Author: ega-syahputra

  • Kemensos Gandeng BPS Periksa 11 Juta Penerima PBI JKN Nonaktif

    Kemensos Gandeng BPS Periksa 11 Juta Penerima PBI JKN Nonaktif

    Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemeriksaan lapangan (groundcheck) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang statusnya dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI.

    Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses ini, melibatkan SDM Kemensos selama dua bulan.

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan Kemensos meminta pendampingan BPS. Pendamping PKH akan membantu pemutakhiran data.

    “Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Gus Ipul berharap masyarakat, khususnya penerima manfaat, jujur memberikan keterangan. Hasil pemutakhiran akan diverifikasi dan divalidasi BPS.

    Data ini nantinya menjadi dasar penetapan kebijakan dan program. Proses ini krusial untuk menjaga validitas data sosial.

    Reaktivasi Prioritas Penyakit Kronis

    Sebelumnya, 106.153 penerima manfaat yang menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

    “Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.

    Dasar Hukum Penetapan PBI-JKN

    Gus Ipul menegaskan penetapan PBI-JKN mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026. PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 – 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.

    Dukungan Penuh dari BPS

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan kesiapan jajarannya. BPS akan mendukung penuh proses groundcheck tersebut.

    “Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

    Untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi.

    “Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

    Sisa penerima ditargetkan rampung dalam dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data DTSEN versi terbaru tahun 2026.

    Estimasi Jadwal Groundcheck PBI JKN
    Kelompok Penerima Jumlah Target Penyelesaian Kolaborator
    Penyakit Kronis/Katastropik 106.153 Sebelum Lebaran BPS, Kemensos, Pendamping PKH, Mitra Statistik
    Sisa Penerima Dinonaktifkan +/- 11 Juta Dua Bulan (April 2026) BPS, Kemensos, Pendamping PKH, Mitra Statistik

    Amalia menegaskan BPS terus berkolaborasi dengan Kemensos. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN agar semakin akurat.

    “Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

    Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi. Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Strategis Kementerian Andy Kurniawan serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto turut hadir.

  • Melchias Mekeng Buka Sarasehan Obligasi Daerah di Maumere

    Melchias Mekeng Buka Sarasehan Obligasi Daerah di Maumere

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, resmi membuka Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara pada Kamis (12/2) ini mengusung tema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.

    Sarasehan di Maumere ini merupakan yang keenam. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diadakan di Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Semua sarasehan secara konsisten membahas topik obligasi daerah.

    Mekeng mengungkapkan, gagasan obligasi daerah telah didorongnya sejak tahun 2000 saat masih menjabat sebagai anggota MPR RI utusan daerah. Namun, saat itu momentumnya dinilai belum tepat.

    "Sekarang saya melihat ini sebagai blessing in disguise. Masyarakat di berbagai daerah, mulai bertanya, kenapa anggaran daerah meningkat tetapi rakyat belum juga sejahtera," kata Mekeng dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini mencontohkan Kabupaten Sikka. Pada awal Mekeng menjadi anggota DPR, APBD Sikka sekitar Rp 400 miliar. Kini, anggaran tersebut telah meningkat signifikan menjadi sekitar Rp 1,2 triliun.

    Namun, menurutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting.

    "Pertanyaannya, ke mana uang yang disetor rakyat melalui pajak? Apakah hanya dinikmati segelintir orang?" ujarnya.

    Dampak Perubahan Kebijakan Transfer Pusat

    Mekeng juga menyinggung perubahan kebijakan transfer ke daerah. Ini terjadi setelah revisi regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Omnibus Law HKPD. Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan 26 persen dari penerimaan negara.

    Namun, kini komposisi tersebut tidak lagi diatur secara tetap. Kondisi ini membawa dampak signifikan pada alokasi anggaran daerah.

    "Sekarang kalau dihitung, anggaran ke daerah sekitar 19 persen. Artinya ada pengurangan sekitar 7 persen. Kalau dikalikan dengan penerimaan negara sekitar Rp 3.000 triliun lebih, maka sekitar Rp 300 triliun ditarik ke pusat," katanya.

    Menurut Mekeng, situasi ini harus menjadi momentum penting. Pemerintah daerah harus lebih mandiri, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Inilah yang mendorong FPG MPR gencar mengedukasi masyarakat. Mereka menyosialisasikan pentingnya alternatif pembiayaan daerah, terutama obligasi daerah melalui Sarasehan Nasional.

