Category: Berita

  • Pemkab Bandung dan TNI Benahi Jalan Akses Pertanian di Rancabali

    Pemkab Bandung dan TNI Benahi Jalan Akses Pertanian di Rancabali

    Jalan berbatu yang membelah perbukitan di Kampung Simpang Gunung Leutik, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kini mulai diperbaiki. Selama puluhan tahun, warga terbiasa melintasi jalur ini dengan perjuangan.

    Pada Selasa (10/2/2026), kondisi jalur perkampungan itu masih sulit dilalui. Batu-batu tajam menonjol, bercampur tanah merah yang basah usai diguyur hujan. Genangan air membuat jalan licin dan becek.

    Pengendara sepeda motor harus berjalan pelan, sering oleng, dan kadang dipaksa meraung keras saat menaklukkan tanjakan. Jalur ini merupakan akses utama bagi petani teh dan sayuran menuju kebun mereka.

    Jalan tersebut juga menjadi jalur distribusi hasil panen. Beberapa kendaraan warga bahkan dimodifikasi dengan ban lebih besar dan rangka diperkuat untuk menghadapi medan.

    Bagi Encep Saepuloh (46), kondisi ini sudah akrab sejak kecil. "Saya dari kecil juga sudah gini kondisinya. Memang ini jalan buat warga kalau mau ke kebun sayur dan kebun teh. Kondisi jalan rusak gini jadi susah kalau ngangkut hasil tani," ujar Encep.

    Kampung ini berbatasan langsung dengan Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur. Hal ini menjadikan jalur tersebut sebagai penghubung aktivitas ekonomi antarwilayah.

    Hasil kebun warga sering dibawa melintasi jalan ini sebelum dijual ke warung atau pasar.

    Sejarah Panjang Kerusakan Jalan Cipelah

    Warga lain, Sukmana (67), mengingat betul kerusakan jalan sudah berlangsung sejak lama. "Sebetulnya jalan rusak ini sudah lama, dari sekitar tahun 1980-an," ujarnya.

    Menurutnya, jalan ini sejak dulu menjadi jalur utama membawa hasil perkebunan. Meski kini mulai diperbaiki, kenangan sulitnya melintas masih membekas.

    "Ini suka dipakai bawa hasil kebun. Cuma dulu kondisinya susah, jalannya rusak. Sekarang sudah diperbaiki. Sebelumnya kesulitan lewat jalan sini. Jalan bisa tembus ke Cianjur, ke wilayah Citambur," kata Sukmana.

    Harapan warga akan perbaikan kini perlahan menemukan jawaban. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kodim 0624 Kabupaten Bandung melakukan perbaikan.

    Program TMMD ke-127 di Cipelah

    Perbaikan dilakukan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127. Alat berat didatangkan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengerjakan badan jalan.

    Jalan yang dibangun memiliki panjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan lebar sekitar tiga meter.

    Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, menjelaskan medan pengerjaan cukup sulit. Lokasi berada di wilayah perbukitan.

    "Kondisi jalannya perbukitan. Ini untuk kondisi jalan sasaran fisik yang kita kerjakan dalam TMMD ini kondisi jalan sebagian besar adalah bebatuan dan sedikit tanah lempung," ucap Samto.

    Program ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 10 Februari hingga 11 Maret 2026. Desa Cipelah dipilih karena keterbatasan akses jalan, terutama sebagai penghubung antar desa di dataran tinggi.

    "Cipelah ini berada di dataran tinggi. Sehingga dengan posisi di ketinggian ini memang beberapa akses jalan yang menghubungkan antar desa itu masih terbatas. Ini yang menjadi dasar untuk kegiatan TMMD ini dilaksanakan di desa ini," kata Samto.

    Akses jalan menjadi kebutuhan vital. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.

    "Mata pencarian untuk masyarakat di desa ini dominan adalah pertanian, perkebunan, kemudian komoditas lokal serta didukung pekerjaan lain seperti pedagang kecil dan sektor informal," ungkap Samto.

    Dampak dan Dukungan Pemerintah Daerah

    Selain pembangunan jalan, personel TMMD juga menjalankan berbagai program sosial. Program tersebut meliputi bantuan logistik, pembangunan saluran air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penanganan stunting, penanaman pohon, hingga perbaikan fasilitas MCK.

    Program TMMD Cipelah Jumlah / Anggaran
    Pembangunan Jalan 1,5 km (Rp1,2 miliar)
    Rehabilitasi MCK 5 titik
    Rehabilitasi Rutilahu 12 titik
    Ketahanan Pangan 1 hektare

    "Ini rehab MCK di lima titik, rutilahu sebanyak 12 titik. Kemudian pembangunan jalan dengan panjang 1,5 kilometer alokasi anggarannya mencapai Rp1,2 miliar. Kemudian ketahanan pangan seluar 1 hektare," beber Samto.

    Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai pembangunan jalan melalui TMMD akan berdampak langsung pada ekonomi warga.

    "Karena APBD kita berpihak untuk pembangunan jalan kepada masyarakat itu melalui dua skema dan bisa berguna bagi masyarakat," kata Dadang.

    Perbaikan akses akan mempercepat distribusi hasil pertanian yang selama ini terhambat. "Maka dengan dibuatkannya jalan ini, tentu ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tentu di Kecamatan Rancabali, terutama di Desa Cipelah ini masih menemukan jalan-jalan yang harus kita dapat perhatikan," kata Dadang.

    Dadang menyebut TMMD sebagai bentuk pembangunan kolaboratif yang efektif. Ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial.

    "Kami menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Melalui TMMD, pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat," jelas Dadang.

    Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran Rp10 miliar melalui APBD 2026. Anggaran ini untuk mendukung kegiatan TMMD dan karya bakti TNI di sembilan desa lokus, termasuk Cipelah.

  • Pria di Blora Dikeroyok dan Ditelanjangi Warga usai Diduga Selingkuh

    Pria di Blora Dikeroyok dan Ditelanjangi Warga usai Diduga Selingkuh

    MM (23) alias Cimut, seorang pria di Kabupaten Blora, melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Cimut mengaku dipukuli, ditelanjangi, dan diarak ke balai desa oleh warga. Perlakuan tidak menyenangkan ini terjadi setelah dirinya diduga menjadi selingkuhan wanita bersuami.

    Peristiwa tragis itu berlangsung di rumah seorang perempuan berinisial RR di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, pada Senin (2/2) dini hari. Cimut mengungkapkan bahwa ia sedang bertamu ke rumah RR sebelum digerebek massa.

    "Sebelum dikeroyok divideoin dulu, setelah itu digerebek, setelah itu langsung ditonjokin di dalam rumah," kata MM, seperti dikutip dari detikJateng.

    Ia mengklaim dihajar oleh sekitar 30 orang dan sempat diancam akan dibakar serta dibunuh. Cimut juga menjelaskan bahwa setelah dipukuli, ia ditelanjangi dan diarak dalam kondisi tangan terikat.

    Kuasa hukum Cimut, Yusuf Nurbaidi, akrab disapa Mbah Yus, menyatakan fokus laporan mereka adalah pada dugaan penganiayaan yang dialami kliennya. Pihaknya tidak mempermasalahkan dugaan perselingkuhan yang melatarbelakangi insiden tersebut.

    "Kita bicara dalam konteks penyiksaannya. Kalau hal-hal di luar itu silahkan tanya ke Kepolisian, suwun," kata Mbah Yus.

    Mbah Yus menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga tidak dapat dibenarkan. Apalagi, kliennya diperlakukan secara kejam.

    "Ini bukan pemerkosaan lho. Delik aduannya absolut itu. Kita fokus pada penganiayaan aja. Penyiksaan lebih dari 20 orang. Ini bukan pemerkosaan, klien saya dihajar, disiksa, ditelanjangi, diarak 30-an orang," bebernya.

    Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Kliennya diarak dalam kondisi telanjang bulat sejauh sekitar satu kilometer.

    "Bukan selingkuhnya, tapi penganiayaannya. Perlakuan biadabnya. Bugil lo mas. Sampai telanjang bulat. Digebukin baru diarak sampai tiang bendera," ungkapnya.

    Dampak dan Proses Hukum

    Akibat insiden tersebut, Cimut dilaporkan mengalami luka berat dan gangguan dalam berkomunikasi. Kondisi ini membuat Mbah Yus menduga ada cedera serius di kepala kliennya.

    "Sampai detik ini, kalau diajak komunikasi klien saya nggak nyambung, mungkin ada bagian tertentu di kepala atau gimana kita nggak tahu, biar pihak kepolisian yang memeriksa," katanya.

    Berikut ringkasan kronologi dan tindakan hukum yang diambil:

    Waktu Kejadian Detail Peristiwa Laporan Polisi
    Senin (2/2) dini hari Cimut digerebek, dipukuli, ditelanjangi, diarak oleh warga di Desa Srigading, Ngawen, Blora. STTLP/44/II/2026/Res Blora/Jateng
    Minggu (lalu) Laporan dugaan penganiayaan masuk ke Polres Blora. Diterima Polres Blora
    Saat ini Penyelidikan kasus oleh kepolisian, pemanggilan terlapor dan saksi-saksi. Sedang Berlangsung

    Cimut, didampingi kuasa hukumnya, telah melapor ke Polres Blora. Laporan ini tercatat dengan nomor STTLP/44/II/2026/Res Blora/Jateng, mengenai dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat.

    Mbah Yus berharap kepolisian dapat menemukan dalang atau inisiator kejadian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi seluruh pelaku yang turut serta, melakukan, atau membiarkan peristiwa ini terjadi.

