Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kesiapan untuk mereaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ali menegaskan bahwa proses ini tidak akan menghadapi kendala berarti selama dasar hukumnya jelas.
Pernyataan ini disampaikan Ali dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik.
Tugas utamanya adalah menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, bukan sebagai entitas pencari keuntungan. Kedudukan BPJS Kesehatan berada langsung di bawah Presiden.
"Kedudukannya ini langsung di bawah Presiden, jadi bukan di bawah sebuah kementerian atau lembaga," kata Ali.
Ali juga menyoroti persepsi keliru masyarakat mengenai biaya kesehatan. Banyak yang menganggap layanan kesehatan murah atau bahkan gratis.
Padahal, menurutnya, biaya kesehatan sebenarnya cukup mahal.
"Yang sering salah persepsi, dikira kesehatan itu murah, gratis. Padahal kesehatan itu mahal. Cuma ada yang bayarin, begitu," katanya.
Kuota nasional PBI tetap mengacu pada batas maksimal 96,8 juta jiwa sesuai undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2025, sekitar 11 juta peserta PBI dinonaktifkan berdasarkan pemutakhiran data.
Ali menjelaskan, persoalan utama reaktivasi PBI JKN banyak dialami peserta dengan penyakit katastropik. Contohnya pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin.
Secara total, jumlah peserta dengan penyakit katastropik yang terdampak penonaktifan mencapai 120.472 orang.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi menjadi pasif dan aktif. Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan dengan mudah.
Pengecekan bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui platform non-tatap muka.
Syarat Reaktivasi Peserta PBI JKN
Ali menegaskan, proses reaktivasi peserta PBI JKN pada prinsipnya tidak sulit. Ini bisa terjadi jika surat keputusan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dasar hukum telah jelas.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap peserta yang membutuhkan dapat kembali aktif.
Berikut adalah rincian data peserta yang terdampak penonaktifan:
| Kategori Peserta | Jumlah Terdampak | Keterangan |
|---|---|---|
| Peserta PBI dinonaktifkan (2025) | 11 Juta jiwa | Berdasarkan pemutakhiran data |
| Peserta penyakit katastropik terdampak | 120.472 orang | Termasuk pasien gagal ginjal |
| Peserta rencana direaktivasi | 408 orang | Sudah pernah direaktivasi, belum di-update dua kali |
"Sehingga sebetulnya tidak terlalu sulit dari peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensos-nya jelas, kita ngikutin," ujarnya.
"Secara umum tidak ada kendala yang bermakna, ya. Kecuali tadi yang 408 peserta yang rencana direaktivasi dengan status sudah pernah direaktivasi dan belum di-update dalam dua kali pemutakhiran data DTSN tadi," imbuh dia.









