Author: ega-syahputra

  • Jateng Percepat Relokasi Korban Tanah Gerak Padasari Tegal, Empat Lokasi Dikaji

    Jateng Percepat Relokasi Korban Tanah Gerak Padasari Tegal, Empat Lokasi Dikaji

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lokasi calon relokasi saat ini tengah dikaji secara geologi. Ini untuk memastikan tingkat keamanannya sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.

    Kajian geologi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemindahan warga. Tujuannya adalah memindahkan warga ke kawasan yang dinilai lebih aman dan layak huni.

    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa asesmen geologi sedang berlangsung. Empat lokasi menjadi fokus kajian, termasuk tiga calon lahan relokasi dan satu pondok pesantren eksisting milik Perhutani.

    "Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," ujar Agus, Selasa (10/2/2026).

    Kajian ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Keduanya meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Asesmen ini juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

    Tiga lokasi yang dikaji sebagai calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dikaji bervariasi.

    Lokasi Relokasi Luas Lahan (Hektare)
    Desa Padasari 3,238
    Desa Lebakwangi 5,081
    Desa Capar 10,042

    "Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian," katanya.

    Penanganan Pengungsi dan Tahapan Relokasi

    Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, mengatakan penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif. Tercatat 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak.

    Para korban tersebar di sembilan titik pengungsian. "Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujar Bergas.

    Proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap. Hunian tersebut akan dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan bagi warga. Relokasi dilakukan demi keselamatan masyarakat.

    "Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad.

  • Bayi Berlumur Darah Ditemukan di Apartemen Bekasi Selatan

    Bayi Berlumur Darah Ditemukan di Apartemen Bekasi Selatan

    Warga Apartemen Bekasi Selatan, Kota Bekasi, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi yang diduga baru dilahirkan. Bayi tersebut ditinggalkan sendirian di salah satu unit apartemen.

    Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana membenarkan peristiwa ini. "Benar, bayinya ditemukan di salah satu kamar apartemen," katanya, Selasa (10/2/2026).

    Peristiwa ini diketahui terjadi pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 09.44 WIB. Awalnya, seorang petugas kebersihan hendak membersihkan unit apartemen tersebut.

    Saat membersihkan kamar, petugas menemukan bayi yang baru lahir sendirian. Bayi tersebut dalam kondisi berlumur darah dan tali ari-arinya masih menempel.

    "Pada saat petugas kebersihan hendak membersihkan kamar, yang bersangkutan menemukan bayi yang baru lahir sendirian di kamar," ungkap Dedi.

    Kejadian ini segera dilaporkan ke Polsek Bekasi Selatan. Anggota kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Petugas juga meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi. Kamar apartemen tersebut diketahui disewa oleh pasangan muda.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait penemuan bayi:

    Deskripsi Kejadian Detail
    Waktu Penemuan Sabtu (7/2) sekitar pukul 09.44 WIB
    Lokasi Penemuan Salah satu kamar apartemen di Bekasi Selatan
    Kondisi Bayi Berlumur darah, tali ari-ari masih menempel
    Status Bayi Hidup
    Penyewa Kamar Pasangan muda-mudi

    "Bayinya dalam kondisi masih hidup," tutur Dedi. Bayi tersebut segera dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan intensif.

    Imbauan Kepolisian

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Masyarakat diminta menghubungi layanan hotline 110 Polri apabila menemukan gangguan kamtibmas atau keadaan darurat.

    "Silakan hubungi hotline 110 apabila menemukan gangguan kamtibmas atau keadaan darurat, kami siaga 24 jam penuh," kata Budi Hermanto.

  • PNM Berangkatkan 101 Nasabah Mekaar Umrah ke Tanah Suci

    PNM Berangkatkan 101 Nasabah Mekaar Umrah ke Tanah Suci

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberangkatkan 101 nasabah PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari berbagai daerah. Keberangkatan ini merupakan bagian dari program reward umrah ke Tanah Suci.

    Program ini menjadi bentuk apresiasi PNM kepada ibu-ibu prasejahtera yang konsisten membangun usaha. Total nasabah PNM yang telah dilayani di seluruh Indonesia mencapai 22,9 juta.

