Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kunjungan ini bertujuan memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan tepat waktu dan aman hukum. Andre juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah pembebasan lahan.
Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek besar lintas pemerintahan. Andre menjelaskan, proyek ini diperjuangkan sejak masa Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto. Tahap pertama proyek ini bernilai hampir Rp 2,8 triliun.
Proyek ini direncanakan berlanjut ke tahap kedua dengan nilai lebih dari Rp 3 triliun. Pembiayaan seluruhnya berasal dari APBN Direktorat Jenderal Bina Marga. Keberadaan flyover ini diharapkan memperlancar jalur transportasi di Sumatera Barat.
“Proyek ditargetkan sudah fungsional pada Oktober 2027. Kepastian lahan menjadi kunci utama agar pembangunan dan investasi tidak kembali terhambat,” kata Andre Rosiade, Selasa (10/2/2026).
Andre mengapresiasi sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, BPN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Sinergi ini krusial dalam mengawal proses pembebasan lahan yang sering menjadi kendala.
Rombongan meninjau titik awal Flyover Panorama Sitinjau Lauik 1. Titik ini merupakan bagian paling krusial dari jalur Padang-Solok yang dikenal rawan kecelakaan. Kepala Kanwil BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi turut hadir.
Hadir pula Kepala Kejati Sumbar Muhibbudin dan Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi. Jajaran Pemprov dan Pemko Padang juga ikut serta dalam peninjauan lokasi. Peninjauan ini menunjukkan komitmen berbagai pihak.
Pendampingan Hukum dan Penyelesaian Lahan
Kepala Kejati Sumbar Muhibbudin menegaskan komitmen pendampingan hukum. Hal ini untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pendampingan ini juga mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.
Muhibbudin mengakui bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan utama. Namun, ia optimistis masalah ini dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi yang intensif. Kejati siap memfasilitasi rapat koordinasi.
Rapat koordinasi awal April akan diselenggarakan untuk mempercepat penyelesaian proyek flyover. Kejati juga siap mendukung rencana pembangunan jalan tol ke depan. Percepatan ini vital untuk pertumbuhan daerah.
“Kalau ini cepat selesai, kita lanjut ke tahap duanya,” katanya.
Progres dan Fasilitas Pendukung Flyover Sitinjau Lauik
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyampaikan progres Flyover Sitinjau Lauik sesuai tahapan. Target fungsional proyek tetap pada Oktober 2027. Selain pekerjaan utama, BPJN menyiapkan fasilitas pendukung keselamatan.
Fasilitas pendukung tersebut berupa rest area dan lajur penyelamat. Fasilitas ini akan dibangun di Panorama 2 yang memiliki turunan ekstrem. Rest area direncanakan berfungsi sebagai titik pengecekan rem kendaraan.
Terkait lahan, sebagian kawasan hutan telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Administrasi lahan masyarakat sekitar 10 hektare ditargetkan rampung pada Maret. Ini akan mengakselerasi pekerjaan fisik di lapangan.
| Instansi Terlibat | Peran Kunci |
|---|---|
| Komisi VI DPR RI | Pengawasan & Dukungan Legislasi |
| Forkopimda Sumbar | Koordinasi & Pengamanan Daerah |
| Kejaksaan Tinggi Sumbar | Pendampingan Hukum |
| BPN/ATR Sumbar | Pengadaan Lahan |
| Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar | Pelaksana Proyek |
| Pemprov Sumbar | Dukungan Administrasi & Daerah |
| Pemko Padang | Dukungan Administrasi & Daerah |
“Keberhasilan Panorama 1 akan dilanjutkan ke Panorama 2 untuk memperkuat jalur logistik Padang-Solok-Sawahlunto hingga Jambi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” katanya.
Andre Rosiade menegaskan bahwa sinergi akan terus diperkuat hingga tahap kedua proyek. Ia menekankan Flyover Sitinjau Lauik bukan sekadar infrastruktur. Proyek ini adalah jalur keselamatan, logistik, dan masa depan ekonomi Sumatera Barat.









