Author: ega-syahputra

  • Sidang Isbat 2026: Penentuan 1 Ramadan Diprediksi Serentak

    Sidang Isbat 2026: Penentuan 1 Ramadan Diprediksi Serentak

    Menjelang pertengahan Februari, umat Muslim menantikan Sidang Isbat 2026. Momen ini menjadi penentu kapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dimulai di Indonesia.

    Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang tersebut akan menentukan awal puasa berdasarkan data hisab (perhitungan astronomi) dan hasil rukyat (pengamatan hilal).

    Analisis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan konjungsi atau ijtima’ terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB. Saat matahari terbenam, posisi bulan di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian antara minus 2,41 hingga minus 0,93 derajat. Kondisi ini membuat hilal belum mungkin terlihat.

    Harapan muncul pada Rabu, 18 Februari 2026. Ketinggian hilal diprediksi meningkat signifikan menjadi 7,62 hingga 10,03 derajat, dengan elongasi mencapai 10,7 hingga 12,21 derajat.

    Angka tersebut telah melampaui kriteria minimum imkanur rukyat yang disepakati negara-negara anggota MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Secara sains, peluang awal Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 terbilang besar.

    Keputusan Muhammadiyah

    Muhammadiyah melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026.

    Penetapan tersebut menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal serta mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal hasil Musyawarah Nasional Tarjih di Pekalongan tahun 2024. Warga Muhammadiyah sudah memiliki kepastian jadwal, termasuk pelaksanaan salat Tarawih pertama yang diperkirakan berlangsung pada Selasa malam, 17 Februari 2026.

    Proses Sidang Isbat

    Sidang Isbat mempertemukan pakar astronomi, ahli falak, perwakilan ormas Islam, hingga lembaga seperti BMKG untuk memastikan keputusan diambil secara komprehensif.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kebersamaan umat melalui pendekatan ilmiah dan musyawarah.

    Peluang Puasa Serentak

    Melihat keselarasan antara data astronomi dan penetapan Muhammadiyah, ada peluang besar umat Islam Indonesia akan memulai puasa secara serentak pada 18 Februari 2026.

    Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS

    Berikut adalah kriteria minimum imkanur rukyat yang disepakati oleh negara-negara MABIMS:

    Negara Kriteria
    Brunei Ketinggian hilal minimal 8 derajat
    Indonesia Ketinggian hilal minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat
    Malaysia Ketinggian hilal minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat
    Singapura Ketinggian hilal minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat

    Menunggu hasil sidang isbat menjadi momen tersendiri. Ada rasa haru ketika keputusan dibacakan, sebuah tanda dimulainya perjalanan spiritual selama sebulan penuh.

    Sidang Isbat 2026 bukan hanya tentang melihat hilal di ufuk barat, tetapi juga simbol harmoni antara sains, tradisi, dan semangat persatuan umat.

  • KAI Services Buka Program Relawan Tenaga Kesehatan Jakarta

    KAI Services Buka Program Relawan Tenaga Kesehatan Jakarta

    Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), KAI Services, membuka kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menjadi relawan. Program ini terbuka bagi yang memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi.

    Pendaftaran relawan dibuka selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Februari 2026. Kesempatan ini ditujukan bagi tenaga kesehatan yang ingin berkontribusi dalam kegiatan sosial dan memperoleh pengalaman.

    Syarat Pendaftaran

    Calon relawan wajib menyiapkan beberapa dokumen berikut:

    • KTP (Kartu Tanda Kependudukan)
    • CV (Curriculum Vitae)
    • Ijazah terakhir minimal D3
    • Surat Tanda Registrasi (STR)

    Seluruh berkas tersebut menjadi syarat utama untuk proses seleksi administrasi.

    Benefit Relawan

    Relawan yang terpilih akan memperoleh:

    • Sertifikat
    • Insentif

    Program ini diharapkan menjadi wadah bagi tenaga kesehatan untuk berkontribusi sekaligus meningkatkan pengalaman profesional.

    Cara Mendaftar

    Pendaftaran dilakukan secara daring. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    1. Akses portal resmi karir.reska.id.
    2. Pahami informasi lengkap mengenai program relawan.
    3. Siapkan berkas yang dibutuhkan.
    4. Ikuti proses pendaftaran sesuai petunjuk.

