Author: ngatijo

  • Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta, Menkeu Buka Suara

    Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta, Menkeu Buka Suara

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi penyegelan tiga toko emas Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Penyegelan ini menimbulkan pertanyaan terkait status barang yang dijual di pusat perbelanjaan, apakah sudah melewati pemeriksaan pajak dan perizinan.

    Purbaya menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan karena laporan petugas bea cukai menemukan barang yang masuk dari luar negeri tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan tidak membayar pajak. Bahkan, ada indikasi penyelundupan.

    "Bea Cukai saya tanya mereka bagaimana sih itu, sebagian besar yang masuk itu barangnya memang nggak bayar. Ditanya, kan di curigai ini selundupan atau enggak? Disuruh kasih lihat perdagangan itu form perdagangannya itu, form importnya segala macam, mereka nggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barang Sepanyol. Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing, itu kelihatan semua," ungkap Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Dugaan Keterlibatan Oknum Bea Cukai

    Purbaya menduga adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dalam praktik penyelundupan ini.

    "Sepertinya ada. Nanti kita lihat siapa yang terlibat itu kan yang lama-lama kan ini kan pejabat-pejabat baru saya taruh setelah saya puter-puter yang baik yang depan kan jadi dia berani bertindak ya saya lihat bagus aja nanti saya lihat gimana sih hukumnya," ujar Purbaya.

    Peringatan Bagi Pelaku Usaha Lain

    Purbaya menambahkan bahwa penyegelan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan praktik ilegal yang merugikan negara.

    "Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari Bea Cukai dan pajak turun bahwa kedepan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi, sebagian sudah insaf katanya ada yang mau bayar," tegasnya.

    Berikut rincian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh toko Tiffany & Co:

    Jenis Pelanggaran Deskripsi
    Tidak Membayar Pajak Barang masuk dari luar negeri tanpa memenuhi kewajiban pajak.
    Penyelundupan Diduga memasukkan barang secara ilegal tanpa melalui prosedur kepabeanan yang benar.
    Under Invoicing Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.

    Penyegelan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan kepabeanan dan perpajakan, serta mencegah praktik ilegal yang merugikan negara.

  • E20 Diberlakukan 2028, Pemerintah Tekan Impor Bensin

    E20 Diberlakukan 2028, Pemerintah Tekan Impor Bensin

    Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan campuran etanol 20 persen (E20) pada bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun 2028. Langkah ini bertujuan untuk menekan impor bensin dan mendorong swasembada energi.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana ini dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

    "Kami akan mendorong yang namanya etanol, E20 pada 2028," ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa produksi bensin Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,27 juta kiloliter, sementara kebutuhan mencapai 37,3 juta kiloliter. Selisih yang besar ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 23,03 juta kiloliter bensin.

    Kebutuhan bensin diperkirakan terus meningkat hingga 40 juta kiloliter, sementara produksi domestik diperkirakan tetap berada di kisaran 14 juta kiloliter. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif.

    "Sampai ayam tumbuh gigi, kalau kita enggak kreatif untuk melakukan ini (campuran etanol), enggak akan bisa kita dalam negeri semua," kata Bahlil.

    E20 Sebagai Solusi Kurangi Impor

    Mandatori E20 dinilai sebagai opsi yang tepat untuk menekan impor dan mendorong swasembada energi. Pemerintah juga sedang menyusun peta jalan penerapan bioetanol dan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di dalam negeri.

    "Semua desain besar ini kita akan dorong, terakhir nanti kita tinggal impor tingkat crude-nya saja," ujar Bahlil.

    Investasi dan Pengembangan Bioetanol

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Toyota melihat peluang investasi untuk memenuhi kebutuhan bioetanol, seiring rencana penerapan campuran 10 persen atau E10.

