Category: Berita

  • Pemerintah Jakarta Kaji Penerapan Label Gula Tinggi di Makanan dan Minuman

    Pemerintah Jakarta Kaji Penerapan Label Gula Tinggi di Makanan dan Minuman

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin rapat perdana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019. Rapat ini membahas revisi PP tersebut menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Fokus utama adalah isu kesehatan masyarakat.

    Zulhas menyebutkan bahwa peraturan terbaru akan mencakup isu kesehatan, termasuk rencana penerapan label khusus pada makanan dan minuman. Label ini akan menandakan produk yang memiliki kandungan gula tinggi.

    Inisiatif ini didasari laporan yang menyebut tingginya angka penyakit diabetes pada anak muda di Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam memberikan label peringatan pada produk makanan dan minuman.

    Pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan detail pelabelan produk bergula tinggi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui risiko dari konsumsi produk tersebut.

    "Oleh karena itu, kami sudah bikin tim yang tepat nanti makanan dan minimum yang kandungan gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa. Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Penerapan label ini diharapkan serupa dengan label peringatan yang ada di bungkus rokok. Zulhas menambahkan, gula disebut sebagai pembunuh nomor satu. Ia sempat menerima usulan pewarnaan label, namun mempertimbangkan dampak terhadap produsen.

    "Agar orang tahu kalau minum ini risikonya apa, kayak rokok. Ternyata pembunuh nomor satu kan gula, gula nomor satu. Tadi ada usulan diwarnai. Kalau diwarnai takut yang punya warna marah-marah, jadi nanti kita rumuskan seperti apa," imbuh Zulhas.

    Peran BPOM dan Penyakit Kronis Non-Menular

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan mencegah masyarakat dari berbagai penyakit kronis non-menular.

    "Yaitu bagaimana mencegah masyarakat secara keseluruhan supaya tidak terjangkit penyakit-penyakit tadi. Penyakit karena gula, penyakit karena kelebihan lemak, penyakit karena salt atau garam. Nah, tiga hal ini yang memang menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif," jelas Taruna.

    Berikut adalah beberapa penyakit kronis non-menular yang menjadi perhatian pemerintah:

    Penyakit Penyebab Utama
    Diabetes Konsumsi gula berlebih
    Penyakit Jantung Kelebihan lemak dan garam
    Hipertensi Konsumsi garam berlebih
    Obesitas Kelebihan gula dan lemak

    Mekanisme Pelabelan dan Target Waktu

    BPOM akan berperan sebagai pembuat aturan teknis yang harus dipatuhi oleh industri. Industri sendirilah yang akan memberikan label tinggi gula, garam, atau lemak pada produk mereka, mengacu pada aturan BPOM.

    Aturan ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

    "Teknis aturan pelabelannya BPOM yang buat, tapi yang industri yang bersangkutan itu yang akan membuat sendiri kemasannya. Kemasannya kan dia memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu, tapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat," tutup Taruna.

  • Ribuan Pelikan Penuhi Djoudj Senegal, Hadapi Ancaman Lingkungan

    Ribuan Pelikan Penuhi Djoudj Senegal, Hadapi Ancaman Lingkungan

    Ribuan pelikan putih memadati Djoudj National Bird Sanctuary di Senegal, sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO. Kawasan ini merupakan salah satu lahan basah terpenting di Afrika Barat. Kawasan tersebut menjadi rumah bagi lebih dari 1,5 juta burung dari hampir 400 spesies.

    Setiap awal tahun, ribuan burung air berkembang biak di lahan basah seluas 16.000 hektar ini. Lokasi ini berada di delta Sungai Senegal. Ribuan pelikan terlihat memenuhi permukaan air, menunjukkan skala koloni besar yang ada.

    Djoudj menjadi titik persinggahan vital bagi burung-burung migran. Mereka menyeberangi Gurun Sahara dari Eropa dan Asia. Ini terjadi terutama selama musim migrasi. Ekosistem rawa, danau, dan kanal menyediakan sumber pakan melimpah.

    Kawasan ini juga mendukung ekowisata berbasis komunitas. Tur perahu diawasi ketat untuk melindungi habitat burung. Pelikan berkumpul rapat di area koloni sarang yang dapat diakses melalui jalur air.

