Author: ngatijo

  • Data Kemendikdasmen: Program Makan Bergizi Gratis Kurangi Gangguan Belajar di Indonesia Timur Hingga 14 Persen

    Data Kemendikdasmen: Program Makan Bergizi Gratis Kurangi Gangguan Belajar di Indonesia Timur Hingga 14 Persen

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Berdasarkan evaluasi terbaru dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), inisiatif ini efektif menekan gangguan konsentrasi murid yang dipicu oleh rasa lapar.

    Data yang dihimpun melalui kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) menunjukkan bahwa sekolah pelaksana program MBG mencatatkan penurunan gangguan belajar sebesar 2,37 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sekolah non-penerima. Temuan ini didapat dari survei nasional yang melibatkan 1.203.309 responden murid sepanjang periode Mei hingga Desember 2025.

    Efektivitas program terasa jauh lebih kuat di wilayah Indonesia Timur. Di kawasan tersebut, angka penurunan gangguan belajar akibat lapar mencapai selisih 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum mengimplementasikan MBG. Data ini menegaskan peran vital pemberian asupan gizi dalam menghapus kesenjangan akses pendidikan dan menciptakan kesetaraan fokus belajar bagi anak-anak di wilayah terpencil.

    Cakupan Wilayah Penurunan Gangguan Belajar (Poin Persentase)
    Skala Nasional (Rata-rata) 2,37% lebih baik dari sekolah non-MBG
    Indonesia Timur 14,85% lebih baik dari sekolah non-MBG

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa program ini merupakan strategi jangka panjang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemenuhan gizi adalah investasi untuk membentuk generasi emas 2045 yang tangguh secara fisik dan mental.

    "Kita sedang menyiapkan generasi 2045, yakni mereka yang hari ini masih berada di bangku PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang masih dalam kandungan, agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat," ujar Abdul Mu'ti dalam pernyataannya.

    Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa evaluasi ini menggunakan metode systematic sampling untuk memastikan akurasi data. Sekolah pelaksana dipilih secara acak namun dipadankan dengan sekolah kontrol yang memiliki karakteristik serupa, mulai dari jenjang pendidikan hingga jumlah murid.

    Di tingkat satuan pendidikan, perubahan positif turut dilaporkan oleh para pendidik. Kepala SD Negeri 24 Rufei Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, mengamati bahwa para siswa kini jauh lebih aktif dan bersemangat. Anak-anak dinilai lebih fokus saat menerima pelajaran dan menunjukkan keceriaan sepanjang hari di sekolah.

    Selain aspek nutrisi, program MBG juga membawa misi edukasi karakter. Implementasinya didukung dengan Buku Pedoman Pendidikan Karakter dan Modul Edukasi Gizi guna membiasakan pola hidup bersih, seperti budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Pemerintah memandang pemenuhan gizi di sekolah bukan sekadar mengatasi lapar, melainkan fondasi utama pembangunan kualitas hidup anak bangsa.

  • Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Cuaca Ekstrem

    Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Cuaca Ekstrem

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin ketersediaan stok ikan nasional berada dalam posisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meskipun faktor cuaca ekstrem sempat menekan angka produksi pada awal tahun, pemerintah optimis pasokan perikanan tangkap tetap mencukupi.

    Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ady Candra, mengungkapkan bahwa berdasarkan prognosis, total produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diproyeksikan menyentuh angka 7,3 juta ton. Walaupun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari periode sebelumnya, KKP memandang hal tersebut sebagai dampak siklus tahunan.

    Penurunan produksi pada rentang Januari hingga Maret 2026 dipicu oleh fenomena musim barat. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, serta gelombang laut yang besar membatasi ruang gerak nelayan dalam melaut. Namun, kondisi ini diperkirakan akan segera pulih pada awal Maret seiring membaiknya cuaca dan meningkatnya intensitas melaut kapal nelayan, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Mengenai stabilitas harga, KKP memantau fluktuasi masih dalam batas terkendali. Beberapa komoditas seperti cakalang memang mengalami kenaikan di Sulawesi, begitu pula dengan cumi-cumi di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, harga ikan tongkol menunjukkan tren meningkat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sedangkan komoditas tuna cenderung stabil secara nasional kecuali di Sulawesi Utara karena tingginya serapan pasar lokal.

