Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 47 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengkritik aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Ia menilai ASN lebih banyak bergosip dibanding memperbarui data masyarakat.
Menurut LAZ, penonaktifan ribuan peserta BPJS PBI terjadi karena data kepesertaan tidak diperbarui. Hal ini mencakup status masyarakat yang sudah meninggal, perubahan desil, hingga indikasi penyalahgunaan untuk judi online.
"Itulah pentingnya data. Saya minta untuk mengupdate datanya setiap hari. Ketimbang waktu kita pakai bergosip kan. Mending perbaiki data. Manfaatnya luar biasa," kata LAZ, Kamis (12/2/2026).
LAZ menekankan agar para ASN tidak selalu berorientasi pada anggaran saat bekerja. Pembaruan data masyarakat adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sudah digaji oleh negara.
"Maksud saya sebagai ASN ini jangan selalu identik dengan anggaran. Mengupdate data ini enggak perlu anggaran, karena itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," tegasnya.
LAZ meminta agar puluhan ribu data BPJS PBI yang dinonaktifkan segera direaktivasi. Pembaruan data ini paling lambat dilakukan dalam tiga bulan sesuai waktu yang diberikan pemerintah pusat.
"Kita ada ruang tiga bulan untuk melakukan perbaikan," jelasnya.
Penonaktifan Peserta JKN di NTB
Secara keseluruhan, 66.373 PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga daerah di NTB dinonaktifkan. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. BPJS Kesehatan memastikan peserta yang membutuhkan layanan mendesak tetap bisa direaktivasi.
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Noe Rasyidin, menjelaskan rincian jumlah peserta yang dinonaktifkan sebagai berikut:
| Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Dinonaktifkan |
| Lombok Barat | 46.926 jiwa |
| Kota Mataram | 9.357 jiwa |
| Lombok Utara | 10.090 jiwa |
| Total | 66.373 jiwa |
"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas sosial, dinas kesehatan, dan fasilitas kesehatan agar tidak ada peserta yang ditolak atau tidak mendapatkan akses pelayanan karena statusnya nonaktif," ujar Noe Rasyidin, kepada wartawan di Mataram, Kamis.
Noe menegaskan, BPJS Kesehatan tidak terlibat dalam proses pendataan maupun penonaktifan peserta. Pihaknya hanya menerima data dari Kementerian Sosial untuk kemudian didaftarkan atau dinonaktifkan dalam program JKN.
"Iya kami hanya menerima data dari Kemensos saja," katanya.
Prioritas Reaktivasi dan Pelayanan Darurat
Bagi peserta yang dinonaktifkan, prioritas utama reaktivasi diberikan kepada penderita penyakit kronis dan katastropik. Kelompok ini dianggap paling rentan jika tidak mendapatkan layanan kesehatan.
"Di lapangan, setiap ada peserta yang sakit dan membutuhkan pelayanan, kami upayakan datanya bisa aktif kembali di hari yang sama juga," jelas Noe.
Secara teknis, proses reaktivasi saat ini dapat diselesaikan dalam satu hari. Peserta cukup melampirkan surat keterangan sakit atau rujukan jika sedang menjalani atau membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
"Nanti petugas PBIJK di fasilitas kesehatan akan berkoordinasi dengan tim yang telah dibentuk bersama pemerintah daerah," ujarnya.
Noe mengatakan, ada 6 peserta yang berhasil direaktivasi dan kembali mendapatkan pelayanan kesehatan. Seluruhnya diproses dalam satu hari kerja.
Selain reaktivasi melalui jalur PBIJK, beberapa pemerintah daerah di NTB juga siap menanggung iuran peserta yang terkendala. Daerah-daerah ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga kepesertaan dapat diaktifkan pada hari yang sama.
"Tidak semua daerah, tetapi yang sudah kami koordinasikan di Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Utara memiliki komitmen untuk membantu peserta yang memang membutuhkan dan sifatnya mendesak," tegas Noe.