    Spesies Kunci Jumlah Spesies
    Burung Air Ribuan
    Total Burung 1,5 Juta+
    Spesies Berbeda Hampir 400

    Tantangan Lingkungan di Djoudj

    Meski kaya biodiversitas, Djoudj menghadapi tantangan lingkungan. Salah satunya adalah perubahan aliran air. Selain itu, tekanan aktivitas manusia di sekitarnya juga menjadi ancaman. Berbagai upaya konservasi terus dilakukan untuk menjaga kelestarian situs ini.

    Pelikan putih terlihat mendarat dan lepas landas di perairan dangkal Djoudj. Beberapa di antaranya terbang rendah di atas koloni sarang mereka. Sekelompok pelikan juga terlihat terbang di atas perairan delta Sungai Senegal, memperlihatkan aktivitas alami koloni burung.

  • Mahasiswa STIK Salurkan Bantuan dan Trauma Healing di Aceh Timur Pasca-Banjir

    Mahasiswa STIK Salurkan Bantuan dan Trauma Healing di Aceh Timur Pasca-Banjir

    Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) bergerak cepat melaksanakan pengabdian masyarakat di Aceh Timur, Aceh. Kegiatan ini dilakukan usai wilayah tersebut dilanda bencana banjir, dengan fokus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Aksi kemanusiaan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Mereka meminta jajaran kepolisian untuk hadir dan membantu masyarakat di daerah terdampak serta terisolasi akibat bencana alam.

    Sebagai respons, STIK menerjunkan sebanyak 249 mahasiswa ke sejumlah wilayah terdampak. Salah satunya adalah Aceh Timur, di mana 21 mahasiswa STIK Angkatan ke-83 diturunkan, didampingi oleh Kombes Pol Firdaus selaku perwira pendamping.

    "Mahasiswa STIK langsung bergerak ke lapangan meski belum genap 24 jam tiba di Aceh," kata Kombes Pol Firdaus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Kegiatan ini difokuskan pada upaya pemulihan masyarakat pascabencana. Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari pengobatan gratis hingga pembuatan sumur untuk kebutuhan air bersih.

    Selain itu, mahasiswa STIK juga aktif dalam penyaluran bantuan sosial. Mereka turut serta dalam kerja bakti dan bakti religi di tengah masyarakat terdampak.

    "Ini bukan sekadar formalitas, melainkan misi kemanusiaan yang dijalankan secara nyata dan terukur selama satu bulan penuh," ujarnya.

    Dukungan Pemulihan Psikologis

    Anggota yang terlibat tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga membantu pemulihan psikologis warga. Khususnya, anak-anak dan kelompok rentan menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini.

    Firdaus menjelaskan, upaya trauma healing dilaksanakan agar korban bencana dapat pulih. Dengan demikian, mereka bisa kembali menjalani aktivitas secara normal.

    "Pemulihan pascabencana tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kemanusiaan," jelasnya.

    Jenis Kegiatan Tujuan
    Pengobatan Gratis Meningkatkan kesehatan masyarakat terdampak
    Pembuatan Sumur Memenuhi kebutuhan air bersih
    Penyaluran Bantuan Sosial Meringankan beban ekonomi warga
    Kerja Bakti & Bakti Religi Mendorong gotong royong dan spiritualitas
    Trauma Healing Memulihkan kondisi psikologis korban

    Salah seorang mahasiswa STIK, Iptu Aldwi Ashary, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud empati dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana.

    Iptu Bima Praelja menyampaikan harapan senada. Kehadiran mahasiswa STIK di Aceh Timur diharapkan dapat meringankan beban warga. "Kami hadir untuk membantu semampu kami, baik melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, maupun pendampingan bagi warga terdampak bencana," tuturnya.

    Kehadiran Negara Bersama Masyarakat

    Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk kehadiran negara. Negara hadir bersama masyarakat dalam menghadapi kesulitan akibat bencana.

    Upaya kolaboratif antara pemerintah, kepolisian, dan institusi pendidikan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan. Dengan demikian, masyarakat Aceh Timur bisa bangkit kembali setelah diterpa banjir.

