Pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, akhirnya menemui titik terang. Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin, memastikan proyek strategis nasional untuk menanggulangi banjir rob ini tetap terealisasi meski sempat terkendala tuntutan warga terkait uang kerohiman.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp39 miliar dari APBN untuk proyek tersebut. Rencananya, pembangunan akan mencakup penguatan tanggul sepanjang 600 meter di Eretan Kulon dan lebih dari satu kilometer di wilayah Eretan Wetan.
Hambatan muncul ketika tim teknis BBWS Citarum tidak dapat memulai pekerjaan karena adanya permintaan kompensasi dari sebagian warga. Permintaan ini dipicu oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat sebelumnya yang sempat menyalurkan bantuan sekitar Rp10 juta per Kepala Keluarga (KK) di kawasan Sungai Cilalanang.
Daniel mengungkapkan bahwa BBWS Citarum secara regulasi tidak memiliki pos anggaran untuk memberikan uang ganti rugi atau kerohiman semacam itu. "BBWS kebingungan karena tidak memiliki anggaran untuk kerohiman atau apapun namanya. Jangan sampai persoalan tuntutan kompensasi membuat anggaran yang sudah disiapkan tidak terserap," ujar Daniel dalam pertemuan dengan warga pada Senin (16/2/2026).
Guna menghindari hilangnya alokasi dana pusat, Daniel berinisiatif melakukan mediasi untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga akhirnya sepakat untuk mendukung keberlanjutan proyek tanpa syarat kompensasi demi kepentingan jangka panjang penanganan banjir di wilayah mereka.
Daniel menargetkan penyerapan anggaran Rp39 miliar ini berjalan maksimal tahun ini. Langkah ini diproyeksikan sebagai pembuka jalan untuk pengajuan anggaran yang lebih besar pada tahun 2027 mendatang guna menuntaskan persoalan rob di pesisir Indramayu secara menyeluruh.