    Berikut adalah data produksi dan kebutuhan bensin Indonesia:

    Tahun Produksi (juta kiloliter) Kebutuhan (juta kiloliter)
    2025 (Tercatat) 14.27 37.3
    Proyeksi 14 40

    Pada awal Februari 2026, PT Pertamina bersama PT Sinergi Gula Nusantara memulai pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun di Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik ini akan menggunakan tebu sebagai bahan baku.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan pabrik tersebut akan memproduksi 30.000 kiloliter bioetanol per tahun.

  • Dorong Roadmap Nasional, Indonesia Optimalkan Logam Tanah Jarang

    Dorong Roadmap Nasional, Indonesia Optimalkan Logam Tanah Jarang

    Dorongan untuk menyusun roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) semakin kuat di tengah ketidakpastian rantai pasok global mineral kritis.

    Kejelasan arah kebijakan dinilai penting agar Indonesia mampu membangun industri strategis bernilai tambah tinggi, tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.

    Dewi Yustisiana, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan Logam Tanah Jarang.

    “Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan Logam Tanah Jarang, namun diperlukan roadmap nasional yang terintegrasi agar pengelolaannya tidak berjalan parsial dan mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi industri nasional,” ujar Dewi Yustisiana, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Dewi, peningkatan kebutuhan dunia akan mineral berbasis teknologi tinggi harus direspons dengan kebijakan yang jelas, terarah, dan berbasis data.

    Ia menambahkan bahwa pengelolaan LTJ perlu didukung inventori nasional yang akurat, penguatan riset, dan koordinasi lintas sektor agar ekosistem industri bernilai tambah dapat tumbuh di dalam negeri.

    Roadmap LTJ akan memberikan kepastian arah hilirisasi mineral sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengembangan industri strategis nasional.

    Kejelasan kebijakan dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong investasi berkualitas dan penguatan kapasitas teknologi nasional.

    Keberlanjutan Lingkungan dan Tata Kelola

    Dewi mengingatkan agar pengembangan LTJ tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan tata kelola yang baik.

    Penguatan industri mineral strategis harus selaras dengan perlindungan ekosistem serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

    Isu Kemandirian LTJ di Tengah Persaingan Global

    Isu kemandirian LTJ juga mencuat di tengah memanasnya persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Presiden AS Donald Trump mengancam tarif impor hingga 100 persen terhadap produk asal China mulai 1 November 2025, dengan ketergantungan pasokan LTJ sebagai salah satu pemicu.

    Lebih dari 60 persen pasokan bijih LTJ dunia berasal dari China, dan lebih dari 90 persen proses pemurniannya dilakukan di negara tersebut, menjadikan posisi negara itu dominan dalam rantai pasok global.

    Berikut adalah proyeksi pertumbuhan permintaan Logam Tanah Jarang:

    Periode Pertumbuhan Permintaan Pendorong Utama
    Hingga 2040 50-60% Kebutuhan magnet permanen untuk kendaraan listrik dan teknologi maju

    Edi Permadi, Tenaga Profesional Lemhannas RI, memperkirakan permintaan logam tanah jarang akan terus meningkat.

    “Permintaan logam tanah jarang diperkirakan tumbuh 50 sampai 60 persen pada 2040 dan akan melampaui pasokan,” ujar Edi Permadi, Senin (13/10/2025) lalu.

    “Salah satu pendorong utamanya adalah kebutuhan magnet permanen untuk kendaraan listrik dan teknologi maju,” lanjut dia.

  • Tambang Emas Martabe: Pengumuman Nasib Pengelolaan Pekan Depan

    Tambang Emas Martabe: Pengumuman Nasib Pengelolaan Pekan Depan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pengumuman terkait nasib pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara akan disampaikan pada pekan depan.

    “Minggu depan, insya Allah minggu depan,” ujar Bahlil saat ditemui di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Bahlil menjelaskan, saat ini pengelolaan tambang emas Martabe masih dalam tahap penelitian untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

    Tambang emas Martabe menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada November 2025 lalu.