  • Tanah Bergerak Rusak Ratusan Rumah di Padasari Tegal, Ribuan Warga Mengungsi

    Tanah Bergerak Rusak Ratusan Rumah di Padasari Tegal, Ribuan Warga Mengungsi

    Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menghadapi bencana tanah gerak yang mengakibatkan kerusakan masif. Sebanyak 464 unit rumah dilaporkan rusak, memaksa ribuan warga mengungsi demi keselamatan.

    Kepala Desa Padasari, Mashuri, mengonfirmasi pergerakan tanah masih terus terasa di lokasi. Peristiwa ini telah terjadi sejak Senin (2/2/2026), ditandai dengan suara retakan pada bangunan.

    Intensitas hujan dan kondisi tanah yang labil menjadi faktor pemicu utama pergerakan ini. Pemantauan lapangan serta evakuasi warga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi. Hal ini diungkapkan oleh Mashuri pada Selasa (4/2/2026).

    "Dengan intensitas hujan dan kondisi labil, pemantauan lapangan serta evakuasi warga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi kejadian susulan," kata Mashuri saat dihubungi.

    Data terkini dari posko bencana menunjukkan total 464 rumah warga terdampak. Angka tersebut terdiri dari berbagai tingkat kerusakan.

    Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Unit
    Rusak Berat 205
    Rusak Sedang 174
    Rusak Ringan 85
    Total 464

    Selain kerusakan rumah, bencana ini juga berdampak pada fasilitas umum dan infrastruktur desa. Tercatat, 2.460 warga telah dievakuasi dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    Dampak Kerusakan Fasilitas Umum

    Data dari pihak desa merinci kerusakan fasilitas umum. Sebanyak 21 unit fasilitas sosial mengalami kerusakan. Tak hanya itu, bangunan peribadatan juga terdampak, dengan 7 unit dilaporkan rusak.

    Sektor pendidikan dan pemerintahan juga tak luput dari dampak. Sebanyak 7 unit fasilitas pendidikan dan 1 unit fasilitas pemerintahan rusak akibat pergerakan tanah ini. Pihak berwenang terus berupaya menangani dampak bencana dan memberikan bantuan kepada warga terdampak.

  • KAI Targetkan 11 KRL Jabodetabek Beroperasi Sebelum Juli 2026

    KAI Targetkan 11 KRL Jabodetabek Beroperasi Sebelum Juli 2026

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan 11 rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dapat beroperasi sebelum Juli 2026. Target ini disampaikan Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin.

    Sebanyak 11 trainset ini merupakan bagian dari total 16 trainset yang dipesan dari PT INKA. Empat trainset di antaranya telah tiba dan beroperasi secara normal.

    Satu trainset lainnya sudah diterima PT KCI pada Desember lalu, namun masih dalam masa uji. Oleh karena itu, trainset tersebut belum dapat dioperasikan untuk melayani penumpang.

    Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa trainset pertama hingga keempat sudah beroperasi penuh. Sementara trainset kelima masih dalam tahap pengujian intensif.

    “Train set 1, 2, 3, dan 4 ini telah beroperasi, sedangkan 1 di Desember kemarin dalam masa uji. Dan kita harapkan dari 16 train set ini sisa dari 11 train set yang lainnya itu akan bisa kami operasikan sebelum bulan Juli tahun 2026 ini,” ujar Bobby dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Kebutuhan Pendanaan Sarana

    PT KAI membutuhkan dana sekitar Rp 9,18 triliun untuk pengadaan sarana. Salah satu sumber pendanaan terbesar berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

    Pemerintah memberikan PMN sebesar Rp 5,3 triliun. Anggaran ini menjadi tulang punggung bagi proyek modernisasi sarana perkeretaapian.

    Sisa pendanaan berasal dari kas internal PT KAI Commuter sebesar Rp 190 miliar. Selain itu, ada kredit dengan tenor 15 tahun senilai Rp 3,69 triliun.

    Rencana Penggunaan Anggaran

    Anggaran yang ada akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengadaan 16 trainset yang diluncurkan pada 2023. Empat trainset di antaranya sudah beroperasi.

    Beberapa trainset sedang dalam masa uji dan akan segera dioperasikan. Dua trainset lain dalam proses retrofit dengan PT INKA, menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan.

    Selain itu, terdapat impor 3 trainset baru dari CRRC dan 8 trainset sebagai pengganti dari 17 retrofit PT INKA.