    Distribusi volume produksi ikan di Indonesia masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebaliknya, beberapa provinsi mencatatkan volume produksi yang sangat rendah pada periode ini. Berikut adalah rincian data produksi berdasarkan wilayah:

    Provinsi Produksi Tertinggi Volume (Ton) Provinsi Produksi Terendah Volume (Ton)
    Jawa Tengah 40.490 Bengkulu 8
    DKI Jakarta 26.471 Jambi 11
    Jawa Timur 20.737 Papua Barat 75
    Sulawesi Utara 11.501 Sumatera Selatan 96
    Bali 10.189 Sulawesi Barat 1

    Selain volume produksi, terdapat disparitas harga produsen yang cukup signifikan antar wilayah di Indonesia. Maluku mencatatkan rata-rata harga produsen tertinggi, sementara harga terendah terpantau di wilayah Banten.

    Provinsi Harga Tertinggi Harga (Rp/Kg) Provinsi Harga Terendah Harga (Rp/Kg)
    Maluku 69.884 Banten 360
    Papua Barat 68.879 Jambi 1.336
    Sulawesi Utara 62.690 Kalimantan Timur 1.798
    DKI Jakarta 55.333 Kalimantan Tengah 2.441
    Sumatera Selatan 39.156 Kepulauan Riau 4.200
  • Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 4,75 Persen di Februari 2026

    Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 4,75 Persen di Februari 2026

    Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 18-19 Februari 2026. Sejalan dengan keputusan tersebut, suku bunga deposit facility tetap berada di angka 3,75 persen dan lending facility pada posisi 5,5 persen.

    Langkah ini diambil sebagai strategi otoritas moneter dalam memitigasi ketidakpastian global serta memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan mampu menjaga inflasi agar tetap berada dalam koridor target dan memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan stabilitas sembari mencermati kondisi pasar. "Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," tuturnya dalam konferensi pers, Kamis (19/2/2026).

    Meskipun saat ini ditahan, Perry mengisyaratkan bahwa peluang pelonggaran moneter masih terbuka di masa mendatang. Hal ini didasari oleh proyeksi inflasi tahun 2026 dan 2027 yang diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. BI akan terus memantau ruang penurunan suku bunga untuk mendorong akselerasi ekonomi yang lebih tinggi.

    Sebagai informasi tambahan, BI tercatat sangat agresif pada tahun sebelumnya dengan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak lima kali sepanjang 2025. Total penurunan mencapai 125 basis poin, setelah sempat berada di level 6 persen pada akhir tahun 2024.

    Selain kebijakan suku bunga, BI memperkuat kebijakan makroprudensial melalui penyediaan likuiditas kepada sektor perbankan. Langkah ini bertujuan mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit ke sektor riil, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Di sisi lain, sistem pembayaran diarahkan pada perluasan digitalisasi dan penguatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

  • Jadwal Buka Puasa Bandung Raya Kamis 19 Februari 2026 dan Doa yang Dianjurkan

    Jadwal Buka Puasa Bandung Raya Kamis 19 Februari 2026 dan Doa yang Dianjurkan

    Waktu berbuka puasa menjadi momen yang dinantikan umat Muslim pada Kamis, 19 Februari 2026. Berdasarkan data Bimas Kemenag RI, jadwal kumandang azan Magrib untuk wilayah Bandung Raya dan sekitarnya terpantau serentak, kecuali untuk wilayah Kabupaten Sumedang.

    Masyarakat di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dijadwalkan berbuka puasa pada pukul 18.08 WIB. Sementara itu, wilayah Kabupaten Sumedang akan memasuki waktu berbuka lebih awal, yakni pada pukul 18.03 WIB, karena posisi geografisnya yang berada lebih ke arah timur.

    Menyegerakan berbuka puasa merupakan sunah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Selain sebagai bentuk ketaatan, momen ini juga disebut sebagai waktu istijabah atau waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku Ajak Aku ke Surga, Ibu karya Rizem Aizid, bahwa doa orang yang berpuasa saat berbuka memiliki keutamaan besar untuk dikabulkan.

    Terdapat dua versi doa yang dapat diamalkan oleh umat Islam saat berbuka puasa. Versi pertama bersumber dari HR Muslim dan Bukhari: Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu. Birrahmatika yaa arhamar roohimin. Artinya, doa syukur atas rezeki berbuka yang diberikan oleh Allah SWT.

    Adapun versi kedua sesuai HR Abu Daud dibaca sesaat setelah membatalkan puasa: Dzahabadh zhoma'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah. Doa ini bermakna bahwa rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan.

    Selain ketepatan waktu, umat Muslim juga diimbau menjalankan adab berbuka dengan mengonsumsi kurma atau air putih serta menghindari porsi makan yang berlebihan. Hal ini bertujuan agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik setelah seharian berpuasa sekaligus menjaga nilai keberkahan ibadah Ramadhan.