    Nasabah PNM Mekaar kloter ini berasal dari Sabang hingga Merauke, masing-masing dengan kisah perjuangan mereka. Apresiasi ini bukan sekadar peristiwa sesaat, melainkan bagian dari proses pemberdayaan berkelanjutan.

    Tidak hanya nasabah, karyawan PNM juga menerima penghargaan atas peran dan pengabdian mereka. Sebelumnya, batch pertama telah memberangkatkan 212 ibu-ibu pengusaha ultra mikro ke Tanah Suci. Langkah ini menegaskan bahwa apresiasi adalah penghormatan atas proses yang dijaga bersama, bukan sekadar hasil akhir.

    Berikut adalah rincian program umrah PNM:

    Program Jumlah Peserta Keterangan
    Umrah Batch 1 212 ibu-ibu Pengusaha ultra mikro
    Umrah Batch 2 101 nasabah Nasabah PNM Mekaar
    Penerima Apresiasi Nasabah & Karyawan Penghargaan atas dedikasi

    Kisah Inspiratif Ibu Siti Jumaidah

    Salah satu penerima apresiasi adalah Ibu Siti Jumaidah, nasabah PNM Mekaar asal Lamongan. Ia memulai hidup dengan bekerja serabutan, kini berbahagia mengasuh anak dan optimistis dengan usaha sendiri.

    “Terima kasih banyak PNM, sudah menemani kisah hidup saya dari 0, mulai dari saya kerja apa saja, hingga saya bisa memomong anak. Saya sekarang bahagia sekali. Saya selalu doakan yang terbaik untuk PNM agar banyak menolong orang seperti saya,” tutur Siti Jumaidah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Pesan Hangat dari Manajemen PNM

    Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria, menyampaikan pesan hangat kepada para nasabah yang berangkat. Ia berharap perjalanan ibadah ini menjadi ruang syukur dan kekuatan baru.

    “Kami menitipkan doa dari Tanah Suci, agar langkah PNM senantiasa dijaga, diberi kelapangan, dan mampu terus menemani lebih banyak perjuangan hidup para nasabah di berbagai penjuru negeri,” pungkas Dodot Patria.

  • Truk Hilang Kendali, Tabrak Pembatas Jalan S. Parman Grogol Petamburan

    Truk Hilang Kendali, Tabrak Pembatas Jalan S. Parman Grogol Petamburan

    Sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan S. Parman, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada dini hari Selasa (10/2/2026). Insiden ini melibatkan sebuah kendaraan truk boks yang hilang kendali, menabrak pembatas jalan, dan kemudian terguling.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Susilo menjelaskan kronologi kejadian. Menurutnya, truk yang dikemudikan oleh GP (21) melaju dari arah selatan menuju utara saat peristiwa terjadi.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Saat kendaraan boks mendekati lokasi kejadian di wilayah Grogol Petamburan, pengemudi kehilangan kendali atas kemudinya. Truk tersebut kemudian menabrak pembatas jalan dan langsung terguling di lokasi.

    “Telah terjadi kecelakaan lalu lintas out of control, obyek kecelakaan kendaraan boks yang dikemudikan GP (21),” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Susilo, Selasa (10/2/2026).

    Akibat insiden ini, truk boks mengalami kerusakan signifikan di bagian bodi depan dan boksnya ringsek. Joko Susilo memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya kerugian material.

    “Korban meninggal dunia nihil,” ujar Joko Susilo.

    Kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi untuk menghindari kemacetan dan mengamankan area. Proses evakuasi berjalan lancar dan cepat.

    Dampak dan Evakuasi

    Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan berpotensi mengganggu lalu lintas jika tidak segera ditangani. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dilaporkan. Petugas kepolisian telah berhasil mengevakuasi kendaraan dari lokasi kejadian.

    Detail Insiden Keterangan
    Lokasi Jalan S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
    Waktu Selasa (10/2/2026), sekitar 00.30 WIB
    Jenis Kendaraan Truk boks
    Pengemudi GP (21)
    Penyebab Hilang kendali
    Dampak Kerugian material, kerusakan bodi depan dan boks kendaraan
    Korban Jiwa Nihil

    Kerugian material yang ditanggung pengemudi berupa kerusakan parah pada kendaraan. Bagian bodi depan dan boks truk ringsek akibat benturan dengan pembatas jalan.

