Rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih menanti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan kepastian penerbitan Perpres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ghufron menegaskan, persiapan internal BPJS Kesehatan telah rampung. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tetap harus menunggu payung hukum resmi dari pemerintah.
"Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden," ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ghufron memilih tidak berspekulasi mengenai target waktu penerbitan Perpres. Ia hanya memastikan pembahasan intensif sudah dilakukan di tingkat atas.
"Kalau ditanya kapan, ya itu tanya pemerintah. Maksud saya, kan bukan kami yang bikin Perpres. Yang jelas sudah dibicarakan, kami harap secepatnya," tutur Ghufron.
Langkah Persiapan BPJS Kesehatan
Dalam RDP bersama DPR, Ghufron merinci sejumlah langkah persiapan yang telah diambil. Ini meliputi penyusunan petunjuk teknis dan validasi data peserta menunggak.
Sistem teknologi informasi juga dipersiapkan, termasuk koneksi dengan lebih dari satu juta channel pembayaran perbankan dan non-perbankan.
"(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.
BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan mekanisme informasi status tunggakan. Selain itu, draf peraturan direksi mengenai penghapusan tunggakan iuran sudah disusun.
Pengembangan situs web untuk pengecekan penghapusan piutang iuran juga telah berjalan.
"Nah yang segera penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.
Potensi Tunggakan dan Kriteria Pemutihan
BPJS Kesehatan mencatat potensi nilai tunggakan iuran yang akan diputihkan mencapai Rp 14,12 triliun, melibatkan lebih dari 23 juta peserta. Pemerintah akan mengumumkan detail lebih lanjut mengenai hal ini.
"Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tapi nanti ditunggu aja, karena pemerintah kan akan menyampaikan," ujar Ghufron saat ditemui di Gedung DPR RI.
Tidak semua peserta akan mendapatkan pemutihan otomatis. Masyarakat kategori fakir miskin atau kurang mampu, terutama desil di bawah 4, akan otomatis dihapuskan tunggakannya tanpa syarat.
"Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah itu bisa otomatis," tambah Ghufron.
Bagi peserta di luar kategori tersebut, penghapusan tunggakan tidak bersifat otomatis. Peserta diwajibkan mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran sebagian.
"Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus," tutur Ghufron.
Ringkasan Persiapan Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan
| Aspek Persiapan |
Detail Pelaksanaan |
| Aturan Teknis |
Penyusunan petunjuk teknis (juknis) telah dilakukan. |
| Data Peserta |
Validasi dan penyiapan data peserta yang menunggak sesuai ketentuan. |
| Sistem IT |
Integrasi sistem iuran dengan lebih dari 1 juta payment channel perbankan dan non-perbankan. |
| Mekanisme Informasi |
Penyiapan saluran informasi status tunggakan kepada peserta. |
| Regulasi Internal |
Penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan iuran. |
| Layanan Mandiri |
Pengembangan situs web untuk pengecekan status penghapusan piutang iuran. |
| Alur Layanan |
Penyusunan alur layanan peserta di Kantor Cabang (KC) dan saluran lainnya. |
| Strategi Komunikasi |
Penyusunan strategi sosialisasi kebijakan penghapusan piutang kepada masyarakat. |