    Kebutuhan Payung Hukum Obligasi Daerah

    Penerbitan obligasi daerah dinilai dapat menjadi instrumen pembiayaan proyek produktif. Contohnya rumah sakit, pasar induk, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang menghasilkan arus kas serta menambah PAD.

    Namun, obligasi daerah ini memerlukan payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang.

    "Tanpa undang-undang, tidak akan ada investor yang mau menanamkan uangnya di obligasi daerah. Risiko terlalu besar. Kita belajar dari Undang-Undang Surat Utang Negara tahun 2002. Sebelum ada undang-undang, SUN tidak laku. Setelah ada undang-undang, langsung laku," ujar Mekeng.

    Fraksi Partai Golkar MPR RI akan menyusun naskah akademik lengkap. Naskah ini akan diserahkan kepada DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas menjadi undang-undang.

    "Ini bukan asal omong. Kami akan serahkan naskah akademis lengkap. Nanti gong-nya di Jakarta," tegasnya.

    Mekeng juga mengingatkan kepala daerah untuk mulai mempersiapkan diri. Penerbitan obligasi daerah memerlukan serangkaian persyaratan ketat. Ini meliputi pemeriksaan BPK, persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    "Kalau semua lolos, provinsi, kabupaten, dan kota bisa menerbitkan obligasi. Saya yakin kampung halaman kita bisa maju," katanya.

    Apresiasi juga disampaikan kepada Gubernur NTT, para kepala daerah, dan narasumber. Kontribusi mereka dinilai penting bagi penyempurnaan naskah akademik.

    Ke depan, akan digelar workshop teknis. Workshop ini akan membahas aspek lebih detail seperti penyusunan neraca, proyeksi keuangan, dan mekanisme penerbitan. "Kalau sekarang lebih ke arah politik anggarannya, nanti kita masuk ke teknisnya," ujarnya.

    Respon Positif dari Gubernur NTT

    Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut positif gagasan ini. Sarasehan ini dinilai memberikan pemahaman yang lebih utuh dan detail mengenai konsep obligasi daerah.

    "Kami betul-betul mendapatkan informasi baru, poin baru, cara baru yang mungkin selama ini hanya kami dengar sepintas," kata Emanuel.

    Bagi NTT, obligasi daerah bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan. Selama ini, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

    Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari Obligasi Daerah:

    Aspek Manfaat Potensial Obligasi Daerah
    Sumber Pendanaan Alternatif pembiayaan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pusat.
    Peningkatan PAD Mendukung proyek produktif yang menghasilkan arus kas dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
    Partisipasi Publik Mendorong keterlibatan masyarakat dan diaspora dalam pembangunan lokal.
    Transparansi Memerlukan tata kelola yang baik dan transparan untuk kepercayaan investor.
    Diversifikasi Ekonomi Mendukung sektor-sektor prospektif seperti pelabuhan, pariwisata, dan transportasi.

    "Dengan pola obligasi daerah, energi dari dalam NTT sendiri, termasuk diaspora dan siapa saja yang mencintai NTT, bisa terlibat membangun daerah ini," ujarnya.

    Emanuel meyakini, dengan tata kelola yang baik dan transparan, obligasi daerah dapat menjadi jawaban. Ini untuk pembiayaan berbagai program prospektif di bidang pelabuhan, pariwisata, transportasi, dan sektor produktif lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD.

    "Kalau selama ini kita pusing membiayai dari mana program-program yang prospektif, maka obligasi daerah bisa menjadi jawabannya," katanya.

    Diharapkan, setelah regulasi terbit, NTT dapat menjadi salah satu provinsi yang siap menerbitkan obligasi daerah. Ini akan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan dan penggerak ekonomi daerah.

    Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting. Hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua FPG MPR RI Andi Achmad Dara, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar. Juga hadir jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.

    Narasumber yang hadir antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus, Direktur Pemeriksaan V.B Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Arman Syifa, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin. Kegiatan ini juga mendapatkan atensi besar dari media massa daerah dan nasional, serta para penggiat media sosial daerah.

  • Kementerian ESDM Buka Peluang Tinjau Ulang Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara 2026 di Jakarta

    Kementerian ESDM Buka Peluang Tinjau Ulang Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara 2026 di Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal positif terkait kemungkinan peninjauan kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026. Kebijakan ini sebelumnya menuai protes dari kalangan pengusaha pertambangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, dalam keterangannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2026), menjelaskan bahwa pemangkasan produksi bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Produksi berlebih dapat menyebabkan harga komoditas anjlok.

