Category: Berita

  • Jakarta: Prosedur dan Biaya Pembuatan Paspor Anak hingga Penanganan Dokumen Rusak atau Hilang

    Jakarta: Prosedur dan Biaya Pembuatan Paspor Anak hingga Penanganan Dokumen Rusak atau Hilang

    Jakarta, Direktur Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) menegaskan bahwa anak usia di bawah 17 tahun, termasuk bayi dan balita, kini dapat memiliki paspor sendiri. Masa berlaku paspor tersebut adalah lima tahun.

    Kemudahan ini diperkenalkan untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan keluarga. Proses pengajuan paspor anak juga dilengkapi dengan aturan khusus dan layanan prioritas.

    Ditjen Imigrasi, melalui akun Instagram resminya @ditjen_imigrasi, menjelaskan beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan orang tua saat mengajukan paspor untuk anak. Persyaratan tersebut meliputi identitas kedua orang tua dan dokumen penting anak.

    Untuk pengajuan paspor anak bayi, berikut syarat yang harus dipenuhi:

    • e-KTP kedua orang tua
    • Buku nikah atau akta perkawinan orang tua
    • Akta kelahiran anak
    • Kartu keluarga
    • Surat pernyataan kedua orang tua

    Surat pernyataan orang tua harus ditandatangani oleh kedua orang tua dan dibubuhi meterai. Saat pengajuan, pemohon paspor wajib didampingi oleh kedua orang tua. Jika salah satu berhalangan hadir, verifikasi akan dilakukan melalui panggilan video.

    Proses pembuatan paspor untuk bayi dan anak di bawah lima tahun dapat menggunakan layanan prioritas. Sementara itu, untuk anak di atas usia tersebut, permohonan harus diajukan melalui aplikasi M-Paspor.

    Ciri-ciri Paspor Rusak dan Biaya Denda

    Ditjen Imigrasi juga menjelaskan kategori paspor yang dianggap rusak. Paspor dikategorikan rusak jika biodata di dalamnya tidak jelas atau bentuk fisiknya berubah dari kondisi asli. Berikut adalah lima ciri-ciri paspor yang dianggap rusak:

    Paspor rusak akan dikenakan denda oleh pihak Imigrasi. Berikut detail ciri-ciri paspor rusak:

    • Paspor tercoret atau tercoreng
    • Paspor basah atau lembap
    • Paspor terlipat
    • Paspor sobek atau tergunting
    • Paspor berlubang atau terbakar

    Prosedur pengurusan paspor rusak atau hilang memerlukan dokumen berbeda. Untuk paspor rusak, pemohon wajib melampirkan paspor lama.

    Ini adalah daftar dokumen yang diperlukan untuk mengurus paspor rusak atau hilang di kantor imigrasi:

    Jenis Dokumen Paspor Rusak Paspor Hilang
    KTP Wajib Wajib
    Kartu Keluarga Wajib Wajib
    Paspor Lama Wajib Tidak Wajib
    Surat Keterangan Hilang dari Polisi Tidak Wajib Wajib

    Prosedur dan Biaya Pengurusan Paspor Rusak/Hilang

    Proses pengurusan paspor rusak atau hilang harus dilakukan langsung di kantor imigrasi penerbit paspor. Pemohon tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor.

    Setiap pengajuan paspor rusak atau hilang akan melalui tahapan berita acara pemeriksaan (BAP) di kantor imigrasi. Proses ini wajib diikuti oleh pemohon.

    Denda diberlakukan untuk paspor rusak dan hilang. Untuk paspor rusak, denda yang dikenakan sebesar Rp 500.000. Sementara itu, untuk paspor hilang, denda mencapai Rp 1.000.000.

    Denda tersebut belum termasuk biaya pembuatan paspor baru. Berikut adalah rincian biaya pembuatan paspor:

    • Paspor elektronik 5 tahun: Rp 650.000
    • Paspor elektronik 10 tahun: Rp 950.000
  • Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap Kendala Pengalihan Aset Eks Dana Haji di Jakarta dan Sejumlah Daerah

    Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap Kendala Pengalihan Aset Eks Dana Haji di Jakarta dan Sejumlah Daerah

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengemukakan adanya kendala terkait pengalihan aset milik Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Aset-aset tersebut sebelumnya berasal dari dana haji dan masih tercatat di Kementerian Agama (Kemenag).

