Penyidikan kasus kecelakaan maut bus Cahaya Trans di Tol Krapyak yang merenggut 16 nyawa pada Desember 2025 memasuki babak baru. Polrestabes Semarang menetapkan Direktur Utama PT Cahaya Wisata Transportasi, Ahmad Warsito (AW), sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini.
Kapolrestabes Semarang, Kombes M Syahduddi, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut terbukti mengoperasikan armada secara ilegal. Berdasarkan hasil penyidikan, bus rute Bogor-Jogja tersebut tidak memiliki izin trayek maupun Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku sejak tahun 2022.
"Tersangka AW tetap memberikan izin operasional meskipun kepala operasional sudah melaporkan bahwa bus rute Bogor-Jogja tersebut tidak memiliki izin trayek dan KPS," ujar Syahduddi dalam rilis kasus pada Rabu (18/2/2026).
Selain masalah perizinan, polisi menyoroti adanya kelalaian fatal dalam manajemen internal perusahaan, terutama pada prosedur perekrutan awak bus. Kecelakaan tersebut dinyatakan murni akibat kesalahan manusia (human error) yang berakar dari tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
Syahduddi menjelaskan bahwa tersangka AW tidak melakukan pengecekan keabsahan dokumen pengemudi, termasuk verifikasi SIM B1 Umum yang seharusnya melalui proses pengecekan ke instansi terkait. Temuan ini menjadi landasan kuat peningkatan status kasus ke tahap penyidikan sejak gelar perkara 29 Januari 2026 lalu.
Menanggapi peristiwa ini, pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha transportasi umum untuk mematuhi regulasi dan SOP keselamatan. Penegakan hukum ini diklaim sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan keadilan bagi para korban.
"Kami mengingatkan kepada para pemilik angkutan dan jasa transportasi umum betul-betul mematuhi regulasi. Apa yang kami sampaikan hari ini merupakan bukti komitmen kami untuk memberikan rasa keadilan pada seluruh pihak terkait," tegas Syahduddi.
Langkah tegas ini diambil menjelang masa mudik Lebaran guna mencegah terulangnya kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Para pemilik trayek diminta menjamin keselamatan penumpang dengan memastikan legalitas armada dan kualifikasi sopir sesuai aturan perundang-undangan.









