Author: ega-syahputra

  • TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang mempersiapkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Misi utama pasukan ini akan terfokus pada bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, pasukan juga akan terlibat dalam upaya rekonstruksi wilayah serta menjaga stabilitas gencatan senjata. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

    Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan komitmen Indonesia. Keterlibatan difokuskan pada aspek kemanusiaan.

    “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Meski demikian, Vahd belum dapat memberikan rincian mengenai jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut. Jumlah personel juga belum final.

    “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” ujarnya.

    Diskusi masih berlangsung terkait batasan keterlibatan. Indonesia tidak akan terlibat dalam misi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

    “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.

    Persiapan Matang TNI AD

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD telah mulai mempersiapkan pasukannya. Persiapan dilakukan untuk misi perdamaian di Gaza.

    Proses ini sejalan dengan koordinasi resmi dari Mabes TNI. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Terkait jumlah personel yang akan diberangkatkan, Maruli menyebut angka tersebut masih perkiraan. Belum ada keputusan final.

    Angka ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. Jumlah bisa mencapai ribuan personel.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Profil Pasukan Perdamaian

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan pihak TNI menunggu keputusan Presiden. Personel yang diberangkatkan memiliki pengalaman di misi perdamaian PBB.

    TNI memiliki pengalaman berharga dalam misi serupa.

    “Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Aspek Misi Detail Fokus
    Tujuan Utama Bantuan Kemanusiaan, Rekonstruksi, Gencatan Senjata
    Fase Persiapan Sedang Berlangsung
    Jumlah Personel Belum Definitif (Estimasi 5.000-8.000)
    Pengalaman Pasukan Pernah bertugas di misi perdamaian PBB (misal: UNIFIL)
    Status Keputusan Akhir Menunggu keputusan Presiden dan koordinasi Mabes TNI
  • Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kemarahannya atas keluhan penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia menyoroti anggaran yang tidak berkurang namun menimbulkan kegaduhan.

    Purbaya menekankan bahwa penonaktifan bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran. Meskipun demikian, ia meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN tidak berlaku instan. Ia menyarankan diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan bisa mengajukan sanggahan. Hal ini jika mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai PBI, yaitu miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan hati-hati dan terukur. Ini harus mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan, 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya dan memicu kegaduhan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Periode Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Juni – Desember 2025 13,5 Juta
    Januari – Februari 2026 11,53 Juta

    Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan tahun lalu, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Danantara Pangkas BUMN dari 1.043 Jadi 300 Tahun Ini, Tidak Ada PHK Karyawan di Jakarta

    Danantara Pangkas BUMN dari 1.043 Jadi 300 Tahun Ini, Tidak Ada PHK Karyawan di Jakarta

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia mengumumkan rencana perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya, jumlah BUMN akan berkurang drastis dari 1.043 menjadi 300 perusahaan pada tahun ini.

    Proses konsolidasi ini dipastikan tidak akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Seluruh karyawan akan ikut dalam proses ini dan tidak terdampak.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa streamlining ini bertujuan menjadikan BUMN lebih sehat, kuat, dan tangguh. Target 300 perusahaan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

    "Kita akan melakukan streamlining dari perusahaan-perusahaan BUMN kita. Kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tetapi nggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," kata Dony Oskaria di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Klasterisasi dan Merger BUMN

    Konsolidasi BUMN akan dibagi menjadi beberapa klaster, meliputi logistik, karya, asuransi, hingga layanan teknologi informasi dan komunikasi.

    Misalnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini memiliki 66 anak perusahaan, nantinya hanya akan memiliki belasan perusahaan saja. Langkah serupa juga akan diterapkan pada klaster lain.

    "Yang sudah kita lakukan tentu saja logistik tahun ini akan melakukan merger. PT Pos akan menjadi anchor dari perusahaan logistik kita karena mereka memiliki distribusi outlet yang banyak, kurang lebih 4.000 outlet yang dimiliki PT Pos. Mereka akan menjadi anchor dari penggabungan 21 perusahaan logistik kita," ungkap Dony.

    Dony menambahkan bahwa klaster karya juga akan memasuki fase merger dan konsolidasi. Proses ini diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026.

    Untuk klaster asuransi, jumlah perusahaan akan berkurang signifikan. Dari 15 perusahaan asuransi, nantinya hanya akan ada 3 perusahaan saja.