    Kondisi ini disampaikan Dahnil dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR. Raker tersebut berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Dahnil menjelaskan, aset-aset yang bermasalah dalam pengalihannya itu awalnya bersumber dari dana haji. Pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kami masih mengalami kendala terkait dengan aset yang dahulunya bersumber dari dana haji dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji,” kata Dahnil, Selasa (10/2/2026).

    Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyelesaikan masalah ini. Mayoritas aset yang belum dialihkan adalah wisma haji di berbagai wilayah.

    Berikut adalah daftar aset yang belum dialihkan:

    No. Nama Aset Lokasi
    1. Wisma Haji Ciloto Ciloto
    2. Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta
    3. Komplek Perumahan Haji Ciracas
    4. Wisma Haji Tugu Bogor
    5. Pusat Informasi Haji Batam

    Dahnil menegaskan bahwa aset-aset tersebut belum secara resmi menjadi milik Kemenhaj. “Sampai dengan saat ini masih belum dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh,” tambahnya.

    Pengalihan Pegawai Kemenag ke Kemenhaj

    Selain aset, Dahnil juga membahas pengalihan pegawai Kemenag ke Kemenhaj. Saat ini, total pegawai di Kemenhaj berjumlah 3.631 orang.

    Proses penambahan pegawai sedang berjalan. Kementerian PAN-RB telah memberikan izin untuk pengalihan tahap berikutnya.

    “Kementerian PAN-RB telah mengizinkan untuk pengalihan pegawai tahap berikutnya sebanyak 1.362 orang dari Kementerian Agama,” ungkapnya.

    Pengalihan ini sedang melalui tahapan verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh tim gabungan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah.

    Dahnil mengungkapkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Kemenhaj mencapai sekitar 7.000 orang. Kekurangan pegawai yang ada saat ini akan dipenuhi secara bertahap.

    “Rencana jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji dan Umroh se-Indonesia sekitar kurang lebih 7.000 orang. Kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap,” tuturnya.

  • Pelajar Tewas Akibat Lubang Jalan, Kondisi Matraman Raya Kembali Disorot

    Pelajar Tewas Akibat Lubang Jalan, Kondisi Matraman Raya Kembali Disorot

    Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, kembali menjadi pusat perhatian setelah seorang pelajar tewas. Kecelakaan tersebut diduga kuat dipicu oleh keberadaan lubang di jalan, memicu sorotan akan kondisi infrastruktur.

    Peristiwa tragis ini menambah daftar panjang korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan. Kasus terbaru terjadi pada Senin (9/2/2026), menimpa pelajar berinisial ASP (16).

    Kondisi Jalan Matraman Raya memang dikenal sudah lama rusak. Permukaan jalan bergelombang dan berlubang kerap membahayakan pengendara, terutama sepeda motor.

    Banyak pengendara terjatuh akibat menghantam lubang atau kehilangan kendali. Titik-titik berbahaya ini tersebar dari arah Kampung Melayu hingga Senen.

    Beberapa pengendara motor lain sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa. Kondisi jalan ini diperparah saat musim hujan.

    Sudin Bina Marga Jakarta Timur disebut warga sudah beberapa kali melakukan perbaikan. Namun, tingginya curah hujan menyebabkan jalan kembali rusak dan berlubang.

    Kronologi Kecelakaan dan Dampak Jalan Rusak

    Pelajar ASP (16) meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin (9/2/2026). Insiden ini menegaskan betapa krusialnya pemeliharaan jalan demi keselamatan pengguna.

    Warga sekitar lokasi kejadian mengungkapkan, jalanan yang tidak rata dan berlubang seringkali menjadi pemicu utama kecelakaan. Terutama bagi pengendara roda dua.

    Berikut adalah beberapa data terkait insiden kecelakaan di Jalan Matraman Raya yang dipicu kondisi jalan:

    Tanggal Kejadian (Perkiraan) Jenis Kecelakaan Penyebab Utama Kondisi Korban
    Senin, 9/2/2026 Tunggal (sepeda motor) Menghantam lubang jalan Meninggal Dunia (ASP, 16)
    Sebelumnya Tunggal (beberapa pengendara motor) Jalan tidak rata/berlubang Luka-luka ringan hingga serius

    Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan perbaikan infrastruktur jalan. Perbaikan jalan harus dilakukan secara berkelanjutan.

