Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menyoroti kasus pernikahan dini yang melibatkan dua siswi SD di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kasus ini mencuat setelah rencana pernikahan mereka dibatalkan. Veronica menyoroti bahwa faktor ekonomi dan kurangnya edukasi menjadi penyebab utama pernikahan dini.
Veronica menjelaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Namun, praktik pernikahan dini masih marak terjadi.
“Kalau ngomong UU benar, jadi kalau nggak lewat 19 tahun nggak dapat dispensasi, tetapi nikah siri kan bisa, akhirnya ini malah nggak ke-data. Balik lagi karena sistematis anak banyak dan ekonominya nggak ada,” kata Veronica di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (13/2/2026).
Kondisi ekonomi keluarga yang sulit mendorong orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi.
“Itulah yang membuat secara tidak sadar dan sadar, ketika anak sudah mulai usia 16 tahun, ada melihat 'oh bapak ini lumayan baik', terus punya uang sedikit ya sudah, apalagi dia bantulah rumah, perbaiki sedikit-sedikit, sudah dijodohin anaknya,” terang Veronica.
Kurangnya perencanaan keluarga juga menjadi faktor pemicu. Stigma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi sulit menolak keinginan suami untuk memiliki banyak anak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
“Stigma melahirkan ya kadang-kadang secara budaya perempuan itu sendiri kan kalau sudah menikah, kalau suami bilang nggak boleh, istilahnya ok pakai KB, ya udah nggak KB, terus beranak terus, tetapi gak pernah hitung cukup gak ekonominya,” jelas Veronica.
Kondisi ini membentuk ekosistem yang berkelanjutan, di mana anak-anak perempuan menikah di usia muda dan kemudian memiliki anak lagi.
Pengaruh Gadget dan Kurangnya Edukasi
Kasus di Lombok juga dipicu oleh kurangnya edukasi. Anak-anak remaja rentan menjadi korban pernikahan dini akibat salah pergaulan dan paparan gadget.
“Karena secara edukasi nggak ada, anak remaja itu rentan, 15, 16 tahun kayak anak kita, apa yang dia lihat apa yang dia dengar, kadang-kadang sama orang tua dia malah nggak dengar. Di usia 15-18 itu, apalagi mulai sekarang 12 tahun malah karena terpapar gadget,” jelas Veronica.Veronica menambahkan bahwa pentingnya penguatan keluarga untuk mencegah kasus pernikahan dini melalui komunitas dan program kebun komunitas pangan Kementerian PPPA.
Program Kebun Komunitas Pangan
Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga dan gizi anak melalui pengelolaan lahan berbasis komunitas, memberdayakan perempuan sebagai penggerak ekonomi pangan, termasuk menyediakan bahan segar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Diharapkan kalau punya kebun komunitas, sesuai dengan program pak Presiden, bisa menjadi supply chain (rantai pasok), tetapi tujuannya adalah ketahanan keluarga. Di situlah kebun itu saling menguatkan karena saya percaya komunitas yang positif itu selalu memberikan dampak bagaimana anak kita bergaul di komunitas yang baik itu memberikan kekuatan,” jelas Veronica.
Berikut adalah beberapa manfaat program kebun komunitas pangan:
| Manfaat | Deskripsi |
|---|---|
| Ketahanan Pangan | Memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga dan komunitas. |
| Gizi Anak | Meningkatkan kualitas gizi anak melalui konsumsi sayuran dan buah-buahan segar. |
| Pemberdayaan Perempuan | Memberikan peran aktif kepada perempuan dalam ekonomi keluarga dan komunitas. |
| Penguatan Komunitas | Menciptakan lingkungan sosial yang positif dan saling mendukung. |
Veronica menekankan bahwa pengalaman keluarga dan budaya sekitar, terutama dari komunitas yang positif, sangat penting dalam mendidik seorang ibu.
“Seorang ibu bukan belajar sekolah, tetapi dari pengalaman. Pengalaman keluarga dari budaya sekitarnya, apalagi dari komunitas yang positif. Kalau komunitas positif ini bisa dibentuk nanti adanya pelatihan pengasuhan, paralegal, bagaimana parenting sama-sama dikuatkan oleh satu komunitas positif,” imbuh dia.
Dengan penguatan keluarga dan komunitas, diharapkan anak-anak akan kembali ke rumah dan menerapkan praktik positif yang telah dipelajari.
“Diharapkan ini menjadi sebuah solusi, mereka akan kembali ke rumah dan mereka akan melakukan praktik positif itu menjadi pendamping keluarga,” tandas Veronica.