    Pendaftar diimbau untuk memastikan seluruh informasi diperoleh dari kanal resmi tersebut guna menghindari informasi yang tidak valid.

    Imbauan Waspada Penipuan

    Panitia menegaskan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apa pun, tidak menggunakan sistem refund, tidak bekerja sama dengan agen travel atau transportasi, serta tidak memberikan penggantian biaya akomodasi maupun transportasi terkait pelaksanaan rekrutmen.

    Seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui portal karir.reska.id. Calon pelamar diharapkan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen volunteer ini.

    Berikut rincian penting terkait rekrutmen relawan KAI Services:

    Aspek Keterangan
    Periode Pendaftaran 13 – 17 Februari 2026
    Syarat Pendidikan Minimal D3 Kesehatan
    Benefit Sertifikat dan Insentif
    Biaya Gratis
    Website Resmi karir.reska.id

    Bagi tenaga kesehatan yang berminat, segera lengkapi berkas dan lakukan pendaftaran sebelum batas akhir pada 17 Februari 2026.

  • Indonesia Dorong Ekspansi QRIS ke Negara Anggota D-8

    Indonesia Dorong Ekspansi QRIS ke Negara Anggota D-8

    Indonesia tengah mengupayakan perluasan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke negara-negara anggota Developing Eight (D-8). Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, menyampaikan hal ini.

    Diskusi mengenai peluang ekspansi QRIS telah dilakukan dengan Bank Indonesia. Tri Tharyat menilai keketuaan Indonesia di D-8 pada tahun ini dapat menjadi momentum untuk merealisasikan agenda tersebut.

    “Kami sudah bicara dengan Bank Indonesia supaya mulai menjajaki perluasan penggunaan QRIS di antara negara-negara D-8,” kata Tri Tharyat di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Tri Tharyat menambahkan, Mesir dan Turki menjadi dua negara anggota D-8 yang dinilai paling potensial untuk ekspansi QRIS. Alasan utamanya adalah banyaknya WNI yang tinggal dan belajar di kedua negara tersebut.

    Ekspansi QRIS ke negara-negara D-8 diharapkan dapat mempermudah transaksi antar masyarakat serta mendukung upaya Indonesia menjadi pusat keuangan digital global.

    Inisiatif ini juga sejalan dengan salah satu dari lima agenda prioritas keketuaan Indonesia di D-8, yaitu peningkatan konektivitas dan ekonomi digital, termasuk pengembangan UMKM.

    “Kita juga akan melakukan ‘showcasing’ kisah sukses pemanfaatan QRIS bagi dunia usaha,” kata Tri Tharyat dikutip Antara.

    Kolaborasi Kementerian Perhubungan dengan D-8

    Selain potensi ekspansi QRIS, Kementerian Perhubungan juga menjajaki kolaborasi dengan negara anggota D-8. Detail kolaborasi yang akan dilakukan belum diungkapkan.

    Tentang D-8

    D-8 adalah kelompok kerja sama ekonomi yang dibentuk pada tahun 1997 oleh delapan negara berkembang, yaitu:

    • Indonesia
    • Bangladesh
    • Mesir
    • Iran
    • Malaysia
    • Nigeria
    • Pakistan
    • Turki

    Azerbaijan menjadi anggota ke-9 pada tahun 2025. Indonesia memegang keketuaan D-8 pada periode 2026-2027. KTT D-8 akan diselenggarakan di Jakarta pada 15 April 2026.

    Berikut adalah rincian negara anggota D-8:

    Negara Anggota Tahun Bergabung
    Indonesia 1997
    Bangladesh 1997
    Mesir 1997
    Iran 1997
    Malaysia 1997
    Nigeria 1997
    Pakistan 1997
    Turki 1997
    Azerbaijan 2025
  • BMKG: Enam Provinsi Waspada Hujan Lebat Dampak Bibit Siklon

    BMKG: Enam Provinsi Waspada Hujan Lebat Dampak Bibit Siklon

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang menyasar enam provinsi di Indonesia pada Minggu (15/2/2026). Peningkatan curah hujan ini terjadi akibat dinamika atmosfer, termasuk aktivitas Bibit Siklon Tropis 96S.

    Forecaster BMKG Afif Shalahuddin mengimbau masyarakat di Sumatera dan Jawa untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat hingga sangat lebat meliputi:

    • Sumatera Utara
    • Sumatera Barat
    • Banten
    • Jawa Barat
    • Jawa Tengah
    • Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

    "Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia," ujar Afif melalui keterangan resminya.

