Banyak masyarakat terkejut mendapati status BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) miliknya tidak aktif saat akan berobat. Kondisi ini menimbulkan kepanikan karena menghalangi akses layanan kesehatan. Lalu, apa penyebab status BPJS PBI menjadi tidak aktif?
BPJS PBI adalah program pemerintah yang memberikan bantuan iuran BPJS bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rentan, atau miskin. Program ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya tambahan.
Menurut KemenPAN-RB, penonaktifan 11 juta BPJS PBI merupakan bagian dari pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTKS). Tujuannya adalah agar bantuan PBI tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Proses ini sudah berlangsung bertahap sejak Mei 2025.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penonaktifan peserta BPJS PBI didasarkan pada hasil pendataan. Jika data pribadi peserta dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran, misalnya karena kondisi ekonomi membaik atau terdapat ketidaksesuaian data administrasi, maka status kepesertaan dapat dinonaktifkan. Meski demikian, Kemensos memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan klarifikasi jika ada kesalahan pendataan.
Selain peningkatan taraf ekonomi, penonaktifan juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Misalnya, anggota keluarga meninggal dunia, pindah alamat tanpa melapor, atau data NIK tidak sinkron dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Syarat Penerima BPJS PBI 2026
Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan sejumlah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar masyarakat layak menerima BPJS PBI:
- Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan tercatat resmi di Dukcapil.
- Terdaftar di DTKS: Nama calon penerima wajib sudah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos.
- Masuk Kategori Miskin: Berdasarkan verifikasi lapangan, keluarga tersebut tergolong ke dalam desil 1, 2, 3, atau 4.
- Bukan Pekerja Penerima Upah (PPU): Calon penerima tidak berstatus sebagai karyawan perusahaan, PNS, TNI, atau Polri yang menerima gaji tetap.
- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM): Dokumen ini sering kali dibutuhkan sebagai pengantar dari pihak desa/kelurahan saat pertama kali mendaftar.
Cara Cek Desil DTSEN 2026 Secara Online
Pengecekan desil sekarang dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kemensos. Berikut panduan lengkap cara cek desil bansos 2026:
1. Melalui Website Cekbansos
Anda dapat melakukan pengecekan status desil dan bantuan sosial secara lengkap melalui website resmi. Berikut langkah-langkahnya:
- Akses laman web kemensos.go.id
- Masukkan data wilayah tempat tinggal (Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, hingga Desa/Kelurahan).
- Masukkan nama lengkap sesuai e-KTP.
- Ketik kode huruf (captcha) yang muncul.
- Klik tombol “CARI DATA”.
Sistem akan menampilkan informasi posisi desil berdasarkan DTSEN dan status sebagai penerima bansos.
Jika terdaftar dalam DTSEN, sistem akan menampilkan:
- Status kepesertaan bansos.
- Jenis bantuan yang diterima.
- Keterangan kepesertaan berdasarkan data sosial ekonomi.
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Sebelum mengecek posisi desil DTSEN, unduh aplikasi Cek Bansos di Appstore atau Play Store. Setelah terinstal, ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka Aplikasi Cek Bansos.
- Masuk menggunakan username dan password. Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu dengan data diri sesuai KTP dan unggah foto KTP, lalu tunggu verifikasi.
- Setelah masuk, klik menu “Profil” untuk melihat “peringkat Kesejahteraan” atau status Desil keluarga dalam DTSEN.