  • Polda Metro Jaya Ungkap Pengiriman 2 Kilogram Ganja di Cimanggis Depok, Satu Orang Ditangkap

    Polda Metro Jaya Ungkap Pengiriman 2 Kilogram Ganja di Cimanggis Depok, Satu Orang Ditangkap

    Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan pengiriman 2 kilogram ganja melalui jasa ekspedisi. Penangkapan terjadi di Cimanggis, Kota Depok.

    Satu orang tersangka berinisial AF telah diamankan dalam operasi ini.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman ganja. Narkotika tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

    Tim Opsnal Unit 5 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya segera melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan secara undercover untuk melacak paket mencurigakan.

    Petugas ekspedisi membuka paket tersebut bersama dengan kepolisian. Setelah memastikan isinya adalah ganja, polisi melanjutkan penyelidikan mendalam.

    Dari penyelidikan awal, polisi berhasil mengidentifikasi penerima paket. Pria berinisial AF diduga kuat sebagai pihak yang akan menerima ganja tersebut.

    Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap AF di Depok. Penangkapan dilakukan pada Minggu (8/2).

    "Keterangan AF narkotika jenis ganja tersebut akan diedarkan di wilayah Depok," tulis keterangan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Selasa (10/2/2026).

    Komitmen Polda Metro Jaya Berantas Narkoba

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan. Kasus ini akan terus dikembangkan oleh penyidik. Pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas pelaku narkoba.

    "Polda Metro Jaya berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Pelaku akan kami kejar dari hulu sampai hilir," pungkas Kombes Budi Hermanto.

    Kasus ini menjadi salah satu upaya Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran narkoba. Wilayah hukum Depok menjadi fokus pengembangan kasus lebih lanjut.

    Berikut ringkasan data penangkapan:

    Deskripsi Detail
    Lokasi Penangkapan Cimanggis, Kota Depok
    Jumlah Barang Bukti 2 Kilogram Ganja
    Tersangka 1 orang (inisial AF)
    Tanggal Penangkapan Minggu, 8 Februari
    Tujuan Peredaran Wilayah Depok
  • Mendagri Tito Karnavian Pastikan Stok Pangan Aceh Cukup Jelang Ramadan

    Mendagri Tito Karnavian Pastikan Stok Pangan Aceh Cukup Jelang Ramadan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait ketersediaan pangan di Aceh. Hal ini menyusul bencana yang melanda wilayah tersebut menjelang bulan suci Ramadan. Tito menegaskan bahwa stok pangan di Aceh dalam kondisi sangat memadai.

    "Pangan sangat cukup. Sangat cukup," kata Tito di kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Tito menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke Bulog. Ia meminta agar stok pangan di wilayah yang terdampak bencana ditambahkan. Penambahan ini untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan ke depan.

    "Saya sudah ngecek Bulog. Stok Bulog saya tiap hari mendapat data. Bahkan saya minta untuk yang di agak kurang itu di Bener Meriah. Kemarin saya lihat 500 ton, itu harus ditambah," kata Tito.

    Dia menambahkan, pengalaman dari kasus bencana di daerah pegunungan seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Kota Sibolga, dan Nias menunjukkan bahwa logistik mereka seringkali terkunci. Hal ini karena wilayah tersebut belum pernah mengalami bencana serupa.

    "Pengalaman kita dan kasusnya bencana ini ya, di daerah yang di gunung-gunung ini, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Kota Sibolga, Nias, itu mereka terkunci karena selama ini belum pernah ngalami bencana ini. Sehingga logistik mereka hanya dua hari, tiga hari. Nah, sehingga saya minta kepada Bulog dan Badan Pangan agar stok mereka tiga bulan," imbuhnya.

    Ketersediaan Pangan dan Distribusi di Aceh

    Tito kembali menegaskan kecukupan stok pangan di Aceh menjelang Ramadan. Ia bahkan menyebutkan bahwa stok cabai di Kabupaten Gayo Lues justru berlebih.

    "Jadi kalau terjadi apa-apa, selama tiga bulan mereka bisa survive, tidak perlu ramai. Dan kemudian pemerintah pusat pasti dalam waktu seminggu juga kurang dari seminggu sudah pasti akan bisa menyelesaikan. Jadi stoknya cukup saya lihat itu," ujarnya.