    Deskripsi Jumlah Trainset Status
    Trainset beroperasi (dari 16 pesanan) 4 Sudah Beroperasi
    Trainset dalam masa uji (dari 16 pesanan) 1 Belum Beroperasi
    Sisa trainset yang ditargetkan beroperasi sebelum Juli 2026 11 Menunggu Operasi
    Trainset dalam proses retrofit dengan INKA 2 Proses
    Trainset baru impor dari CRRC 3 Proses
    Trainset pengganti retrofit INKA 8 Proses

    Bobby juga menyoroti bahwa total 8 trainset yang belum diadakan. Pengadaan ini akan menunggu pencairan PMN tahun 2026 mendatang.

    “Yang belum kami adakan itu adalah total 8 train set, ini tentunya menunggu dari PMN tahun 2026,” sambungnya.

  • Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Semarang

    Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Semarang

    Pemerintah Indonesia telah memulai studi komprehensif untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek monumental ini bertujuan untuk mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut yang semakin mengkhawatirkan di beberapa wilayah pesisir.

    Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan dua lokasi prioritas untuk tahap awal pembangunan. Kedua titik tersebut adalah Teluk Jakarta dan kawasan Semarang beserta sekitarnya.

    Pemilihan Teluk Jakarta dan Semarang sebagai lokasi awal didasari oleh kondisi kedua wilayah yang sudah mendesak. Kenaikan permukaan air laut telah menyebabkan banjir rob yang signifikan dan mengancam infrastruktur vital.

    "Untuk tahap awal, kami sudah melakukan studi di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah, khususnya yang tadi Pekalongan, daerah Pekalongan, Kendal, Brebes, Semarang, Tegal, Sayung, sampai ke Jawa Tengah, ke daerah Grobogan," ujar Didit, Senin (9/2/2026), di kantornya, Jakarta Pusat.

    Didit menjelaskan, Semarang telah terendam banjir rob secara berkala, bahkan mengancam operasional fasilitas penting seperti bandara. Kondisi serupa juga terjadi di Pekalongan yang dilaporkan sudah mulai tenggelam.

    "Nah, dengan kondisi seperti itu, maka yang dijadikan percontohan untuk pembangunan awal adalah Teluk Jakarta dan daerah Semarang dan sekitarnya," imbuh Didit.

    Ia menambahkan, "Pekalongan sudah tenggelam, dan betul lagi, Semarang hari ini sudah rob juga, 7 cm sampai 9 cm kalau ada hujan, sehingga lapangan terbang Semarang itu kalau tidak dipompa, tidak bisa berfungsi dengan baik."

    Visi Presiden Prabowo untuk Peradaban Jawa

    Didit menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar membangun dinding beton. Ini adalah misi besar yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan peradaban di Pulau Jawa.

    "Bahwa kebijakan Bapak Prabowo adalah melindungi Pantura Jawa, bukan hanya membangun konkret atau beton di tengah laut atau wall di tengah laut, bukan, tapi melindungi peradaban yang sudah ada di Pulau Jawa mulai abad pertama sampai hari ini," tutur Didit.

    Proyek GSW diibaratkan sebagai warisan bangsa yang harus bertahan hingga ratusan tahun ke depan. Indonesia belajar dari keberhasilan Belanda dalam mengelola wilayah di bawah garis laut.

    "Karena kita lihat sendiri kondisi di Belanda, di bawah garis laut, tapi mereka bisa hidup tenang dan bahkan menghasilkan sayur mayur sampai hari ini," tambah Didit.

    Dukungan Survei Hidro-Oseanografi

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL telah melaksanakan survei di Teluk Jakarta dan perairan Semarang. Survei ini vital untuk mendukung perencanaan desain GSW.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyatakan hasil survei Hidro-Oseanografi menjadi bagian penting dalam perancangan GSW. Data survei akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Selain itu, KKP juga akan memanfaatkan hasil survei untuk penataan dan pengembangan kawasan pesisir serta kota-kota pesisir di Pantura. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam proyek ini.