    “Kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya,” ucap Bahlil.

    Saat ini, operasional tambang Martabe dijalankan oleh PT Agincourt Resources.

    Bahlil juga menyampaikan bahwa belum ada proses administrasi lanjutan terkait dengan pengumuman pencabutan izin tambang emas Martabe.

    “Karena ada izin IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan Amdal (analisis dampak lingkungan)-nya dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Dan saya sudah melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan, Pak Hanif, ya,” kata Bahlil.

    Ia memperkirakan pembahasan lanjutan memerlukan waktu satu hingga dua hari. Hasil pembahasan tersebut akan diumumkan setelah ada kepastian.

    “Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi,” kata Bahlil.

    Pencabutan Izin dan Rencana Pengambilalihan

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada 20 Januari 2026 mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan. PT Agincourt Resources termasuk dalam daftar perusahaan tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencabutan izin ini merujuk pada hasil audit lingkungan di tiga wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 28 Januari, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyampaikan rencana pengambilalihan operasional tambang Martabe oleh Perminas, sebuah BUMN baru di sektor mineral.

    Presiden Prabowo Subianto pada 11 Februari lalu meminta jajaran pemerintah untuk bersikap proporsional terhadap pengusaha yang izinnya masih dalam proses peninjauan, termasuk izin tambang Martabe.

    Kepastian Sanksi dan Koordinasi Teknis

    Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan nasib pengelolaan tambang Martabe:

    Berikut poin penting pertimbangan nasib tambang Martabe:

    Aspek Keterangan
    Penelitian Pelanggaran Penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan tambang.
    Koordinasi dengan KLHK Koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait izin lingkungan dan IPPKH.
    Sanksi Pemberian sanksi harus proporsional, hanya jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.
    Arahan Presiden Pemerintah diminta bersikap proporsional dalam meninjau izin pengusaha.

    Keputusan final terkait pengelolaan tambang emas Martabe akan mempertimbangkan berbagai aspek legal, lingkungan, dan sosial ekonomi.

  • ABK Medan Belawan Dituntut Hukuman Mati di Batam, Keluarga Menduga Dijebak

    ABK Medan Belawan Dituntut Hukuman Mati di Batam, Keluarga Menduga Dijebak

    Fandi Ramadhan (26), seorang anak buah kapal (ABK) asal Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, menghadapi tuntutan hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam. Ia terjerat kasus peredaran sabu-sabu seberat 1.995.130 gram atau sekitar 2 ton. Keluarga Fandi menduga bahwa ia dijebak dan tidak mengetahui apa pun tentang narkoba tersebut.

    Sulaiman (51), ayah Fandi, menuturkan bahwa anaknya lulus dari sekolah pelayaran di Aceh pada tahun 2022. Setelah lulus, Fandi sempat kesulitan mencari pekerjaan dan membantu ayahnya melaut sambil terus melamar pekerjaan.

    Fandi akhirnya diterima bekerja di Brandan, Kabupaten Langkat, dengan gaji sekitar Rp 2,5 juta. Namun, gaji tersebut tidak mencukupi untuk membantu orang tuanya membiayai adik-adiknya. Ia kemudian memutuskan mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih besar.

    "Gaji kan untuk biaya adik-adiknya ini, supaya bisa meringankan orang tuanya. Melamar di Pekanbaru, dapatlah gaji Rp 5 juta," kata Sulaiman saat diwawancarai di rumahnya di Lingkungan 8 Kelurahan Belawan Bahari, Jumat (13/2/2026).

    Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong Fandi untuk mencari peluang kerja di kapal-kapal asing. Ia mencari informasi dari kerabatnya.

