Category: Berita

  • Pria WN Pakistan Diduga Pelaku Love Scamming Diamankan di Bandara Soetta

    Pria WN Pakistan Diduga Pelaku Love Scamming Diamankan di Bandara Soetta

    Tangerang – Seorang pria berkewarganegaraan Pakistan diamankan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Hal ini menyusul beredarnya rekaman video di media sosial yang menarasikan pria tersebut sebagai pelaku love scamming.

    Kapolresta Bandara Soetta AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi menjelaskan, insiden itu terjadi pada Sabtu (7/2) lalu. Peristiwa bermula saat WN Pakistan yang merupakan suami dari seorang WNI menjemput wanita berinisial SAP dari Kolombo, Sri Lanka.

    AKBP Ida Bagus menerangkan, saudari SAP tiba dari Kolombo menggunakan Sri Lanka Air. Pesawat mendarat tepat di depan lobi penjemputan Terminal 3 Bandara Soetta.

    "Terjadi keributan karena yang menjemput adalah keluarganya atau suaminya dari Pakistan. Di situ ada keributan antarkeluarga," ujar AKBP Ida Bagus, dilansir Antara, Selasa (10/2/2026).

    Keributan antarkeluarga tersebut membuat petugas aviation security (Avsec) mengamankan mereka. Kejadian ini dilaporkan ke Polsubsektor Terminal 3 demi menjaga ketertiban area bandara.

    "Berdasarkan hasil keterangan bahwa kejadian itu karena ada keberatan dari keluarga perempuan yang baru datang dari Kolombo," imbuhnya.

    Para pihak kemudian dibawa ke Polresta Bandara untuk konsultasi terkait dugaan atau hal-hal yang didalilkan oleh keluarga dan suaminya itu.

    Penyelesaian Kasus Secara Kekeluargaan

    Kapolres menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Namun, narasi dugaan love scamming atau penipuan terhadap sejumlah perempuan Indonesia di media sosial belum diketahui secara pasti.

    AKBP Ida Bagus menyebutkan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban maupun keluarga terkait hal tersebut.

    "Karena keluarga yang dari perempuan memang mendalilkan, tapi hanya sekadar konsultasi saja, tapi belum kita terima laporan. Jadi laporan polisinya belum ada," pungkasnya.

    Berikut ringkasan singkat kejadian tersebut:

    Detail Peristiwa Keterangan
    Lokasi Kejadian Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (Terminal 3)
    Tanggal Kejadian Sabtu, 7 Februari
    Pihak Terlibat WN Pakistan (suami), WNI (inisial SAP), keluarga WNI
    Penyebab Keributan antarkeluarga saat penjemputan
    Status Hukum Diselesaikan secara kekeluargaan, belum ada laporan resmi love scamming
  • MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto membeberkan hasil pengawasan internal terhadap para hakim di seluruh Indonesia. Tercatat, sebanyak 220 hakim telah dijatuhi sanksi disiplin. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya dikenakan sanksi berat.

    Pengungkapan ini disampaikan dalam Laporan Tahunan MA 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan bahwa MA terus berupaya meningkatkan sistem pengaduan masyarakat.

    Sepanjang tahun 2025, MA menerima total 5.561 aduan dari masyarakat. Dari angka tersebut, 4.263 pengaduan telah berhasil diselesaikan. Sementara 1.298 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.

    "Pengelolaan pengaduan masyarakat juga terus dioptimalkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 5.561 pengaduan, dengan 4.263 pengaduan telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses," kata Sunarto dalam sambutannya.

    Selain pengawasan eksternal, Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan pengawasan internal melalui Badan Pengawas (Bawas) MA. Pengawasan ini memastikan kepatuhan dan integritas para hakim.

    Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan

    Sunarto juga mengapresiasi peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. KY telah memberikan kontribusi signifikan dalam memantau perilaku para hakim.

    Sepanjang 2025, KY mengusulkan sanksi untuk 61 hakim. MA menindaklanjuti usulan tersebut dengan cermat dan transparan.

