Seorang oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bripda MS, diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri akibat tindak penganiayaan yang menyebabkan seorang siswa MTs (AT, 14 tahun) meninggal dunia di Kota Tual, Maluku. Polri memastikan bahwa proses hukum pidana terhadap MS akan terus berlanjut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan hal ini kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). "Proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana diketahui sudah dirilis oleh Bapak Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu Bripda MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," kata Isir.
Selain sanksi etik, Isir memastikan bahwa proses pidana terhadap Bripda MS juga berjalan. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual pada Selasa, 24 Februari 2026.
"Saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum," ungkap Isir.
Isir menambahkan, "Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan materiil bisa lengkap, sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian proses berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan."
Bripda MS dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 466 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Isir menjelaskan bahwa ancaman pidana maksimal untuk kasus ini adalah 15 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp3 miliar.
Selain penegakan hukum, Polri juga memberikan perhatian khusus pada pemulihan korban lainnya, NK (15), yang merupakan kakak dari AT. NK, yang juga menjadi korban luka, tengah menjalani perawatan intensif dengan pendampingan penuh dari Polda Maluku dan Polres Tual.
"Kami turut merasa kehilangan dan berduka yang mendalam terhadap korban ananda AT. Kami fokus memberikan perawatan kesehatan bagi ananda NK agar bisa pulih kembali," tutur Isir.
Isir mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus ini sebagai bentuk transparansi institusi. Ia memastikan bahwa Polri tidak akan segan menindak tegas personel yang menyimpang.
"Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak semua rekan-rekan, termasuk masyarakat, untuk kita mengawal proses ini. Sebagai wujud bahwa Polri adalah institusi yang terbuka, siap untuk menerima kritikan, masukan yang sifatnya kemudian konstruktif," ujar Isir.
Isir menambahkan, "Kami sadari, kepercayaan dari masyarakat adalah modal dasar dan tambahan semangat bagi kami untuk tetap melaksanakan tugas."