    “Kendaraan boks mengalami kerusakan di bagian bodi depan dan boks ringsek,” tuturnya.

    Pihak kepolisian terus mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berkendara, terutama pada malam hari atau dini hari.

    “Sudah (dievaluasi),” pungkas Joko Susilo terkait kondisi kendaraan pasca kecelakaan.

  • Dokumen Epstein Seret Franck Ribery dalam Kasus Prostitusi Anak

    Dokumen Epstein Seret Franck Ribery dalam Kasus Prostitusi Anak

    Nama Franck Ribery, mantan bintang Bayern Munich, terseret dalam dokumen kasus predator seks dan pedofil Jeffrey Epstein. Ribery diduga terlibat dalam prostitusi anak.

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) merilis jutaan dokumen pada akhir Januari 2026. Dokumen ini berisi 2 ribu video dan 180 ribu gambar yang kini dapat diakses publik.

    Banyak nama selebriti, pengusaha besar, hingga pejabat tinggi tercantum. Penting dicatat, nama-nama ini belum dituduh atau didakwa melakukan kejahatan terkait Epstein.

    Nama Franck Ribery pertama kali muncul pada halaman 26 dari dokumen tersebut. Eks bintang Timnas Prancis itu menarik perhatian publik.

    Menurut Bavarian Football Works, Ribery dikisahkan mencoba memukul saksi korban kejahatan Epstein. Peristiwa ini terjadi di lokasi yang disensor di Prancis.

    Belum diketahui kapan tahun kejadian itu berlangsung secara pasti. Dokumen tidak memberikan detail waktu spesifik.

    Ribery juga disebut mendapatkan nomor telepon dan alamat korban. Nama korban dilindungi dengan sensor dalam dokumen yang dirilis.

    Setelah insiden tersebut, Ribery dikepung oleh polisi. Dia kemudian dibawa kembali ke dalam mobil.

    Pernyataan mengejutkan ditemukan di halaman 28 dokumen Epstein. Saksi menyebut Ribery meminta jasa prostitusi gadis 14 tahun.

    Permintaan itu diajukan kepada Sylvain Cormier, yang merupakan pengacara Karim Benzema.

    Korban menyatakan di halaman 30 dokumen bahwa keterlibatan Ribery dalam prostitusi 'tidak perlu dibuktikan lagi'. Korban juga mengaku dipukul Cormier atas perintah Ribery.

    Kesaksian Korban dan Sejarah Kasus Ribery

    "Saya melihat seseorang mendekati saya setelah saya dewasa sekitar [disensor] dan tahun-tahun berikutnya, seperti Franck Ribery. Keterlibatannya dalam dunia prostitusi tidak perlu dibuktikan lagi," begitu kesaksian korban kejahatan Jeffrey Epstein dalam dokumen yang dirilis Departemen Kehakitan Amerika Serikat.

    "Melalui pengacara kriminalnya, Sylvain Cormier, di Lyon [disensor], saya dipukuli olehnya. Dia berkata, "Franck yang memintaku melakukan ini!"" ujarnya.

    Tahun Peristiwa Keterangan
    2010 Kasus prostitusi anak Ribery dan Benzema didakwa meminta layanan pelacur di bawah umur.
    2014 Pembatalan dakwaan Pengadilan Prancis membatalkan dakwaan terhadap Ribery dan Benzema.
    Januari 2026 Rilis dokumen Epstein Nama Franck Ribery kembali muncul dalam dokumen kasus Jeffrey Epstein.

    Franck Ribery dan Karim Benzema pernah tersangkut kasus serupa pada tahun 2010. Keduanya didakwa karena meminta layanan pelacur di bawah umur.

    Namun, dakwaan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan Prancis pada tahun 2014.

  • Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS dinonaktifkan tetap dapat mengurus reaktivasi melalui puskesmas. Mekanisme ini berlaku terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau berkelanjutan.

    Ani menyampaikan informasi tersebut saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya meninjau Puskesmas Pembantu Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Ani menjelaskan bahwa Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 99 persen. Capaian ini memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tetap terjaga.

    "Prosedurnya tetap, pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas. Karena Jakarta sudah UHC, sudah universal health coverage-nya di atas 99 persen," kata Ani.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan namun memerlukan penanganan darurat atau layanan tidak boleh terputus, status kepesertaan bisa langsung dialihkan. Penanganan ini termasuk cuci darah atau rawat inap.