    "Mahkamah Agung mengapresiasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima 61 usulan sanksi terhadap hakim, dengan hasil 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin, 33 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial, dan 16 usulan masih dalam proses," ucap Sunarto.

    Berikut rincian status usulan sanksi dari Komisi Yudisial:

    Jenis Tindak Lanjut Jumlah Hakim
    Dijatuhi Hukuman Disiplin 12
    Tidak Dapat Ditindaklanjuti 33
    Dalam Proses 16

    Total sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Bawas MA mencapai 220 kasus. Hukuman ini diberikan kepada hakim dan aparatur peradilan yang terbukti melanggar kode etik atau peraturan.

    "Selain pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Agung juga secara aktif melaksanakan pengawasan internal. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan 220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan, yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan," imbuhnya.

  • Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah (Jateng), bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan investor asal Spanyol, menanam padi varietas Japonica Tarabas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan.

    Program penanaman padi Japonica Tarabas ini adalah inisiasi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Program ini terlaksana berkat sinergi antara Polri, Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, serta PT Bio Nusa Lestari.

    Polres Sukoharjo bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo berupaya mengembangkan varietas beras unggulan. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor beras, khususnya jenis Japonica.

    Beras Japonica selama ini banyak digunakan oleh restoran Jepang dan Korea. Varietas ini terkenal karena teksturnya yang pulen dan lengket.

    AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Kapolres Sukoharjo, menjelaskan bahwa penanaman ini adalah langkah strategis. Ini untuk mengembangkan varietas beras baru, yaitu beras Japonica.

    “Ini adalah langkah strategis untuk mengembangkan varietas beras baru, yaitu beras Japonica. Selama ini beras jenis ini banyak digunakan oleh restoran Jepang dan Korea karena teksturnya lebih pulen dan lengket. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor, maka kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri,” kata Anggaito, Selasa (10/2/2026).

    Penanaman padi varietas Japonica Tarabas berlokasi di area persawahan Dukuh Jati, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

    Pengembangan padi Japonica Tarabas tidak hanya menekan impor. Ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memberikan dampak positif terhadap devisa negara.

    “Bahan bakunya berasal dari Indonesia, sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan negara,” jelasnya.

    Potensi Luas Lahan dan Hasil Panen

    Anggaito menambahkan, pada tahap awal, lahan seluas 16 hektare disiapkan di Kecamatan Bendosari. Ini adalah hasil kerja sama dengan pemerintah desa dan dinas terkait. Ke depan, luas areal penanaman berpotensi diperluas.

    Wiku Wicaksa, Pelaksana Lapangan, menjelaskan bahwa varietas Japonica Tarabas adalah padi beras Jepang. Varietas ini telah dibudidayakan secara nasional dan memiliki sertifikasi resmi dari Balai Benih Kementerian Pertanian (Kementan).

    Keterangan Detail
    Varietas Padi Japonica Tarabas
    Usia Tanam Sekitar 110 hari setelah tanam
    Potensi Hasil Nasional Sekitar 7 ton per hektare
    Sertifikasi Balai Benih Kementan, Teregister
    Lokasi Penanaman Dukuh Jati, Desa Mulur, Bendosari, Sukoharjo

    “Usia tanamnya sekitar 110 hari setelah tanam, dengan potensi hasil nasional mencapai sekitar 7 ton per hektare. Namun melihat potensi lahan di Desa Mulur, Bendosari, kami optimistis hasilnya bisa lebih tinggi,” kata Wiku.

    Beras Japonica memiliki segmen pasar tersendiri, berbeda dengan beras konsumsi umum. Selama ini, beras Japonica di pasaran umumnya merupakan beras impor yang dikemas ulang.

    Beras tersebut dijual di supermarket dalam kemasan satu kilogram dengan berbagai merek. Wiku menegaskan, bibit yang digunakan adalah benih resmi dari Balai Benih Subang.