    Berikut adalah perincian stok pangan di beberapa wilayah terdampak bencana:

    Wilayah Status Stok Pangan Keterangan
    Bener Meriah Kurang, butuh penambahan Awalnya 500 ton, diminta ditambah
    Aceh Tengah Cukup Diharapkan untuk stok 3 bulan
    Gayo Lues Berlebih Stok cabai berlimpah
    Daerah Pantai Aceh Distribusi bermasalah Harga cabai naik bukan karena stok, tapi distribusi

    Mendagri juga menyoroti kenaikan harga cabai di daerah pantai Aceh. Menurutnya, kenaikan itu bukan disebabkan oleh kurangnya stok, melainkan masalah distribusi.

    "Problemnya malah lucu, di daerah pantai cabainya yang naik inflasi saya lihat. Jadi ini masalah distribusi aja. Pak Gubernur ini pandai-pandai ini yang dari Takengon dan seterusnya ini pedagangnya dikumpulkan untuk bisa turun ke, apa namanya diturunkan ke daerah pantai," ujarnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR dan Bantuan Sosial

    Sebagai informasi, pimpinan MPR RI hari ini mengunjungi Aceh. Kunjungan ini sekaligus menyerahkan bantuan berupa 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah.

    Pimpinan MPR yang hadir meliputi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman. Turut hadir pula pimpinan dari semua fraksi seperti Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto.

    Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, serta sejumlah staf khusus juga turut serta dalam kunjungan tersebut.

  • Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Progres Signifikan, Kemenkeu Gelontorkan Rp 4,7 Triliun

    Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Progres Signifikan, Kemenkeu Gelontorkan Rp 4,7 Triliun

    Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melaporkan progres signifikan pemulihan pasca bencana. Sebanyak 52 kabupaten/kota di Sumatera disebutnya telah menunjukkan kemajuan berarti, bahkan sebagian besar sudah kembali normal.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,7 triliun. Dana ini disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

    Anggaran tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tito Karnavian juga meminta dukungan dari pimpinan MPR RI dan DPR RI.

    Dukungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan jalannya proses pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera.

    Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI terkait anggaran. Khususnya untuk Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tiga provinsi terdampak bencana.

    “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Normalisasi anggaran TKD diyakini akan mempercepat progres pemulihan. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan. Mulai dari mebel, infrastruktur publik, hingga fasilitas pemerintahan.

    Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.

    Langkah Strategis Satgas PRR

    Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Muhammad Tito Karnavian telah mengambil berbagai langkah strategis. Ini termasuk rapat koordinasi rutin dengan pihak terkait dan kunjungan langsung ke lokasi bencana.

    Penyaluran bantuan bagi masyarakat juga menjadi fokus utama. Selain itu, inventarisasi kebutuhan daerah terdampak dilakukan secara komprehensif. Rapat khusus juga digelar untuk membahas dashboard data Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera.

    Tujuannya adalah memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur. Kolaborasi antarinstansi juga diperkuat melalui Posko Gabungan di Kemendagri.

    “Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” sambung Tito.

    Pentingnya Data Akurat dan Validasi

    Tito Karnavian berharap daerah yang belum mengirimkan data kondisi segera melengkapinya. Data tersebut menjadi kunci utama untuk penanganan komprehensif pasca bencana.

    Validasi data juga akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan data dan menjaga akurasinya.

    “Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” tandasnya.

    Berikut adalah daftar tokoh yang hadir dalam acara tersebut:

    Nama Tokoh Jabatan
    Ahmad Muzani Ketua MPR RI
    Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI
    Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI
    Eddy Soeparno Wakil Ketua MPR RI
    Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Ketua MPR RI
    Akbar Supratman Wakil Ketua MPR RI
    Fadhlullah Wakil Gubernur Aceh
    Taruna Ikrar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

    Selain nama-nama di atas, jajaran pimpinan MPR RI serta para pihak terkait lainnya juga turut hadir pada kegiatan penyerahan bantuan tersebut.