    "Untuk masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, segera, atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," ujarnya.

    Prosedur Reaktivasi Non-Darurat

    Untuk kasus non-darurat, reaktivasi kepesertaan PBI JK tetap dapat diajukan. Proses ini memerlukan verifikasi melalui Dinas Sosial.

    Nantinya, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking). Tujuannya adalah memastikan kelayakan peserta.

    "Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," jelasnya.

    Koordinasi Rumah Sakit dan Puskesmas

    Ani menambahkan, dalam kondisi darurat, rumah sakit juga bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas. Koordinasi ini sesuai domisili peserta.

    Tujuannya agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak tertunda.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme reaktivasi PBI JK:

    Kondisi Mekanisme Reaktivasi Pihak Terlibat
    Darurat / Layanan Berkelanjutan Pengalihan segmen ke PBI Pemda Puskesmas, Rumah Sakit
    Non-Darurat Verifikasi dan pengecekan lapangan Puskesmas, Dinas Sosial

    Dampak Penonaktifan PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut sekitar 270 ribu peserta PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Keputusan ini berdasarkan pembaruan data per 1 Februari 2026.

    Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga tetap diberikan. Layanan ini melalui skema jaminan yang dibiayai pemerintah daerah.

    "Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata Pramono.

  • Spanyol Perketat Aturan, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses Medsos

    Spanyol Perketat Aturan, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses Medsos

    Beberapa hari setelah Prancis membahas rancangan undang-undang larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji akan melindungi anak-anak Spanyol. Ia menyebut ranah digital sebagai “Wild West digital” yang belum tertata dengan baik.

    Para ahli menyatakan, menggulir konten media sosial berjam-jam berbahaya bagi anak. Aktivitas tersebut dapat mengubah cara kerja otak, memicu kecemasan, dan berbagai risiko kesehatan lainnya.

    Kondisi ini mendesak pemerintah-pemerintah Eropa untuk segera bertindak. Pembatasan usia pengguna media sosial juga didukung Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menyusul Australia yang telah menerapkan batas usia 16 tahun.

    Fokus pembatasan usia khusus anak di bawah umur muncul karena risiko kerugian jangka panjang yang lebih besar, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan kognitif.

    “Banyak penelitian menunjukkan korelasi kuat antara penggunaan media sosial dengan masalah kesehatan mental,” ujar Paul O. Richter, peneliti senior di think tank Bruegel yang berbasis di Brussel, kepada DW.

    PM Spanyol Sanchez mengumumkan, “Hari ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak mereka jelajahi sendirian yang penuh ketergantungan, kekerasan, pornografi, manipulasi, dan kekerasan.”

    Negara-negara Eropa yang Mulai Terapkan Pembatasan

    Berbagai negara di Uni Eropa telah mengambil langkah serupa untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Inisiatif ini menunjukkan adanya konsensus regional terhadap pentingnya regulasi digital.

    Berikut adalah beberapa negara yang telah mengambil langkah awal:

    Negara Status Regulasi Batas Usia Keterangan Tambahan
    Prancis Rancangan undang-undang dibahas 15 tahun Dibahas di majelis tinggi parlemen sebelum voting.
    Spanyol Menteri akan menyetujui 16 tahun Klausul akan dimasukkan ke rancangan undang-undang.
    Denmark Rancangan kebijakan lintas partai Belum resmi Melindungi anak dan remaja dari kekerasan daring.
    Italia Mengajukan rancangan undang-undang 15 tahun Termasuk pembatasan untuk influencer anak.
    Yunani Hampir menerapkan Belum resmi Menurut pejabat senior yang diwawancarai Reuters.
    Portugal Mengajukan rancangan undang-undang 16 tahun Wajib persetujuan orang tua.
    Austria Sedang mempertimbangkan Belum resmi Proses pertimbangan regulasi.
    Inggris Memulai konsultasi publik Belum resmi Proses peninjauan kebijakan.
    Parlemen Eropa Rekomendasi larangan 16 tahun Akses 13-16 tahun jika ada persetujuan orang tua.

    Menteri-menteri Spanyol diperkirakan akan menyetujui larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Klausul tersebut akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang yang sedang digodok di parlemen.

