Klaim Pemerintah Kota Malang tentang Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai lebih dari 100 persen berbanding terbalik dengan nasib 9.920 warganya yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Status kepesertaan mereka dinonaktifkan per 1 Februari 2026.
Penonaktifan massal ini merupakan dampak dari Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial No.3/HUK/2026. Sikap Pemkot Malang yang dinilai lambat dalam memberikan solusi bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat menjadi sorotan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, belum memberikan jawaban pasti terkait nasib pasien kritis, seperti pasien cuci darah yang terancam tidak bisa berobat.
"Saya minta waktu untuk segera konfirmasi ke BPJS Kesehatan dulu, supaya tidak terjadi misinterpretasi informasi," ujar Erik, Jumat (13/2/2026).
Ketidakpastian Pelayanan Kesehatan
Predikat UHC Award yang diraih Kota Malang dipertanyakan, mengingat ribuan warganya kini menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Aplikasi JKN Cekat yang ada dinilai belum optimal karena koordinasi antara Pemkot Malang dan BPJS Kesehatan masih belum berjalan lancar. Pergantian pimpinan di BPJS Kesehatan menjadi alasan komunikasi yang belum intensif.
Keterlambatan verifikasi data, meskipun hanya satu hari, dapat berdampak besar bagi pasien kronis.
Ketika ditanya apakah masyarakat harus membayar biaya pengobatan secara mandiri karena belum ada kepastian data penerima, Sekda menekankan pentingnya mencari penyebab penonaktifan penerima bantuan terlebih dahulu.
"Makanya ini kita kejar terkait penyebab-penyebab PBI nonaktif tersebut dulu, supaya bisa melangkah ke tahap berikutnya," katanya.
Erik menjelaskan bahwa data peserta BPJS Kesehatan yang tercatat nonaktif perlu diverifikasi dan divalidasi secara menyeluruh.
"Kami mohon waktu verifikasi dan validasi, karena mungkin ada beberapa hal terjadi, misal datanya rangkap atau yang bersangkutan meninggal dunia. Kami lakukan verifikasi lapangan," ujarnya.
Peserta nonaktif akan dikelompokkan sesuai penyebabnya, dan Pemkot Malang akan segera mengurus peserta yang nonaktif tersebut.
"Contoh, kalau yang nonaktif karena meninggal dunia, artinya pemborosan. Maka kami lakukan treatment masing-masing," tambahnya.
Pemkot Malang telah mengalokasikan anggaran PBI setiap tahunnya melalui Dinas Kesehatan Kota Malang. Namun, Erik enggan menyebutkan jumlah anggaran tersebut.
"Untuk PBI alokasi kepada semua warga itu teralokasikan di Dinas Kesehatan. Nanti persisnya bisa cek di sana," sebutnya.
Erik menginstruksikan kolaborasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) dengan mengandalkan aplikasi JKN Cekat.
"Kita punya aplikasi JKN Cekat yang menjadi penghubung antara warga Malang, dinas di Kota Malang, dengan BPJS Kesehatan. Ini yang akan kita gunakan untuk percepatan penelusuran," imbuhnya.
Data Peserta PBI Nonaktif di Malang Raya
Ratusan ribu penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) di wilayah Malang Raya dinonaktifkan karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai penerima.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin, menyampaikan bahwa penonaktifan peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026, sebagai bagian dari pembaruan dan pemutakhiran data kepesertaan secara nasional.
Berikut rincian data peserta PBI nonaktif di Malang Raya:
| Wilayah | Jumlah Peserta Nonaktif |
|---|---|
| Kota Malang | 9.920 |
| Kota Batu | 3.974 |
| Kabupaten Malang | 112.140 |
| Total Malang Raya | 126.034 |
"Data nonaktif itu muncul ketika ditemukan ketidaksesuaian, misalnya sudah bekerja atau tidak lagi masuk desil 1 sampai 5," ujar Hernina, Kamis (12/2/2026).
Masyarakat diharapkan tetap tenang selama proses sinkronisasi data berlangsung.