    “Nantinya hasil panen sudah memiliki pembeli khusus. Kami fokus pada budidaya, sementara pemasaran akan ditangani pihak yang bergerak di bidang tersebut. Ini membuka peluang hadirnya beras Japonica lokal dengan kualitas yang mampu bersaing,” jelasnya.

    “Sebetulnya ini bukan varietas baru, namun momentumnya sangat tepat karena adanya kebijakan pembatasan impor beras,” kata Wiku.

    Kualitas Tanah Sukoharjo Mendukung

    Eduardo Castillo, perwakilan investor dari PT Bio Nusa Lestari, mengungkapkan alasan pemilihan Sukoharjo. Lokasi ini dipilih karena kualitas tanahnya dinilai sangat baik dan sesuai dengan karakter varietas Japonica.

    “Kami percaya komunitas di Sukoharjo memiliki kondisi tanah dan lingkungan yang sangat mendukung. Kami membawa standar operasi modern dari luar negeri, namun tetap menggunakan infrastruktur, tanah, kontraktor, serta tenaga kerja lokal,” ujar Eduardo.

    Permintaan beras Japonica di Indonesia terus meningkat. Ini khususnya untuk segmen restoran dan rumah tangga premium. Produksi dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.

    “Kami telah melakukan riset mulai dari pengecekan tanah, air, hingga pengambilan sampel. Hasilnya sangat cocok. Peran Kapolda juga sangat besar karena memahami struktur tanah dan potensi wilayah, sehingga Sukoharjo dipilih sebagai lokasi percontohan,” tutupnya.

  • MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    Mahkamah Agung (MA) memperkuat penyelesaian perkara. Ini dilakukan melalui mekanisme restorative justice hingga diversi. Total ada 3.000 perkara yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.

    Ketua MA Sunarto menyatakan, penguatan ini juga mencakup penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dan prosedur gugatan sederhana menjadi fokus utama.

    Dalam perkara pidana, MA mengedepankan mekanisme diversi. Penerapan keadilan restoratif juga menjadi prioritas. Hal ini disampaikan Sunarto di Gedung MA, Jakarta Pusat.

    Pendekatan mediasi dinilai sejalan dengan budaya Indonesia. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan sangat diutamakan. Sepanjang 2025, puluhan ribu perkara pidana tuntas melalui mediasi.

    Sunarto menyampaikan, mediasi berhasil menyelesaikan 39.520 perkara pidana dari 88.365 yang dimediasi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.

    “Pendekatan ini sejalan dengan tradisi dan karakter budaya bangsa Indonesia. Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 39.520 dari total 88.365 perkara yang dimediasi,” kata Sunarto, Selasa (10/2/206).

    “Keberhasilan ini meningkat 56,11% dari tahun 2024 yang berjumlah 28,65% menjadi sebesar 44,72%,” lanjutnya.

    Diversi dan Keadilan Restoratif

    MA juga mencatat keberhasilan dalam penanganan perkara anak. Diversi digunakan untuk menyelesaikan ratusan perkara. Sementara itu, ribuan perkara pidana diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

    Sunarto menyebut, 645 perkara pidana anak diselesaikan melalui diversi. Angka ini setara dengan 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat.

    “Selanjutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana anak, sebanyak 645 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, atau sebesar 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat untuk diversi. Rasio keberhasilan diversi meningkat 82,77% dari 42,57% pada tahun 2024 menjadi 77,80%,” ucap Sunarto.

    Keadilan restoratif diterapkan pada 3.353 perkara pidana. Ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

    Statistik Penyelesaian Perkara MA Tahun 2025
    Mekanisme Penyelesaian Jumlah Perkara Terselesaikan Persentase Keberhasilan
    Mediasi 39.520 44,72% (dari 88.365 perkara)
    Diversi (Perkara Anak) 645 77,80% (dari 829 perkara)
    Keadilan Restoratif (Pidana) 3.353 Tidak Disebutkan
  • Warga Lebak Tewas Tertimpa Longsoran Batu di Area Pertambangan Cikadu

    Warga Lebak Tewas Tertimpa Longsoran Batu di Area Pertambangan Cikadu

    Ubaidillah (36), seorang warga Kampung Cikadu, Desa Ciakar, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, meregang nyawa di area pertambangan. Ia tewas setelah tertimpa longsoran batu.