    "Asuransi perusahaan insurance kita dari 15 akan menjadi 3. Kita akan punya 1 life insurance, 1 general insurance, 1 credit insurance," tambahnya.

    Perampingan Anak Perusahaan

    Beberapa BUMN besar juga akan merampingkan anak perusahaan mereka. PT Pupuk Indonesia (Persero) dari 47 anak perusahaan, nantinya hanya akan menyisakan beberapa perusahaan produsen pupuk.

    PT Semen Indonesia Tbk juga disebut akan menutup 17 anak perusahaannya. Semua ini bagian dari upaya penyehatan dan penguatan BUMN.

    Langkah-langkah konsolidasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai problematika pengelolaan BUMN. Tujuannya agar BUMN tidak hanya sehat dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki tata kelola yang lebih baik.

    "Kita sedang menyelesaikan seluruh problematika dari pengelolaan BUMN ini sehingga ke depan BUMN ini menjadi perusahaan yang betul-betul termasuk tidak hanya dari bisnisnya, mengenai tata kelola kita juga melakukan perbaikan. Dari semua aspek kira melakukan perbaikan," jelas Dony.

    Berikut adalah tabel ringkasan rencana konsolidasi BUMN:

    Klaster BUMN Jumlah Awal Perusahaan Jumlah Target Perusahaan Contoh Implementasi
    Logistik 21 1 (PT Pos sebagai anchor) Merger 21 perusahaan logistik dengan PT Pos sebagai inti
    Karya Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Memasuki fase merger dan konsolidasi tahun 2026
    Asuransi 15 3 (1 life, 1 general, 1 credit insurance) Penggabungan menjadi 3 jenis asuransi utama
    Layanan TIK PT Telkom Indonesia (66 anak perusahaan) Belasan Perampingan anak perusahaan Telkom
    Pupuk PT Pupuk Indonesia (47 anak perusahaan) Beberapa Pengurangan anak perusahaan Pupuk Indonesia
    Semen PT Semen Indonesia (17 anak perusahaan) 0 (ditutup) Penutupan 17 anak perusahaan Semen Indonesia
  • Pemerintah Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jakarta

    Pemerintah Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jakarta

    Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian.

    Sekitar 6,39 juta hektare (ha) lahan baku sawah (LBS) akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah Lindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pemerintah memutuskan lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi penting.

    Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir pula Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

    “Ada dua keputusan penting. Satu bagaimana agar kawasan sawah itu sudah dipastikan dan tidak bisa diubah lagi. Kedua ada yang keterlanjuran, bagaimana mengatasi hal-hal yang terlanjur,” ujar Zulhas di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Penguncian Lahan Baku Sawah

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menambahkan bahwa pemerintah akan mengunci 87% dari total LBS. Total LBS di Indonesia mencapai 7.348.000 ha.

    Ini berarti, sekitar 6.392.760 ha lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Penentuan lokasi ini menjadi kunci dalam implementasi peraturan.

    “87% dari 7.348.000 hektare. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B sehingga tidak boleh ada alih fungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” ujar Nusron.

    Progress Penetapan LSD per Provinsi

    Saat ini, delapan provinsi telah menetapkan LSD. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Pemerintah menargetkan data LSD berbasis LP2B di 12 provinsi harus rampung Maret mendatang. Tim pelaksana terpadu bertanggung jawab menyajikan data tersebut.

    Keduabelas provinsi ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    “Tadi disepakati paling lambat tim pelaksana harus menyajikan data lahan sawah yang dilindungi berbasis LP2B di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS atau Lahan Baku Sawah,” terang Nusron.

    “Di Q2 kita akan melakukan yang sama di akhir bulan Juni harus selesai di 17 provinsi, sehingga di tengah tahun ini LSD dan LP2B di 17 provinsi harus sudah clean and clear rampung semua di pertengahan tahun ini,” tambah Nusron.

    Regulasi Alih Fungsi 13% Lahan

    Sebanyak 13% dari LBS dapat dialihfungsikan untuk kepentingan tertentu. Pemerintah akan mengatur jenis kepentingan yang diperbolehkan.

    “Akan diatur peraturan mengenai alih fungsi lahan untuk kepentingan apa saja diperbolehkan. Yang 13 persen, yang di luar 87 persen. Kalau yang 87% dipastikan tidak boleh, gembok, kunci,” jelas Nusron.

    Lahan yang Telah Dialihfungsikan

    Pada periode 2019-2025, sebanyak 554.615 ha lahan sawah telah dialihfungsikan. Dari jumlah tersebut, 144.255,1 ha terbukti berada di kawasan LP2B.

    Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 44, alih fungsi lahan LP2B untuk kepentingan umum harus diganti. Contoh kepentingan umum adalah jalan, pengairan, drainase, saluran pipa air, dan jaringan listrik.

    Berikut adalah rincian provinsi yang terlibat dalam penetapan LSD dan LP2B:

    Tahap Jumlah Provinsi Provinsi Terlibat
    Sudah Ditetapkan LSD 8 Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara
    Target Maret 12 Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan
    Target Juni 17 (Akan diumumkan menyusul, total 37 provinsi)

    Nusron mengungkapkan, sebagian besar lahan sawah dialihfungsikan untuk perumahan dan kawasan industri. Hanya sekitar 7.700 hektar yang mengantongi izin dari pemerintah pusat.

    “Lahan sawah yang dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah itu jumlahnya itu. Rata-rata, perumahan, kawasan industri, segala macam. Yang dapat izin dari pemerintah, (pemerintah) pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah daerah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terang Nusron.

  • KRL Rute Jakarta Kota-Bogor Alami Gangguan di Stasiun Universitas Pancasila

    KRL Rute Jakarta Kota-Bogor Alami Gangguan di Stasiun Universitas Pancasila

    Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) pada rute Jakarta Kota-Bogor mengalami gangguan operasional pada Selasa (10/2/2026) sore. Gangguan ini terjadi di Stasiun Universitas Pancasila dan menyebabkan sejumlah keterlambatan.

    Penyebab gangguan adalah pengecekan rangkaian kereta api. Proses penanganan masih berlangsung oleh petugas di lokasi kejadian.

    Menurut KAI Commuter, gangguan ini disebabkan oleh pengecekan pada sarana KA 1336. Kereta tersebut melayani rute Jakarta Kota-Bogor.

    Pengecekan difokuskan di jalur 1 Stasiun Universitas Pancasila. Petugas tengah berupaya keras untuk mengatasi masalah yang ada.

    “Terdapat gangguan operasional pada sarana KA 1336 (Jakarta Kota-Bogor) di jalur 1 Stasiun Universitas Pancasila, saat ini masih dalam penanganan petugas,” tulis KAI Commuter dalam akun X resminya, Selasa (10/2/2026) pukul 17.00 WIB.

    Munculnya Asap pada KRL

    KAI Commuter menjelaskan, pengecekan ini terkait dengan laporan munculnya asap. Asap tersebut terdeteksi saat perjalanan KRL sedang berlangsung.

    Informasi ini disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan pengguna X. Pengguna tersebut melaporkan lantai kereta terasa panas dan mengeluarkan asap.

    Permohonan Maaf dan Dampak Perjalanan

    Pihak KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Gangguan ini mengakibatkan keterlambatan perjalanan KRL.

    “Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatan perjalanannya,” tambah KAI Commuter.

    Informasi Gangguan KRL
    Detail Gangguan Deskripsi
    Rute Terdampak Jakarta Kota-Bogor
    Lokasi Kejadian Stasiun Universitas Pancasila (Jalur 1)
    Penyebab Pengecekan sarana KA 1336
    Indikasi Munculnya asap dan lantai kereta panas
    Status Dalam penanganan petugas

    Penanganan cepat diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran perjalanan. Penumpang diimbau untuk memantau informasi terbaru dari KAI Commuter.

  • Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Kerajaan Inggris menyatakan kesiapannya untuk membantu Kepolisian dalam penyelidikan terhadap mantan Pangeran Andrew. Investigasi ini terkait dugaan hubungan Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seks AS, Jeffrey Epstein.

    Kepolisian Inggris sedang menelusuri klaim bahwa Andrew membagikan dokumen rahasia London kepada Epstein. Kepolisian Thames Valley mengonfirmasi penyelidikan ini pada Selasa (10/2/2026).

    Dugaan tersebut menyebut Andrew Mountbatten-Windsor, demikian ia kini dikenal, membagikan sejumlah dokumen rahasia. Hal ini terjadi saat ia menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Andrew secara konsisten membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan Epstein. Bantahan ini diulang di tengah munculnya tuduhan baru.

    Istana Buckingham, melalui pernyataan resminya, menyatakan bahwa Raja Charles III sangat prihatin. Ini adalah respons terhadap tuduhan yang muncul terhadap adiknya, Andrew.

