Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemeriksaan lapangan (groundcheck) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang statusnya dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses ini, melibatkan SDM Kemensos selama dua bulan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan Kemensos meminta pendampingan BPS. Pendamping PKH akan membantu pemutakhiran data.
“Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Gus Ipul berharap masyarakat, khususnya penerima manfaat, jujur memberikan keterangan. Hasil pemutakhiran akan diverifikasi dan divalidasi BPS.
Data ini nantinya menjadi dasar penetapan kebijakan dan program. Proses ini krusial untuk menjaga validitas data sosial.
Reaktivasi Prioritas Penyakit Kronis
Sebelumnya, 106.153 penerima manfaat yang menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.
“Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.
Dasar Hukum Penetapan PBI-JKN
Gus Ipul menegaskan penetapan PBI-JKN mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026. PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 – 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.
Dukungan Penuh dari BPS
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan kesiapan jajarannya. BPS akan mendukung penuh proses groundcheck tersebut.
“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.
Untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi.
“Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.
Sisa penerima ditargetkan rampung dalam dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data DTSEN versi terbaru tahun 2026.
| Kelompok Penerima | Jumlah | Target Penyelesaian | Kolaborator |
|---|---|---|---|
| Penyakit Kronis/Katastropik | 106.153 | Sebelum Lebaran | BPS, Kemensos, Pendamping PKH, Mitra Statistik |
| Sisa Penerima Dinonaktifkan | +/- 11 Juta | Dua Bulan (April 2026) | BPS, Kemensos, Pendamping PKH, Mitra Statistik |
Amalia menegaskan BPS terus berkolaborasi dengan Kemensos. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN agar semakin akurat.
“Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.
Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi. Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Strategis Kementerian Andy Kurniawan serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto turut hadir.