    Kapolsek Gunung Kencana AKP Supar menjelaskan kronologi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui sedang menambang batu secara manual.

    Saat korban melakukan aktivitas penambangan, runtuhan tebing secara tiba-tiba longsor. Material longsoran tersebut langsung menimpa Ubaidillah.

    "Korban sedang membelah batu di bagian bawah. Di atasnya ada batu besar, lalu batu itu longsor dan langsung menimpa korban," ujar AKP Supar, Selasa (10/2/2026).

    AKP Supar menambahkan, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ia mengalami luka serius akibat tertimpa longsoran batu.

    "Korban dinyatakan meninggal di lokasi kejadian," kata Supar.

    Status Pertambangan

    Tambang batu tersebut diketahui merupakan milik warga setempat. Aktivitas penambangan ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan musiman.

    "Nggak rutin tiap hari, musiman aja mereka," ucapnya.

    Berikut adalah rincian kejadian yang berhasil dihimpun:

    Deskripsi Detail
    Nama Korban Ubaidillah
    Usia Korban 36 tahun
    Lokasi Kejadian Area pertambangan Kampung Cikadu, Desa Ciakar, Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak
    Penyebab Kematian Tertimpa longsoran batu
    Status Tambang Milik warga, musiman

    Pihak kepolisian masih terus menyelidiki insiden tragis ini. Kejadian ini menjadi pengingat akan bahaya dalam aktivitas penambangan manual.

  • Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politikus PKS Cilegon, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Langkah hukum ini diambil untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Heru Anggara sebagai tersangka oleh kepolisian.

    Pihak kepolisian menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Mereka memastikan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

    "Iya, kita hormati proses yang sedang berjalan, praperadilan merupakan hak warga negara," kata AKBP Martua Raja Silitonga, Selasa (10/2/2026).

    Martua menjelaskan, praperadilan diatur dalam KUHAP. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh polisi.

    "Praperadilan mengacu pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ujarnya.

    Pasal tersebut menyebut pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka.

    Polres Cilegon menyatakan proses penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Mereka siap menghadapi persidangan praperadilan.

    Prosedur Hukum Praperadilan

    Penangkapan dan penahanan Heru Anggara diklaim sesuai Pasal 158 huruf a KUHAP. Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokatnya.

    Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, sesuai Pasal 160 ayat (1) KUHAP.

    Meski status tersangka diuji, permohonan praperadilan hanya dapat diajukan satu kali. Proses ini tidak menyediakan jalur banding.

    "Tetapi permohonan itu hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP," jelas Martua.

    Berikut poin penting mengenai ketentuan praperadilan:

    Aspek Keterangan
    Dasar Hukum Pasal 158 sampai Pasal 160 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
    Wewenang Pengadilan Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka
    Pihak Pengaju Tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya
    Jumlah Pengajuan Hanya satu kali untuk hal yang sama
    Upaya Hukum Tidak dapat dimintakan banding

    Latar Belakang Pengajuan Praperadilan

    Tersangka Heru Anggara mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (26/1). Nomor perkaranya adalah 1/Pid.Pra/2026/PN Srg.

    Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Cilegon tercatat sebagai termohon dalam perkara ini. Kuasa hukum tersangka, Sahat, menjelaskan tujuan praperadilan.

    "Praperadilan itu hanya untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka oleh penyidik," kata Sahat, Jumat (6/2).

    Sahat menyatakan, sebelum mengajukan praperadilan, pihaknya telah mempelajari proses penetapan kliennya sebagai tersangka. Wawancara dengan tersangka juga sudah dilakukan.

    "Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum sebelum kami mengajukan permohonan gugatan praperadilan ini kan kami sudah pelajari," tambahnya.

    Menurut Sahat, pihaknya ingin memastikan apakah penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sesuai KUHAP. Hakim yang akan menilai proses tersebut.

