Badan-badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia dinilai sulit menjadi hebat secara alamiah. Ketua Umum MAKPI Riant Nugroho mengungkapkan empat kemuskilan yang menjadi penghalang utama. Ini meliputi penunjukan sumber daya manusia, disrupsi kepemimpinan, penugasan-penugasan yang 'ajaib', dan tradisi windfall profit.
Pandangan ini mengemuka berdasarkan analisis mendalam tentang struktur dan dinamika operasional BUMN. Faktor-faktor tersebut disinyalir menciptakan lingkungan bisnis yang kurang kondusif bagi pertumbuhan dan profesionalisme.
Penunjukan pimpinan BUMN, baik direksi maupun komisaris, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kekuasaan. Ini seringkali berasal dari pemenang pemilu dan jaringannya di legislatif. Political appointee tidak berhenti pada jabatan politik, namun merambah ke perusahaan negara.
Pemenang pemilu sering lupa bahwa perusahaan tersebut adalah milik rakyat, bukan milik mereka. Di jajaran eksekutif, ada afiliasi politik atau nepotisme. Sementara di komisaris, ditemukan relawan atau anggota partai.
Mereka mendadak 'bersih' berbekal surat pernyataan bermaterai, namun disebut tetap 'menyetor' kepada inangnya. Bahkan ada anggota keluarga dan pejabat pemerintah aktif yang menduduki posisi tersebut.
Alasan penunjukan seringkali tidak transparan. Ini termasuk tidak menjawab atau memberikan alasan jelas. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tidak menjadi masalah.
Politik Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar untuk membayar utang biaya pemilu, menjaga kepatuhan anggota partai, dan menyiapkan kemenangan mendatang. BUMN menjadi akses finansial paling efektif dan aman.
Akses ini bahkan lebih aman dibanding mengambil fee dari proyek APBN. Penempatan individu dengan pertimbangan politik menimbulkan empat masalah mendasar. Pertama, adanya transaksi sebelum penunjukan.
Kedua, transaksi saat telah terpilih menjadi pengelola. Ketiga, tugas menampung anggota faksi politik ke dalam perusahaan. Keempat, adanya tugas 'entertain' yang tak ada habisnya.
Disrupsi Kepemimpinan dan Kriminalisasi
Menjadi pimpinan BUMN diibaratkan duduk di kursi arang membara. Pimpinan dapat diganti sewaktu-waktu tanpa pertimbangan profesional. Ada direktur utama yang diberhentikan via SMS, atau baru tahu dari berita online.
Bahkan ada yang diberhentikan saat rapat dengan regulator. Tata kelola di regulator BUMN disebut kurang memadai. Pimpinan BUMN juga rawan kriminalisasi.
Kasus mantan Direktur Utama Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ira Puspadewi, menunjukkan ancaman ini. Ia nyaris terjerat hukum jika Presiden Prabowo tidak turun tangan.
Kasus serupa menimpa Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin. Hotasi Nababan juga bernasib malang saat memimpin Merpati. Ia terpaksa masuk penjara karena citra pengadil yang membebaskan tersangka korupsi dianggap bagian dari korupsi.
Ini berlaku bahkan jika pembuktian menunjukkan tidak ada korupsi. Pertamina sering menjadi 'langganan pemeriksaan', begitu pula BUMN 'raksasa' lainnya. Terutama jika dinilai merugikan kekuasaan baru atau membangkang pada pengampu pemerintahan.
Memang ada direksi nakal atau bodoh yang membuat BUMN bangkrut. Namun, pertimbangan bisnis yang bijaksana (business judgment rule) seharusnya tetap utama. Klausula 'berpotensi memperkaya diri dan orang lain' menakutkan praktisi BUMN.
Kebijakan pinjaman bank BUMN yang memajukan bisnis, termasuk swasta, dianggap baik. Namun, ini juga bisa diartikan sebagai 'memperkaya orang lain'. Kebencian pada rezim Orba membuat pemberantasan KKN menjadi vendetta tanpa akhir. Pimpinan BUMN hidup dalam fear management, yang menghambat profesionalisme.
Beratnya Beban Penugasan Pemerintah
Pembangunan kereta monorail adalah contoh penugasan pemerintah kepada BUMN. Saat kekuasaan berganti dan pekerjaan tidak selesai, BUMN yang ditugaskan menanggung akibatnya. Jika rugi, pimpinan BUMN yang 'digantung'.
Banyak BUMN konstruksi mendapat penugasan meski dalam kondisi keuangan tidak sehat. Yang menanggung adalah yang diberi tugas, bukan yang menugaskan. Regulator BUMN dianggap berada di 'echo chamber feodalisme', menganggap BUMN adalah milik mereka.
Penugasan BUMN dipaksakan ketika APBN tidak mampu memenuhi janji kampanye. Atau bahkan hasrat penguasa untuk memperkuat otoritas. Bukan hanya BUMN terkait yang menderita, tetapi juga kontraktor UKM di bawahnya.
Mereka berubah dari 'usaha kecil menengah' menjadi 'usaha kecil memelas'. Keluhan dan tangisan kontraktor di DPR menunjukkan beratnya utang yang tak tertahankan. Penugasan BUMN menjadikan APBN sebagai sandera.
Jika tidak diberi tambahan modal, kegagalan dianggap lumrah. Ada potensi 'lari bersama kelinci, mengejar bersama anjing', yang berarti semua pihak yang terlibat mendapat keuntungan. Ini tidak perlu dibahas atau diperiksa lebih lanjut, karena melelahkan dan ada pekerjaan lain yang lebih baik.
Tabel Penilaian Kinerja BUMN vs Swasta
| Indikator Penilaian |
Rerata BUMN |
Rerata Swasta |
| Kepemimpinan |
Bagus |
Hebat |
| Perencanaan Strategis |
Bagus |
Hebat |
| Fokus pada Pelanggan |
Jeblok |
Hebat |
| Pengukuran, Analisis, & Manajemen Pengetahuan |
Jeblok |
Hebat |
| Fokus pada Tenaga Kerja |
Jeblok |
Hebat |
| Manajemen Proses |
Jeblok |
Hebat |
| Hasil-hasil |
Bagus |
Hebat |
Berdasarkan audit kinerja menggunakan metode perusahaan kelas dunia, BUMN memiliki kepemimpinan dan perencanaan strategis yang bagus, serta hasil yang baik. Namun, indikator seperti fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis, manajemen pengetahuan, fokus pada tenaga kerja, dan manajemen proses, menunjukkan hasil yang jeblok. Artinya, keberhasilan perusahaan negara ini lebih karena windfall profit atau rezeki durian runtuh.
Ketergantungan pada Windfall Profit
Sebaliknya, perusahaan swasta menunjukkan performa hebat di seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mereka memang sehat. Perbedaan mencolok terlihat dalam pelayanan.
Riant Nugroho, dalam pengalamannya, mendapati pelayanan di bank BUMN jauh di bawah bank swasta. Ia pernah menunggu antrean lebih dari satu jam di bank pemerintah hanya untuk ke teller atau layanan pelanggan.
Saat memohon kepada Pimpinan Cabang untuk membantu anak buahnya, jawaban yang didapat adalah,