Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor saat masa Lebaran memicu desakan pelarangan mudik kendaraan roda dua untuk rute jarak jauh. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengkaji aturan pelarangan penggunaan sepeda motor bagi pemudik lintas provinsi.
Berdasarkan data penyelenggaraan angkutan Lebaran sebelumnya, hampir 50 persen insiden kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh penggunaan sepeda motor. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan sehingga diperlukan langkah berani untuk mengalihkan pemudik motor ke moda transportasi yang lebih aman.
"Saya mohon dikaji ulang, apakah mungkin tahun ini diterapkan untuk tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik Lebaran. Terutama yang lintas provinsi," ujar Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan di Jakarta.
Sebagai solusi atas potensi pelarangan tersebut, Huda menekankan pentingnya pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui konversi transportasi. Skema yang diusulkan adalah penyediaan armada bus tambahan yang mampu mengakomodir para pemudik yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua.
Merespons usulan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan bahwa pemerintah telah menyiagakan program mudik gratis melalui berbagai jalur untuk menekan penggunaan motor. Fasilitas yang disiapkan mencakup transportasi darat, laut, hingga kereta api dengan rincian kapasitas sebagai berikut:
| Moda Transportasi | Kapasitas / Jangkauan |
| Bus | 401 unit ke 34 kota di 9 Provinsi |
| Angkutan Laut | 50.000 penumpang kelas ekonomi |
| Kereta Api | 28.182 penumpang (Lintas Jawa Utara, Tengah, Selatan) |
Huda berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat dimaksimalkan agar fasilitas angkutan Lebaran pemerintah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang sebelumnya terpaksa mudik menggunakan motor demi alasan biaya atau aksesibilitas.