    "Jadi poinnya kalau misalnya batu bara misalnya, batu bara kan oversupply, terus kemudian nikel juga oversupply. Nah kita berusaha untuk ngatur itu kira-kira supaya enggak oversupply. Kan kalau misalnya enggak oversupply kan harga relatif bagus. Kira-kira begitulah," jelas Tri Winarno, Kamis (12/2/2026).

    Saat ditanya mengenai kemungkinan revisi rencana pemangkasan produksi tahun ini, Tri Winarno menyatakan bahwa peluang tersebut terbuka. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada berbagai pertimbangan yang sedang dikaji oleh pemerintah.

    "Itu nanti kita lihat lah," katanya.

    Kementerian ESDM sebelumnya memangkas target produksi nikel menjadi 250-260 juta ton per tahun. Angka ini disesuaikan dengan kapasitas produksi smelter domestik. Sementara itu, produksi batu bara dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton.

    Kekhawatiran Pengusaha

    Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menyuarakan harapan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kuota produksi batu bara dan nikel 2026. Penurunan target produksi nasional untuk kedua komoditas tersebut menjadi perhatian utama.

    Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton. Angka ini berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250-260 juta ton, dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

    Berikut perbandingan kuota produksi nikel dan batu bara:

    Komoditas RKAB/Realisasi 2025 (Juta Ton) Target Kuota 2026 (Juta Ton) Penurunan (Juta Ton)
    Batu Bara 790 600 190
    Bijih Nikel 379 250-260 119-129

    Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menilai penurunan kuota secara signifikan akan mempengaruhi perencanaan jangka panjang perusahaan. Ini termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun berdasarkan dinamika pasar global.

    Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga menjadi perhatian. Pembatasan kuota batu bara berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor.

    Kekosongan ini dapat dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

    Pemangkasan kuota nikel juga berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri. Selain itu, rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya juga terancam.

    "Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung," ujar Sari dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

  • Polres Kediri Kota Perketat Pengawasan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan

    Polres Kediri Kota Perketat Pengawasan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan

    Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan Polres Kediri Kota bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar inspeksi mendadak (sidak) harga bahan pokok di Kota Kediri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran.

    Hasil sidak menunjukkan harga bahan pokok secara umum di Kota Kediri masih stabil. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, yakni cabai rawit merah dan daging ayam.

    Kasatreskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata, menegaskan komitmen kepolisian sebagai Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

    “Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok. Apabila ditemukan oknum yang mempermainkan harga atau melakukan penimbunan barang, akan kami tindak tegas sesuai perintah dan ketentuan hukum,” kata AKP Elyasarif Martadinata, Kamis (12/2/2026).

    Achmad Elyasarif menambahkan, pihaknya belum menemukan adanya penimbunan bahan pokok. Meski demikian, pengawasan akan terus dilakukan secara intensif untuk mencegah praktik curang.

    “Untuk sementara belum ada temuan penimbunan. Namun tetap kami lakukan pengecekan dan pengawasan. Kenaikan harga cabai hampir terjadi di seluruh Jawa Timur dan dipengaruhi faktor cuaca. Jika nantinya ditemukan adanya permainan harga, kami akan memberikan peringatan keras hingga penindakan kepada para pedagang,” pungkasnya.

    Penyebab Kenaikan Harga dan Antisipasi Pemerintah

    Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Puspa Dewi, menyatakan bahwa kenaikan harga masih dalam batas yang terkendali. Ia meninjau langsung situasi di Pasar Setonobetek, Kota Kediri.

    “Secara keseluruhan harga masih stabil. Hanya cabai rawit merah yang harganya agak tinggi, sedangkan daging ayam mengalami kenaikan tetapi masih tergolong stabil,” ujar Puspa saat meninjau Pasar Setonobetek, Kota Kediri.

    Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit merah disebabkan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi produksi. Sementara itu, harga daging ayam naik karena peningkatan permintaan dari masyarakat.

    “Untuk cabai rawit merah karena faktor cuaca, sedangkan daging ayam kemungkinan karena permintaan yang tinggi,” jelasnya.