  • Konstruksi Bermasalah, Dek Selfie Belasan Miliar di Alun-alun Gadobangkong Ditutup Total

    Konstruksi Bermasalah, Dek Selfie Belasan Miliar di Alun-alun Gadobangkong Ditutup Total

    Fasilitas dek pandang di Alun-alun Gadobangkong, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kini dalam kondisi terbengkalai. Meski menelan anggaran pembangunan hingga belasan miliar rupiah, area yang diproyeksikan sebagai daya tarik utama wisatawan tersebut justru ditutup total menggunakan palang kayu dan bambu bekas demi alasan keamanan.

    Langkah penutupan ini diambil karena adanya kekhawatiran terhadap kekuatan struktur bangunan di lantai dua. Sejak diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada September 2024, area tersebut dinilai tidak layak untuk menampung beban pengunjung dalam jumlah banyak.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengonfirmasi bahwa terdapat titik lemah pada konstruksi dek selfie tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan catatan khusus terkait kualitas pengerjaan yang belum sempurna saat proses serah terima aset berlangsung.

    "Langkahnya pasti kita akan rapatkan kembali. Sebetulnya kemarin kan sudah ketahuan mana titik lemahnya. Seperti dek selfie ya, ini juga harus perbaikan. Kita kan tidak berani naik ke atas," ujar Ade Suryaman saat melakukan peninjauan di lokasi.

    Kondisi fisik di lapangan memperlihatkan indikasi ketidakpresisian pada tiang-tiang beton penyangga bangunan. Selain akses atas yang ditutup, bagian kolong gedung kini dipenuhi tumpukan barang tidak terpakai yang memberikan kesan kumuh pada kawasan yang baru saja rampung direvitalisasi tersebut.

    Keluhan Warga dan Wisatawan

    Penutupan fasilitas ini memicu kekecewaan warga sekitar yang sempat merasakan pembukaan area tersebut selama dua pekan pasca-peresmian. Acep (45), seorang warga lokal, menyayangkan besarnya biaya yang dikeluarkan namun manfaatnya hanya dirasakan dalam waktu singkat.

    "Sayang sekali, padahal biayanya kan mahal belasan miliar. Waktu itu habis peresmian memang sempat dibuka, warga antusias naik. Tapi paling cuma bertahan sekitar dua mingguan," ungkap Acep.

    Senada dengan Acep, warga lainnya bernama Diwan (38) menyoroti perbedaan ukuran pada pilar-pilar penyangga yang terlihat tidak sinkron dari bawah. Menurutnya, keraguan akan keamanan struktur membuat masyarakat enggan memaksakan diri untuk menaiki area tersebut karena takut bangunan akan ambruk.

  • Komitmen Prabowo Berantas Hambatan Birokrasi Usai Terima Keluhan General Electric

    Komitmen Prabowo Berantas Hambatan Birokrasi Usai Terima Keluhan General Electric

    Persoalan birokrasi yang membelit operasional perusahaan global di Indonesia menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026), Presiden mengungkapkan adanya laporan dari General Electric (GE) terkait hambatan administratif dalam pengembangan proyek peralatan medis di tanah air.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mengurai sumbatan tersebut. Saat ini, raksasa industri asal Amerika Serikat tersebut dilaporkan sudah bisa melanjutkan operasionalnya tanpa kendala setelah solusi ditemukan secara cepat.

    "Saya rasa General Electric juga membangun peralatan medis di Indonesia dan kami berharap mereka akan meningkatkan produksinya. Kami akan mendukungnya. Sempat ada kendala birokrasi disampaikan ke saya," tutur Prabowo di hadapan para pelaku usaha AS.

    Masukan mengenai lambatnya respons birokrasi ternyata tidak hanya datang dari satu pihak. Prabowo mengaku menerima keluhan serupa dari sejumlah korporasi lain hanya beberapa jam sebelum pertemuan dimulai. Ia menyatakan komitmennya untuk memimpin penyelesaian masalah secara responsif demi memastikan iklim usaha tetap kondusif.

    Kecepatan layanan publik menurut Prabowo merupakan pilar utama dalam mendongkrak kemajuan masyarakat. Ia menilai efisiensi birokrasi memiliki korelasi langsung dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Di era sekarang, kecepatan sangatlah penting. Kecepatan akan membantu mempercepat laju pertumbuhan dan kemajuan," tegasnya. Presiden berharap dengan penyelesaian masalah secara instan, para investor tidak lagi mengalami kebuntuan operasional yang dapat menghambat distribusi modal dan teknologi di Indonesia.

  • Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Soroti Isu Child Grooming Hingga Layanan BPJS PBI

    Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Soroti Isu Child Grooming Hingga Layanan BPJS PBI

    DPR RI secara resmi menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (19/2/2026). Dalam pidato penutupannya, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian khusus pada isu kesehatan mental anak serta ancaman serius terhadap praktik child grooming di Indonesia.

    Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR terus diperkuat untuk merespons berbagai persoalan masyarakat yang mendesak. Selain perlindungan anak, parlemen juga menyoroti berbagai kasus hukum warga negara Indonesia di luar negeri serta pemulihan kesehatan di wilayah pascabencana.

    Terkait fungsi legislasi, Badan Legislasi DPR saat ini tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis yang masuk dalam tahap penyusunan meliputi RUU Pangan, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Ketenagakerjaan, hingga RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

    Puan menjelaskan bahwa pembentukan regulasi adalah mandat moral dan kenegaraan. "Komitmen politik bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk dapat mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional, serta melindungi kepentingan rakyat secara adil dan berkeadaban," ujar Puan.

    Dari sisi fiskal, kebijakan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. DPR menekankan agar pelaksanaan APBN mampu menjawab kebutuhan nyata publik dan mempercepat pembangunan nasional yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.

    Kepastian Layanan BPJS PBI dan Persiapan Haji

    Salah satu hasil signifikan dalam masa sidang ini adalah kesepakatan terkait penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). DPR meminta Pemerintah memutakhirkan data desil penerima agar lebih akurat dan tepat sasaran. Puan memastikan bahwa selama masa transisi tiga bulan ke depan, layanan kesehatan bagi peserta PBI tetap berjalan dengan iuran yang ditanggung negara.

    Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, DPR turut mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah, terutama di area krusial seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Puan meminta adanya rencana mitigasi darurat yang matang demi menjamin keselamatan dan kenyamanan para jemaah.

    Agenda Reses dan Pengisian Pejabat Publik

    Sebelum menutup masa sidang, DPR juga telah memberikan pertimbangan dan persetujuan untuk sejumlah posisi strategis, mulai dari calon hakim konstitusi, anggota Ombudsman RI, Deputi Gubernur Bank Indonesia, hingga jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

    Seluruh anggota dewan akan memasuki masa reses mulai 20 Februari hingga 9 Maret 2026. Puan mengajak para koleganya untuk kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi langsung dari rakyat. Di akhir pidatonya, Puan juga memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota DPR dan masyarakat Indonesia yang merayakannya.

  • Walhi Jawa Barat Soroti Dugaan Kepentingan Politik di Balik Penyegelan Bandung Zoo

    Walhi Jawa Barat Soroti Dugaan Kepentingan Politik di Balik Penyegelan Bandung Zoo

    Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencium adanya indikasi kepentingan politik dan kejanggalan regulasi dalam proses penyegelan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Kawasan wisata edukasi satwa ini resmi berhenti beroperasi sementara sejak 5 Februari 2026 setelah Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi yang dipegang Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT).

    Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar, Dedi Kurniawan, mengungkapkan keraguannya terhadap latar belakang penutupan tersebut. Saat ini, pengelolaan Bandung Zoo diambil alih oleh tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, Dinas Kehutanan Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan.

    "Dewan Daerah Walhi Jawa Barat menilai ada kepentingan politik dan regulasi yang tidak biasa di persoalan Bandung Zoo. Saat ini Bandung Zoo dikelola oleh tim terpadu yang infonya terdiri dari unsur Pemkot Bandung, Dinas Kehutanan Jawa Barat dan pemerintah pusat Kementerian Kehutanan," ujar Dedi Kurniawan pada Kamis (19/2/2026).

    Selama masa penyegelan yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan, sebuah komite khusus dibentuk untuk merumuskan skema pengelolaan baru. Namun, Walhi Jabar memberikan catatan kritis bahwa fokus pengelolaan tidak boleh hanya terbatas pada aspek konservasi satwa dan nasib karyawan saja.

    Dedi menegaskan bahwa keberadaan Bandung Zoo memiliki dampak ekonomi luas yang melibatkan sektor UMKM dan masyarakat sekitar. Ia mempertanyakan arah kerja tim terpadu yang hingga kini dianggap belum memberikan kejelasan mengenai nasib ekosistem ekonomi di kawasan tersebut.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Walhi Jabar mendesak adanya transparansi total mengenai struktur dan rencana kerja komite selama periode transisi tiga bulan ini. Kejelasan mengenai siapa yang memimpin dan apa saja target kerja tim terpadu dianggap krusial untuk menghindari ketidakpastian.

    "Maka dengan tegas kami meminta pihak pemerintah melalui tim terpadu yang belum kita ketahui siapa ketua dan tugasnya wajib menampakkan diri di depan publik dan menginformasikan rencana kerja tim tersebut dengan batas waktu yang disebutkan yaitu selama 3 bulan," pungkas Dedi.