    Analisis Bibit Siklon Tropis 96S

    Berdasarkan analisis BMKG, Bibit Siklon Tropis 96S terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum 20 knot dan bergerak ke arah barat. Berikut rinciannya:

    Parameter Nilai
    Lokasi Samudra Hindia Barat Daya Banten
    Kecepatan Angin Maksimum 20 knot
    Arah Pergerakan Barat

    Meski potensi sistem ini tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 48 jam ke depan masuk kategori rendah, keberadaannya memengaruhi pola angin.

  • Harga Emas Terkoreksi Akibat Data Tenaga Kerja AS yang Solid

    Harga Emas Terkoreksi Akibat Data Tenaga Kerja AS yang Solid

    Harga emas mengalami penurunan setelah rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang solid. Data ini meredam harapan pasar terhadap pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat.

    Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (12/2/2026), harga emas di pasar spot terkoreksi 0,39% ke level US$5.064,36 per troy ounce. Sementara itu, harga emas Comex tercatat turun 0,23% ke level US$5.086,90 per troy ounce.

    Sebelumnya, harga emas sempat terkoreksi hingga 0,8% setelah menguat 1,2% pada sesi sebelumnya.

    Tekanan terhadap harga emas muncul seiring dengan lonjakan payroll AS yang mencatat kenaikan terbesar dalam lebih dari setahun. Tingkat pengangguran juga secara tak terduga turun pada Januari. Data ini mengindikasikan pasar tenaga kerja AS terus menunjukkan stabilisasi pada awal 2026.

    Kondisi ini berpotensi memperkuat sikap pejabat The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Sejumlah pelaku pasar kini memundurkan proyeksi pemangkasan suku bunga berikutnya menjadi Juli dari sebelumnya Juni. Suku bunga yang lebih rendah biasanya menjadi katalis positif bagi logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil bunga.

    Meski melemah pada awal perdagangan Kamis, harga emas masih bertahan di atas level psikologis US$5.000 per ounce dan telah memulihkan sekitar separuh kerugian setelah gejolak tajam di awal bulan.

    Volatilitas Harga Emas dan Perak

    Harga emas sempat melonjak ke rekor tertinggi di atas US$5.595 per ounce pada akhir Januari, sebelum aksi beli spekulatif memicu reli berlebihan. Harga kemudian anjlok sekitar 13% hanya dalam dua sesi.

    Sejumlah bank global masih memproyeksikan tren kenaikan emas akan berlanjut. Faktor-faktor pendukung reli sebelumnya dinilai masih bertahan, mulai dari ketegangan geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi The Fed, hingga pergeseran investasi dari aset tradisional seperti mata uang dan obligasi pemerintah.

    BNP Paribas SA memperkirakan harga emas dapat menembus US$6.000 per ounce pada akhir tahun. Proyeksi bullish juga disampaikan oleh Deutsche Bank AG dan Goldman Sachs Group Inc.

    Sementara itu, harga perak mengalami penurunan signifikan. Pergerakan harga perak dalam beberapa waktu terakhir cukup bergejolak. Berikut rincian pergerakan harga logam mulia lainnya:

    Logam Perubahan Harga
    Perak Turun 3,2%
    Platinum Melemah 0,4%
    Paladium Turun 0,3%

    Harga perak turun hingga 3,2% pada Kamis. Logam putih tersebut dikenal lebih volatil dibandingkan emas karena ukuran pasar yang lebih kecil dan likuiditas yang lebih rendah. Namun, pergerakan terbaru—yang disebut paling bergejolak sejak 1980—menonjol dari sisi skala dan kecepatannya. Harga perak kini turun sekitar sepertiga dari rekor tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada 29 Januari.

    Koreksi ini terjadi setelah perak melonjak 4,3% pada sesi sebelumnya, menyusul laporan Silver Institute yang menyebut pasar perak akan mengalami defisit untuk tahun keenam berturut-turut. Lonjakan investasi dinilai lebih besar dibandingkan pelemahan permintaan perhiasan dan upaya pengurangan penggunaan perak di sektor surya.