    Tanggapan Kepolisian

    Kasat Reskrim Polres Blora, Zaenul Arifin, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa MM datang ke Polres Blora bersama kuasa hukumnya untuk mengadukan dugaan penganiayaan.

    "Laporan sudah masuk Polres minggu kemarin mas," ucap Zaenul.

    "Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perkara penganiayaan. Mungkin dia laporan merasa dikeroyok itu," tambahnya.

    Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa terlapor dan saksi-saksi.

    "Prosesnya penyelidikan. Kita panggil teradu sama saksi, mas," katanya.

    Sementara itu, Kapolsek Ngawen AKP Lilik Eko Sukaryono juga membenarkan adanya penggerebekan warga di rumah RR. Kejadian itu pada Senin (2/2) sekitar pukul 00.30 WIB.

    "Benar. Di rumah si perempuan (RR). Di Desa Srigading, Ngawen," ujarnya, Senin (9/2/2026).

    Ia menyebut polisi menerima laporan terkait dugaan perbuatan asusila sebelum mengamankan Cimut. Anggota menemukan luka-luka pada Cimut saat proses pengamanan.

    "Setelah kami menerima laporan ada tindakan asusila, kejadian dugaan perbuatan perzinaan. Anggota mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek. Ya memang ada luka-luka saat menangani itu," jelasnya.

  • Dishub Cianjur Kebut Perbaikan Ribuan PJU Mati Jelang Mudik Lebaran 2026

    Dishub Cianjur Kebut Perbaikan Ribuan PJU Mati Jelang Mudik Lebaran 2026

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur melaporkan sekitar 1.000 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan protokol dan jalur alternatif dalam kondisi mati. Perbaikan sedang dikebut agar PJU berfungsi normal menjelang momen mudik dan arus balik Lebaran 2026. Hal ini untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik yang melintasi 'Kota Santri' ini.

    Kepala Dishub Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengungkapkan total terdapat 11.000 unit PJU yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, sekitar 10 persen dari jumlah tersebut mengalami kerusakan.

    "Sebanyak 10 persennya yang rusak atau tidak menyala," kata Aris saat ditemui di Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2/2026).

    Aris menjelaskan, matinya PJU disebabkan oleh berbagai faktor. Ini meliputi usia lampu yang sudah tua, putusnya kabel, hingga kerusakan pada perangkat lampu.

    "Yang pasti umur lampu dan biasanya nonteknis. Mulai dari kabel putus, tertimpa pohon, ataupun adanya NCB yang sudah mati," jelasnya.

    Proses pemeliharaan PJU menghadapi sejumlah kendala. Terutama terkait keterbatasan sarana dan mobilitas petugas, sementara jumlah PJU yang rusak cukup banyak.

    "Untuk pemeliharaan butuh proses sehingga tidak bisa langsung semuanya diperbaiki," ujar Aris.

    Meskipun demikian, Dishub menargetkan pemeliharaan dapat dimaksimalkan. Pihaknya berupaya agar PJU yang mati sudah menyala kembali saat arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026.

    "Kami upayakan saat momen mudik dan arus balik PJU yang mati sudah nyala lagi. Supaya pemudik nyaman," katanya.

    Untuk penanganan PJU di jalur provinsi dan jalan nasional, Dishub Cianjur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

    Lokasi PJU Rusak Jumlah Estimasi Penyebab Utama
    Jalur Protokol Sekitar 500 unit Usia lampu, kabel putus
    Jalur Alternatif Sekitar 500 unit Tertimpa pohon, NCB mati
    Total PJU Rusak 1.000 unit Beragam (teknis & non-teknis)

    Penambahan PJU di Jalur Wisata

    Selain perbaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur juga akan menambah 44 unit PJU baru. Pemasangan PJU ini akan difokuskan di jalur menuju destinasi wisata.

    "Untuk awal tahun ini kami fokus ke pemasangan PJU di jalur wisata, untuk mendongkrak wisata. Membuat wisatawan tidak lagi khawatir saat melintas di malam hari," tambah Aris.

  • Cimahi Optimalkan Pengolahan Sampah, Tambah TPST di Kelurahan Utama

    Cimahi Optimalkan Pengolahan Sampah, Tambah TPST di Kelurahan Utama

    Pemerintah Kota Cimahi berupaya keras mengatasi permasalahan sampah rumah tangga yang semakin kompleks. Hingga saat ini, pembuangan sampah Cimahi masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Langkah strategis diambil dengan menambah jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai mengoperasikan TPST di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan.

    Sebelumnya, Kota Cimahi telah memiliki TPST seperti Sentiong dan Lebaksaat. Namun, fasilitas tersebut dinilai belum mampu menekan timbulan sampah secara optimal.

    "Mudah-mudahan (TPST) bisa mengurangi beban sampah di Cimahi. Sekarang pembuangan ke Sarimukti sedang dibatasi dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita," ujar Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Selasa (10/2/2026).