  • Jadwal Libur Panjang Imlek 2026 di Indonesia, Cuti Bersama 16 Februari

    Jadwal Libur Panjang Imlek 2026 di Indonesia, Cuti Bersama 16 Februari

    Pemerintah telah menetapkan jadwal libur panjang untuk perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di tahun 2026. Masyarakat dapat menikmati waktu istirahat yang lebih panjang berkat kombinasi libur akhir pekan, libur nasional, dan cuti bersama.

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, terdapat dua hari libur resmi yang berhubungan dengan Imlek.

    Menurut SKB 3 Menteri, cuti bersama Imlek jatuh pada Senin, 16 Februari 2026. Sementara itu, libur nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili ditetapkan pada Selasa, 17 Februari 2026.

    Berikut adalah rincian lengkapnya:

    • Senin, 16 Februari 2026: Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    • Selasa, 17 Februari 2026: Libur nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Masyarakat akan merasakan libur panjang karena kedua tanggal ini berdekatan dengan libur akhir pekan. Ini memungkinkan libur berlangsung selama empat hari berturut-turut.

    Periode libur panjang Imlek 2026 akan dimulai pada:

    • Sabtu, 14 Februari 2026: Libur akhir pekan
    • Minggu, 15 Februari 2026: Libur akhir pekan
    • Senin, 16 Februari 2026: Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    • Selasa, 17 Februari 2026: Libur nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Rekomendasi Cuti Tambahan

    Untuk pengalaman libur yang lebih lama, direkomendasikan mengambil cuti pada Jumat, 13 Februari 2026. Ini akan memperpanjang waktu istirahat menjadi lima hari penuh.

    Jika mengambil cuti pada tanggal tersebut, libur akan berlangsung sebagai berikut:

    • Jumat, 13 Februari 2026: Rekomendasi cuti
    • Sabtu, 14 Februari 2026: Libur akhir pekan
    • Minggu, 15 Februari 2026: Libur akhir pekan
    • Senin, 16 Februari 2026: Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    • Selasa, 17 Februari 2026: Libur nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Tema Nasional Imlek 2026

    Perayaan Imlek Nasional 2026 mengusung tema 'Harmoni Imlek Nusantara'. Tema ini diambil dari unggahan akun Instagram Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI (@ekraf.ri), Badan Komunikasi Pemerintah RI (@bakom.ri), dan Imlek Festival (@imlekfestival).

    Logo Imlek Nasional 2026 dirancang sebagai identitas yang inklusif dan merangkul keberagaman. Visual ini merefleksikan nilai kebangsaan Indonesia.

    Selain itu, logo Imlek Nasional 2026 dirancang untuk menunjukkan kehangatan, humanisme, ketenangan, dan martabat. Logo ini juga menyiratkan optimisme serta refleksi atas perjalanan bangsa dalam keberagaman.

    Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah juga telah menetapkan total 25 tanggal merah sepanjang tahun 2026. Informasi ini penting bagi masyarakat untuk merencanakan kegiatan mereka.

    Berikut adalah rincian lengkap hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026:

    Tanggal Keterangan Jenis Libur
    Kamis, 1 Januari 2026 Tahun Baru 2026 Masehi Libur Nasional
    Jumat, 16 Januari 2026 Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Libur Nasional
    Senin, 16 Februari 2026 Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Cuti Bersama
    Selasa, 17 Februari 2026 Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Libur Nasional
    Rabu, 18 Maret 2026 Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) Cuti Bersama
    Kamis, 19 Maret 2026 Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) Libur Nasional
    Jumat, 20 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah Cuti Bersama
    Sabtu, 21 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah Libur Nasional
    Minggu, 22 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah Libur Nasional
    Senin, 23 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah Cuti Bersama
    Selasa, 24 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah Cuti Bersama
    Jumat, 3 April 2026 Wafat Yesus Kristus Libur Nasional
    Minggu, 5 April 2026 Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) Libur Nasional
    Jumat, 1 Mei 2026 Hari Buruh Internasional Libur Nasional
    Kamis, 14 Mei 2026 Kenaikan Yesus Kristus Libur Nasional
    Rabu, 15 Mei 2026 Kenaikan Yesus Kristus Cuti Bersama
    Rabu, 27 Mei 2026 Idul Adha 1447 Hijriah Libur Nasional
    Kamis, 28 Mei 2026 Idul Adha 1447 Hijriah Cuti Bersama
    Minggu, 31 Mei 2026 Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE) Libur Nasional
    Senin, 1 Juni 2026 Hari Lahir Pancasila Libur Nasional
    Selasa, 16 Juni 2026 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Libur Nasional
    Senin, 17 Agustus 2026 Proklamasi Kemerdekaan Libur Nasional
    Selasa, 25 Agustus 2026 Maulid Nabi Muhammad SAW Libur Nasional
    Kamis, 24 Desember 2026 Natal Cuti Bersama
    Jumat, 25 Desember 2026 Kelahiran Yesus Kristus (Natal) Libur Nasional
  • Kodim 0602/Serang Bangun Jalan dan Perbaiki Rumah Rusak di Cikeusal