    Di China, pasokan perak masih ketat karena permintaan investasi dan industri menggerus persediaan. Dalam langkah yang berpotensi menahan arus keluar stok dari gudang, Shanghai Futures Exchange akan mencegah sejumlah pelaku usaha yang memegang kontrak berjangka perak untuk tujuan lindung nilai membawa kontraknya hingga tahap pengiriman fisik.

    Secara keseluruhan, harga perak turun 1,1% menjadi US$83,39 per ounce. Adapun platinum melemah 0,4% dan paladium turun 0,3%. Indeks Bloomberg Dollar Spot yang mengukur kekuatan dolar AS tercatat turun tipis 0,1%.

  • Harga Emas Perhiasan di Jakarta Terus Naik Februari 2026

    Harga Emas Perhiasan di Jakarta Terus Naik Februari 2026

    Harga emas perhiasan di Jakarta terpantau terus mengalami kenaikan pada hari Kamis, 12 Februari 2026.

    Di Rajaemas, harga emas perhiasan 24 karat dibanderol Rp2.685.000 per gram. Sementara itu, emas perhiasan dengan kadar 5 karat dijual seharga Rp468.000 per gram.

    Harga Emas di Lakuemas

    Sementara itu, harga emas perhiasan di Lakuemas hari ini dijual Rp2.489.000 per gram.

    Berikut rincian harga emas perhiasan pada 12 Februari 2026:

    Platform Kadar Emas Harga per Gram (Rp)
    Rajaemas 24 Karat 2.685.000
    Rajaemas 5 Karat 468.000
    Lakuemas – 2.489.000

    Perlu dicatat bahwa harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan masing-masing platform penjualan emas perhiasan.

  • Utang Pemerintah Sentuh Rp 9.637 Triliun, Lampaui Rekomendasi IMF

    Utang Pemerintah Sentuh Rp 9.637 Triliun, Lampaui Rekomendasi IMF

    Posisi utang pemerintah Indonesia hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun. Angka ini setara dengan 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

    Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Pradana, menyoroti bahwa rasio utang terhadap PDB bukanlah satu-satunya indikator kerentanan ekonomi. Ia berpendapat, kemampuan membayar utang lebih dipengaruhi oleh pendapatan negara.

    Menurutnya, rasio utang terhadap pendapatan negara dan debt service ratio lebih relevan dalam mengukur risiko fiskal. Saat ini, rasio utang terhadap pendapatan negara telah melampaui 3,5 kali lipat atau lebih dari 350 persen, jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan rasio tidak melebihi 150 persen.

    “Ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti dari standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150 persen. Dan melihat bagaimana Pak Prabowo seakan tak acuh terhadap hal ini, maka bisa kita perkirakan ke semua rasio ini akan semakin meningkat,” ujar Andri, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

    Andri juga mengingatkan bahwa sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37 persen pada pertengahan 1997. Menurutnya, level tersebut tidak mampu mencegah krisis. Ia menambahkan, batas 60 persen yang diatur dalam undang-undang merupakan batas pelanggaran, bukan batas aman.

    Untuk tahun anggaran berjalan, Andri memperkirakan rasio utang masih berpotensi naik 1–2 persen poin menjadi sekitar 41–42 persen dari PDB, dengan asumsi target pendapatan negara tercapai.

    Ia menilai tekanan bisa semakin besar mengingat realisasi pajak tahun lalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tambahan belanja di luar rencana awal anggaran turut menjadi faktor risiko, seperti pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, program gentengisasi, serta iuran Board of Peace.

    Jika ruang fiskal kembali tertekan, menurutnya, pemerintah pusat berpotensi menahan atau memangkas transfer ke daerah (TKD).

    “Faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Pak Purbaya (Menteri Keuangan) kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair,” tandasnya.

    Respons Pemerintah

    DJPPR Kemenkeu menyatakan bahwa pemerintah mengelola utang secara hati-hati.

    "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

    Komposisi Utang Pemerintah

    Komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

    Jenis Utang Nilai (Rp Triliun) Persentase
    Surat Berharga Negara (SBN) 8.387,23 87,02%
    Pinjaman 1.250,67 12,98%
    Total Utang 9.637,90 100%

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi tahun lalu, sehingga pemerintah menarik pembiayaan lebih besar untuk menjaga stabilitas.

    "Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Ia menegaskan rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Kita tata ulang semuanya," tukasnya.