    TPST Utama memanfaatkan bangunan bekas gudang pabrik sewaan. Fasilitas ini mengadopsi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

    Meskipun demikian, kapasitas pengolahan sampah di TPST Utama masih terbatas. Fasilitas ini baru mampu mengolah sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari.

    "Jadi kita menyewa gudang pabrik yang sudah lama kosong. Di sini sudah lengkap dengan gardu listrik, ada IPAL, dan air sehingga memenuhi kriteria untuk TPST. Cuma memang kapasitasnya enggak terlalu besar, sekitar 10-15 ton untuk menampung sampah di wilayah Utama," kata Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini.

    Pembatasan Pembuangan ke TPPAS Regional Sarimukti

    Kondisi ini menjadi krusial karena Kota Cimahi terdampak pembatasan pembuangan sampah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH.

    Surat edaran tersebut berisi perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

    Wilayah Jatah Maksimal Sampah per 2 Minggu (Ton)
    Kota Bandung 13.738
    Kota Cimahi 1.668
    Kabupaten Bandung Barat 1.668
    Kabupaten Bandung 3.925

    Chanifah menambahkan, optimalisasi pemilahan sampah di wilayah akan diterapkan. Targetnya, 60 persen sampah selesai di wilayah di bawah tanggung jawab kelurahan.

    Strategi Pengurangan Sampah Lokal

    Pembatasan kuota pembuangan sampah di TPPAS Regional Sarimukti menuntut strategi baru dari pemerintah daerah. Inisiatif TPST baru di Kelurahan Utama menjadi bagian penting dari upaya ini.

    "Yang akan diterapkan ke depan di Kota Cimahi itu optimalisasi pemilahan sampah di wilayah dengan target 60 persen sampah selesai di wilayah di bawah tanggung jawab kelurahan," kata Chanifah.

    Peningkatan kapasitas pengolahan sampah di tingkat lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Cimahi pada TPA Sarimukti.

  • Pandji Pragiwaksono Jalani Sidang Adat di Tana Toraja, Didenda Satu Babi dan Lima Ayam

    Pandji Pragiwaksono Jalani Sidang Adat di Tana Toraja, Didenda Satu Babi dan Lima Ayam

    Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Ia dinyatakan bersalah atas materi komedinya yang dinilai menyinggung budaya setempat.

    Pandji Pragiwaksono menghadiri sidang adat sebagai konsekuensi materi komedi yang menyinggung budaya Toraja. Ia dijatuhi sanksi denda berupa satu ekor babi dan lima ekor ayam.

    Hakim adat Toraja, Sam Barumbun, menjelaskan permohonan maaf kepada leluhur. “Jadi sebagai permohonan maaf kepada leluhur kami, (sanksi denda Pandji) 1 ekor babi, 5 ekor ayam,” ujar Sam Barumbun di hadapan Pandji dan masyarakat Toraja, Selasa (10/2/2026).

    Sidang adat itu berlangsung di Tongkonan Kaero Sangalla, Tana Toraja. Denda ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Toraja sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur.

    Kronologi Materi Komedi yang Viral

    Materi komedi Pandji tidak hanya melukai harkat dan martabat suku Toraja. Menurut Sam, hal tersebut juga melukai para leluhur.

    Video tersebut pertama kali direkam pada 2013 silam. “Saudara Pandji dalam materi stand up comedy yang pertama kali dilakukan pada tahun 2013, dan setelah itu dihapus. Kemudian 2021 itu dibuka kembali dan menjadi viral. Ini melukai dan menyakiti hati kami semua,” ujarnya.

    Berikut rincian sanksi adat yang dijatuhkan:

    Jenis Sanksi Jumlah Tujuan
    Babi 1 ekor Permohonan maaf kepada leluhur
    Ayam 5 ekor Permohonan maaf kepada leluhur

    Denda ini merupakan bagian penting dari ritual permohonan maaf. Hal ini sejalan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Toraja.

    Permohonan Maaf Pandji Pragiwaksono

    Di hadapan masyarakat dan tokoh adat, Pandji menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui kekeliruannya saat membawakan materi terkait ritual Rambu Solo tanpa pemahaman utuh.

    Peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi Pandji. Ia akan lebih berhati-hati dalam menyusun materi komedi di masa depan, terutama yang bersinggungan dengan adat dan budaya Toraja.

    “Saya menerima semua keputusan keputusan yang telah ditetapkan. Semoga ke depan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi apa yang telah saya lakukan,” ujarnya.

    Ritual permohonan maaf kepada leluhur dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/2) besok. Babi dan ayam tersebut akan disembelih sebagai kurban kepada leluhur.

  • Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Kabupaten Bandung digegerkan oleh terkuaknya praktik pengoplosan gas bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang meresahkan warga menjadi pintu masuk terungkapnya kejahatan ini. Modus operandi pengoplosan gas melon ke tabung nonsubsidi berhasil dibongkar.

