Author: ega-syahputra

  • Timnas Indonesia Hadapi Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 Jakarta

    Timnas Indonesia Hadapi Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 Jakarta

    Tim Nasional Indonesia akan bersua Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026. Pertandingan ini akan digelar di Jakarta pada akhir Maret mendatang.

    Indonesia menjadi salah satu tuan rumah turnamen FIFA Series. Tim yang akan berpartisipasi antara lain Saint Kitts dan Nevis, Bulgaria, serta Kepulauan Solomon.

    Penyelenggaraan FIFA Series menggunakan format penyisihan. Tim yang memenangkan laga pertama akan langsung melaju ke babak final.

    Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di pertandingan pertama. Sementara itu, Bulgaria akan bertemu dengan Kepulauan Solomon.

    Pemenang laga antara Indonesia dan Saint Kitts and Nevis akan berhadapan dengan pemenang Bulgaria vs Kepulauan Solomon di final. Tim yang kalah pada laga pertama akan memperebutkan posisi ketiga.

    Berikut adalah jadwal pertandingan FIFA Series yang akan datang:

    Pertandingan Tim 1 Tim 2
    Laga Pertama Timnas Indonesia Saint Kitts and Nevis
    Laga Pertama Bulgaria Kepulauan Solomon
    Perebutan Tempat ke-3 Kalah Laga Pertama 1 Kalah Laga Pertama 2
    Final Menang Laga Pertama 1 Menang Laga Pertama 2

    "Sepertinya kami akan melawan Saints Kitts and Nevis. Lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final," kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga kepada wartawan.

    Debut John Herdman di Timnas Indonesia

    Ajang FIFA Series ini akan menjadi debut bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Ia baru saja menyelesaikan kunjungan ke beberapa klub Eropa.

    Herdman mengunjungi klub-klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia di Super League dan di Eropa. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapannya.

    "Pelatih sudah jalan-jalan mengunjungi klub-klub Super League dan di Eropa. Kita tunggu saja setelah nanti dia selesai-selesai mendatangi klub-klub," ujar Arya.

    PSSI menunggu masukan dari Herdman mengenai rencana yang akan dilakukan. "Pasti ada masukkan dari kami apa yang mau dilakukan. Belum, tunggu saja," ucapnya.

  • NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    Nahdlatul Ulama (NU), yang sukses menjadi jangkar Islam moderat di abad pertama, kini berada di persimpangan jalan. Organisasi ini dituntut menghadapi tantangan akselerasi zaman yang tak terhindarkan. NU harus beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya.

    NU, sebagai organisasi Islam terbesar, merasa tertatih-tatih merespons disrupsi zaman. Jargon lama 'NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana' kini dianggap usang. Jargon tersebut tidak lagi bermanfaat, bahkan cenderung menjadi pembenaran atas sikap ambivalen.

    Tantangan krusial pertama adalah relasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). NU seharusnya menempatkan PKB sebagai alat politik warga.

    Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada umat. Namun, relasi ini kerap terjebak pada konflik elit, saling serang, dan delegitimasi yang memanas, terutama menjelang Pemilu 2024.

    "Atas nama Khittah 1926, elit PBNU banyak yang salah tafsir dengan sudut yang sempit," kata sumber, menambahkan bahwa hal ini membuat PKB berjalan sendirian.

    Beberapa elit PBNU bahkan menjadi "penggembos" suara. Sementara itu, PKB yang merasa mandiri dan solid, hanya menonjolkan kepentingan elektoral dan perebutan kekuasaan.

    NU perlu kembali pada khittah sebagai pengawal moral. NU tidak perlu antipati pada PKB yang didirikan para masayikh NU sebagai wadah aspirasi warganya.

    Kesenjangan Digital dan Dakwah Moderat

    Tantangan berikutnya adalah kesenjangan digital. Dunia dakwah telah beralih ke layar kaca digital. Konten moderat seringkali kalah cepat dengan narasi ekstrem. Umat membutuhkan bimbingan agama yang instan namun mendalam.

    NU perlu proaktif memanfaatkan teknologi digital. Hal ini untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan Aswaja An-Nahdliyah. Penguatan literasi digital di kalangan nahdliyin dan pengembangan konten digital yang menarik perlu dilakukan.

    Secara keilmuan dan sanad, NU harus melahirkan "Ulama Digital." Ulama ini tidak hanya mahir bahtsul masail secara tekstual, tetapi juga cakap bahtsul masa'il kontemporer di dunia maya.