  • Hukum Minum Obat Penunda Haid Saat Puasa Ramadhan Menurut Ulama dan MUI

    Hukum Minum Obat Penunda Haid Saat Puasa Ramadhan Menurut Ulama dan MUI

    Puasa Ramadhan adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Namun, perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Mereka harus mengganti puasa yang ditinggalkan setelah Ramadhan.

    Namun, dengan perkembangan ilmu kedokteran, sebagian perempuan memilih menunda haid dengan mengonsumsi pil tertentu agar dapat berpuasa penuh selama Ramadhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukumnya.

    Syekh Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa menstruasi adalah siklus alami yang dialami perempuan. Ia menyarankan agar siklus haid dibiarkan berlangsung alami, dan puasa yang tertinggal dapat diqadha di hari lain.

    Namun, Yusuf al-Qaradlawi memperbolehkan perempuan yang ingin menggunakan pil penunda haid agar dapat berpuasa penuh, asalkan penggunaannya di bawah pengawasan dokter agar tidak membahayakan kesehatan.

    “Namun, menurut Yusuf al-Qaradlawi, bila perempuan lebih memilih untuk menggunakan pil penunda haid dan ingin berpuasa secara penuh selama Ramadhan, itu tidak mengapa, boleh-boleh saja asal penggunaan pil tersebut di bawah pengawasan dokter dan ahli terkait. Jangan sampai penggunaan pil penunda haid merusak kesehatannya. (Yusuf al-Qaradlawi, Fatawa Mu’ashirah, hlm 550-551)”,

    Fatwa MUI tentang Penggunaan Pil Anti Haid

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas penggunaan pil anti haid dalam Sidang Komisi Fatwa pada 12 Januari 1979. Berikut adalah keputusan Komisi Fatwa MUI:

    Penggunaan pil anti haid untuk ibadah haji: mubah (diperbolehkan).

    Penggunaan pil anti haid agar dapat puasa Ramadhan sebulan penuh: makruh (kurang dianjurkan), tetapi mubah bagi wanita yang sulit mengqadha puasa di hari lain.

    Penggunaan pil anti haid untuk tujuan lain: hukumnya tergantung niat. Haram jika menjurus pada pelanggaran agama.

    Tujuan Penggunaan Pil Anti Haid Hukum
    Ibadah Haji Mubah (Diperbolehkan)
    Puasa Ramadhan Penuh (Sulit Qadha) Makruh (Kurang Dianjurkan), Mubah (Jika Sulit Qadha)
    Tujuan Lain (Melanggar Agama) Haram

    Perlu diingat bahwa keputusan ini bersifat relatif dan bergantung pada kondisi serta niat individu.

    Kesimpulan Hukum Konsumsi Obat Penunda Haid

    Konsumsi obat penunda haid agar dapat menjalankan puasa Ramadhan secara penuh diperbolehkan dengan catatan tertentu. Secara umum hukumnya makruh, tetapi bisa menjadi mubah jika perempuan mengalami kesulitan untuk mengqadha puasa di hari lain.

    Penggunaan obat penunda haid harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan berada dalam pengawasan tenaga medis agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

  • MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai Cikeas Bogor

    MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai Cikeas Bogor

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan fatwa haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Aksi Bersih Sungai di Sungai Cikeas, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2025), bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dan menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

    Fatwa ini merupakan dukungan terhadap upaya penanganan darurat sampah nasional yang dicanangkan pemerintah. MUI menilai persoalan sampah telah menyebabkan pencemaran air, masalah kesehatan masyarakat, serta krisis lingkungan yang meluas.

    Pendekatan keagamaan dinilai penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan.

    Dalam Fatwa Musyawarah Nasional MUI XI tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau dan Laut, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang membutuhkan pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya.

    Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan, pemanfaatan, serta penanganan sampah.

    Fatwa tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan sistem pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan sampah juga dianggap sebagai bagian dari ibadah sosial (mu‘āmalah).

    Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Membuang sampah ke sumber air tersebut hukumnya haram karena mencemari dan membahayakan kesehatan.

    Penegasan ini memperkuat kedudukan hukum agama dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber daya air.

    Alasan di Balik Fatwa Haram

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUI Pusat, Hazuarli Halim, menjelaskan bahwa fatwa ini didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat.

    “Fatwa haram membuang sampah ini adalah hasil pertimbangan maslahat dan mudarat. Karena pencemaran lingkungan membawa dampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan, maka kami berani memfatwakan hal ini menjadi haram,” ujar Hazuarli.