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat melakukan pengungkapan. Dua pria, AS (53) dan AJ (25), kini diamankan atas dugaan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi di Kecamatan Cimaung.

    Penyelidikan polisi mengungkap adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi. Praktik ini berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas.

    Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Cimaung yang menjadi lokasi penampungan sekaligus pengoplosan. Saat itu, petugas mendapati AJ sedang memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 dan 5,5 kilogram.

    “Saat dilakukan langkah penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Wirdhanto Hadicaksono, Selasa (10/2/2026).

    “Tersangka AJ langsung kami amankan,” tegasnya.

    Modus Operandi Pelaku

    Modus yang digunakan dalam praktik pengoplosan ini cukup sistematis. Pelaku memanfaatkan perangkat modifikasi khusus untuk mempercepat pemindahan gas.

    Regulator diubah menggunakan kuningan, dan tabung didinginkan dengan es batu. Teknik ini bertujuan menurunkan tekanan gas sebelum dipindahkan dari tabung bersubsidi ke nonsubsidi.

    Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram, dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sementara tabung 5,5 kilogram membutuhkan dua tabung LPG 3 kilogram.

    “Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sedangkan untuk tabung 5,5 kilogram dibutuhkan sekitar dua tabung LPG 3 kilogram,” bebernya.

    Agar tampak resmi, tabung yang telah diisi ulang kemudian ditimbang dan disegel. Segel tersebut seharusnya hanya diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online.

    “Setelah pengisian, pelaku melakukan penimbangan dan kemudian memasang segel. Segel tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online. Hal ini masih kami kembangkan lebih lanjut,” tambahnya.

    Peran Tersangka AS dan Jaringan Pangkalan

    Penyidik kemudian menelusuri aktor utama di balik operasi tersebut. Hasilnya mengarah pada AS, pemilik rumah lokasi pengoplosan.

    “Namun rumah tersebut berada dalam penguasaan dan kendali tersangka AS. Berdasarkan pengakuan tersangka AS, praktik pemindahan LPG bersubsidi ini telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun, sejak tahun 2025,” ungkapnya.

    Polisi menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi dari tingkat pangkalan. AS mengelola enam pangkalan LPG di wilayah Cikalong, meski menggunakan nama orang lain.

    “Tersangka AS diketahui mengelola sebanyak enam pangkalan LPG yang berada di wilayah Cikalong. Pangkalan-pangkalan tersebut dikelola atas nama istri, anak, mantan karyawan, dan pihak keluarga lainnya."

    Dari pangkalan-pangkalan inilah kuota gas subsidi diduga disedot untuk praktik oplosan.

    “Setiap pangkalan memperoleh kuota LPG 3 kilogram bersubsidi antara 800 hingga 2.500 tabung per bulan. Dari total kuota tersebut, sekitar seperempatnya disalahgunakan,” ucap Wirdhanto.

    Gas hasil suntikan dipasarkan sebagai LPG nonsubsidi dengan harga komersial. Praktik ini menghasilkan margin keuntungan tinggi bagi para pelaku.

    Berikut adalah rincian perkiraan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari praktik ilegal ini:

    Keterangan Jumlah
    Keuntungan Tersangka (1 tahun) Rp1,6 Miliar
    Potensi Kerugian Negara Rp2,8 Miliar

    Saat penggerebekan, aparat menyita total 850 tabung gas berbagai ukuran sebagai bukti. Barang bukti meliputi 41 tabung LPG 12 kilogram pink, 2 tabung LPG 12 kilogram biru, 27 tabung LPG 12 kilogram berisi.

    Petugas juga menyita 70 tabung LPG 5,5 kilogram hasil pemindahan isi, 98 tabung LPG 3 kilogram, serta 586 tabung LPG 3 kilogram lainnya.

    Langkah Hukum dan Ancaman Pidana

    Kasus ini masih dalam pengembangan. Penyidik menelusuri jalur distribusi, asal segel, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

    Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar menanti pelaku. Selain itu, mereka juga dikenakan UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c.

    Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar juga akan diterapkan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera.

  • Dinas PU Sukabumi Tangani Jalan Rusak Parah di Desa Mekarjaya yang Diposting Siswa SD

    Dinas PU Sukabumi Tangani Jalan Rusak Parah di Desa Mekarjaya yang Diposting Siswa SD

    Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mengambil tindakan atas kondisi jalan rusak parah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara. Jalan ini menjadi viral setelah diprotes siswa SD melalui poster bertuliskan 'Lebih Butuh Jalan daripada Makan Bergizi Gratis (MBG)'.

    Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menyatakan penanganan akses vital pendidikan dan ekonomi ini akan diupayakan terealisasi tahun anggaran ini.

    Uus menjelaskan bahwa jalan yang dikeluhkan warga merupakan bagian dari Ruas Jalan Bagbagan-Mekarasih. Total panjang ruas jalan ini mencapai 23,8 kilometer berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati.