    Kodim 0602/Serang Bangun Jalan dan Perbaiki Rumah Rusak di Cikeusal

    Kodim 0602/Serang memulai program pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah rusak di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) menyambut baik inisiatif tersebut.

    Proyek ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127. Pembukaan program dilangsungkan di Lapangan Bola Mini Alun-alun Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Selasa (10/2/2026).

    Upacara pembukaan dipimpin oleh Bupati Zakiyah sebagai inspektur upacara. Turut hadir Komandan Kodim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistiyanto serta Forkopimda Kabupaten Serang dan pejabat Korem 064/Maulana Yusuf.

    Zakiyah menegaskan bahwa TMMD lebih dari sekadar program pembangunan fisik. Ini merupakan instrumen strategis negara untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

    “TMMD adalah bukti nyata kehadiran negara di desa. Yang dibangun bukan hanya jalan, rumah, atau fasilitas umum, tetapi juga harapan, kemandirian, dan masa depan masyarakat,” ujarnya.

    Komandan Kodim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistiyanto menambahkan, TMMD Ke-127 adalah operasi teritorial terpadu. Program ini berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

    “Seluruh sasaran dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai fondasi ketahanan wilayah,” kata Oke.

    Target Fisik dan Non-Fisik TMMD Ke-127

    Program TMMD Ke-127 ini memiliki beberapa sasaran utama. Ini meliputi pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas umum.

    Jenis Pembangunan Detail
    Pembukaan Jalan 800 meter
    Peningkatan Jalan Pengerasan & hotmix di beberapa titik
    Pembangunan Infrastruktur Tambahan Tembok penahan tanah (TPT), gorong-gorong, jalan lingkungan

    Selain target fisik utama, TMMD Ke-127 juga memiliki sasaran tambahan. Program ini menyentuh aspek sosial dan lingkungan.

    Target tambahan mencakup rehabilitasi dua musholla dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu). Serta pembangunan lima titik sumur bor dan 10 unit MCK.

    Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan di lahan sawah seluas dua hektare. Selain itu, ada penanaman 250 batang pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

  • Pemerintah Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jakarta

    Pemerintah Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jakarta

    Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian.

    Sekitar 6,39 juta hektare (ha) lahan baku sawah (LBS) akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah Lindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pemerintah memutuskan lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi penting.

    Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir pula Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

    “Ada dua keputusan penting. Satu bagaimana agar kawasan sawah itu sudah dipastikan dan tidak bisa diubah lagi. Kedua ada yang keterlanjuran, bagaimana mengatasi hal-hal yang terlanjur,” ujar Zulhas di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Penguncian Lahan Baku Sawah

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menambahkan bahwa pemerintah akan mengunci 87% dari total LBS. Total LBS di Indonesia mencapai 7.348.000 ha.

    Ini berarti, sekitar 6.392.760 ha lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Penentuan lokasi ini menjadi kunci dalam implementasi peraturan.

    “87% dari 7.348.000 hektare. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B sehingga tidak boleh ada alih fungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” ujar Nusron.

    Progress Penetapan LSD per Provinsi

    Saat ini, delapan provinsi telah menetapkan LSD. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Pemerintah menargetkan data LSD berbasis LP2B di 12 provinsi harus rampung Maret mendatang. Tim pelaksana terpadu bertanggung jawab menyajikan data tersebut.

    Keduabelas provinsi ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    “Tadi disepakati paling lambat tim pelaksana harus menyajikan data lahan sawah yang dilindungi berbasis LP2B di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS atau Lahan Baku Sawah,” terang Nusron.