  • Ketua MA Sunarto Ungkap Beban Perkara Overload di Mahkamah Agung pada 2025

    Ketua MA Sunarto Ungkap Beban Perkara Overload di Mahkamah Agung pada 2025

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan adanya kelebihan beban perkara di lembaganya pada tahun 2025. Menurut Sunarto, setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara dalam setahun. Informasi ini disampaikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025.

    Acara tersebut digelar di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan komposisi hakim pendukung untuk kasus korupsi dan perselisihan hubungan industrial yang ditangani MA.

    MA memiliki delapan hakim ad hoc yang mendukung penanganan perkara. Jumlah tersebut terdiri atas tiga hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) dan lima hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial (PHI).

    "Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto.

    Dengan komposisi tersebut, beban kerja setiap hakim agung pada 2025 sangat tinggi. Setiap hakim agung menanggung rata-rata 2.384 berkas perkara per tahun.

    "Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.

    Pemanfaatan Teknologi Atasi Overload

    Meski beban perkara overload, para hakim agung berhasil menyelesaikan mayoritas kasus. Lebih dari 2.000 perkara berhasil diselesaikan berkat pemanfaatan teknologi informasi.

    "Meskipun terjadi overload beban perkara, para hakim agung tetap mampu menyelesaikan 99,54 persen dari beban tersebut, yaitu sekitar 2.373 perkara per tahun atau 198 perkara per bulan," ujarnya.

    Pencapaian kinerja MA tidak terlepas dari langkah strategis dalam pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

    Pengajuan secara elektronik ini telah berlaku sejak 1 Mei 2024. Pada tahun 2025, rasio penggunaannya mencapai 96,58 persen.

    "Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sejak 1 Mei 2024, yang pada tahun 2025 telah mencapai rasio penggunaan sebesar 96,58 persen," lanjutnya.

    Dampak Digitalisasi Terhadap Lingkungan

    Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Hal ini signifikan mengurangi penggunaan kertas dalam proses penanganan perkara.

    Pengurangan penggunaan kertas berlaku untuk tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sistem digitalisasi ini membawa dampak nyata bagi upaya pelestarian lingkungan.

    Melalui sistem digitalisasi yang diterapkan, MA dan badan peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Berikut adalah rincian dampaknya:

    Dampak Digitalisasi Jumlah
    Pengurangan Kertas 866 ton
    Penyelamatan Pohon 10.263 pohon
    Penghematan Air 2.309.133.600 liter
    Penurunan Emisi CO2 805.631 kg

    Pengurangan penggunaan kertas ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon. Selain itu, digitalisasi juga menghemat air sebesar 2.309.133.600 liter.

    "Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.

    Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi. Digitalisasi juga menunjukkan komitmen MA terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

  • Pesawat Kecil Mendarat Darurat di Jalan Raya Georgia, Tabrak Kendaraan

    Pesawat Kecil Mendarat Darurat di Jalan Raya Georgia, Tabrak Kendaraan

    Sebuah pesawat kecil jenis single-engine melakukan pendaratan darurat di jalan raya di Gainesville, Georgia, Amerika Serikat. Insiden ini memicu kekacauan lalu lintas serta menyebabkan penutupan jalan sementara. Peristiwa ini terjadi pada Senin (9/2/2026).

    Pendaratan darurat tersebut terekam dalam video amatir warga setempat. Otoritas segera bergerak cepat menangani situasi untuk memastikan keamanan lokasi kejadian. Pesawat diketahui mengalami masalah mesin sesaat setelah lepas landas.

    Pesawat tersebut berusaha melakukan pendaratan darurat di Browns Bridge Road. Akan tetapi, pesawat menabrak beberapa kendaraan di persimpangan Browns Bridge Road dan Pearl Nix Parkway.

    Akibatnya, insiden tersebut menyebabkan gangguan lalu lintas parah dan penutupan jalur. Petugas penyelamat tiba di lokasi untuk mengamankan area sekitar pesawat yang rusak.