    Lokasi Prioritas Tahap Awal Permasalahan Utama Fasilitas Vital Terdampak
    Teluk Jakarta Kenaikan permukaan air laut, banjir rob Infrastruktur kota, pemukiman
    Semarang dan Sekitarnya Banjir rob, genangan permanen Bandara, jalan raya, pemukiman
    Pekalongan Mulai tenggelam, banjir rob parah Pemukiman warga, area pertanian
  • KAI Ungkap Kondisi KRL Jabodetabek: 908 Armada Berusia di Atas 3 Dekade

    KAI Ungkap Kondisi KRL Jabodetabek: 908 Armada Berusia di Atas 3 Dekade

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengungkapkan kondisi memprihatinkan armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 unit KRL berusia antara 34 hingga 41 tahun, mayoritas merupakan kereta bekas impor.

    Bobby menjelaskan bahwa 780 unit KRL adalah bekas impor dari JR East Jepang, dengan usia 34-41 tahun. Sementara itu, 128 unit lainnya merupakan KRL bekas impor dari Tokyo Metro, juga berusia 34-41 tahun.

    Hingga kini, KAI baru mengoperasikan 180 kereta baru. Terdiri dari 132 unit atau 11 train set dari CRRC Sifang dan 48 unit atau 4 train set dari INKA.

    Bobby Rasyidin menyoroti proyeksi lonjakan penumpang KRL di masa depan. Tanpa pengadaan sarana baru, kepadatan bisa melonjak 630% pada tahun 2030.

    "Ini menggambarkan dua kondisi, di mana kalau tanpa pengadaan sarana. Kalau tanpa pengadaan sarana maka di tahun 2030 itu akan terjadi lonjakan sampai 630%. Sedangkan kalau dengan pengadaan sarana baru itu ada 156%," jelas Bobby dalam RDP dengan Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).

    Kepadatan penumpang KRL saat jam sibuk sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang dapat mencapai sekitar 300 orang.

    Dengan perkiraan ukuran gerbong sekitar 3 x 20 meter (60 meter persegi), artinya setiap satu meter persegi ditempati oleh sekitar lima orang.

    "Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang," ujarnya.

    Stasiun dan Jalur Terpadat

    Beberapa stasiun tercatat sebagai titik kepadatan tertinggi. Stasiun tersebut antara lain Bogor, Depok, dan Bekasi. Di wilayah Jakarta, stasiun terpadat meliputi Sudirman, Manggarai, Tanah Abang, serta Sudirman Baru.

    Berikut adalah daftar stasiun KRL Jabodetabek dengan kepadatan tertinggi:

    Tipe Wilayah Stasiun Terpadat
    Penyangga Jakarta Bogor, Depok, Bekasi
    Dalam Kota Jakarta Sudirman, Manggarai, Tanah Abang, Sudirman Baru

    Bobby menambahkan bahwa jalur Green Line menuju Rangkasbitung merupakan yang paling padat. Penyelisihan waktu (headway) kereta di jalur ini masih 10-15 menit.

    Penyebabnya adalah masalah pada sistem kelistrikan, elektrifikasi, dan sistem persinyalan. Hal ini menghambat pemendekan headway kereta.

    "Yang paling padat itu adalah jalur yang kita sebut dengan Green Line, itu yang ke Rangkasbitung. Memang pada saat ini kereta yang ke sana itu masih headway-nya 10 sampai 15 menit, belum bisa kita perpendek headway-nya karena memang ada permasalahan sistem dari kelistrikan, elektrifikasinya, dan juga sistem dari signaling-nya," terang Bobby.

  • Proyek MRT Jakarta Perpanjang Rute Hingga Bekasi Dimulai Tahun Ini

    Proyek MRT Jakarta Perpanjang Rute Hingga Bekasi Dimulai Tahun Ini

    PT MRT Jakarta (Perseroda) mengumumkan bahwa proyek perpanjangan rute hingga Bekasi akan segera dimulai tahun ini. Rute baru ini akan membentang dari Tomang, Jakarta Barat, sampai Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, dengan panjang sekitar 25 kilometer.

    “Pembangunan East-West Line, Timur-Barat dari Medan Satria sampai dengan Tomang 25 km itu kita mulai tahun ini,” kata Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, di acara peresmian naming rights Blok M Hub Gojek, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2026).