    Tergiur Gaji Besar di Kapal Thailand

    Fandi kemudian ditawari pekerjaan di kapal Thailand. Ia berkomunikasi dengan agen dan diminta menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Fandi juga sempat berkomunikasi dengan kapten kapal bernama Hasiholan Samosir, yang juga ditangkap dalam kasus ini. Gaji yang dijanjikan kepada Fandi adalah sekitar 2.000 dollar AS.

    Sulaiman ingat, anaknya berangkat dari rumah pada Mei 2025 menuju Thailand dengan pesawat. Biaya akomodasi ditanggung, sehingga Fandi tidak perlu mengeluarkan uang.

    "(Akomodasi) ditanggung semua," jelasnya.

    Setibanya di Thailand, Fandi sempat berkomunikasi dengan ibunya. Ia bercerita bahwa dirinya belum mulai bekerja dan tinggal di hotel selama sekitar 10 hari. Fandi mengaku curiga karena terlalu lama menunggu di hotel.

    Kecurigaan terhadap Muatan Kapal

    Kapten kapal kemudian memberitahu bahwa mereka akan membawa kapal tanker pembawa minyak. Fandi dan sejumlah orang lainnya menuju kapal tanker dengan speedboat.

    Di tengah laut, Fandi melihat bongkar muat barang ke kapal tanker. Sulaiman mengatakan anaknya tidak tahu pasti barang yang diangkut itu.

    Setelah bongkar muat, Fandi meminta kapten kapal untuk memastikan isi muatan karena takut ada barang berbahaya. Namun, kapten kapal mengatakan bahwa yang diangkut adalah uang dan emas.

    Fandi tidak puas dan masih curiga. Ia kembali meminta kapten mengecek barang itu, tetapi permintaannya tidak dipenuhi.

    "Dia bilang sama kapten, dia curiga, minta coba periksa dulu benda itu, entah itu di dalamnya bom, kata si Fandi ini," jelas Sulaiman.

    Penangkapan dan Tuntutan Hukuman Mati

    Kapal tersebut berangkat dari Thailand menuju Indonesia. Di perairan Karimun, kapal yang membawa Fandi ditangkap oleh BNN dan Bea Cukai. Setelah diperiksa, ditemukan sabu-sabu di dalam kapal.

    Sulaiman yakin anaknya tidak terlibat dalam peredaran sabu-sabu dan tidak tahu bahwa kapal tersebut mengangkut narkoba.

    Kasus Fandi bergulir di pengadilan. Sulaiman dan istrinya harus bolak-balik ke Batam untuk mengikuti persidangan. Meski hanya berpenghasilan sekitar Rp 35 hingga Rp 50 ribu sehari sebagai nelayan, mereka berusaha mengumpulkan uang agar bisa bertemu dengan anak sulungnya.

    Kesedihan Sulaiman memuncak saat mendengar kabar bahwa anaknya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sulaiman tidak bisa menyaksikan sidang tuntutan karena keterbatasan biaya. Istrinya berangkat ke Batam dengan bantuan sumbangan tetangga.

    "Nggak ikhlas saya dia dituntut hukuman mati. Seharusnya diselidiki dulu sebenar-benarnya ini. Anak saya ini nggak tahu menahu. Kami merasa tak senang hati dibuat tuntutan jaksa, saya tak rela anak saya digitukan," ujar Sulaiman sambil menangis.

    Sulaiman sempat disarankan untuk menyiapkan ahli pelayaran untuk meringankan anaknya, namun ia tidak memiliki uang. Ia berharap anaknya dibebaskan karena merasa tidak bersalah.

    "Aku bermohon ke Bapak Presiden, aku minta keadilanlah, saya minta dibebaskan karena anak saya tidak tahu apa-apa, dia hanya dijebak di dalam itu," pungkasnya.

    Tuntutan di Pengadilan Negeri Batam

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam, Fandi dituntut hukuman mati. Sidang tuntutan digelar 5 Februari 2025.

    "Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Fandi Ramadhan dengan pidana mati," demikian isi tuntutan itu.

    Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

    Dalam dakwaan primair JPU dijelaskan bahwa peredaran narkoba itu dilakukan Fandi bersama sejumlah orang lainnya, yakni Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Teerapong Lekpradub dan Weerapat Phongwan alias Mr. Pong. Penuntutan masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah.

    Sementara itu, ada pelaku lain, yakni Mr Tan alias Jacky Tan yang masuk dalam daftar pencarian orang.

    Rincian Gaji dan Pengeluaran Fandi Ramadhan

    Berikut adalah rincian gaji dan pengeluaran Fandi Ramadhan sebelum terjerat kasus ini:

    Keterangan Jumlah
    Gaji di Brandan Rp 2.500.000
    Gaji di Pekanbaru Rp 5.000.000
    Gaji yang Dijanjikan di Kapal Thailand $2.000 (sekitar Rp 30.000.000)
    Penghasilan Ayah Sebagai Nelayan Rp 35.000 – Rp 50.000 per hari
  • Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan dirinya memilih untuk tetap berada di Solo.

    Isu ini bermula dari unggahan sebuah akun media sosial Facebook yang menyebut Prabowo akan menunjuk Jokowi sebagai Wantimpres. Kabar ini kemudian ramai diperbincangkan.

    Menanggapi isu tersebut, Jokowi dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan tetap memilih untuk tinggal di Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    "Nggak lah, saya di Solo saja," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

    Jokowi juga menekankan bahwa dirinya kini telah purna tugas dan bukan lagi merupakan pejabat pemerintah. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permintaan resmi dari Prabowo, Jokowi enggan memberikan komentar lebih lanjut.

    "Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi, ya sudah ada di Solo. Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. Saya di Solo saja," imbuhnya.

    Jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

    Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Anggota Wantimpres terdiri dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman di berbagai bidang. Berikut ini adalah daftar tugas Wantimpres:

    Tugas Deskripsi
    Memberikan nasihat Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden mengenai berbagai masalah negara dan pemerintahan.
    Mengevaluasi kebijakan Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
    Menjembatani komunikasi Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
    Memantau perkembangan Memantau perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam dan luar negeri.

    Dengan penegasan ini, Jokowi mengakhiri spekulasi mengenai posisinya dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Ia memilih untuk menikmati masa purna tugasnya di Kota Solo.

  • Peternak Ungkap Stok Ayam Nasional Aman di Tengah Isu Kenaikan Harga

    Peternak Ungkap Stok Ayam Nasional Aman di Tengah Isu Kenaikan Harga

    Isu kenaikan harga daging ayam kembali mencuat setelah sejumlah pasar tradisional melaporkan harga jual yang lebih tinggi. Namun, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) memastikan bahwa stok ayam nasional dalam kondisi aman dan produksi berjalan normal.

    Ketua Umum PINSAR, Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa ketersediaan ayam di tingkat peternak tidak mengalami gangguan. Produksi ayam hidup tetap berjalan seperti biasa dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menegaskan tidak ada kendala di kandang yang berpotensi menyebabkan kelangkaan.

    “Stok ayam di tingkat peternak dalam kondisi yang sangat mencukupi. Produksi berjalan normal dan mampu memenuhi permintaan pasar,” ujar Singgih dalam keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).

    Dengan kondisi tersebut, Singgih memastikan tidak ada faktor kekurangan pasokan dari sisi hulu yang memicu lonjakan harga.

    Harga Acuan Pembelian (HAP) Ayam

    PINSAR juga menyoroti soal harga di tingkat produsen. Singgih menyebut, peternak mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam hidup di tingkat peternak sesuai Perbadan Nomor 6 Tahun 2024 yang diterbitkan Badan Pangan Nasional.

    “Berdasarkan aturan tersebut, Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp 25.000 per kilogram,” papar Singgih.

    Untuk wilayah Pulau Jawa, harga ayam hidup (livebird) dengan bobot 1,8 kilogram ke atas disebut masih berada dalam rentang harga acuan tersebut. Artinya, dari sisi peternak tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.

