Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran mencatat lonjakan drastis jumlah laporan warga yang menjadi korban dugaan investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Hingga saat ini, sebanyak 2.390 orang telah melapor, dengan rincian 1.996 laporan masuk melalui posko fisik dan 394 lainnya melalui layanan hotline resmi.
Penyelidikan yang dilakukan bersama Ditreskrimsus Polda Jabar kini mulai mengerucut pada alur penyebaran informasi investasi tersebut. Kasi Humas Polres Pangandaran, Aiptu Yusdiana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa 22 saksi untuk mendalami kasus ini. Salah satu saksi kunci yang dimintai keterangan adalah seorang anggota DPRD Pangandaran aktif berinisial D.
"Sudah memeriksa setidaknya 22 orang, termasuk anggota DPRD Pangandaran aktif berinisial D," ujar Yusdiana pada Selasa (17/2/2026). Berdasarkan hasil pemeriksaan, D diduga menjadi pintu masuk penyebaran informasi aplikasi MBA di wilayah Pangandaran setelah mendapatkannya dari seorang warga Tasikmalaya berinisial N.
Fokus kepolisian saat ini tertuju pada penelusuran transaksi digital dan aliran dana dari setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tim siber Polda Jabar guna memastikan keakuratan data sebelum menetapkan langkah hukum lanjutan.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, memberikan penegasan terkait status legalitas entitas MBA. Berdasarkan verifikasi regulator, entitas tersebut dipastikan tidak memiliki izin resmi untuk menawarkan produk investasi atau menjanjikan imbal hasil kepada masyarakat.
Nofa menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan MBA merupakan bentuk penipuan bermodus jasa periklanan. "Bermodus jasa periklanan dengan skema money game atau ponzi," tegas Nofa pada Rabu (11/2/2026). Skema ini biasanya menjanjikan keuntungan cepat namun hanya bergantung pada perputaran uang dari anggota baru.
Polres Pangandaran mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan namun belum melapor agar segera menghubungi nomor aduan 082-133-118-110. Kepolisian berkomitmen menangani kasus ini secara profesional dan akuntabel demi memberikan keadilan bagi ribuan korban yang mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah.









