Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan terhadap Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh.
Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat menjadi lokasi kunjungan kedua menteri tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam kunjungan itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya data yang akurat terkait rumah tidak layak huni. Data ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar data yang ada sesuai.
Menurut Tito, perbedaan data antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan BPS harus diselesaikan. Proses rekonsiliasi data diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penanganan.
"Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
Tito mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk melakukan verifikasi dan penyelarasan data secara menyeluruh. Akurasi data sangat penting agar program peningkatan kualitas permukiman tepat sasaran.
Maruarar Sirait menambahkan bahwa pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah. Program tersebut meliputi pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.