    Distribusi Jadi Sorotan

    Meskipun harga di kandang stabil, sebagian konsumen mengeluhkan harga ayam di pasar ritel yang terasa lebih mahal. PINSAR menilai persoalan tersebut kemungkinan terjadi pada rantai distribusi, bukan pada produksi. Peran perantara atau mata rantai distribusi disebut perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi selisih harga yang terlalu lebar antara tingkat peternak dan konsumen.

    Jika harga di tingkat konsumen melampaui acuan, menurut PINSAR, hal itu bukan disebabkan oleh kekurangan stok di kandang.

    Karena itu, organisasi tersebut mengimbau seluruh pihak terkait untuk menjaga transparansi harga dan kelancaran distribusi dari hulu ke hilir. Stabilitas distribusi dinilai penting agar peternak tidak dirugikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Berikut adalah Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam hidup di tingkat peternak:

    Wilayah HAP (Rp/kg)
    Nasional 25.000
    Pulau Jawa (Bobot 1,8 kg ke atas) Dalam rentang harga acuan

    PINSAR juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan pasokan ayam nasional tetap tersedia dengan harga yang sesuai ketentuan.

  • Airlangga Paparkan Ekonomi Indonesia Ungguli G20 di Jakarta

    Airlangga Paparkan Ekonomi Indonesia Ungguli G20 di Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan kinerja ekonomi Indonesia di hadapan perwakilan lembaga internasional, mitra global, dan Presiden Prabowo Subianto. Pemaparan dilakukan dalam forum Indonesia Economic Outlook di Wisma Danatara, Jumat (13/2/2026).

    Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global stagnan di kisaran 3 persen berdasarkan proyeksi sejumlah lembaga internasional. Angka ini diperkirakan akan turun pada tahun 2026 menjadi antara 2,9 persen hingga 3,1 persen. Selain itu, perdagangan global juga mengalami perlambatan hingga sekitar 2,4 persen.

    “Dan di tahun 2026 juga angkanya sedikit menurun secara global, 2,9 sampai 3,1 persen,” kata Airlangga.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia mencatat kinerja yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,11 persen secara year-on-year. Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi kedua negara G20 setelah India, yang tumbuh sebesar 7,4 persen.

    Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,98 persen. Stabilitas harga, stimulus ekonomi yang tepat sasaran, serta peningkatan mobilitas selama periode Natal dan Tahun Baru menjadi faktor pendorong pertumbuhan ini.

    Investasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Belanja modal pemerintah menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 44,2 persen. Secara keseluruhan, belanja pemerintah pada kuartal IV tumbuh sebesar 4,55 persen.

    Ekspor mengalami kenaikan sebesar 7,03 persen. Peningkatan nilai dan volume ekspor memperkuat kinerja eksternal. Kunjungan wisatawan pada akhir tahun 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 10 persen.

    Perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang tahun 2025 mencapai 1,2 miliar. Angka ini naik sebesar 17,55 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Indikator Sosial Membaik

    Indikator sosial menunjukkan adanya perbaikan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,25 persen. Rasio gini berada pada level 0,36. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,74 persen.

    Realisasi investasi berhasil menyerap tambahan 2,71 juta tenaga kerja.

    Berikut adalah rincian indikator sosial Indonesia:

    Indikator Nilai
    Tingkat Kemiskinan 8,25%
    Rasio Gini 0,36
    Tingkat Pengangguran Terbuka 4,74%
    Penyerapan Tenaga Kerja dari Investasi 2,71 Juta

    Capaian tersebut menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi.

    Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Airlangga menilai capaian tersebut menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4 persen pada tahun 2026, dengan potensi mencapai 5,6 persen. Target jangka menengah tetap berada di angka 8 persen.