    Titik kerusakan yang menjadi sorotan berada di Station (Sta) 13.800 hingga Station 14.200. Fokus penanganan akan dilakukan pada segmen sepanjang 400 meter tersebut.

    "Ruas jalan tersebut berdasarkan SK Bupati memiliki panjang 23,8 kilometer. Adapun titik kerusakan yang viral dan akan kita tangani berada di Station (Sta) 13.800 sampai dengan Station 14.200," jelas Uus kepada detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Area ini memerlukan penanganan teknis khusus karena kondisi tanah yang labil dan berada di tebing.

    Rencana Teknis Perbaikan

    Dinas PU telah menyiapkan rencana teknis untuk mengatasi kerusakan ini. Langkah-langlang ini bertujuan untuk memperkuat struktur jalan dan drainase.

    "Rencana teknis penanganan untuk segmen tersebut, kita akan pasang bangunan pelengkap bronjong di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan akan dibangun pasangan batu TPT (Tembok Penahan Tanah) dan selokan tembok untuk drainasenya," papar Uus.

    Selain penguatan tebing untuk mencegah longsor susulan, perbaikan juga mencakup badan jalan dan sistem drainase. Sistem drainase yang buruk selama ini menjadi penyebab utama jalan berubah menjadi lumpur.

    "Untuk crossing saluran drainase kita pasang plat beton sebanyak 2 unit. Untuk badan jalan kita pasang konstruksi lengkap, mulai dari pondasi bawah, pondasi atas, hingga lapis permukaan yang kedap air," tambah Uus.

    Berikut rincian rencana penanganan teknis:

    Lokasi Jenis Penanganan Detail
    Sisi Kiri Bangunan Pelengkap Bronjong
    Sisi Kanan Struktur Penahan Tanah Pasangan Batu TPT (Tembok Penahan Tanah)
    Sisi Kanan Drainase Selokan Tembok
    Saluran Air Crossing 2 Unit Plat Beton
    Badan Jalan Konstruksi Pondasi Bawah, Pondasi Atas, Lapis Permukaan Kedap Air

    Anggaran dan Protes Warga

    Uus mengungkapkan, untuk merealisasikan perbaikan di titik Sta 13.800-14.200, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 700 juta. Usulan perbaikan jalan ini sebenarnya sudah masuk sejak tahun 2023.

    "Perkiraan biaya untuk segmen tersebut mencapai kurang lebih Rp 700 juta. Sebenarnya usulan sudah masuk sejak tahun 2023, hanya karena kondisi anggaran terbatas jadi belum bisa ditangani saat itu," pungkasnya.

    Sebelumnya, foto siswa SDN Sukamukti memegang poster kritik sosial viral di media sosial. Poster itu bertuliskan 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!'.

    Poster protes tersebut juga terlihat ditancapkan warga di batang pohon jati di pinggir jalan yang rusak parah. Kerusakan jalan akibat longsor ini telah melumpuhkan aktivitas warga.

    Siswa sekolah harus bertaruh nyawa meniti jembatan bambu di atas lumpur. Bahkan, tak jarang mereka harus digendong orang tua karena kondisi jalan licin dan berbahaya.

    Petani setempat, Rahmat (39), mengaku harus berjalan kaki sejauh satu kilometer. Ia memikul karung gabah seberat 50 kilogram karena sepeda motor tidak bisa melintasi jalur ekstrem tersebut.

  • Bocah 12 Tahun di Cipatat Hamil Akibat Ulah Ayah Tiri

    Bocah 12 Tahun di Cipatat Hamil Akibat Ulah Ayah Tiri

    Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), harus menanggung nasib pilu. Ia hamil di usia sangat muda akibat perbuatan keji ayah tirinya, WS (25). Korban kini mengalami trauma berat.

    Perilaku bejat WS terungkap pada Desember 2025. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat menerima aduan keluarga korban.

    Pemeriksaan awal dilakukan setelah aduan tersebut masuk. “Kami terima aduan dari keluarga terkait adanya tindakan pelecehan atau persetubuhan anak di bawah umur. Itu menjadi awal terungkapnya kasus itu,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A KBB, Rini Haryani, Selasa (10/2/2026).

    Rini Haryani bersama Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPPA) Deden Irwan Kusumah segera menindaklanjuti. Mereka mengecek informasi tersebut dan mendapati kondisi perut korban yang membesar, menguatkan dugaan awal.

    Kakak korban yang baru pulang dari luar daerah adalah orang pertama yang menyadari. Ia melihat perubahan fisik pada adiknya, lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan medis.

    “Jadi kakaknya menerima keluhan juga dari adiknya, mengeluh di bagian perut. Kemudian setelah diperiksakan ke dokter, ternyata diketahui korban sudah hamil di bulan Desember 2025 itu,” kata Rini Haryani.