    Mekanisme Verifikasi Usia

    Salah satu gagasan yang dibahas adalah verifikasi usia menggunakan Identitas Digital Uni-Eropa. Richter menjelaskan bahwa Identitas Digital UE dirancang untuk memverifikasi usia pengguna tanpa mengorbankan data pribadi.

    “Ini memungkinkan seseorang membuktikan secara digital bahwa mereka berada di atas usia tertentu tanpa harus membagikan data pribadi tambahan seperti tanggal lahir lengkap, nama, alamat, atau nomor identitas,” jelas Richter.

    Richter menambahkan, “Hal ini dapat mempermudah penerapan pembatasan usia digital.”

    Namun, Marc Damie, juru bicara ctrl+alt+reclaim, gerakan anak muda di Prancis, menyatakan mekanisme verifikasi usia dan keamanan data pribadi masih belum jelas. Ia khawatir larangan justru berdampak sebaliknya.

    “Kami sepakat bahwa ada masalah, media sosial memang memicu gangguan kesehatan mental, tetapi larangan ini lebih bersifat simbolis dan politis bukan solusi nyata,” kata Damie.

    Larangan Tidak Selesaikan Masalah Struktural

    Damie menilai larangan ini tidak menyelesaikan masalah struktural di platform media sosial. Ia menyoroti praktik seperti autoplay dan infinite scrolling yang dirancang untuk membuat pengguna terus terhubung.

    Damie juga menolak pembatasan usia, dengan alasan bahwa “kecanduan tidak berhenti di usia 15 atau 16 tahun.” Richter sependapat bahwa minimnya penelitian membuat pembuat kebijakan kesulitan menentukan usia ideal sebagai batasan.

    “Risiko lainnya adalah dampak dari membandingkan kehidupan sosial dengan media sosial yang kerap terjadi terutama di kalangan remaja perempuan,” jelas Richter.

    Ia menegaskan, “Karena itu, batas usia yang lebih tinggi mungkin dapat dibenarkan.”

    Peran Uni Eropa dalam Perubahan Sistemik

    Uni Eropa mendukung konsep batas usia dewasa digital. Namun, mereka memperingatkan negara anggota agar tidak melanggar Digital Services Act (DSA).

    DSA mewajibkan perusahaan teknologi mengurangi risiko algoritma, khususnya bagi anak-anak. Thomas Regnier, juru bicara Komisi Eropa untuk urusan teknologi, menyatakan, “DSA dan Komisi Eropa adalah satu-satunya pihak yang dapat memberlakukan kewajiban tambahan pada platform daring yang sangat besar.”

    Richter mengatakan, negara anggota UE cukup frustrasi karena Uni Eropa belum mampu memaksa perusahaan teknologi asing, sebagian besar berbasis di AS, mematuhi aturan tersebut.

    “DSA mewajibkan platform daring besar untuk mengubah algoritma dan desain guna mengurangi risiko sistemik, termasuk bagi anak di bawah umur,” kata Richter.

    Richter menambahkan, “DSA juga mewajibkan pengguna berbagi data dengan peneliti untuk memungkinkan riset independen. Dalam praktiknya, kedua hal tersebut belum benar-benar terimplementasi. Itulah sebabnya usulan yang lebih ketat, termasuk larangan media sosial, semakin mendapat dukungan.”

    Pekan ini, Elon Musk, pemilik platform X, menyebut Perdana Menteri Spanyol “tirani dan pengkhianat rakyat Spanyol” setelah pengumuman rencana larangan tersebut.

    Musk menggambarkan regulasi Eropa terkait keamanan digital sebagai upaya terselubung membatasi kebebasan berpendapat. Damie menilai sudah saatnya negara Uni Eropa “bersama-sama berinvestasi pada alternatif media sosial buatan Eropa.”

    “Kita menjadi sandera perusahaan-perusahaan besar AS,” katanya. “Pilihannya seolah hanya mereka atau tidak ada kehidupan digital sama sekali.”

    Para pakar kini membahas gagasan ini dengan harapan platform Eropa lebih patuh pada regulasi dan nilai-nilai Uni Eropa.

  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap memberikan layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS.

