Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyoroti proyek pembangunan gardu induk 150 kV dan meminta PT PLN (Persero) untuk membenahi tata kelola serta memperkuat pendekatan sosial dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Jamaludin menekankan pentingnya PLN memperkuat due diligence sosial sebelum memulai eksekusi fisik proyek. Sosialisasi yang dilakukan, menurutnya, harus lebih dari sekadar formalitas.
“PLN perlu memperkuat due diligence sosial sebelum eksekusi fisik proyek dilakukan. Sosialisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus memberikan ruang dialog yang substantif, termasuk menjelaskan aspek keselamatan, standar jarak aman, analisis dampak lingkungan, serta manfaat sistemik proyek bagi wilayah tersebut,” ujar legislator asal Jawa Tengah II tersebut, Kamis (12/2/2026).
Jamaludin menambahkan bahwa proyek gardu induk dan jaringan transmisi sangat penting untuk menjaga keandalan sistem, mengurangi kerugian (losses), serta memastikan ketersediaan daya dalam jangka menengah dan panjang. Aspek teknis harus diiringi dengan kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial.
Kasus Gardu Induk Tunggul Pandean
Jamaludin mencontohkan dinamika yang terjadi di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Diduga, pendirian gardu induk 150 kV dilakukan tanpa musyawarah desa yang memadai.
Warga keberatan karena lokasi gardu induk terlalu dekat dengan permukiman. Selain itu, ada masalah terkait penggunaan tanah bengkok desa yang diduga tanpa persetujuan masyarakat. Masyarakat juga menilai sosialisasi belum optimal dan mempertanyakan aspek keselamatan serta ketentuan ruang bebas dan jarak aman.
Jamaludin menilai masalah ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola proyek infrastruktur, bukan hanya resistensi terhadap pembangunan. Pemanfaatan aset desa harus sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak. Penggunaan lahan warga juga wajib melalui mekanisme yang sah dan terdokumentasi secara administratif.
Tanggung Jawab Pelayanan Publik PLN
Sebagai BUMN penyedia layanan ketenagalistrikan, PLN tidak hanya mengejar target kinerja sistem, tetapi juga memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Tanggung jawab ini mencakup transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.
Pembangunan gardu induk 150 kV adalah bagian dari penguatan sistem distribusi dan transmisi regional. Langkah ini penting untuk menopang kebutuhan energi wilayah dan mengurangi potensi gangguan pasokan.
Namun, Jamaludin mengingatkan bahwa keberlanjutan proyek hanya dapat terjamin jika ada dukungan sosial yang memadai. Evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan.
Peran Komisi XII DPR RI
Sebagai mitra kerja sektor energi, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong agar seluruh proyek kelistrikan nasional dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan perlindungan hak masyarakat.
Berikut adalah contoh beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang sedang berjalan di Indonesia:
| Nama Proyek | Lokasi | Status |
|---|---|---|
| Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang | Batang, Jawa Tengah | Operasi |
| Jaringan Transmisi 500 kV Sumatera | Sumatera | Konstruksi |
| Gardu Induk 150 kV di berbagai wilayah | Seluruh Indonesia | Perencanaan/Konstruksi |
Evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai perlu dipertimbangkan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan masyarakat.









