Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional. Menurutnya, sektor ini vital sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan manufaktur dalam negeri.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Selasa (10/2). Acara yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional itu digelar di Jakarta.
Purbaya mengakui Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni di sektor galangan kapal. Namun, ia menyayangkan industri ini belum berkembang optimal karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak.
“Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Purbaya, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Selasa (10/2/2026).
Salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan nasional adalah kebijakan impor kapal bekas. Kebijakan ini dinilai menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.
“Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” terang Purbaya.
Belanja Pemerintah Belum Optimal
Purbaya juga menyoroti rendahnya belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional. Termasuk dalam program peremajaan kapal yang didanai APBN.
Ia menilai banyak kapal milik negara seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun tidak terserap. Padahal, permintaan industri kapal dalam negeri yang tinggi mampu meningkatkan daya saing global.
“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu.
Anggaran pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan. Namun, Purbaya merasa belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.
“Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” tegas Purbaya.
Ke depan, KADIN bersama kementerian dan pelaku industri didorong menyusun peta jalan jelas. Tujuannya menghidupkan kembali industri galangan nasional dan memprioritaskan permintaan domestik.
“Ayo kita sama-sama bangun industri galangan kapal dalam negeri supaya industri ini benar-benar bangkit,” tutur Purbaya.
Tabel Perbandingan Industri Galangan Kapal Indonesia
| Faktor | Kondisi Saat Ini | Potensi Ideal |
|---|---|---|
| SDM | Mumpuni, tapi kurang kesempatan | Berkembang optimal, serapan tinggi |
| Kebijakan | Prioritas impor kapal bekas | Prioritas produksi dalam negeri |
| Belanja Pemerintah | Rendah, banyak kapal tidak terserap | Meningkat, serapan maksimal |
| Permintaan Domestik | Terganggu impor | Terjamin, dorong daya saing |
Bantahan Menteri KKP Soal Anggaran Kapal
Pernyataan Menkeu Purbaya kemudian dijawab Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Ia membantah tudingan Purbaya soal anggaran kapal yang sudah cair namun belum ada pesanan.
Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).
Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Sebelumnya, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu mengklaim telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.