    Sekitar 270 ribu peserta PBI JK BPJS di Jakarta terkena dampak keputusan pembaruan data per 1 Februari 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Puskesmas Pembantu (Pustu) Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono Anung menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak boleh berkurang, meskipun status kepesertaan PBI dari pemerintah pusat dinonaktifkan. Pemprov DKI Jakarta memiliki ruang pembiayaan melalui skema segmen PBPU-BP Pemda.

    Skema tersebut merupakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah. Melalui skema ini, warga tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

    “Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang,” kata Pramono.

    “Jakarta tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Ada segmen PBPU-BP Pemda. Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.

    Gubernur memastikan layanan untuk penyakit berat dan tindakan medis rutin tetap dijamin. Ini termasuk rawat inap, cuci darah, operasi katarak, dan layanan lanjutan lainnya.

    “Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin,” tegasnya.

    Layanan Darurat dan Non-Darurat

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, peserta PBI yang dinonaktifkan namun membutuhkan layanan darurat akan langsung dialihkan ke segmen jaminan kesehatan yang dibayarkan Pemda.

    “Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda,” kata Ani.

    Sementara itu, untuk kasus non-darurat, proses reaktivasi akan dibantu melalui mekanisme Dinas Sosial. Hal ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan.

    Peserta yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berpeluang untuk diaktifkan kembali. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial.

    Detail Layanan Kesehatan Terjamin

    Berikut adalah beberapa layanan kesehatan yang tetap dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta:

    表的td>

    Jenis Layanan Keterangan
    Rawat Inap Seluruh biaya rawat inap akan ditanggung.
    Cuci Darah Tindakan medis rutin bagi pasien gagal ginjal.
    Operasi Katarak Tindakan operasi untuk mengatasi masalah penglihatan.
    Penyakit Berat Penanganan dan perawatan untuk penyakit serius.
    Tindakan Medis Rutin Berbagai tindakan medis yang diperlukan secara berkala.
  • Perampok Bersenjata Serang Mobil Pengangkut Uang di Jalan Raya Lecce-Brindisi

    Perampok Bersenjata Serang Mobil Pengangkut Uang di Jalan Raya Lecce-Brindisi

    Sebuah mobil pengangkut uang menjadi sasaran perampokan bersenjata di Italia Selatan. Insiden tersebut terjadi di Jalan Raya Negara Bagian 613, yang menghubungkan Lecce dan Brindisi.

    Mobil berlapis baja itu diserang menggunakan bahan peledak pada Senin (9/2/2026) waktu setempat. Lokasi kejadian dekat wilayah Tuturano, menurut laporan surat kabar lokal L'Unione Sarda.

    Para penyerang memulai aksinya dengan memarkir sebuah van di seberang jalan. Van tersebut kemudian dibakar untuk memaksa kendaraan lapis baja berhenti total.

    Tidak hanya itu, mereka juga melepaskan tembakan ke arah personel Carabinieri. Gendarmerie atau angkatan bersenjata Italia tersebut berada di lokasi kejadian.

    Media lokal melaporkan bahwa bahan peledak digunakan dalam perampokan itu. Belum ada laporan mengenai korban luka akibat insiden ini.

    Video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah ledakan mobil dahsyat. Kekacauan tampak jelas di sekitar lokasi kejadian perampokan tersebut.

    Dampak Perampokan dan Penyelidikan

    Peristiwa ini menarik perhatian luas dan memicu keprihatinan. Pihak berwenang segera memulai penyelidikan intensif.

    Mereka berupaya melacak para pelaku dan memastikan keamanan wilayah. Tim investigasi bekerja mengumpulkan bukti di lokasi kejadian.

    Berikut adalah ringkasan informasi penting terkait insiden ini:

    Aspek Detail
    Lokasi Kejadian Jalan Raya Negara Bagian 613, Lecce-Brindisi
    Waktu Kejadian Senin, 9 Februari 2026
    Metode Serangan Bahan peledak, penembakan, pembakaran van
    Target Mobil pengangkut uang berlapis baja
    Korban Luka Belum ada laporan
    Pihak Diserang Personel Carabinieri

    Penyelidikan berlanjut untuk mengungkap motif sebenarnya. Selain itu juga untuk menangkap semua individu yang terlibat dalam kejahatan ini.

  • Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Setiap kali siklus politik memasuki fase krusial, wacana tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengemuka. Alasannya sederhana, pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan penyelenggara, dan rawan konflik.

