Distribusi Solar Subsidi menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) PT Pertamina (Persero) bersama Komisi VI DPR RI pada 11 Februari 2026 di Jakarta.
Antrean truk di SPBU memicu evaluasi tata kelola penyaluran subsidi energi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menduga antrean tersebut sengaja dilakukan untuk mengambil selisih harga solar subsidi.
“Antrean sengaja dilakukan bukan karena pasokan atau pelayanan Pertamina kurang, namun mereka sengaja mengantre untuk mengambil selisih dari harga solar subsidi,” ujar Nurdin Halid, Sabtu (14/2/2026).
“Sehingga, berapapun (Solar Subsidi) yang dikirim Pertamina, pasti akan habis,” lanjutnya.
Nurdin mengungkapkan temuan tersebut setelah melakukan inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara. Di lokasi itu ditemukan antrean truk beroda 10 yang hendak mengisi Solar Subsidi.
Setelah ditelusuri, kendaraan tersebut seharusnya mengisi Solar Industri atau tidak mendapatkan subsidi. Berdasarkan regulasi, Solar Subsidi diperuntukkan bagi angkutan umum dan kendaraan pengangkut bahan pokok tertentu.
Isu ini menegaskan bahwa persoalan distribusi tak semata soal pasokan, melainkan juga pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan.
Respons Pertamina dan Penguatan Sistem Distribusi
Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan penguatan sistem distribusi menjadi prioritas.
“Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional,” ujar Simon dalam RDP tersebut.
Ia menambahkan, koordinasi lintas pemangku kepentingan terus dilakukan agar program distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Dukungan Pertamina untuk Masyarakat dan Apresiasi DPR
Forum RDP juga membahas dukungan Pertamina terhadap penguatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui Program Koperasi Desa Merah Putih serta respons terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatra.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi respons cepat Pertamina dalam pengiriman BBM ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Saya merasakan betul, pengiriman BBM direspons dengan cepat oleh Pertamina. Pertamina merupakan salah satu BUMN yang responsif,” ujar Andre.
Berikut rincian wilayah terdampak bencana dan respons Pertamina:
| Wilayah Terdampak | Bentuk Respons Pertamina |
|---|---|
| Aceh | Pengiriman BBM dipercepat |
| Sumatra Utara | Pengiriman BBM dipercepat |
| Sumatra Barat | Pengiriman BBM dipercepat |
Paparan di DPR menunjukkan bahwa tantangan energi nasional tak hanya soal produksi, tetapi juga akurasi distribusi, pengawasan subsidi, serta tata kelola yang memastikan energi benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak.