    Tanggung jawab untuk menanggapi tuduhan-tuduhan spesifik berada di tangan Mountbatten-Windsor sendiri, kata Istana Buckingham. Namun, Istana Buckingham mengindikasikan mereka akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan kepolisian mana pun.

    “Meskipun klaim spesifik yang dimaksud adalah tanggung jawab Tuan Mountbatten-Windsor sendiri, jika kami dihubungi oleh Kepolisian Thames Valley, kami siap mendukung mereka seperti yang Anda harapkan,” kata Istana Buckingham dalam pernyataannya.

    Istana Buckingham juga menegaskan kembali posisinya mengenai korban pelecehan seksual. “Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, pikiran dan simpati Yang Mulia telah, dan tetap bersama, para korban dari segala bentuk pelecehan.”

    Rilis Dokumen Epstein Ungkap Dugaan Baru

    Tuduhan terhadap Andrew mencuat setelah Departemen Kehakiman AS merilis kumpulan baru dokumen Epstein. Dokumen ini dirilis pada 30 Januari lalu dan memuat beberapa korespondensi yang mencurigakan.

    Salah satu email tertanggal 30 November 2010 menunjukkan Andrew meneruskan kepada Epstein 'laporan kunjungan untuk Vietnam, Singapura, Hong Kong, dan Shenzhen'. Laporan ini berkaitan dengan kunjungan resminya ke Asia Tenggara.

    Email terpisah pada Malam Natal tahun 2010 juga menunjukkan dugaan serupa. Andrew membagikan 'pengarahan rahasia soal peluang-peluang investasi yang terkait dengan rekonstruksi Provinsi Helmand di Afghanistan' kepada Epstein.

    Berikut adalah ringkasan timeline kasus Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein:

    Tahun Peristiwa Penting
    2010 Dugaan Andrew membagikan dokumen rahasia ke Epstein
    2019 Andrew mundur dari tugas kerajaan
    2022 Andrew selesaikan gugatan perdata Virginia Giuffre
    2024 Virginia Giuffre meninggal dunia
    2026 Kepolisian Inggris selidiki dugaan baru

    Andrew Mundur dari Tugas Kerajaan

    Andrew, yang kini berusia 65 tahun, telah mengundurkan diri dari tugas kerajaan sejak 2019. Keputusan ini diambil setelah hubungannya dengan Epstein terungkap ke publik.

    Dia juga melepaskan semua gelar kerajaannya, termasuk Duke of York. Pelepasan gelar ini terjadi saat tuduhan terhadapnya semakin meningkat.

    Pada 2022, Andrew menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan Virginia Giuffre. Wanita AS tersebut menuduh Epstein memperdagangkan dirinya kepada Andrew ketika ia berusia 17 tahun.

    Giuffre meninggal dunia tahun lalu, dengan memoarnya dirilis setelah dia berpulang. Memoar tersebut mencakup beberapa klaim spesifik yang melibatkan Andrew.

    Andrew selalu membantah tuduhan-tuduhan terhadapnya. Penyelesaian hukum dengan salah satu korban Epstein tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab atas klaim tersebut.

  • Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Pengadilan Hong Kong menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada aktivis demokrasi dan taipan media Jimmy Lai. Putusan ini disebut oleh sejumlah pakar hak asasi manusia sebagai "setara dengan hukuman mati" mengingat usia Lai yang sudah 78 tahun.

    Hakim menyatakan Jimmy Lai bersalah atas tuduhan praktik kolusi dan penerbitan publikasi yang dianggap melawan pemerintah. Kasus ini menjadi sorotan internasional terkait kebebasan berekspresi di Hong Kong.

    Dokumen ringkasan putusan hakim menyatakan, "Setelah mempertimbangkan tindakan kriminal yang serius dan berat… pengadilan memutuskan bahwa total hukuman yang pantas bagi Jimmy dalam perkara ini adalah 20 tahun penjara." Ini menandai babak baru dalam perjuangan Jimmy Lai.

    Hakim menjelaskan, Jimmy Lai telah menjalani dua tahun masa tahanan sejak 2020. Oleh karena itu, ia masih harus menyelesaikan 18 tahun sisa masa hukumannya di penjara.

    Setelah putusan dibacakan, Jimmy Lai terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Momen tersebut dilaporkan oleh kantor berita Associated Press.