    Sejumlah elit politik mendukung usulan ini, bahkan beberapa partai telah menyatakan sikap. Namun, sebagian lainnya, terutama penggiat demokrasi, tetap ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

    Bagi mereka, pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis. Melainkan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perdebatan ini berkelindan dengan persoalan mendasar kualitas demokrasi dan relasi kekuasaan.

    Demokrasi sendiri sejak awal tidak pernah dipuja sebagai sistem sempurna. Para filsuf klasik hingga pemikir modern telah lama mengakui demokrasi memiliki cacat bawaan.

    Plato, dalam karyanya berjudul The Republic (375 SM), memandang demokrasi rawan dikendalikan hasrat massa dan kepentingan sesaat. Gurunya, Socrates (469-399 SM), bahkan memberikan gambaran dengan argumen lebih sederhana.

    Ia mengatakan bahwa "memerintah" adalah sebuah keahlian. Dan seperti keahlian lainnya, ia berpendapat, tidak semua orang memiliki bakat atau pelatihan untuk menjadi mahir dalam hal itu.

    Bayangkan ketika sekelompok orang ingin berlayar. Sebelum itu, mereka memilih salah satunya terlebih dahulu untuk menahkodai kapal. Sementara dari mereka yang memiliki hak pilih, tidak satu orang pun peduli apakah yang dipilihnya memenuhi syarat untuk menjadi juru kemudi.

    Dalam hal ini, nahkoda yang memenuhi syarat pun berpotensi kalah suara. Sehingga kapal harus dikemudikan oleh orang yang tidak paham cara berlayar.

    Dalam konteks ini, demokrasi tidak menjamin melahirkan pemimpin terampil memerintah. Terlebih dengan cara rekrutmen calon oleh partai politik yang masih jauh dari ideal.

    Popularitas dan elektabilitas menjadi pertimbangan utama. Sementara kualitas dan kemampuan memimpin menjadi persoalan belakangan. Demokrasi menjanjikan partisipasi, keterbukaan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

    Pilihan antara pilkada langsung dan tidak langsung bukan soal mencari sistem murah. Melainkan tentang sejauh mana negara bersedia menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

    Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan

    Pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah seringkali disederhanakan seolah persoalan selera politik. Padahal, di baliknya terdapat perbedaan filosofis mendasar.

    Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor utama menentukan pemimpin lokal. Setiap warga negara memiliki hak sama untuk berpartisipasi dan merasakan suaranya memiliki arti.

    Proses ini memang riuh, melelahkan, dan penuh ketegangan. Namun, justru di situlah denyut demokrasi bekerja.

    Sebaliknya, pilkada tidak langsung membawa logika berbeda. Mekanisme ini bersifat elitis. Hal itu karena memindahkan hak memilih dari tangan rakyat ke tangan segelintir elite politik di lembaga perwakilan.

    Kekuasaan berbicara lebih lantang dibandingkan suara publik. Rakyat bukan hanya kehilangan peran menentukan, tetapi juga teralienasi dari proses politik itu sendiri.

    Bahkan, sekadar menyaksikan proses pemilihan pun seringkali jauh dari jangkauan publik.

    Efisiensi vs. Biaya Tersembunyi

    Beban biaya dan beban kerja penyelenggara kerap dijadikan justifikasi mendorong pilkada tidak langsung. Tidak dapat disangkal bahwa pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar.

    Biaya penyelenggaraan mencakup logistik, distribusi ke ribuan tempat pemungutan suara, honor petugas, hingga pengamanan. Hal ini membebani APBN dan APBD. Beban ini tampak kasatmata dan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme anggaran negara.

    Namun demikian, biaya pilkada langsung adalah biaya yang terlihat, tercatat, dan dapat diaudit. Ini menjadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Publik mengetahui kemana uang negara dibelanjakan dan untuk tujuan apa.

    Transparansi inilah yang justru memperkuat legitimasi proses demokrasi.

