivasi dan Syaratnya

    Beberapa waktu lalu, kebijakan Menteri Sosial pada 19 Januari 2026 menonaktifkan BPJS PBI. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026 yang menyebutkan penonaktifan peserta BPJS PBI yang tidak termasuk dalam desil 1-5. Artinya, BPJS PBI hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau fakir miskin. Penonaktifan ini sempat menimbulkan kendala bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

    Kabar baiknya, saat ini warga sudah bisa mengaktifkan kembali BPJS PBI dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

    Penonaktifan BPJS PBI ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembaruan data berkala oleh Kementerian Sosial.

    Syarat Reaktivasi BPJS PBI

    Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI:

    • Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak, seperti untuk penyakit kronis atau keadaan darurat, terutama dari kalangan tidak mampu dan tidak terdaftar dalam Data Terpadu Status Ekonomi (DTSE).
    • Bayi dari ibu penerima BPJS PBI.
    • Peserta yang sudah dihapus namun membutuhkan layanan kesehatan dalam waktu 6 bulan setelah penonaktifan.

    Jika memenuhi kriteria di atas, masyarakat dapat melakukan pengaktifan BPJS PBI di dinas sosial setempat.

    Prosedur Reaktivasi BPJS PBI

    Berikut adalah prosedur reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan:

    1. Jika peserta BPJS PBI ditemukan tidak aktif saat akan mendapatkan perawatan, minta surat keterangan perawatan dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas.
    2. Melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengembalikan status keaktifan.
    3. Pegawai Dinas Sosial akan memverifikasi informasi mengenai peserta.
    4. Dinas Sosial akan membuat surat keterangan reaktivasi dan memasukkan data ke dalam aplikasi SIKS NG.
    5. Petugas dari Kemensos akan memeriksa dokumen yang diajukan untuk reaktivasi.
    6. Dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kemensos akan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk proses peninjauan lebih lanjut.
    7. Apabila BPJS Kesehatan menyetujui permohonan reaktivasi, mereka akan mengaktifkan kembali keanggotaan peserta.
    8. Peserta yang telah diaktifkan kembali diwajibkan untuk memperbarui data mereka paling lambat dalam dua masa pemutakhiran DTSEN.

    Berikut adalah ringkasan prosedur reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan:

    Tahapan Deskripsi
    Pengajuan Surat Keterangan Meminta surat keterangan perawatan dari RS/Puskesmas jika BPJS PBI tidak aktif saat dibutuhkan.
    Pelaporan ke Dinsos Melapor ke Dinas Sosial setempat untuk reaktivasi status.
    Verifikasi Data Pegawai Dinsos memverifikasi informasi peserta.
    Pembuatan Surat Keterangan Reaktivasi Dinsos membuat surat keterangan reaktivasi dan memasukkan data ke SIKS NG.
    Pemeriksaan oleh Kemensos Petugas Kemensos memeriksa dokumen reaktivasi.
    Peninjauan oleh BPJS Kesehatan Dokumen diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk peninjauan.
    Aktivasi Kembali BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali keanggotaan jika permohonan disetujui.
    Pembaruan Data Peserta wajib memperbarui data dalam dua masa pemutakhiran DTSEN.

    Tujuan Penonaktifan BPJS PBI

    BPJS PBI dinonaktifkan berdasarkan Permensos Nomor 3/HUK/2026 dengan tujuan agar bantuan ini tepat sasaran, yaitu masyarakat yang masuk dalam desil DTSE 1-5, yang merupakan kategori masyarakat miskin dan fakir miskin. Meskipun sempat dinonaktifkan, masyarakat yang memenuhi syarat kini dapat mengaktifkannya kembali.

  • Prabowo Bantah Hamburkan Uang Negara di Program Makan Bergizi

    Prabowo Bantah Hamburkan Uang Negara di Program Makan Bergizi

    Presiden Prabowo Subianto menanggapi tudingan terkait penggunaan anggaran negara dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa program ini didanai dari hasil efisiensi anggaran.

    “Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekkan mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal, saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan,” ujar Prabowo dalam peresmian 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang dihemat tersebut dialihkan untuk program MBG, agar tidak digunakan untuk kegiatan yang dianggap tidak penting.

    Efisiensi untuk Hindari Korupsi

    Prabowo menyebutkan bahwa penghematan anggaran dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

    “Hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi,” ujarnya.

    Sindiran Praktik Penggelembungan Anggaran

    Prabowo juga menyindir praktik penggelembungan anggaran yang sering terjadi. Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan dialihkan untuk program MBG.

    “Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi, ini yang kita hemat, kita alihkan untuk hal seperti ini,” ucapnya.

    Berikut adalah perbandingan alokasi anggaran sebelum dan sesudah efisiensi:

    Jenis Anggaran Sebelum Efisiensi (Estimasi) Setelah Efisiensi Keterangan
    Kegiatan Tidak Produktif Rp 10 Triliun Rp 0 Dialihkan ke program MBG
    Program Makan Bergizi Gratis Rp 0 Rp 10 Triliun Didanai dari hasil efisiensi

    Dengan adanya efisiensi anggaran, Prabowo memastikan program MBG dapat berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan, namun justru memanfaatkan dana yang sebelumnya berpotensi diselewengkan.

  • Jelang Ramadan 2026: Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa, NU dan Pemerintah Bagaimana?

    Jelang Ramadan 2026: Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa, NU dan Pemerintah Bagaimana?

    Menyambut Ramadan, umat Islam di Indonesia antusias menanti kepastian kapan dimulainya ibadah puasa. Penetapan awal Ramadan selalu menjadi perhatian, melibatkan metode yang berbeda antara Pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

    Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Metode ini menentukan awal bulan Ramadan berdasarkan perhitungan astronomis yang presisi, seperti posisi bulan dan matahari. Observasi hilal secara langsung tidak menjadi keharusan.

    Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode Rukyatul Hilal. Metode ini mengandalkan pengamatan langsung hilal pada hari ke-29 bulan Sya'ban.

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), menggunakan kedua metode tersebut. Hasil perhitungan hisab dan rukyat akan dibahas dalam Sidang Isbat untuk menentukan awal Ramadan secara resmi.

    Prediksi Awal Ramadan 2026

    Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

    Meskipun NU belum mengumumkan secara resmi, kalender Almanak NU memprediksi 1 Ramadan kemungkinan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

    Pemerintah Indonesia juga belum menetapkan tanggal resmi. Keputusan akan diumumkan melalui Sidang Isbat pada 29 Sya'ban 1447 H setelah pemantauan hilal. Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 memprediksi awal puasa Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.

    Berikut adalah perkiraan tanggal awal Ramadan 2026 berdasarkan metode yang digunakan:

    Meskipun ada potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, esensi puasa tetaplah sama. Perbedaan ini lazim terjadi karena perbedaan metode yang digunakan.

    Organisasi Metode Prediksi Awal Ramadan 2026
    Muhammadiyah Hisab Hakiki Wujudul Hilal Rabu, 18 Februari 2026
    Nahdlatul Ulama (NU) Rukyatul Hilal Kamis, 19 Februari 2026 (Prediksi)
    Pemerintah Indonesia Hisab dan Rukyatul Hilal Kamis, 19 Februari 2026 (Prediksi)

    Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 2026 bagi yang menjalankan.

    Artikel ini ditulis oleh Eme Arapenta Tarigan, Peserta Program Maganghub Kemnaker di detikcom