    Berikut adalah perbandingan harga beberapa komoditas yang diamati:

    Komoditas Status Harga Penyebab Kenaikan (jika ada)
    Cabai Rawit Merah Agak Tinggi Faktor cuaca, mempengaruhi produksi
    Daging Ayam Naik (tergolong stabil) Peningkatan permintaan masyarakat
    Minyak Goreng Stabil –
    Beras Stabil –
    Telur Stabil –

    Sebagai langkah antisipasi agar harga tidak terus merangkak naik, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di berbagai daerah.

    Puspa menyebut, komoditas yang akan dibantu dalam GPM antara lain minyak goreng dan beras yang didukung Bulog, serta telur.

    “Jika harga cabai rawit sudah melebihi batas, langkah yang kami lakukan adalah menggelar Gerakan Pangan Murah. Minyak goreng dibantu Bulog, beras juga dibantu Bulog, termasuk telur,” terangnya.

    Pelaksanaan GPM secara nasional dijadwalkan berlangsung serentak pada 13 Februari. Sementara di Kota Kediri, kegiatan tersebut akan digelar mulai pekan depan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pangan tetap aman di pasaran.

  • Arab Saudi Salurkan Bantuan Sembako Rp7 Miliar ke Indonesia Jelang Ramadan di Jakarta

    Arab Saudi Salurkan Bantuan Sembako Rp7 Miliar ke Indonesia Jelang Ramadan di Jakarta

    Kerajaan Arab Saudi memberikan bantuan paket sembako kepada Indonesia. Penyerahan bantuan ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

    Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Fokus utamanya adalah membantu memenuhi kebutuhan pangan selama bulan puasa.

    Seremoni penyerahan bantuan secara simbolis digelar di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026).

    Hadir dalam acara tersebut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Perwakilan King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre, Abdul Karim Yusuf, juga turut hadir.

    Bantuan yang disalurkan oleh Arab Saudi memiliki nilai fantastis. Total bantuan mencapai Rp7 miliar.

    Bantuan ini mencakup berbagai kebutuhan pokok. Di antaranya adalah beras, gula, minyak goreng, dan bahan makanan esensial lainnya.

    Masyarakat kurang mampu menjadi sasaran utama dari bantuan ini. Harapannya, mereka dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih tenang.

    Berikut adalah rincian komponen bantuan pokok yang disalurkan:

    Jenis Barang Keterangan
    Beras Kebutuhan pokok utama
    Gula Pelengkap hidangan berbuka dan sahur
    Minyak Goreng Digunakan untuk memasak makanan
    Bahan Makanan Lainnya Beragam kebutuhan pangan tambahan

    Kerja Sama Kemanusiaan Rutin Indonesia-Arab Saudi

    Penyaluran sembako ini merupakan bagian dari kerja sama kemanusiaan yang berkelanjutan. Arab Saudi dan Indonesia rutin melaksanakannya.

    Kerja sama ini menjadi agenda tahunan, terutama menjelang bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam membantu sesama.

    Baznas RI akan mengelola distribusi bantuan ini. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

    Penyaluran ini sesuai dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat menjelang Ramadan. Baznas RI memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa BPK Terkait Korupsi Kuota Haji di Jakarta

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa BPK Terkait Korupsi Kuota Haji di Jakarta

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut fokus pada penghitungan kerugian negara. Proses ini merupakan bagian dari upaya finalisasi perhitungan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Yaqut terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Auditor BPK telah berkoordinasi dengan penyidik KPK dalam proses ini.

    "Jadi pemeriksaan terhadap tersangka sodara YCQ itu berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan sudah dikoordinasikan juga dengan rekan-rekan penyidik KPK," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (12/2/2026).

    Budi menambahkan, pemeriksaan saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan di BPK. Ini merupakan prosedur yang dimungkinkan.

    "Jadi memang dalam pemeriksaan seorang saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dimungkinkan untuk dilakukan di BPK," lanjutnya.

    Pemeriksaan oleh BPK juga mencakup Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya. Sejumlah PIHK tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

    "Ini juga kami lakukan untuk pemeriksaan terhadap PIHK-PIHK lainnya. BPK juga sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada sejumlah PIHK pendalaman soal penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.

    Finalisasi Perhitungan Kerugian Negara

    Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan Yaqut oleh BPK adalah bagian dari proses finalisasi. Ini untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji.

    "Nah kami meyakini juga ini bagian dari proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji ini. Jadi kita sama-sama tunggu nanti hasil akhir dari BPK dalam penghitungan KN ini," imbuhnya.