    Korban sempat menolak menceritakan penyebab kehamilannya. Namun, akhirnya ia buka mulut dan mengungkapkan perbuatan bejat sang ayah tiri. Aksi pelecehan tersebut dilakukan berkali-kali.

    “Menurut pengakuan korban, berkali-kali (disetubuhi). Kemudian ibu korban ini menikah dengan pelaku sejak 2024,” ujarnya.

    Modus Pelaku dan Dampak Psikologis Korban

    Aksi bejat pelaku terhadap korban disertai ancaman. Hal ini membuat korban tidak berani melawan atau menceritakan kisahnya kepada keluarga. Pelaku melakukan perbuatan tersebut saat ibu korban bekerja di ladang, sementara pelaku pengangguran.

    “Ada ancaman dari pelaku, dilakukannya ketika ibunya sedang bekerja di ladang sementara pelaku pengangguran. Kemudian setelah dilecehkan itu dia (korban) selalu dikasih jajan,” kata Rini Haryani.

    Aspek Keterangan
    Usia Korban 12 tahun
    Pelaku WS (25), ayah tiri
    Lokasi Cipatat, Kabupaten Bandung Barat
    Status Pelaku Sudah diamankan
    Dampak Korban Trauma berat, hamil

    Pemerintah daerah memberikan pendampingan psikis dan fisik terhadap korban. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan trauma berat yang dialami korban. Saat ini, korban menanti hari persalinan.

    “Kami sudah assessment psikis korban, sangat trauma berat tapi sekarang sudah mulai membaik. Kesehatannya juga terus kami pantau,” terang Rini Haryani.

    Kapolsek Cipatat Kompol Iwan Setiawan mengonfirmasi penangkapan pelaku. “Pelaku sudah kami amankan dari kediamannya dan langsung diserahkan ke Unit PPA Polres Cimahi,” kata Iwan. Pelaku kini menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Cimahi.

  • Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran Mangkrak Sepi Aktivitas

    Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran Mangkrak Sepi Aktivitas

    Teriknya mentari pagi memantul di hamparan pasir hitam pesisir Bojongsalawe, Kabupaten Pangandaran. Lokasi ini merupakan sudut laut yang masih jarang dijamah wisatawan, meski dilewati pengguna jalan lintas pantai dari Batuhiu menuju Parigi.

    Dahulu, di dekat pesisir ini terdapat area pacuan kuda. Namun kini, jejaknya telah sirna, berganti gundukan rumput liar di atas pasir hitam.

    Suasana terasa sunyi dan sedikit gersang. Itulah gambaran sekitar Pelabuhan Pangandaran yang berlokasi di Pantai Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi.

    Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Parigi.

    Harapan besar mulai tumbuh sekitar tahun 2015 saat pembangunan Dermaga Pelabuhan Bojongsalawe dimulai. Masyarakat menaruh asa bahwa kehadiran kapal-kapal besar akan menggerakkan roda ekonomi lokal.

    Namun, meski bangunan Pelabuhan Kelas III Bojongsalawe ini telah berdiri satu dekade, kepastian operasionalnya masih menggantung.

    Padahal, pada Maret 2021 lalu, sempat dilakukan uji sandar kapal di pelabuhan tersebut. Meski demikian, aktivitas di pelabuhan ini belum terlihat.

    Transformasi Akses Pelabuhan

    Jauh sebelum kawasan ini ditutup pagar beton, Dermaga Bojongsalawe adalah spot favorit warga lokal dan wisatawan. Setiap pagi, warga menjadikannya rute jogging yang nyaman, mulai dari pesisir hingga memutari dermaga.

    Para pemancing pun kerap memenuhi bibir benteng pelabuhan. Namun, masa-masa bebas itu tidak bertahan lama.

    Kini, siapa pun yang ingin masuk ke area pelabuhan harus mengantongi izin dari penjaga di gerbang masuk.

    Pesisir Pantai Bojongsalawe sebenarnya tidak cocok untuk aktivitas berenang karena karakteristik gelombang lautnya yang besar.

    Meski demikian, area ini memiliki potensi menjadi destinasi wisata serupa Pantai Batuhiu jika dikelola dan dibuka untuk umum.

    Area ini bisa digunakan untuk piknik (botram), swafoto, hingga kegiatan outbound. Namun, pantauan di lokasi pada Minggu (8/2) pagi menunjukkan suasana yang sangat sepi.

    Tak ada aktivitas warga di sekitar pantai, kecuali beberapa pemancing yang masih bertahan.

    "Kalau mau masuk, motor harus diparkir di luar," ujar salah satu penjaga pelabuhan.

    Akses menuju dermaga kini terasa cukup kontras. Jalanan beton yang seharusnya ramai kendaraan tampak lengang. Kiri dan kanan jalan dipenuhi ilalang tinggi.