    Tuhiyat menjelaskan, proyek perpanjangan rute MRT ke Bekasi akan dimulai dengan pengerjaan dua paket kontrak (CP). Paket pertama adalah CP 104, yang meliputi pembangunan jalur dan stasiun dari Thamrin hingga Kwitang.

    Selanjutnya, pengerjaan akan dilanjutkan dengan paket kontrak CP 109. Paket ini akan fokus pada pembangunan jalur dan depo di area Rorotan, Jakarta Utara.

    “Tahun ini kita awali dengan pembangunan Paket 104 dan 109 Untuk Thamrin dan arah ke Senen (Kwitang) underground, kemudian untuk pembangunan depo yang ada di kawasan Rorotan,” jelas Tuhiyat.

    Pengembangan Jalur Baru Fatmawati-Kampung Rambutan

    Selain perpanjangan rute ke Bekasi, MRT Jakarta juga menantikan keputusan terkait pengembangan jalur baru. Jalur ini akan membentang dari kawasan Fatmawati hingga Kampung Rambutan.

    Jalur yang dirancang sepanjang kurang lebih 12 km ini direncanakan akan sepenuhnya berada di bawah tanah. Keputusan terkait jalur ini diharapkan akan diambil pada Agustus atau September tahun ini.

    “Kami sekarang sedang menunggu keputusan Pemprov dan inisiator dari Loop Line, Fatmawati-Kampung Rambutan-Taman Mini, ini full underground, yang sebentar lagi akan diputuskan pada bulan Agustus atau September tahun ini,” ucap Tuhiyat.

    Peningkatan Konektivitas Antarwilayah

    PT MRT Jakarta (Perseroda) juga akan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan integritas transportasi antarwilayah.

    Komunikasi intensif dengan wilayah penyangga diharapkan dapat mempercepat konektivitas antarwilayah. Inisiatif ini penting untuk mengurangi kemacetan total yang sering terjadi di Jakarta.

    “Di samping itu, kami juga membuka komunikasi intensif dengan wilayah penyangga untuk bisa mempercepat konektivitas antarwilayah sehingga tidak terjadi kemacetan total yang ada di Jakarta,” tegasnya.

    Perencanaan Rute MRT Jakarta

    Proyek Rute Panjang (km) Status
    Perpanjangan Rute East-West Line Tomang – Medan Satria 25 Dimulai Tahun Ini
    Pengembangan Jalur Loop Line Fatmawati – Kampung Rambutan – Taman Mini 12 Menunggu Keputusan
  • AHY Ungkap Penyusutan Hutan Lindung di Aceh Tamiang, Peringatkan Ancaman Bencana

    AHY Ungkap Penyusutan Hutan Lindung di Aceh Tamiang, Peringatkan Ancaman Bencana

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti kondisi tata ruang daerah, termasuk Aceh Tamiang. Ia memaparkan adanya penyusutan signifikan pada hutan lindung di wilayah tersebut.

    AHY membandingkan tutupan lahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023. Data menunjukkan terjadi perubahan drastis pada fungsi lahan.

    Pada kondisi eksisting, luas hutan lindung mencapai 107.053,34 hektare (ha). Sementara itu, lahan budi daya tercatat seluas 111.533,66 ha.

    "Ini sebagai ilustrasi, studi kasus Aceh Tamiang. Bahwa tutupan lahan yang eksisting, warna hijau ini adalah hutan lindung, yang biru adalah kawasan budi daya. Kalau dilihat di sini hampir berimbang," ujar AHY dalam acara Penguatan Penataan Ruang Wilayah di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Dalam rencana pola ruang RTRW 2023, AHY menyebut terjadi penurunan drastis pada lahan hutan lindung. Luas hutan lindung berkurang menjadi 59.919,76 ha.

    Sebaliknya, lahan budi daya melonjak menjadi 158.667,24 ha. Perubahan ini mengindikasikan konversi lahan yang masif.

    "Nah, tetapi rencana pola ruang dalam RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah 2023, ini telah terjadi penurunan. Bisa dilihat hutan lindungnya memang sisanya tinggal kurang lebih, berkurang separuhnya begitu. Selebihnya menjadi kawasan budidaya," tambah AHY.

    AHY menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan di hulu akan merusak keseimbangan di hilir. Pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dinilai mengundang bencana.