    Sebelumnya, Yaqut diperiksa BPK terkait kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan ini dilaksanakan di kantor BPK, Jakarta.

    Klarifikasi Kuasa Hukum

    Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa pemanggilan hari ini adalah respons atas surat yang mereka sampaikan sebelumnya. Pihak Yaqut ingin klarifikasi langsung.

    "Pemanggilan yang dilakukan hari ini sebagai respons atas surat yang telah kami sampaikan sebelumnya," ujar Mellisa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (11/2).

    Melissa menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan agar klarifikasi dilakukan langsung oleh BPK RI. Ini demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan.

    "Demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan BPK, kami mengajukan permohonan secara resmi agar proses klarifikasi dilakukan langsung melalui pemanggilan BPK RI, sebagaimana juga diberlakukan terhadap pihak-pihak lainnya," sambungnya.

    Berikut rincian proses pemeriksaan yang dilakukan:

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Lokasi Pemeriksaan Kantor BPK
    Tujuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
    Pihak yang Memeriksa Auditor BPK
    Keterlibatan KPK Koordinasi dengan penyidik
    Tindakan Yaqut Memberikan keterangan tambahan, klarifikasi, dan konfrontasi

    Mellisa menjelaskan bahwa Yaqut memberikan keterangan tambahan kepada auditor BPK. Ini termasuk menyampaikan klarifikasi dan konfrontasi atas pemeriksaan sebelumnya.

    "Pemanggilan hari ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan, klarifikasi, serta konfrontasi atas materi pemeriksaan sebelumnya secara langsung kepada tim pemeriksa BPK RI," kata dia.

    Ia berharap seluruh keterangan yang disampaikan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Keterangan ini akan membantu proses penghitungan kerugian negara atas kebijakan kuota haji 2024.

    Mellisa juga memastikan bahwa Yaqut tetap kooperatif dalam seluruh proses pemeriksaan.

  • Operasi Imigrasi Besar Minnesota Dihentikan, Trump Isyaratkan Pendekatan Lebih Lunak

    Operasi Imigrasi Besar Minnesota Dihentikan, Trump Isyaratkan Pendekatan Lebih Lunak

    Penasihat Presiden Donald Trump, Tom Homan, secara resmi mengumumkan penghentian operasi imigrasi berskala besar di Minnesota, Amerika Serikat (AS). Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes luas serta kritik nasional yang muncul setelah operasi tersebut menyebabkan kematian dua warga AS.

    Homan menyatakan bahwa usulan pengakhiran operasi telah disetujui langsung oleh Presiden Trump. Pengurangan signifikan petugas telah berlangsung sejak pekan ini dan akan terus berlanjut hingga minggu depan.

    Operasi imigrasi di Minneapolis memicu unjuk rasa massa. Penembakan fatal terhadap Renee Good dan Alex Pretti, yang terjadi hanya berselang kurang dari tiga minggu bulan lalu, memperkuat gelombang kritik publik terhadap kebijakan tersebut.

    Homan mengemukakan kemungkinan bahwa para petugas yang ditarik dari Minnesota akan dikerahkan ke lokasi lain yang membutuhkan.

    "Dalam minggu depan, kami akan mengerahkan para petugas di sini untuk tugas tambahan, kembali ke kantor polisi asal mereka atau daerah lain di negara ini di mana mereka dibutuhkan. Tetapi kami akan terus menegakkan hukum imigrasi," kata Homan dalam pengarahan di Minneapolis, dilansir AFP, Kamis (12/2/2026).

    Sebelumnya, Presiden Trump telah memberikan isyarat mengenai perlunya 'pendekatan lebih lunak' dalam menangani isu imigrasi. Hal ini muncul setelah pemerintahannya menarik 700 agen imigrasi dari Minnesota, menyusul serentetan penembakan mematikan yang memicu kemarahan publik AS.

    "Saya belajar bahwa mungkin kita bisa menggunakan pendekatan yang sedikit lebih lunak. Tetapi Anda tetap harus tegas," kata Trump dalam wawancara dengan program televisi NBC "Nightly News", seperti dilansir AFP, Kamis (5/2/2026).