    Korban dan Investigasi Insiden

    Pihak kepolisian melaporkan adanya cedera ringan akibat kejadian ini. Dua orang segera dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pilot dan penumpang pesawat dipastikan tidak mengalami luka serius.

    Insiden ini masih dalam penyelidikan oleh Federal Aviation Administration (FAA) dan National Transportation Safety Board (NTSB). Penyelidikan bertujuan untuk menentukan penyebab pasti dari masalah mesin pesawat.

    Berikut adalah ringkasan dampak dari insiden pendaratan darurat:

    Dampak Detail
    Korban Cedera 2 orang luka ringan, dilarikan ke rumah sakit. Pilot dan penumpang pesawat tidak luka serius.
    Gangguan Lalu Lintas Penutupan jalan di Browns Bridge Road dan Pearl Nix Parkway, menyebabkan kemacetan.
    Kerusakan Properti Pesawat rusak, beberapa kendaraan lain di persimpangan juga mengalami kerusakan.
    Investigasi Federal Aviation Administration (FAA) dan National Transportation Safety Board (NTSB) sedang menyelidiki penyebab.

    Pihak berwenang terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Hal ini dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta terkait insiden penerbangan ini. Hasil investigasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi keselamatan di masa mendatang.

  • 13 Desa di Aceh Masih Gelap Gulita Pasca-Banjir, PLN Janji Kirim Genset

    13 Desa di Aceh Masih Gelap Gulita Pasca-Banjir, PLN Janji Kirim Genset

    Wakil Gubernur Aceh, Dek Fadh, membeberkan kondisi pelayanan kelistrikan di wilayahnya. Hal ini terjadi setelah bencana banjir yang melanda Aceh pada akhir November lalu. Dek Fadh mengungkapkan bahwa hingga kini ada 13 desa yang masih mengalami pemadaman listrik.

    Kondisi ini disampaikan Dek Fadh dalam paparannya di hadapan pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026).

    "Kemudian pelayanan kelistrikan. Kemarin kami habis rapat dengan Bupati/Walikota, ada 13 desa Pak, masih ada 13 desa semenjak bencana sampai hari ini mereka masih belum nyala listriknya," kata Dek Fadh.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah berkomitmen untuk mengirim genset. Genset tersebut akan disalurkan ke 13 desa yang terdampak.

    Sulitnya medan dengan akses yang terputus menjadi alasan utama listrik belum pulih. Kondisi ini membuat proses perbaikan jaringan menjadi terhambat.

    "Tetapi komitmen PLN kemarin mereka akan mengirim dulu genset supaya bisa hidup dulu karena memang ini medannya yang terputus Pak. Tapi dengan di drop-nya genset dulu agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa wilayah yang terdampak bencana di Aceh:

    Wilayah Terdampak Jumlah
    Kecamatan 203
    Desa 3.046
    Kartu Keluarga 678.000
    Jiwa Terdampak 2.500.000

    Gambaran Umum Bencana Aceh

    Bencana di Aceh telah berlangsung lebih dari 12 bulan. Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan penanganan di daerah-daerah yang terdampak.

    "Bapak Ibu semuanya, perlu kami laporkan kepada Bapak-bapak MPR RI yang terhormat. Perjalanan bencana di Aceh ini sudah lebih kurang 12 bulan lebih. Saat ini kami Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan untuk di daerah-daerah yang terkena bencana," tuturnya.

    Data terakhir menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap korban. Tercatat, 562 orang meninggal dunia dan 29 orang masih dinyatakan hilang.

    Jumlah pengungsi juga masih tinggi. Sekitar 70.000 jiwa masih harus berada di pengungsian hingga saat ini.

    "Korban hilang sampai saat ini dan tidak ada pergerakan lagi adalah di 562 orang meninggal dunia dan 29 orang hilang. Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi, atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi," jelasnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR RI

    Sebagai informasi, pimpinan MPR RI mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026). Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Selain itu, hadir pula pimpinan dari semua fraksi. Mereka adalah Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut serta. Beberapa pejabat lain yang hadir antara lain Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, dan Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.