    Tipe Lahan Tutupan Lahan Eksisting (ha) Rencana Pola Ruang RTRW 2023 (ha)
    Hutan Lindung 107.053,34 59.919,76
    Kawasan Budi Daya 111.533,66 158.667,24

    "Padahal ini kemarin termasuk yang terdampak bencana paling berat. lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana. Apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya? Dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu?" jelas AHY.

    Dampak Konversi Tata Ruang dan Bencana

    AHY mengaitkan banjir di berbagai daerah, termasuk banjir rob Pantura dan Bekasi, dengan kondisi di hulu. Lahan resapan air banyak dikonversi menjadi bangunan, bahkan secara ilegal.

    "Ada ketidakpastian KKPR. Kemudian ada hambatan perizinan, dan lemahnya pengendalian, ini terjadi. Dan dampaknya, kita sering mendengar masalah banjir misalnya di Bekasi beberapa saat yang lalu. Selalu kita melihat ini apa yang terjadi di hilir, karena mungkin banjir rob. Di Pantura juga sering terjadi," imbuh AHY.

    Menteri Koordinator itu mendorong pemerintah daerah untuk rutin memperbarui RTRW setiap 5 tahun sekali. Krisis iklim ekstrem menyebabkan peta kerentanan daerah berubah cepat.

    Pentingnya Pengecekan Peta Risiko Bencana

    AHY meminta setiap proses pembangunan wajib mengecek peta risiko bencana dan krisis iklim. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

    "Nah, pendekatannya, tentu kita berharap pembangunan tidak melampaui dari kemampuan ruang. Selalu dicek kondisi fisik dan daya lingkungannya, memungkinkan atau tidak. Kemudian dicek peta risiko bencana dan perubahan iklim, yang makin hari kita tahu semakin terdampak oleh fenomena perubahan iklim, atau krisis iklim bahkan, dan juga global warming, extreme weather, dan lain sebagainya. Barulah setelah itu kita siapkan alokasi ruang yang sesuai," terang AHY.

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa tiga tersangka dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka menyatakan ingin mengembalikan dana untuk melepaskan status hukumnya.

    Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kecurangan (fraud) gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

    Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka adalah TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY Eks Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta AR selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya ditetapkan tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka dijerat berbagai pasal tindak pidana.

    Tindakan pidana tersebut meliputi penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan/atau penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan.

    Kejahatan tersebut diduga terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    Undang-Undang Pasal Tindak Pidana
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 488, 486, 492 Penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan
    UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE) 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Penipuan melalui media elektronik
    UU No. 45 Tahun 2023 (P2SK) 299 Pencatatan laporan palsu
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 607 ayat (1) huruf a, b, c Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

    Ade Safri juga menegaskan, penyidik sedang mengoptimalkan penelusuran aset. Metode 'follow the money' digunakan untuk mengidentifikasi harta tersangka.

    “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

    Pemeriksaan Tersangka dan Janji Pengembalian Dana

    Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa dua dari tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Senin (9/2/2026). Satu tersangka lainnya tidak hadir dengan alasan sakit.

    “Pemanggilan yang sudah dilayangkan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait dengan petinggi PT DSI, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Tersangka TA dan AR diperiksa hari itu. Sementara itu, MY mengonfirmasi ketidakhadiran melalui PH-nya dengan alasan sakit.

    “Satu tersangka atas nama TA yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit,” jelasnya.

    Ade Safri menjelaskan, pihaknya mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Polisi juga menyelidiki aliran dana dalam kasus ini.

    “Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Terkait dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelasnya.

    “Semua, semua kita dalami. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi,” tutupnya.

    Pengacara tersangka Taufiq Aljufri (TA), Pris Madani, menyatakan kliennya mengupayakan restorative justice. Kliennya berjanji mengembalikan seluruh dana investasi.

    “Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).

    “Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.

    Pris juga menambahkan, kliennya bersedia menambah Rp 10 miliar untuk lender. Jumlah tersebut sebagai bentuk iktikad baik.

    “Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.

    Taufiq menyatakan kesiapan menjalani proses hukum dan memohon maaf. Ia berharap bisa menyelesaikan kasus melalui restorative justice.

    “Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

    “Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.