    Mekanisme Pilkada Aspek Biaya Transparansi Risiko
    Pilkada Langsung Anggaran besar (terlihat, tercatat, diaudit) Tinggi (publik tahu pengeluaran) Beban anggaran dan tenaga
    Pilkada Tidak Langsung Anggaran lebih kecil (biaya tidak terlihat) Rendah (transaksi politik tertutup) Korupsi, kebijakan tidak pro-rakyat

    Di sisi lain, pilkada tidak langsung memang memangkas biaya penyelenggaraan. Tetapi pada saat sama melahirkan biaya lain yang tidak terlihat. Biaya ini tidak tercatat dalam APBN, tidak diaudit negara, dan tidak dipertanggungjawabkan kepada publik.

    Biaya-biaya ini muncul dalam bentuk transaksi politik, lobi kekuasaan, dan negosiasi di ruang tertutup. Ini menjadi konsekuensi sulit dihindari. Beban pembiayaan beralih ke kandidat dan aktor politik.

    Risiko tinggi melahirkan kepemimpinan koruptif sebagai upaya pengembalian modal politik oleh kandidat terpilih. Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai biaya tersembunyi demokrasi.

    Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) mengingatkan bahwa demokrasi prosedural tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kompetisi elite. Hal ini menjauh dari kepentingan rakyat.

    Pilkada tidak langsung membuka ruang lebih besar bagi kompetisi elite berbiaya tinggi tetapi tidak transparan. Beban finansial tidak terlihat ini pada akhirnya tetap ditanggung publik.

    Baik melalui kebijakan tidak pro-rakyat maupun praktik korupsi pasca-terpilihnya kepala daerah. Pilkada langsung memberikan jaminan lebih kuat terhadap hak konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

    Hak memilih dan dipilih bukan sekadar formalitas. Melainkan wujud konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

    Kegagalan Rekrutmen Politik Partai

    Persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan adalah rekrutmen politik oleh partai politik. Kualitas pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sangat ditentukan bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi calon pemimpin.

    Dalam praktiknya, problem terbesar demokrasi elektoral di Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan. Melainkan pada kualitas kandidat yang dihasilkan.

    Ketika wacana pilkada langsung diutak-atik, sentimen publik muncul tidak semata karena penolakan perubahan. Tetapi juga karena ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen politik partai politik.

    Finansial, popularitas instan, dan kedekatan dengan elite masih menjadi tolok ukur utama menentukan calon kepala daerah. Sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak seringkali menjadi pertimbangan sekunder.

    Akibatnya, setiap usulan perubahan sistem pemilihan selalu berkutat pada aspek prosedural. Bukan pada pembenahan substansi demokrasi.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. Mereka menekankan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi perwakilan.

    Tanpa partai yang sehat, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan. Ketika partai gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara meritokrasi, mekanisme pemilihan apapun akan menghasilkan persoalan sama.

    Dalam hal ini, pilkada tidak langsung tidak otomatis memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah. Yang ada justru berpotensi memperparah oligarkisme politik.

    Jika partai politik berjalan baik, transparan, dan akuntabel, pilkada langsung tidak akan dipersepsikan sebagai beban. Melainkan sebagai investasi demokrasi. Partai yang sehat akan menyiapkan kader terbaiknya.

    Kader terbaik ini untuk diuji dan dipilih langsung oleh rakyat. Sebaliknya, partai yang lemah cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme lebih tertutup dan elitis.

    Demokrasi memang cacat, tetapi cacat itu tidak seharusnya dijadikan alasan menarik kembali hak rakyat. Dalam sejarah demokrasi modern, kemunduran demokrasi seringkali diawali pembatasan partisipasi publik atas nama efisiensi dan stabilitas.

    Pilkada langsung bukan tanpa masalah. Tetapi solusi atas masalah tersebut tidak terletak pada penghapusan partisipasi rakyat. Melainkan pada perbaikan institusi politik, penegakan hukum, dan reformasi partai politik.

    Mengubah pilkada menjadi tidak langsung tanpa pembenahan serius rekrutmen politik hanya akan memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Demokrasi kehilangan wajahnya, sementara oligarki menemukan jalannya.

    Dalam konteks ini, mempertahankan pilkada langsung bukan soal romantisme demokrasi. Melainkan soal menjaga prinsip dasar kedaulatan rakyat agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan konstitusional.

    Pilkada langsung mungkin mahal, riuh, dan melelahkan. Namun, di sanalah rakyat belajar menjadi warga negara, bukan sekadar penonton kekuasaan. Dalam demokrasi yang cacat, partisipasi publik justru menjadi obat, bukan penyakit.