    Namun, sebelum memasuki ruang pengadilan, menurut Associated Press, wajahnya terlihat tegang. Beberapa orang yang melihatnya bahkan dilaporkan menangis.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan banding, Robert Pang, pengacara Jimmy Lai, menjawab singkat, "tidak ada komentar." Ini menunjukkan ketidakpastian langkah hukum selanjutnya.

    Hukum Keamanan Nasional dan Konsekuensinya

    Jimmy Lai dikenal sebagai kritikus keras pemerintah Cina. Ia divonis berdasarkan Hukum Keamanan Nasional yang diberlakukan Cina pada 2020, beriringan dengan maraknya protes pro-demokrasi di Hong Kong.

    Hukum ini menargetkan kelompok oposisi pro-demokrasi dan segala aktivitas yang dianggap subversif, separatis, teroris, atau berkolaborasi dengan kekuatan asing. Penerapannya memicu kekhawatiran global.

    Selain Jimmy Lai, pendiri harian Apple Daily juga ditahan. Mereka dianggap melanggar Hukum Keamanan Nasional yang kontroversial ini.

    Pada tahun 2008, Jimmy Lai pernah masuk dalam kategori 40 orang terkaya versi Forbes, dengan kekayaan HK$1,2 miliar atau sekitar Rp2,3 triliun. Namun, aset dan sahamnya dibekukan pada 2021, menyebabkan perusahaannya, Next Digital, tutup.

    Di pengadilan, Jimmy Lai menyebut dirinya "tahanan politik." Ia menyadari perjuangannya menjaga demokrasi tidak akan berakhir baik bagi dirinya, namun menganggap pengorbanan tersebut sebagai hal yang "terhormat."

    Dukungan Keluarga dan Kondisi Kesehatan

    Seluruh keluarga inti Jimmy Lai, termasuk keenam anaknya, terus memberikan dukungan kepadanya. Mereka tetap setia mendampingi dalam masa sulit ini.

    "Ayah kami adalah ayah yang kuat. Mentalnya masih kuat tapi fisiknya melemah," kata Claire, anak Jimmy Lai, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

    Menurut Claire, Jimmy Lai mengalami masalah kesehatan tulang punggung dan pinggang, diabetes, jantung, dan tekanan darah yang lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya. Kondisi ini memperparah kekhawatiran atas hukumannya.

    Kecaman Internasional atas Putusan

    Uni Eropa (UE) mengkritisi putusan hakim terhadap Jimmy Lai dan meminta agar ia segera dibebaskan. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pers.

    "Persekusi politis terhadap Jimmy, mantan petinggi Apple Daily, dan jurnalis telah mencoreng reputasi Hong Kong," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Uni Eropa.

    "Uni Eropa meminta otoritas Hong Kong untuk mengembalikan kebebasan pers, salah satu pilar keberhasilan sebagai pusat bisnis internasional, dan berhenti memerkusi (menganiaya) jurnalis."

    Jimmy Lai saat ini berkewarganegaraan Inggris. Namun, Hong Kong dan Cina tidak mengenal sistem dua kewarganegaraan, dan Beijing memperlakukan Jimmy layaknya warga negara Cina.

    Sekretaris Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyatakan bahwa dengan kondisi kesehatan Jimmy Lai yang lemah, hukuman tersebut "setara dengan hukuman penjara seumur hidup."

    "Saya merasa khawatir dengan kesehatan Jimmy dan lagi-lagi saya minta otoritas Hong Kong untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya dan membebaskannya atas dasar kemanusiaan, sehingga ia bisa kembali berkumpul bersama keluarga," kata Yvette Cooper.

    Jerman juga menyuarakan kekhawatirannya terkait hukuman tersebut. Kanselir Friedrich Merz akan berkunjung ke Cina dalam waktu dekat.

    Juru bicara pemerintah Jerman belum menyatakan apakah Merz akan menyinggung kasus tersebut. Sementara itu, juru bicara Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, telah menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan Jimmy Lai dan meminta "otoritas Hong Kong untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan."

    Perbandingan Hukuman dan Status Jimmy Lai

    Aspek Keterangan
    Usia Jimmy Lai 78 tahun
    Lama Hukuman 20 tahun penjara
    Tuduhan Utama Praktik kolusi, publikasi melawan pemerintah
    Dasar Hukum Hukum Keamanan Nasional Cina 2020
    Status Kewarganegaraan Inggris (diperlakukan Cina sebagai warga negara Cina)
    Kondisi Kesehatan Masalah tulang punggung & pinggang, diabetes, jantung, tekanan darah tinggi

    Pemimpin global termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, begitu juga dengan kelompok sayap kanan, telah mengecam putusan bersalah terhadap Jimmy Lai.