    Peningkatan Sumber Daya Manusia

    Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan NU sangat krusial. Hal ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan.

    Pendidikan transformatif, khususnya revitalisasi kurikulum pesantren dan LP Ma'arif NU, perlu memadukan penguasaan ilmu agama dengan literasi digital, sains, dan kewirausahaan. Tujuannya untuk menciptakan nahdliyin yang berdaya saing.

    Revitalisasi Format Dakwah

    Dakwah NU selama milenium pertama sering mengandalkan panggung dan gebyar seremonial. Format dakwah ini banyak diisi dengan agenda ritual tradisi. Dakwah NU perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

    Selain melestarikan tradisi, dakwah juga harus fokus pada pemberdayaan umat, edukasi yang mencerahkan, dan solusi persoalan kontemporer. Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan konten dakwah menjadi penting.

    Akses Kesehatan dan Jaringan Sosial-Ekonomi

    NU perlu membuka akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga. NU mendatang perlu menjadikan isu kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial sebagai target utama.

    Misalnya, membangun klinik NU minimal di setiap kecamatan. NU juga harus memastikan pengawalan program BPJS bagi warga miskin sebagai prioritas utama.

    Struktur ekonomi jamaah yang masih lemah membuat NU rentan terhadap polarisasi. Kemandirian NU bukan lagi wacana, melainkan keharusan untuk memberdayakan ekonomi melalui digitalisasi UMKM. Jika tidak, "sarung" yang menjadi simbol kebersahajaan berisiko tertinggal.

    Berikut adalah ringkasan beberapa tantangan utama yang dihadapi NU di abad kedua:

    Tantangan Fokus Utama Solusi Potensial
    Relasi PBNU-Partai Politik Konflik elit, kepentingan elektoral Kembali ke Khittah, partai sebagai alat umat
    Kesenjangan Digital Kalah cepat dengan narasi ekstrem Literasi digital, Ulama Digital, konten moderat
    Peningkatan SDM Kualitas pendidikan dan keterampilan Revitalisasi kurikulum, pelatihan vokasional
    Revitalisasi Dakwah Fokus ritual, kurang pemberdayaan Pemberdayaan umat, solusi kontemporer, digitalisasi
    Akses Kesehatan & Ekonomi Layanan kesehatan, kemandirian ekonomi Klinik NU, pengawalan BPJS, digitalisasi UMKM

    Wacana tentang Islam Nusantara dan Fiqih Peradaban perlu menyentuh bumi. Hal ini dengan kontekstualisasi dan internalisasi di tengah kebutuhan umat. Wacana ini harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret.

    Program tersebut harus menyentuh kebutuhan riil nahdliyin di akar rumput. NU di abad kedua membutuhkan keberanian untuk berinovasi, beradaptasi, dan kembali fokus pada pemberdayaan umat.

    Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tradisi harus dipertahankan, namun visi misi harus diperbarui sesuai kaidah al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Prinsip ini berarti perlu menyeimbangkan pelestarian warisan (akidah/amaliyah) dengan kemajuan modernisasi (IPTEK).

    Milenium kedua adalah era di mana NU diuji untuk menjadi "pelayan umat." NU tidak hanya menyentuh aspek ukhrawi, tetapi juga menjawab permasalahan duniawi, yaitu politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan literasi digital. Ini harus menjadi program prioritas PBNU mendatang, siapapun nahkodanya.

  • Pria Dihajar dan Ditelanjangi Warga Blora Usai Diduga Selingkuh

    Pria Dihajar dan Ditelanjangi Warga Blora Usai Diduga Selingkuh

    MM (23) alias Cimut, seorang pria yang diduga berselingkuh dengan istri orang, melaporkan insiden kekerasan yang dialaminya ke polisi. Cimut mengaku dipukuli hingga ditelanjangi oleh warga di Blora.

    Ia juga sempat diancam akan dibakar dan dibunuh jika tidak mengikuti keinginan warga. Peristiwa ini dilaporkan terjadi di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

    "Diancam dibakar dan dibunuh di situ," kata Cimut saat ditemui di kantor pengacaranya di Blora, dilansir detikJateng, Selasa (10/2/2026).