  • Wagub Aceh: 17 Ribu KK Pengungsi Pasca Bencana Belum Kembali ke Rumah

    Wagub Aceh: 17 Ribu KK Pengungsi Pasca Bencana Belum Kembali ke Rumah

    Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, mengungkapkan bahwa masih ada 17.000 Kartu Keluarga (KK) yang berstatus pengungsi pasca bencana di Aceh. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 70.000 jiwa.

    Dek Fadh memaparkan data ini di hadapan pimpinan MPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, kawasan Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026).

    Dek Fadh menjelaskan bahwa total penduduk yang terdampak bencana di Aceh mencapai 2,5 juta jiwa. Sebanyak 678.000 KK merasakan langsung dampak dari musibah tersebut.

    Wilayah terdampak mencakup 203 kecamatan dan 3.046 desa, atau yang dikenal sebagai 'gampong' di Aceh. Korban meninggal dunia tercatat 562 orang, sementara 29 orang lainnya dinyatakan hilang.

    “Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi,” kata Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    “Wilayah yang terdampak ada 203 kecamatan dan 3.046 desa atau gampong-kalau di Aceh disebut gampong. Penduduk yang terdampak 678.000 sekian KK, dan jiwa lebih kurang 2,5 juta jiwa yang terdampak,” imbuhnya.

    “Korban hilang sampai saat ini dan tidak ada pergerakan lagi adalah di 562 orang meninggal dunia dan 29 orang hilang,” ujar Dek Fadh.

    Kerusakan Infrastruktur dan Ekonomi

    Bencana ini juga menyebabkan kerusakan parah pada berbagai fasilitas umum dan infrastruktur. Ratusan kantor pemerintahan, tempat ibadah, serta sekolah tidak luput dari kerusakan.

    Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas juga mengalami dampak. Ribuan titik infrastruktur, termasuk jembatan, ambruk dan putus akibat bencana.

    Sektor pertanian dan peternakan turut menderita kerugian besar. Puluhan ribu ternak terdampak, serta ribuan hektar sawah, kebun, dan tambak rusak.

    Daftar Kerusakan Fasilitas Umum Akibat Bencana Aceh
    Jenis Fasilitas Jumlah Rusak/Terdampak
    Kantor Pemerintahan 227 unit
    Tempat Ibadah 641 unit
    Sekolah 1.200 unit
    Dayah/Pesantren 738 unit
    Rumah Sakit/Puskesmas 146 unit
    Titik Infrastruktur 2.500 titik
    Jembatan Ambruk/Putus 599 titik
    Unit Rumah Terdampak 225.000 unit
    Ternak Terdampak 77.000 ekor
    Sawah Terdampak 56.000 hektar
    Kebun Terdampak 100.000 hektar
    Tambak Terdampak 30.000 hektar

    Kerugian pada permukiman dan ekonomi masyarakat juga sangat signifikan. Tercatat 225.000 unit rumah terdampak dengan berbagai tingkat kerusakan.

    “Permukiman dan ekonomi masyarakat: 225.000 sekian unit rumah. Ini rumah ada 225 mohon maaf ini salah ini harusnnya 225.000 unit rumah terdampak,” jelas Dek Fadh.

    “Kemudian ada di slide berikutnya ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak parah dan juga hilang. Kemudian ada 77.000 sekian ekor ternak terdampak, 56.000 hektar sawah, dan 100.000 hektar kebun, dan 30.000 hektar adalah tambak,” tambahnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR RI

    Kunjungan pimpinan MPR RI ke Aceh pada Selasa (10/2/2026) bertujuan untuk melihat langsung kondisi pasca bencana. Rombongan dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman. Mendagri Tito Karnavian juga tampak hadir dalam kunjungan tersebut.

    Perwakilan dari semua fraksi MPR RI turut serta, termasuk Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Kelompok DPD diwakili Dedi Iskandar Batubara, serta pejabat lainnya seperti Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Plt Sekjen MPR Siti Fauziah.