    Keir Starmer menyinggung kasus Jimmy Lai secara lebih detail ketika bertemu dengan pemimpin Cina Xi Jinping pada Januari 2026.

    "Menunjukkan kepada dunia bahwa Beijing akan menempuh langkah-langkah luar biasa untuk membungkam mereka yang memperjuangkan kebebasan-kebebasan fundamental," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Marco Rubio menyebut hukuman itu sebagai "akhir yang tidak adil dan tragis," sambil menyerukan pemberian "pembebasan bersyarat atas dasar kemanusiaan" untuk Jimmy Lai.

    Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand juga menyatakan bahwa Ottawa "kecewa" atas putusan tersebut dan menyerukan "pembebasan segera atas dasar kemanusiaan."

    Dampak terhadap Kebebasan Pers di Hong Kong

    Banyak pihak memandang vonis terhadap Jimmy Lai sebagai simbol penurunan kebebasan pers di Hong Kong. Kasus ini memperkuat kekhawatiran global.

    Nathan Law, aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan mantan politisi yang kini menjadi eksil di Inggris, mengatakan kepada DW bahwa otoritas Hong Kong telah menjatuhkan hukuman yang "menghancurkan" bagi taipan media tersebut.

    "Dua puluh tahun benar-benar di luar imajinasi siapa pun. Ini pada dasarnya setara dengan hukuman seumur hidup bagi Jimmy yang berusia 78 tahun," kata Nathan Law.

    "Putusan ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi warga Hong Kong, karena kami percaya pada visi kebebasan pers serta kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan bersikap kritis terhadap pemerintah Cina."

    Dalam sebuah pernyataan, Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Elaine Pearson, mengatakan hukuman "keras" terhadap Jimmy Lai tersebut "efektifnya merupakan hukuman mati, skala hukuman ini tidak adil dan kejam."

    Amnesty International menyebut kasus ini sebagai "tonggak kelam dalam transformasi Hong Kong dari sebuah kota yang berjalan di bawah naungan supremasi hukum menjadi kota yang dikuasai dengan ketakutan."

    Sementara itu, CEO Committee to Protect Journalists, Jodie Ginsberg, menegaskan bahwa "supremasi hukum di Hong Kong telah hancur sepenuhnya."

    "Putusan yang sangat mengagetkan ini ibarat paku terakhir di peti mati kebebasan pers di Hong Kong," kata Jodie Ginsberg. Ia menyerukan agar komunitas internasional perlu bersama-sama mendesak agar Jimmy Lai dibebaskan.

    Reporters Without Borders (RSF) menyatakan bahwa vonis terhadap taipan media tersebut "akan bergema jauh melampaui Jimmy. Mengirimkan sinyal tegas mengenai masa depan kebebasan pers di wilayah itu."

    Posisi Hong Kong merosot ke peringkat 140 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 versi RSF. Saat itu, organisasi kebebasan media tersebut mengatakan bahwa mereka belum pernah menyaksikan "kemerosotan yang begitu tajam dan cepat dalam catatan kebebasan pers di sebuah negara atau wilayah."

  • Zona Liga Champions Premier League Memanas: Jadwal Neraka Aston Villa, Manchester United, Chelsea, Liverpool

    Zona Liga Champions Premier League Memanas: Jadwal Neraka Aston Villa, Manchester United, Chelsea, Liverpool

    Persaingan menuju zona Liga Champions Premier League semakin intens. Empat tim papan atas, Aston Villa, Manchester United, Chelsea, dan Liverpool, harus berjuang keras mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

    Jadwal sisa musim ini menunjukkan para rival akan saling berhadapan. Ini menambah bumbu ketegangan dalam perburuan posisi empat besar. Siapa di antara mereka yang menghadapi jalan terjal?

    Aston Villa, yang saat ini menempati posisi ketiga dengan 47 poin hingga pekan ke-25, di bawah asuhan Unai Emery, menghadapi tantangan berat. Mereka harus meladeni Manchester City di laga pamungkas.

