Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang lebih dikenal sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Keputusan penutupan ini dipicu oleh serangkaian pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran tersebut meliputi masalah administrasi hingga dugaan kasus keracunan makanan.
Ketua Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG ini adalah wewenang penuh BGN, berdasarkan rekomendasi dari hasil pengawasan di lapangan.
"Update terakhir yang sudah dihentikan sementara operasionalnya 21 SPPG. Itu data yang dikeluarkan langsung oleh BGN dan kewenangan mereka untuk melakukan kompensasi, tapi rekomendasi tentu dari bawah," ujarnya saat ditemui seusai rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Kantor Gubernur NTB, Jumat sore (13/2/2026).
Sebaran SPPG yang Ditutup Sementara
Fathul Gani yang juga Asisten I Setda NTB merinci sebaran 21 SPPG yang terkena dampak penutupan sementara. Berikut rinciannya:
- Lombok Barat: 1 unit
- Lombok Tengah: 1 unit
- Lombok Timur: 4 unit
- Sumbawa: 3 unit
- Dompu: 3 unit
- Bima: 4 unit
- Sumbawa Barat: 2 unit
- Lombok Utara: 2 unit
- Kota Mataram: 1 unit
Sementara itu, tidak ada SPPG yang ditutup di Kota Bima.
Jumlah SPPG di NTB
Secara keseluruhan, NTB memiliki 706 unit SPPG. Dari total tersebut, 592 unit beroperasi aktif, 114 unit belum beroperasi, dan 21 unit yang telah disebutkan di atas dihentikan sementara.
Jaminan Pelayanan MBG Tetap Berjalan
Meskipun ada penutupan sementara, Fathul Gani memastikan bahwa pelayanan MBG kepada penerima manfaat tidak akan terganggu. SPPG yang ditutup akan dibantu oleh dapur terdekat, sehingga jumlah sasaran yang dilayani tetap terpenuhi.
Jenis Pelanggaran yang Ditemukan
Fathul Gani menjelaskan bahwa pelanggaran yang ditemukan bervariasi. Beberapa SPPG bermasalah dalam hal kepemilikan dan status lahan, sementara yang lain terkait dengan dugaan keracunan makanan.
"Ya termasuk kejadian-kejadian yang menonjol yang ditemukan, keracunan. Itu sudah jelas sanksinya," katanya.
Masa Evaluasi dan Perbaikan
BGN memberikan waktu kepada SPPG yang ditutup sementara untuk melakukan perbaikan. Masa evaluasi biasanya berlangsung selama tujuh hari. Setelah itu, BGN akan memutuskan apakah dapur tersebut dapat kembali beroperasi atau dihentikan secara permanen.
"Nanti setelah tim turun untuk mengecek, baru bisa diberhentikan permanen atau tetap operasional itu sangat tergantung pada BGN," jelasnya.
Pentingnya Pengelolaan SPPG yang Baik
Fathul Gani menekankan bahwa pengelolaan SPPG tidak boleh dilakukan sembarangan. Makanan yang disiapkan akan langsung dikonsumsi oleh penerima manfaat, terutama peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA.
"Intinya karena kami ini kan tidak usah main-main karena ini menyangkut makanan dan langsung dirasakan oleh penerima manfaat, terutama peserta didik dari usia TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, ini kan generasi muda kami yang harus dilayani dengan baik, siapkan gizinya dengan baik, jadi nggak usah main-main dalam hal ini," tandasnya.
Rincian Status SPPG di NTB
Berikut adalah tabel yang merangkum status SPPG di NTB:
| Status SPPG | Jumlah Unit |
|---|---|
| Aktif Melayani | 592 |
| Belum Beroperasi | 114 |
| Dihentikan Sementara | 21 |
| Total | 706 |









