Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengakselerasi sistem perlindungan sosial agar lebih inklusif dan adaptif bagi pekerja di sektor informal. Langkah ini diambil guna memitigasi kerentanan ekonomi bagi kelompok pekerja dengan pendapatan tidak tetap serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa skema jaminan sosial yang ada saat ini sebenarnya sudah mencakup berbagai perlindungan krusial, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Namun, tantangan besar masih ditemukan pada perluasan cakupan bagi peserta di sektor non-formal.
Strategi utama yang kini didorong pemerintah meliputi peningkatan literasi mengenai manfaat jangka panjang jaminan ketenagakerjaan. Menurut Haryo, pemahaman masyarakat yang lebih baik akan secara otomatis meningkatkan partisipasi aktif para pekerja dalam sistem perlindungan ini.
Selain edukasi, pemerintah juga melakukan transformasi teknis dengan menyederhanakan proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Skema pendaftaran kini dirancang lebih fleksibel untuk menyesuaikan karakteristik khas pekerja informal dan pelaku UMKM agar layanan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Aspek digitalisasi menjadi pilar penting dalam pembaruan sistem ini. Pemerintah memprioritaskan integrasi data antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi pelayanan bagi para peserta.
Haryo Limanseto menegaskan bahwa penguatan sistem ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dengan sistem perlindungan yang solid, diharapkan seluruh tenaga kerja Indonesia memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi.