    Lawan Peringkat Jenis Laga
    Brighton 14 Kandang
    Leeds United 16 Kandang
    Wolverhampton 20 Tandang
    Chelsea 5 Kandang
    Manchester United 4 Tandang
    West Ham United 18 Kandang
    Nottingham Forest 17 Tandang
    Sunderland 9 Kandang
    Fulham 10 Tandang
    Tottenham Hotspur 15 Kandang
    Burnley 19 Tandang
    Liverpool 6 Kandang
    Manchester City 2 Tandang

    Jadwal Berat Manchester United

    Manchester United menduduki posisi keempat dengan 44 poin di pekan ke-25. Setan Merah memiliki jadwal tandang yang menantang dan beberapa laga krusial di kandang.

    Lawan Peringkat Jenis Laga
    West Ham United 18 Tandang
    Everton 8 Tandang
    Crystal Palace 13 Kandang
    Newcastle United 12 Tandang
    Aston Villa 3 Kandang
    Leeds United 16 Kandang
    Chelsea 5 Tandang
    Brentford 7 Kandang
    Liverpool 6 Kandang
    Sunderland 8 Tandang
    Nottingham Forest 17 Kandang
    Brighton 14 Tandang

  • Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp 345 Juta untuk Ahli Waris Prajurit Marinir Gugur Cisarua

    Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp 345 Juta untuk Ahli Waris Prajurit Marinir Gugur Cisarua

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyerahkan santunan total Rp 345 juta kepada ahli waris 23 Prajurit Korps Marinir TNI AL. Para prajurit tersebut gugur akibat bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

    Penyerahan santunan dilakukan bersama Kepala Staf Korps Marinir (Kas Komar), Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan. Acara berlangsung di Markas Komando Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan.

    "Ini bagian skema nasional dari bantuan pemerintah kepada keluarga-keluarga yang terdampak karena tugas ataupun juga karena terkena bencana. Memang ada santunan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari tali asih untuk saling menguatkan. Jadi ini untuk seluruh korban yang terdampak daripada bencana itu," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Santunan sebesar Rp 15 juta diberikan untuk setiap korban. Gus Ipul menegaskan bantuan ini merupakan program bantuan sosial adaptif pemerintah.

    Setelah santunan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menindaklanjuti dengan program pemberdayaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Program ditentukan melalui asesmen kebutuhan.

    Asesmen mencakup dukungan usaha hingga pelatihan keterampilan. Ini untuk membantu keluarga korban membangun kembali kehidupan mereka.

    "Jadi setelah kita beri santunan bagi yang meninggal, kemudian keluarganya ada program pemberdayaan," jelas Gus Ipul.

    Kemensos akan bekerja sama dengan Korps Marinir. Ini untuk menentukan bentuk dukungan lanjutan paling dibutuhkan keluarga korban.

    Seluruh ahli waris akan menjalani asesmen secepatnya. Asesmen dilakukan setelah masa berkabung selesai agar intervensi cepat dan tepat sasaran.

    Dari 23 prajurit yang gugur, tujuh ahli waris hadir langsung. Sementara ahli waris lainnya berada di sejumlah daerah dan akan tetap menerima hak santunan penuh.

    "Secara keseluruhan nanti kita titipkan sama Dankormar untuk bisa disalurkan secara langsung," jelas Gus Ipul.

    Dukungan dan Apresiasi

    Gus Ipul mendoakan dan meyakini para prajurit Marinir gugur dalam keadaan syahid.

    "Saya meyakini seluruh korban yang meninggal dunia adalah syahid, (dan) pejuang-pejuang kedaulatan yang insya Allah seluruh dosanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima, dan tentu bagi yang beragama Islam bersama Rasulullah SAW di surganya Allah SWT," kata Gus Ipul.

    Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan menyampaikan apresiasi kepada Kemensos. Apresiasi atas santunan yang diberikan kepada prajurit yang gugur.

    "Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami hari ini bukan sekedar kunjungan kerja biasa, melainkan bentuk nyata kepenuhian bagi para pejuang kedaulatan Republik Indonesia. Kami beserta seluruh jajaran Korps Marinir menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri atas perhatian yang telah diberikan kepada para ahli waris prajurit yang telah gugur," tuturnya.

    Kronologi dan Santunan Sipil

    Sebelumnya, 23 Prajurit Jalasena dari Korps Marinir gugur dalam bencana tanah longsor. Peristiwa terjadi saat Latihan Pratugas Satgas Pamtas RI-PNG di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1).

    Selain militer, Kemensos juga menyalurkan santunan kepada 23 korban sipil. Penyerahan dilakukan Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, pada Jumat (6/2).