    Di ujung jalur utama, tulisan "Pelabuhan Pangandaran" masih berdiri gagah berdampingan dengan logo Kementerian Perhubungan. Deburan ombak yang menghantam struktur dermaga membuktikan betapa kokohnya bangunan beton tersebut.

    Kendala Fasilitas Pelabuhan

    Menengok kembali ke belakang, saat uji operasional tahun 2021, terungkap bahwa masih ada kekurangan fasilitas vital, yakni breakwater atau pemecah ombak.

    Hal ini disampaikan oleh Firman, Kepala Pelabuhan Pangandaran saat itu.

    Breakwater sangat dibutuhkan untuk menahan arus bawah gelombang agar tidak langsung menghantam dermaga. Tanpa pemecah ombak, kapal yang bersandar akan terus bergoyang terkena arus, sehingga proses bongkar muat menjadi tidak stabil.

    Menurut Firman, tanpa breakwater, waktu aman untuk bersandar hanya berkisar 5 bulan dalam setahun.

    "Agar pelabuhan kelas III ini bisa maju, harus ada breakwater untuk melengkapi operasionalnya," ujar Firman pada Maret 2021.

    Janji pembangunan pemecah ombak ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan. Namun hingga kini, realisasinya belum terlihat.

    Berikut adalah tabel mengenai kondisi dan potensi Pelabuhan Bojongsalawe:

    Aspek Kondisi Saat Ini Potensi
    Aktivitas Sepi, hanya beberapa pemancing Pusat ekonomi, destinasi wisata
    Akses Terbatas, berpagar, perlu izin Terbuka untuk umum, rute jogging, botram
    Fasilitas Belum ada breakwater Membutuhkan breakwater untuk operasional optimal
    Pariwisata Tidak untuk berenang Destinasi wisata seperti Batuhiu

    Status Operasional Pelabuhan

    Sementara itu, Syahbandar Pelabuhan Pangandaran, Suherdin, memberikan pernyataan singkat terkait status pelabuhan saat ini.

    Ia menyebut pelabuhan secara teknis sudah beroperasi, namun belum ada pihak yang memanfaatkannya.

    "Sudah (beroperasi), tapi belum ada yang pakai," tulis Suherdin singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/2/2025). Ia tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai penyebab sepinya aktivitas di pelabuhan tersebut.

  • Pembegal Berkaus ‘Hate The Cops’ Ditangkap di Atap Rumah Garut

    Pembegal Berkaus ‘Hate The Cops’ Ditangkap di Atap Rumah Garut

    Seorang pemuda berusia 21 tahun berinisial DDP harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap polisi karena aksi pembegalan di Garut. Penangkapan DDP oleh Tim Sancang cukup dramatis, lantaran ia berusaha bersembunyi di atap rumah.

    Yang menarik perhatian, saat diringkus, DDP mengenakan kaus hitam bertuliskan 'Hate The Cops' atau 'Benci Polisi'.

    DDP diringkus di rumahnya yang terletak di Kampung Pulo, Desa Sindangratu, Kecamatan Cibatu, Garut. Penangkapan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, dini hari sekitar pukul 04.00 WIB.

    Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengungkapkan bahwa proses penangkapan pelaku berjalan alot. DDP berupaya mengelabui petugas dengan bersembunyi di atap rumahnya. Namun, kejelian Tim Sancang berhasil membekuknya.

    "Kami amankan beserta barang bukti sebuah motor matic hasil curian," kata AKP Joko Prihatin.

    DDP mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Ia kini telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Berikut adalah ringkasan informasi penangkapan DDP:

    Informasi Detail
    Pelaku DDP (21 tahun)
    Lokasi Penangkapan Kampung Pulo, Desa Sindangratu, Kecamatan Cibatu, Garut
    Waktu Penangkapan Selasa, 10 Februari 2026, pukul 04.00 WIB
    Barang Bukti Sepeda motor matic hasil curian
    Pakaian Pelaku Kaus hitam bertulis 'Hate The Cops'

    Aksi Pembegalan DDP

    AKP Joko Prihatin menjelaskan, aksi pembegalan dilakukan DDP di Jalan Raya Cibatu pada Senin, 9 Februari, pukul 19.30 WIB. Korban bernama Febri (19) yang saat itu sedang berkendara di jalan sepi.

    Tak hanya merampas sepeda motor, DDP juga melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. "Korban dianiaya dengan menggunakan golok, sehingga mengalami luka serius," ucap Joko, menambahkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

    Setelah menerima laporan, personel Tim Sancang segera melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu 8 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diringkus beserta barang bukti motor curian.

    "Pengakuannya nekat mencuri untuk kemudian motor hasil curiannya dijual. Tapi sebelum motornya berhasil dijual alhamdulillah sudah berhasil kami amankan," pungkas Joko.

    DDP kini dijerat dengan Pasal 478 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Ancaman hukuman untuk kejahatan ini adalah pidana penjara hingga 7 tahun.