    Pemerintah berupaya memperluas akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Pendalaman sektor keuangan domestik terus didorong. Reformasi struktural, belanja negara, investasi swasta, dan penguatan ekspor menjadi mesin pertumbuhan.

    “Di mana seperti pesawat, kita pernah mau take off di tahun 1998 tetapi ada gangguan internasional. Nah, sekarang kita akan take off dalam dua tahun ke depan.,” kata Airlangga.

  • Pemerintah Andalkan Belanja Modal Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Andalkan Belanja Modal Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah mengandalkan belanja modal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belanja modal pada kuartal IV 2025 melonjak 44,2 persen.

    “Belanja modal pemerintah tumbuh luar biasa, 44,2 persen. Ini yang kita harapkan di kuartal I juga bisa gelontorkan oleh Kementerian Keuangan,” kata Airlangga dalam forum Indonesia Economic Outlook di Wisma Danatara, Jumat (13/2/2026).

    Airlangga menilai akselerasi belanja negara berfungsi sebagai peredam ketika ekonomi global diproyeksikan stagnan di kisaran 3 persen.

    Secara total, belanja pemerintah kuartal IV tumbuh 4,55 persen. Anggaran difokuskan pada program prioritas dan stimulus untuk menjaga permintaan domestik serta meredam dampak eksternal.

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Lampaui India

    Pertumbuhan ekonomi kuartal IV tercatat 5,11 persen secara tahunan. Capaian itu menempatkan Indonesia di posisi kedua di antara negara G20 setelah India.

    Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen. Investasi meningkat 5,09 persen.

    Airlangga menilai kombinasi belanja agresif dan konsumsi yang terjaga menjadi fondasi awal tahun. Kuartal I 2026 bertepatan dengan Idulfitri yang secara historis mendorong aktivitas ekonomi.

    Strategi pemerintah diarahkan agar belanja negara dan investasi swasta bergerak selaras dari sisi produksi. Konsumsi dan ekspor dijaga sebagai penggerak permintaan.

    “Belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi berperan menjaga permintaan domestik serta menjadi shock absorber terhadap risiko perlambatan ekonomi,” ujar Airlangga.

    Berikut adalah rincian pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025:

    Indikator Pertumbuhan
    Belanja Modal Pemerintah 44,2%
    Belanja Pemerintah (Total) 4,55%
    Pertumbuhan Ekonomi (Tahunan) 5,11%
    Konsumsi Rumah Tangga 4,98%
    Investasi 5,09%

    Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen pada 2026 dengan potensi hingga 5,6 persen. Belanja negara akan difokuskan pada proyek prioritas yang berdampak pada penciptaan kerja dan penguatan sektor riil.

    Dengan lonjakan belanja modal di akhir 2025, pemerintah menilai fondasi pertumbuhan tetap kuat dan berharap akselerasi awal tahun menjaga ekspansi sepanjang 2026.

  • KAP ARWR Klarifikasi Sanksi OJK Terhadap Agung Dwi Pramono

    KAP ARWR Klarifikasi Sanksi OJK Terhadap Agung Dwi Pramono

    Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Ruswandi Wisnu & Rekan (ARWR) memberikan klarifikasi terkait sanksi yang dijatuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Agung Dwi Pramono (ADP). ARWR menegaskan bahwa penugasan audit yang berujung sanksi terjadi saat ADP masih bekerja di kantor akuntan publik sebelumnya.

    Managing Partner KAP ARWR, Andi Ruswandi Wisnu, menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam pemberitaan terkait penyebutan nama institusinya dalam konteks sanksi OJK terhadap Agung Dwi Pramono.

    "Andi Ruswandi Wisnu & Rekan (ARWR) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sanksi OJK terhadap Saudara Agung Dwi Pramono (ADP). Berdasarkan Siaran Pers OJK No. SP 32/GKPB/OJK/II/2026, pelanggaran tersebut terjadi pada Tahun Buku 2023 di kantor akuntan publik sebelumnya, bukan di KAP ARWR," ucap Andi dalam hak jawab tertanggal 12 Februari 2026.