  • Persaingan Bek Kiri Persija: Shayne Pattynama Siap Rebut Posisi dari Dony Tri Pamungkas

    Persaingan Bek Kiri Persija: Shayne Pattynama Siap Rebut Posisi dari Dony Tri Pamungkas

    Persaingan memperebutkan posisi bek kiri di skuat Persija Jakarta semakin memanas. Shayne Pattynama, pemain Tim Nasional Indonesia yang baru didatangkan pada putaran kedua, menyatakan kesiapannya untuk bersaing secara sehat demi mengamankan tempat di susunan pemain utama pilihan pelatih Mauricio Souza.

    Sejauh ini, posisi tersebut masih kokoh ditempati oleh Dony Tri Pamungkas. Konsistensi performa Dony yang merupakan produk Persija Development bahkan mampu menggeser nama lain seperti Alan Cardozo dari skuat Macan Kemayoran. Shayne sendiri tercatat baru mengumpulkan 19 menit bermain dalam dua laga di kompetisi BRI Super League 2025/26, yang keduanya dilakoni sebagai pemain pengganti Dony pada babak kedua.

    Menanggapi situasi tersebut, Shayne memuji kualitas rivalnya di tim. "Sekali lagi sangat bagus ada pesaing hebat di posisi Anda. Hal itu membuat saya lapar dan bersiap untuk bisa bersaing di posisi itu. Apalagi saya akui Dony juga pemain yang sangat bagus dan bertalenta," ujar pemain yang pernah berkarier di Liga Norwegia tersebut.

    Minimnya menit bermain yang didapatkan Shayne bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih dalam proses adaptasi dan pemulihan kondisi fisik setelah absen cukup lama akibat cedera. Shayne mengaku butuh waktu untuk kembali ke level performa terbaiknya di lapangan hijau.

    "Saya baru datang di sini, saya juga baru saja sembuh dari cedera. Jadi, saya perlu tahap demi tahap. Saya telah absen selama 3-4 bulan, jadi saya perlu bertahap," kata Shayne menjelaskan kondisinya. Baginya, persaingan internal ini merupakan hal yang wajar dalam sepak bola profesional.

    Kini, fokus utama pemain naturalisasi tersebut adalah memberikan performa maksimal, baik dalam sesi latihan maupun setiap kali mendapatkan kepercayaan menit bermain dari pelatih. Ia berkomitmen untuk menunjukkan kemampuannya secara perlahan guna membuktikan kelayakannya mengisi pos utama pertahanan kiri Persija Jakarta.

  • OJK Buka Suara Soal Tingginya Biaya Layanan Perbankan Syariah

    OJK Buka Suara Soal Tingginya Biaya Layanan Perbankan Syariah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait kritik mengenai efisiensi dan beban biaya pada industri perbankan syariah nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa masukan tersebut menjadi evaluasi penting untuk memperbaiki performa sektor syariah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian.

    Kritik sebelumnya menyoroti biaya produk perbankan syariah yang dinilai lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Menanggapi hal itu, Dian menjelaskan bahwa struktur pricing pembiayaan saat ini memang sangat dipengaruhi oleh tingginya biaya dana (cost of fund). Kondisi ini berakar pada rendahnya daya saing dan skala usaha yang belum optimal.

    Data industri menunjukkan bahwa mayoritas bank umum syariah masih berada dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) I dengan modal di bawah Rp 6 triliun. Selain itu, aset sebagian besar bank syariah tercatat masih di bawah angka Rp 40 triliun.

    "Rendahnya skala usaha dan daya saing berdampak pada sumber dana bank syariah yang masih tergantung pada sumber dana yang relatif mahal. Hal ini yang akhirnya mempengaruhi struktur pricing perbankan syariah," ujar Dian Ediana Rae pada Kamis (19/2/2026).

    Dian menekankan bahwa tantangan fundamental industri saat ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka, melainkan memperkuat basis permodalan guna mencapai skala ekonomi yang ideal. Tanpa modal yang kuat, bank syariah akan sulit bersaing dengan bank-bank besar yang sudah mapan dalam ekosistem perbankan nasional.

    Peningkatan ukuran usaha diyakini akan membawa dampak domino pada efisiensi operasional. OJK memandang bahwa ekspansi pembiayaan, investasi pada teknologi, serta perbaikan struktur penetapan harga hanya bisa dicapai melalui penguatan aset. Dengan permodalan yang memadai, perbankan syariah diharapkan menjadi lebih resilien dan kompetitif di pasar.