    Evaluasi Kebijakan Imigrasi AS

    Aspek Detail Kebijakan Sebelumnya Perubahan Terbaru
    Lokasi Operasi Minnesota, AS Dihentikan
    Penyebab Protes Kematian 2 Warga Sipil Berhenti Beroperasi
    Jumlah Agen yang Ditarik 700 agen imigrasi Telah Berlangsung
    Pendekatan Trump Tegas Pertimbangkan "lebih lunak"

    Isyarat pendekatan lebih lunak itu disampaikan Trump saat ditanya mengenai pelajaran yang ia petik dari situasi di Minneapolis, kota besar di Minnesota.

  • Terlilit Utang, Ibu di Makassar Bakar Toko Emas dan Gasak Perhiasan Rp 2 Miliar

    Terlilit Utang, Ibu di Makassar Bakar Toko Emas dan Gasak Perhiasan Rp 2 Miliar

    Seorang wanita berinisial SU (41) terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian usai nekat mencuri perhiasan emas senilai Rp 2 miliar. Aksi ini dilakukan di sebuah toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Pelaku SU (41) nekat membakar toko emas tersebut sebagai modus untuk memuluskan niat pencuriannya. Modus ini dilakukan karena SU (41) terlilit utang.

    Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menjelaskan motif di balik tindakan nekat SU (41). Wanita paruh baya itu mengaku terhimpit utang.

    "Ibu-ibu ini sudah berusia dan beliau ini mengaku terhimpit utang jadi melakukan pencurian," kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/2/2026).

    Arya memastikan SU (41) beraksi seorang diri. Modus pembakaran dilakukan dengan botol berisi bensin dan tisu.

    "Ini tidak terjadi pelemparan, tetapi pelaku dari awal, dari rumahnya di Bantaeng menuju ke toko ini untuk niat jahat untuk melakukan pencurian dengan modus melakukan pembakaran di toko emas tersebut," ucapnya.

    Kronologi Kejadian

    Sesampainya di toko emas, SU (41) sempat berpura-pura hendak membeli perhiasan. Setelah itu, ia membakar bagian dalam toko.

    Kepanikan yang timbul akibat kebakaran dimanfaatkan SU (41) untuk melarikan diri sambil membawa kabur perhiasan.

    Pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti perhiasan yang dicuri. Total nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

    "Jadi barang buktinya ini, kurang lebih senilai hampir Rp 2 miliar, macam-macam gramnya itu karena dari pihak toko sudah menyampaikan kurang lebih sekitar Rp 2 miliar," ujarnya.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan kerugian:

    Deskripsi Kejadian Detail
    Pelaku SU (41)
    Lokasi Toko Emas di Makassar, Sulawesi Selatan
    Modus Membakar toko emas dengan bensin dan tisu
    Motif Terlilit utang
    Kerugian Perhiasan senilai kurang lebih Rp 2 miliar
  • Jadwal Pencairan THR PNS dan Karyawan Swasta 2026: Perkiraan H-10 dan H-7 Lebaran

    Jadwal Pencairan THR PNS dan Karyawan Swasta 2026: Perkiraan H-10 dan H-7 Lebaran

    Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, informasi jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian utama. Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan swasta menantikan hal ini untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran. THR digunakan mulai dari belanja pokok hingga mudik.

    Artikel ini akan membahas perkiraan waktu pencairan THR 2026. Prediksi didasarkan pada pola tahun sebelumnya dan aturan yang berlaku. Dengan mengetahui estimasinya lebih awal, perencanaan keuangan dapat dilakukan lebih matang.

    THR merupakan hak yang dinantikan para pekerja di Indonesia. Ini berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS, maupun karyawan swasta. Menjelang 2026, banyak pihak mulai mempertanyakan jadwal pasti pencairannya.

    Di Indonesia, THR umumnya dibayarkan menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, secara aturan juga dapat diberikan sebelum hari besar keagamaan lain. Untuk tahun 2026, Idulfitri diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret. Perkiraan ini menjadi dasar perhitungan estimasi waktu pencairan THR.

    Pembayaran THR bagi PNS biasanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Regulasi resmi THR PNS 2026 memang belum diumumkan. Namun, mengacu pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya, THR untuk ASN wajib dibayarkan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran (H-10).

    Jika merujuk pada prediksi Idulfitri 2026, maka THR PNS diperkirakan cair paling lambat sekitar 11 atau 12 Maret 2026.

    Estimasi Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

    Sementara itu, bagi pekerja swasta, BUMD, dan BUMN, aturan pencairan THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Aturan ini tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Dalam Pasal 5 ayat (4) Permenaker tersebut disebutkan bahwa pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran (H-7). Berdasarkan estimasi tanggal Idulfitri 2026, karyawan swasta diprediksi menerima THR paling lambat pada 14 atau 15 Maret 2026.