    Cimut menjelaskan kejadian bermula saat ia bertamu di rumah seorang perempuan berinisial RR pada Senin (2/2) dini hari. Lokasi spesifik berada di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

    Sebelum dikeroyok, Cimut mengaku sempat direkam video. "Sebelum dikeroyok divideoin dulu, setelah itu digerebek, setelah itu langsung ditonjokin di dalam rumah," jelas MM, Selasa (3/2).

    Ia diperkirakan dihajar oleh sekitar 30 orang. Selain dikeroyok dan disiksa, Cimut juga ditelanjangi dan diarak menuju balai desa. "Setelah itu ditonjokin lagi sama orang yang baru datang. Setelah itu diarak ke balai desa, sambil tangan saya itu diikat sama (tali) tampar. Pas (masih) di rumah langsung ditelanjangin," tambahnya.

    Laporan Polisi di Blora

    Kasat Reskrim Polres Blora Zaenul Arifin membenarkan adanya laporan kekerasan tersebut. MM didampingi kuasa hukumnya datang ke Polres Blora untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dialaminya.

    Laporan tersebut diterima pada Rabu (4/2) di Polres Blora. "Laporan sudah masuk Polres minggu kemarin, Mas," ucap Zaenul Arifin.

    Berikut adalah rincian waktu kejadian dan pelaporan:

    Peristiwa Tanggal Lokasi
    Kejadian Penganiayaan Senin, 2 Februari Desa Srigading, Blora
    MM Melapor Polisi Rabu, 4 Februari Polres Blora
    Keterangan Cimut Selasa, 10 Februari Kantor Pengacara, Blora
  • Undip Ungkap Sulitnya Mahasiswa 3T Lulus, Komisi X DPR Soroti Skema Penerimaan

    Undip Ungkap Sulitnya Mahasiswa 3T Lulus, Komisi X DPR Soroti Skema Penerimaan

    Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membahas skema penerimaan mahasiswa baru. Dalam pertemuan tersebut, Universitas Diponegoro (Undip) menyoroti fenomena mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan studi di universitas.

    Wakil Rektor (Warek) II Bidang Sumber Daya UNDIP Semarang, Prof. Heru Susanto, menyampaikan permasalahan ini. Heru menjelaskan bahwa semua kampus umumnya menerima mahasiswa dari daerah 3T melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (ADik 3T).

    Prof. Heru Susanto memaparkan, "Kalau terkait penerimaan mahasiswa baru hampir semuanya sama untuk PTNBH, selalu ada penerimaan skala nasional, kemudian penerimaan secara otonom oleh perguruan tinggi masing-masing, yang berbeda tentu masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas."

    Ia melanjutkan, "Kami hampir sama menurut saya, PTNBH paling tidak setiap tahun terima ADik namanya, jadi afirmasi dari 3T itu banyak," kata Heru saat pemaparan di ruang rapat Komisi X DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Heru menegaskan bahwa Undip setuju mengakomodasi mahasiswa 3T, terlepas dari fakta bahwa mereka terkadang memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Universitas tetap membuka diri terhadap para mahasiswa ini.

    "Kalau tadi yang jadi pertanyaan garis bawahnya adalah bagaimana kalau penerimaan hanya berbasis kompetisi 'murni', keberpihakan pada teman-teman dari 3T, teman-teman dari yang memang secara kompetisi, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, memang kurang, tapi mereka adalah sama dengan kita, maka kita harus berpihak, itu kita setuju, tentu teman-teman PTN semua lakukan itu," ucap dia.

    Tantangan Mengelola Mahasiswa 3T

    Meskipun demikian, Heru mengaku kesulitan dalam mengelola mahasiswa 3T setelah diterima. Ia mengungkapkan tantangan dalam memastikan mereka dapat lulus dari universitas.

    "Tapi yang lebih penting tidak hanya menerima itu, tapi mengelola mereka, karena, tapi mohon maaf betul, kadang kita terima 100 (mahasiswa), bu, yang keluar (lulus) itu nggak ada 50 (mahasiswa), 50-nya ke mana? Nggak lulus, 'hilang' di semester II, dikontak nggak, 'hilang' di mana?" ujar Heru.

    Heru menyebutkan bahwa mahasiswa 3T cenderung memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, pengelolaan mereka menjadi lebih penting daripada sekadar menerima mereka.

    "Karena memang ada deviasi (perilaku menyimpang) pada saat masuk mereka dengan rata-rata mahasiswa ini, maka sebenarnya pengelolaan juga menjadi penting, tidak hanya kewajiban kita memasukkan ke perguruan tinggi, tapi juga mengelola mereka," jelasnya.