    “Di Q2 kita akan melakukan yang sama di akhir bulan Juni harus selesai di 17 provinsi, sehingga di tengah tahun ini LSD dan LP2B di 17 provinsi harus sudah clean and clear rampung semua di pertengahan tahun ini,” tambah Nusron.

    Regulasi Alih Fungsi 13% Lahan

    Sebanyak 13% dari LBS dapat dialihfungsikan untuk kepentingan tertentu. Pemerintah akan mengatur jenis kepentingan yang diperbolehkan.

    “Akan diatur peraturan mengenai alih fungsi lahan untuk kepentingan apa saja diperbolehkan. Yang 13 persen, yang di luar 87 persen. Kalau yang 87% dipastikan tidak boleh, gembok, kunci,” jelas Nusron.

    Lahan yang Telah Dialihfungsikan

    Pada periode 2019-2025, sebanyak 554.615 ha lahan sawah telah dialihfungsikan. Dari jumlah tersebut, 144.255,1 ha terbukti berada di kawasan LP2B.

    Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 44, alih fungsi lahan LP2B untuk kepentingan umum harus diganti. Contoh kepentingan umum adalah jalan, pengairan, drainase, saluran pipa air, dan jaringan listrik.

    Berikut adalah rincian provinsi yang terlibat dalam penetapan LSD dan LP2B:

    Tahap Jumlah Provinsi Provinsi Terlibat
    Sudah Ditetapkan LSD 8 Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara
    Target Maret 12 Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan
    Target Juni 17 (Akan diumumkan menyusul, total 37 provinsi)

    Nusron mengungkapkan, sebagian besar lahan sawah dialihfungsikan untuk perumahan dan kawasan industri. Hanya sekitar 7.700 hektar yang mengantongi izin dari pemerintah pusat.

    “Lahan sawah yang dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah itu jumlahnya itu. Rata-rata, perumahan, kawasan industri, segala macam. Yang dapat izin dari pemerintah, (pemerintah) pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah daerah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terang Nusron.

  • KRL Rute Jakarta Kota-Bogor Alami Gangguan di Stasiun Universitas Pancasila

    KRL Rute Jakarta Kota-Bogor Alami Gangguan di Stasiun Universitas Pancasila

    Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) pada rute Jakarta Kota-Bogor mengalami gangguan operasional pada Selasa (10/2/2026) sore. Gangguan ini terjadi di Stasiun Universitas Pancasila dan menyebabkan sejumlah keterlambatan.

    Penyebab gangguan adalah pengecekan rangkaian kereta api. Proses penanganan masih berlangsung oleh petugas di lokasi kejadian.

    Menurut KAI Commuter, gangguan ini disebabkan oleh pengecekan pada sarana KA 1336. Kereta tersebut melayani rute Jakarta Kota-Bogor.

    Pengecekan difokuskan di jalur 1 Stasiun Universitas Pancasila. Petugas tengah berupaya keras untuk mengatasi masalah yang ada.

    “Terdapat gangguan operasional pada sarana KA 1336 (Jakarta Kota-Bogor) di jalur 1 Stasiun Universitas Pancasila, saat ini masih dalam penanganan petugas,” tulis KAI Commuter dalam akun X resminya, Selasa (10/2/2026) pukul 17.00 WIB.

    Munculnya Asap pada KRL

    KAI Commuter menjelaskan, pengecekan ini terkait dengan laporan munculnya asap. Asap tersebut terdeteksi saat perjalanan KRL sedang berlangsung.

    Informasi ini disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan pengguna X. Pengguna tersebut melaporkan lantai kereta terasa panas dan mengeluarkan asap.

    Permohonan Maaf dan Dampak Perjalanan

    Pihak KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Gangguan ini mengakibatkan keterlambatan perjalanan KRL.

    “Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatan perjalanannya,” tambah KAI Commuter.

    Informasi Gangguan KRL
    Detail Gangguan Deskripsi
    Rute Terdampak Jakarta Kota-Bogor
    Lokasi Kejadian Stasiun Universitas Pancasila (Jalur 1)
    Penyebab Pengecekan sarana KA 1336
    Indikasi Munculnya asap dan lantai kereta panas
    Status Dalam penanganan petugas

    Penanganan cepat diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran perjalanan. Penumpang diimbau untuk memantau informasi terbaru dari KAI Commuter.