Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berupaya mempercepat penerbitan 15 izin pertambangan rakyat (IPR) yang berlokasi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Inisiatif ini mencakup wilayah Sekotong, Lombok Barat, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, serta Kabupaten Bima.
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal, menekankan pentingnya percepatan penerbitan 15 IPR ini. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi maraknya aktivitas tambang ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini sedang mengalami penurunan. Namun, ia menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen reklamasi dari koperasi yang akan mengelola IPR tersebut.
“Potensi IPR adalah hal yang bisa menyelamatkan NTB dari sisi PAD. Kita punya kontribusi besar pada negara, namun fiskal kita sedang tidak baik-baik saja,” ujar Faozal saat Focus Group Discussion di Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (24/2/2026).
Faozal menjelaskan bahwa kondisi fiskal NTB saat ini sedang tertekan akibat adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,2 triliun oleh pemerintah pusat.
Dari total 16 usulan IPR yang diajukan, baru satu lokasi yang berhasil diproses sebagai proyek percontohan, yaitu di Selanong, Bukit Mas Bangket, Sumbawa. Meski demikian, blok tambang rakyat ini masih menghadapi kendala teknis terkait dokumen reklamasi pascatambang dan kesiapan administrasi koperasi penambang.
Faozal menyampaikan adanya perbedaan interpretasi aturan antara sektor ESDM, Lingkungan Hidup (LHK), dan Koperasi. “Jadi ada perbedaan interpretasi aturan atau 'tiga mazhab' antara sektor ESDM, Lingkungan Hidup (LHK), dan Koperasi. Harus ada sinkronisasi 3 lembaga ini agar tidak rentan menimbulkan celah hukum,” ujarnya.
Pemprov NTB telah menetapkan empat langkah strategis, yaitu mengidentifikasi masalah penataan tambang, merumuskan strategi legalisasi yang transparan, mendorong sinergi lintas sektor pemerintah pusat, daerah serta aparat penegak hukum, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembahasan Perda Inisiatif DPRD NTB tentang pertambangan.
Faozal menegaskan komitmen Pemprov NTB dalam menata IPR. “Masyarakat sudah menunggu. Kita tidak bisa menunda lagi. Percepatan regulasi ini adalah kunci untuk mengubah tambang ilegal menjadi sektor legal yang menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Samsudin, menambahkan bahwa dari 16 blok IPR yang diajukan, baru satu lokasi yang berhasil berjalan sebagai proyek percontohan di Bukit Selonong Sumbawa. Namun, operasional blok Selonong masih menghadapi sejumlah masalah.
“Proyek di Selonong ini menjadi dummy (tiruan), tapi di lapangan kami masih berhadapan dengan masalah lingkungan terkait reklamasi pascatambang serta masalah internal koperasi yang belum tuntas administrasinya,” jelasnya.
Samsudin juga menyoroti adanya benturan regulasi antara sektor ESDM, Lingkungan Hidup (LHK), dan Koperasi, yang menghambat proses legalisasi. Untuk itu, Pemprov NTB akan mengidentifikasi masalah secara aktual dan menyusun rekomendasi kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan di semua blok IPR di Bumi Gora.
Samsudin menegaskan, fokus utama saat ini adalah menyelaraskan kebijakan lintas sektor dan melibatkan aparat penegak hukum (APH) agar proses perizinan memiliki kepastian hukum yang kuat.