    Masing-masing ahli waris sipil menerima santunan sebesar Rp 15 juta. Santunan untuk korban lain masih dalam proses pendataan dan kemungkinan akan bertambah.

    Kemensos akan terus memantau perkembangan di lapangan.

    Rincian Santunan Korban Longsor Cisarua

    Jenis Korban Jumlah Korban Besar Santunan per Korban Total Santunan
    Prajurit Korps Marinir 23 Rp 15.000.000 Rp 345.000.000
    Korban Sipil 23 Rp 15.000.000 Rp 345.000.000

    Acara penyerahan santunan dihadiri sejumlah pejabat. Turut hadir Ir Kormar Brigjen TNI (Mar) Ahmad Fajar dan Kapok Sahli Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sandy Muchjidin.

    Pejabat lain termasuk Asrena Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Umar Faruq, Asintel Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Nanang Saefulloh, Asops Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sugianto, Aspers Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Ludi Prasetyo, Aslog Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Efhardian, dan Aster Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba.

    Dari Kemensos, hadir Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin. Kemudian Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani dan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Masriani Mansyur.

  • Transparency International Indonesia Rilis Skor IPK Negara, Indonesia Turun Peringkat

    Transparency International Indonesia Rilis Skor IPK Negara, Indonesia Turun Peringkat

    Transparency International Indonesia (TII) telah merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berbagai negara. Terdapat 10 negara yang dinilai paling bersih dari korupsi, sementara komitmen global terhadap pemberantasan korupsi mengalami kemunduran.

    Indonesia sendiri mengalami penurunan signifikan, berada di peringkat 109 dari 180 negara dengan skor 34.

    Program Manager TII, Ferdian Yazid, menjelaskan bahwa 10 negara dengan skor IPK tertinggi didominasi oleh wilayah Skandinavia. Dua negara dari Asia Pasifik juga turut masuk dalam daftar tersebut.

    "Negara top 10 pemuncak klasemen CPI, mayoritas didominasi negara skandinavia. Ada Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Kemudian ada outlier misalkan dua negara Asia Pasifik yaitu Singapura dan New Zealand," kata Manajer Program TII Ferdian Yazid kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

    Ferdian merinci, Denmark menempati peringkat pertama dengan skor 89. Finlandia menyusul di posisi kedua dengan skor 88. Singapura menempati posisi ketiga dengan skor 84.

    Daftar Negara dengan IPK Tertinggi

    Berikut adalah 10 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi:

    Peringkat Negara Skor IPK
    1 Denmark 89
    2 Finlandia 88
    3 Singapura 84
    4 Selandia Baru 81
    5 Norwegia 81
    6 Swedia 80
    7 Swiss 80
    8 Luksemburg 78
    9 Belanda 78
    10 Jerman 77

    Meskipun demikian, Ferdian mengutarakan bahwa ada kemerosotan kepemimpinan global dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari menurunnya skor CPI 12 negara yang sebelumnya di atas 80, menjadi hanya lima negara di tahun ini.

    "Di tahun ini, hanya ada lima negara. Jadi mulai banyak kemunduran komitmen pemberantasan korupsi di tingkat global," tutur Ferdian.

    Negara dengan IPK Terendah dan Situasi Indonesia

    Yazid juga membeberkan negara-negara dengan skor IPK terendah. Negara-negara ini berasal dari kelompok Fragile States di Amerika Tengah, Latin, dan Afrika.

    "Misalnya yang paling rendah ada Venezuela yang baru diserang Donald Trump, lalu ada juga Somalia dan Sudan Selatan. Jadi negara yang berkonflik biasanya juga rentan terhadap praktik korupsi," imbuhnya.

    Untuk Indonesia, pada tahun 2025 menempati peringkat 109, turun 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor IPK Indonesia tahun ini adalah 34.

    "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian.

    "Jadi skornya ada penurunan tiga poin, peringkatnya turun 10 peringkat," jelasnya.

    Perolehan skor tersebut membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Aljazair, Malawi, Sierra Leone, dan Laos.

    IPK Negara ASEAN

    Berikut skor IPK antarnegara ASEAN, menunjukkan Singapura sebagai yang terbaik dan Myanmar di posisi terendah:

    Negara Peringkat Skor IPK
    Singapura 3 84
    Malaysia 52 52
    Timor Leste 53 44
    Vietnam 81 41
    Indonesia 109 34
    Laos 109 34
    Thailand 116 33
    Filipina 120 32
    Kamboja 163 20
    Myanmar 169 16