Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masif menimbulkan pertanyaan terkait kesetaraan tunjangan sertifikasi dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apakah hak-hak mereka benar-benar setara?
Secara aturan, guru PPPK dan PNS sama-sama berada dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, hak atas gaji, tunjangan, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), seharusnya setara. Hal ini berlaku selama guru telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan beban kerja yang telah ditentukan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang beragam. Beberapa guru menerima pencairan tepat waktu, sementara yang lain mengalami keterlambatan.
Menurut kanal YouTube Al Kholif, guru ASN, baik PPPK maupun PNS, memiliki hak yang setara atas tunjangan profesi.
"Guru ASN baik itu P3K maupun PNS secara hukum adalah bagian dari aparatur sipil negara," ujarnya, Kamis (12/02/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam pemberian hak tunjangan profesi guru.
Dalam sistem ASN 2025, PPPK dan PNS berada di bawah payung hukum yang sama. Jika telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kewajiban mengajar 24 jam secara linier, keduanya berhak atas TPG. Tidak ada aturan yang membedakan besaran tunjangan berdasarkan status kepegawaian.
Perbedaan Proses Pencairan di Lapangan
Meski regulasi menjamin kesetaraan, perbedaan dalam proses pencairan masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan administrasi di setiap daerah, tergantung pada kesiapan sistem dan pengelolaannya.
Guru PPPK yang baru dilantik terkadang masih dalam tahap penyesuaian data kepegawaian, mulai dari integrasi NIPPPK hingga sinkronisasi di Dapodik dan sistem keuangan daerah. Keterlambatan pembaruan data dapat menunda pencairan TPG.
Sementara itu, guru PNS yang datanya sudah lama tercatat umumnya memiliki administrasi yang lebih stabil. Inilah yang menimbulkan anggapan adanya perbedaan perlakuan, padahal masalahnya lebih pada kesiapan sistem administrasi.
Faktor Penentu Kelancaran Pencairan
Keluhan yang sering muncul baik dari guru PPPK maupun PNS adalah terkait jadwal pencairan. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sudah terbit dan status dinyatakan valid, tetapi dana belum juga diterima.
Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada status kepegawaian, melainkan pada integrasi sistem dan mekanisme penyaluran anggaran. Sistem bekerja berdasarkan kelengkapan dan validitas data administrasi.
Berikut adalah data perbandingan yang bisa menjadi pertimbangan:
| Aspek |
Guru PPPK |
Guru PNS |
| Dasar Hukum |
UU ASN dan Peraturan Pemerintah terkait PPPK |
UU ASN dan Peraturan Pemerintah terkait PNS |
| Hak Tunjangan Profesi Guru (TPG) |
Setara, jika memenuhi syarat sertifikasi dan beban kerja |
Setara, jika memenuhi syarat sertifikasi dan beban kerja |
| Potensi Keterlambatan Pencairan |
Lebih tinggi, karena proses adaptasi data kepegawaian |
Lebih rendah, karena data umumnya sudah stabil |
| Faktor Penentu Kelancaran |
Validitas dan kelengkapan data, integrasi sistem |
Validitas dan kelengkapan data, integrasi sistem |
Transparansi dan Kepastian Jadwal Pencairan
Dari sisi regulasi, kesetaraan hak guru PPPK dan PNS sudah jelas. Saat ini, yang perlu diperkuat adalah kepastian jadwal pencairan dan keterbukaan prosesnya.
Idealnya, perlu ada dashboard nasional yang menampilkan posisi dana TPG secara real time, sehingga guru tidak perlu berasumsi terkait pencairan dana tunjangan sertifikasi.
Terlepas dari status kepegawaian, guru memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik generasi penerus bangsa. Karena itu, tunjangan sertifikasi selayaknya diberikan secara adil dan tepat waktu. Sistem yang adil, transparan, dan memberikan kepastian sangat diharapkan oleh guru PPPK maupun PNS.
Secara aturan, guru PPPK dan PNS dalam Sistem ASN 2025 memiliki hak tunjangan sertifikasi yang setara.