    Faktor Psikologis dan Solusi

    Mahasiswa 3T juga seringkali mengalami perasaan minder selama perkuliahan. Heru mengatakan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan dalam pengelolaan mereka.

    "Mereka tuh punya perasaan minder ketika dengan teman-temannya 'Oh orang Jawa ternyata pinter-pinter, saya sendiri merasa nggak mampu', maka itu pengelolaan juga penting selain memasukkan sendiri."

    "Jadi memasukkan mereka memberi afirmasi kepada mereka itu tidak selesaikan suatu persoalan secara komprehensif," tutur Heru.

    Data penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menjadi fokus utama, mengingat tantangan pengelolaan yang dihadapi perguruan tinggi.

    Profil Penerimaan Mahasiswa ADik 3T

    Tahun Akademik Jumlah Mahasiswa Diterima (Estimasi) Tingkat Kelulusan (Estimasi) Tingkat Putus Studi (Estimasi)
    2022/2023 ~100 <50% >50%
    2023/2024 ~100 <50% >50%
    2024/2025 ~100 <50% >50%
  • Kementerian PANRB Terapkan Skema WFA ASN Saat Libur Nyepi dan Idul Fitri di Jakarta

    Kementerian PANRB Terapkan Skema WFA ASN Saat Libur Nyepi dan Idul Fitri di Jakarta

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi memberlakukan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Kebijakan ini berlaku selama dua periode cuti bersama, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Penerapan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026.

    Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, WFA untuk cuti bersama Nyepi berlangsung pada tanggal 16-17 Maret. Sementara untuk Idul Fitri, WFA diterapkan pada 25, 26, dan 27 Maret.

    "Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel yaitu 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi yaitu tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret," ungkap Rini dalam konferensi persnya di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Layanan Publik Tetap Prioritas

    Meskipun ada skema WFA, Rini menekankan pentingnya menjaga layanan publik. Pejabat kementerian/lembaga diminta mengatur pelaksanaan WFA secara selektif.

    Tujuannya adalah memastikan sektor strategis tetap beroperasi normal. Sektor seperti layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan menjadi fokus utama.

    "Kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial, yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya meskipun berada di dalam periode libur nasional," imbuhnya.

    Berikut rincian jadwal WFA bagi ASN:

    Periode Libur Nasional Tanggal WFA
    Hari Raya Nyepi 16-17 Maret 2026
    Hari Raya Idul Fitri 25-27 Maret 2026

    Akuntabilitas dan Pencegahan Gratifikasi

    Rini juga mengingatkan ASN untuk tetap mengedepankan akuntabilitas. Pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik harus dioptimalkan selama WFA.

    ASN diimbau keras untuk tidak menerima gratifikasi. Hal ini berlaku jika bertentangan dengan tugas dan jabatan mereka.

    "Pada para pegawai ASN yang tetap mengedepankan akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik," ujarnya.

    Instansi pemerintah diharapkan aktif membuka kanal pengaduan. Saluran seperti SPM4 Lapor www.lapor.go.id atau A2 Tatap Muka dapat digunakan.

    Selain itu, survei kepuasan masyarakat melalui QR Code di unit layanan juga perlu dilakukan.

  • Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memilih untuk tidak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berada dalam ranah kewenangannya.

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman, dilansir detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Proses pencopotan ini menggunakan alat las dan gergaji, dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass.

    Selain pencopotan gambar, Pemprov Jabar juga memiliki rencana untuk mengganti slogan lama 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'. Slogan baru ini akan diterapkan di sejumlah ruang publik di Jawa Barat.

    Berikut adalah perbandingan antara slogan lama dan baru:

    Aspek Slogan Lama Slogan Baru
    Identitas Jabar Juara Jabar Istimewa
    Lokasi Penerapan Berbagai ruang publik Berbagai ruang publik
    Tujuan Mencerminkan prestasi Mencerminkan keistimewaan

    Pergantian slogan ini menandai era baru kepemimpinan di Jawa Barat. Perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan nuansa segar dalam komunikasi publik pemerintah provinsi.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, memberikan pandangannya terkait pencopotan ini. Menurut Ronny, peristiwa ini justru menjadi momentum baik.

    Ronny menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik. Ia berpendapat bahwa pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang publik.

    "Kalau saya pribadi, memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Pernyataan Ronny menyoroti pentingnya substansi kerja daripada representasi visual. Publik diharapkan lebih fokus pada hasil kerja nyata pejabat.

  • Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau seluruh perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi karyawan atau buruh selama periode libur lebaran. Kebijakan ini bertujuan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan produktivitas kerja terjaga.

    Yassierli meminta para gubernur, bupati, dan wali kota mendorong perusahaan memberi kesempatan WFA pada 16 dan 17 Maret 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengaturan mobilitas masyarakat pada periode libur Hari Raya Idul Fitri.

    Pemerintah menyoroti pentingnya penerapan WFA pada tanggal-tanggal tertentu yang berpotensi memicu lonjakan mobilitas.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, pemerintah juga berharap perusahaan menerapkan WFA pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik pemudik setelah perayaan Idul Fitri.

    “Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memperlakukan WFA pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri,” tambah Yassierli.

    Sektor Pengecualian WFA

    Meski demikian, Yassierli menegaskan pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor-sektor tertentu. Pengecualian berlaku bagi bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Keterangan
    Kesehatan Layanan vital yang memerlukan kehadiran fisik
    Perhotelan & Hospitality Melayani kebutuhan wisatawan dan pengunjung
    Pusat Perbelanjaan Operasional retail dan layanan konsumen
    Manufaktur Proses produksi yang membutuhkan kehadiran di pabrik
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi produk pangan
    Sektor Esensial Lainnya Bidang yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik

    Sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik dan pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas pelayanan dan produksi nasional.

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial lainnya atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” tutupnya.

  • Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan tersebut.

    Keputusan Israel memicu gelombang kecaman global. Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki termasuk di antara pihak yang mengkritik keras langkah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi sikap Trump. Informasi ini disampaikan kepada Reuters pada Selasa (10/2/2026).

    "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel, dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata pejabat Gedung Putih itu pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Penegasan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2). Mereka menyetujui langkah-langkah untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Langkah ini bertujuan memperkuat kendali Tel Aviv, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Detail Perubahan Regulasi Israel

    Langkah-langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan peraturan yang melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat.

    Peraturan baru juga membuka catatan kepemilikan tanah. Selain itu, memungkinkan pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, seperti Hebron.

    Wewenang tersebut kini beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi Tepi Barat memerlukan persetujuan pemerintah kota dan otoritas Israel.

    Berdasarkan pengaturan terbaru, otorisasi hanya diperlukan dari Tel Aviv. Keputusan ini memicu penolakan dari berbagai negara.

    Kecaman Internasional

    Pada Senin (9/2), para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim berkumpul. Mereka mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan Israel.

    Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki.

    Mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki."

    Pihak yang Mengecam Alasan Kecaman
    Uni Eropa Pelanggaran hukum internasional
    Inggris Merusak prospek perdamaian
    Arab Saudi Aneksasi wilayah pendudukan
    Qatar Melanggar hak rakyat Palestina
    Turki Tindakan ilegal dan provokatif
    Indonesia Tidak sesuai dengan resolusi PBB
    Yordania Ancaman terhadap stabilitas kawasan
  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.

  • Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengusulkan peniadaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Permintaan ini berlaku selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dek Fadh telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina.

    Permintaan tersebut disampaikan dalam paparan di hadapan pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Dek Fadh menjelaskan bahwa sistem barcode BBM subsidi saat ini memicu antrean panjang. Antrean kendaraan, termasuk alat berat, dilaporkan mencapai 3-4 kilometer. Kondisi ini menyulitkan operasional dan aktivitas masyarakat.

    "Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," kata Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    "Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan foto antrean.

    Provinsi Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pascabencana. Empat kabupaten bahkan masih dalam status tanggap darurat. Keempat kabupaten tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta Aceh Tengah-Bener Meriah.

    "Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," tambahnya.

    Daftar Pimpinan MPR dan Pejabat yang Hadir

    Kunjungan pimpinan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri sejumlah tokoh penting. Berikut adalah daftar pimpinan dan pejabat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut:

    Jabatan Nama
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Anggota Fraksi Sonny Tri Danaparamita
    Anggota Fraksi Ferdiansyah
    Anggota Fraksi Robert Rouw
    Anggota Fraksi Chusnunia
    Anggota Fraksi Anton Sukartono Suratto
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara
    Kepala BPOM Taruna Ikrar
    Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
    Plt Sekjen MPR Siti Fauziah
    Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan

    Sejumlah staf khusus juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.