    Pencairan THR tahun 2026 masih bersifat estimasi. Pemerintah belum menetapkan secara resmi tanggal Idulfitri 2026. Kepastian jadwal pencairan THR akan mengikuti keputusan resmi terkait penetapan hari raya tersebut. Jadwal juga akan mengikuti regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah.

    Perkiraan Jadwal Pencairan THR 2026

    Berikut perkiraan waktu pencairan THR tahun 2026 yang dilansir dari asatunews.co.id:

    Kategori Pekerja Estimasi Pembayaran THR Terlambat
    PNS/ASN 11-12 Maret 2026 (H-10 Lebaran)
    Karyawan Swasta/BUMD/BUMN 14-15 Maret 2026 (H-7 Lebaran)
  • Mutilasi Ratusan Motor di Nganjuk, AK Lakukan Selama Dua Tahun

    Mutilasi Ratusan Motor di Nganjuk, AK Lakukan Selama Dua Tahun

    AK (23), warga Nganjuk, ternyata sudah dua tahun memutilasi motor hasil kejahatan. Sebanyak 360 unit kendaraan telah dibongkar. Praktik ini terungkap dalam pemeriksaan Penyidik Unit Reskrim Polres Karangpilang, Surabaya.

    Tersangka AK, warga Desa Lestari, Kecamatan Patihanrowo, Kabupaten Nganjuk, juga melakukan mutilasi di rumah istrinya. Lokasinya berada di Dusun/Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

    Kapolsek Karangpilang, AKBP Rahayu Rini, melalui Kanit Reskrim AKP Kusmianto, menjelaskan penangkapan AK bermula dari pengembangan kasus penipuan dan penggelapan motor.

    "Penggerebekan kami lakukan setelah kami menangani kasus penipuan dan penggelapan motor, yang kita kembangkan," jelas Kusmianto, Kamis (12/6/2026).

    Dalam penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Ada 43 unit rangka motor dan 39 STNK motor. Selain itu, ditemukan 3 BPKB motor, 1 surat koperasi, dan 1 mobil Daihatsu GranMax nopol L 1561 WJ.

    Pemeriksaan terhadap AK mengungkapkan fakta mengejutkan. Tersangka mengaku telah memutilasi 360 unit motor.

    "Ratusan motor itu dimutilasi dalam kurun waktu dua tahun. Itu berdasarkan pengakuan tersangka," tambah Kusmianto.

    Penggerebekan ini dilakukan pada Selasa (10/2/2026), mulai pukul 15.00 WIB. Unit Reskrim Polsek Karangpilang dibantu Satreskrim Polrestabes Surabaya, Polsek Baron, dan Polres Nganjuk.

    Fakta di Lokasi Penggerebekan

    Supriyono, Ketua RW Dusun/Desa Waung, Kecamatan Baron, Nganjuk, membenarkan penggerebekan tersebut. Rumah itu merupakan milik istri AK.

    "Yang menggerebek itu dari Polsek Karangpilang Surabaya. Itu sebenarnya rumah dari istrinya AK," ujar Supriyono.

    Rumah tersebut dijadikan gudang motor protolan sekitar dua bulan terakhir. Warga tidak menaruh curiga sebelumnya.

    "Selama ini kami tidak tahu. Baru menyadari saat polisi dari Polsek Karangpilang datang ke rumah saya untuk minta didampingi saat penggerebekan," tambahnya.

    Sepengetahuan Supriyono, AK membuka bengkel motor di rumah tersebut. Namun, belakangan terungkap bahwa bengkel itu menjadi tempat mutilasi motor hasil kejahatan.

    "Onderdil-onderdil motor itu kemudian dijual secara online. Orang di sini sudah tahu semua," terangnya.

    Hingga kini, rumah yang dijadikan gudang di wilayah Bagor, Nganjuk, masih dipasangi garis polisi. Sejumlah sparepart motor tampak berserakan di teras rumah yang tertutup rapat.

    Barang Bukti yang Ditemukan

    Jenis Barang Bukti Jumlah
    Rangka Motor 43 unit
    STNK Motor 39 unit
    BPKB Motor 3 unit
    Surat Koperasi 1 unit
    Mobil Daihatsu GranMax 1 unit