    Menurut KAP ARWR, penyebutan nama “Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan” tanpa penjelasan kronologis menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terjadi di bawah naungan atau melibatkan institusi tersebut.

    "Bahwa penyebutan subjek dalam berita tersebut sebatas 'Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan' tanpa penjelasan kronologis telah menimbulkan kekeliruan fakta dan ketidakakuratan yang sangat merugikan nama baik serta kredibilitas KAP ARWR, seolah-olah pelanggaran tersebut terjadi di bawah naungan atau melibatkan institusi kami," kata Andi.

    KAP ARWR kembali menegaskan bahwa penugasan audit yang menjadi objek sanksi sepenuhnya terjadi ketika ADP masih bekerja di kantor akuntan publik sebelumnya.

    "Kami menegaskan bahwa penugasan audit yang menjadi objek sanksi tersebut sepenuhnya terjadi ketika Saudara Agung Dwi Pramono (ADP) masih bernaung di kantor akuntan publik sebelumnya. Hal ini selaras dengan fakta dalam Siaran Pers OJK No. SP 32/GKPB/OJK/II/2026," sebutnya.

    Berdasarkan data publik, Laporan Auditor Independen (LAI) untuk penugasan tersebut diterbitkan pada 28 Maret 2024. Fakta ini membuktikan bahwa penugasan tersebut selesai jauh sebelum ADP bergabung dengan KAP ARWR pada 18 Desember 2024.

    Penjelasan Afiliasi Domisili

    KAP ARWR juga menekankan bahwa penyebutan nama kantor dalam informasi OJK semata-mata merupakan keterangan afiliasi domisili personel saat ini, bukan menunjukkan tempat terjadinya pelanggaran.

    "Sejak bergabung dengan KAP ARWR hingga saat ini, Saudara ADP belum pernah menandatangani opini maupun menerbitkan Laporan Auditor Independen (LAI) untuk klien mana pun di bawah naungan KAP ARWR," demikian hak jawab KAP ARWR.

    Sanksi OJK Terhadap PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA)

    Sebelumnya, OJK menjatuhkan sanksi kepada Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), Junaedi, terkait temuan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) 2023. Sanksi tersebut berupa larangan melakukan kegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun.

    OJK menilai Junaedi bertanggung jawab atas kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan, terkait dengan pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) yang tidak didukung bukti transaksi yang memadai.

    Perusahaan tersebut juga dikenai denda sebesar Rp 1,85 miliar atas pengakuan aset yang sama.

    "Sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan standar akuntansi yang berlaku," tulis OJK dalam keterangan resmi.

    Denda untuk Jajaran Direksi PIPA

    Jajaran direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode 2023, yakni Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga, dikenai denda secara tanggung renteng sebesar Rp 3,36 miliar.

    Sanksi Pembekuan STTD Agung Dwi Pramono

    OJK juga menjatuhkan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama dua tahun kepada Agung Dwi Pramono, auditor dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan. Saat pelanggaran terjadi, ADP merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan dengan STTD Nomor: 24/PM.223/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Sanksi diberikan karena ADP tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

    Rincian Sanksi OJK Terhadap PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA)

    Berikut rincian sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan pihak-pihak terkait:

    Pihak yang Dikenai Sanksi Jenis Sanksi Keterangan
    Junaedi (Direktur Utama PIPA) Larangan Beraktivitas di Pasar Modal Selama 5 tahun
    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) Denda Rp 1,85 Miliar
    Jajaran Direksi PIPA Periode 2023 Denda Tanggung Renteng Rp 3,36 Miliar
    Agung Dwi Pramono (Auditor) Pembekuan STTD Selama 2 tahun

    Penetapan sanksi tersebut diberikan pada Jumat (6/2/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum guna menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.