    Dalam perspektif fikih, menjaga lingkungan adalah kewajiban yang berpahala, sementara mencemari lingkungan adalah perbuatan berdosa.

    “Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala. Sebaliknya, mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Kalau hukum pemerintah ada sanksi positif, dalam agama sanksinya dosa,” kata Hazuarli.

    Dukungan Pemerintah

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyambut baik fatwa tersebut dan menilai sentuhan keagamaan penting dalam menghadapi kedaruratan sampah nasional.

    “Saya sangat senang dengan fatwa ini. Sentuhan keagamaan menjadi penting di tengah kedaruratan sampah kita. Ini akan segera kami diskusikan dengan Kementerian Agama dan Kemendagri agar bisa disebarluaskan lebih luas,” kata Hanif.

    Hanif menegaskan bahwa sebagian besar sampah laut berasal dari daratan dan sungai, sehingga penanganan harus dimulai dari hulu.

    “Sampah laut dimulai dari sampah sungai. Dari daratan yang jatuh ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Ini harus kita hentikan,” kata Hanif.

    Rincian Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah

    Berikut rincian mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Fatwa MUI:

    Aspek Keterangan
    Definisi Sampah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.
    Pengelolaan Sampah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
    Hukum Membuang Sampah Haram jika dilakukan ke sungai, danau, dan laut karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan.
    Status Pengelolaan Sampah Bagian dari ibadah sosial (mu‘āmalah).
    Kewajiban Muslim Menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air penting.

    Dengan adanya fatwa MUI ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Penegasan fatwa MUI tentang pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang tidak dapat diabaikan.

  • Menkeu Alokasikan Rp 34,57 Triliun Dana Desa untuk Koperasi pada 2026

    Menkeu Alokasikan Rp 34,57 Triliun Dana Desa untuk Koperasi pada 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa. Aturan ini mengatur alokasi Dana Desa untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Sebanyak 58,03 persen Dana Desa diwajibkan untuk dialokasikan kepada pengembangan KDMP. Pagu Dana Desa 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp 60,57 triliun. Maka, Rp 34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung implementasi KDMP.

    “Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap Desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000,” bunyi Pasal 15 Ayat (3) beleid tersebut.

    Sisa pagu sekitar Rp 25 triliun menjadi alokasi reguler yang dapat digunakan desa untuk kebutuhan prioritas lain.

    Pasal 20 ayat 1 huruf e menyebut Dana Desa diutamakan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk dukungan implementasi KDMP. Anggaran dipakai antara lain untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

    Skema Pencairan Dana KDMP

    Skema pencairan dana untuk KDMP dipisahkan dari pagu reguler. Pasal 22 Ayat 4 mengatur penyaluran dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampungan penyaluran dana.

    Penyaluran harus sesuai rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa melalui koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

    Pasal 26 ayat 2 menyebut penyaluran Dana Desa untuk mendukung KDMP harus disahkan sebagai realisasi Dana Desa setiap desa melalui Keputusan Menteri sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

    Jika terdapat sisa pagu penyaluran untuk dukungan KDMP, sisa tersebut menjadi sisa Dana Desa dalam RKUN atau dapat ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

    Insentif untuk Desa Berkinerja Baik

    Aturan ini juga memuat insentif bagi desa dengan kinerja usaha KDMP yang dinilai baik. Status pembentukan dan kinerja usaha KDMP menjadi indikator penentuan insentif Dana Desa.

    Pagu insentif Dana Desa 2026 ditetapkan Rp 1 triliun.

    Pasal 7 ayat 3 menyebut insentif dialokasikan kepada desa yang memiliki kinerja usaha KDMP, berada di kawasan perdesaan prioritas, dan atau memiliki kemampuan fiskal untuk pembiayaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan KDMP.

    Alokasi Dana Desa 2026 Jumlah
    Total Pagu Dana Desa Rp 60,57 Triliun
    Alokasi untuk KDMP (58,03%) Rp 34,57 Triliun
    Alokasi Reguler Rp 25 Triliun
    Pagu Insentif Dana Desa Rp 1 Triliun

    Purbaya sebelumnya menanggapi santai protes dari kepala desa terkait pencairan Dana Desa.

    "Pencairan Dana Desa tetap sesuai aturan," kata Purbaya, Minggu (15/2/2026).