Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyiapkan anggaran sekitar Rp 160 miliar untuk memperbaiki 10 ruas jalan yang sudah ada. Program ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Proyek ini menyasar jalan dengan kondisi sedang hingga rusak. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas aspal, serta melengkapi jalan dengan fasilitas pedestrian dan drainase yang memadai.
Perbaikan jalan tahun depan akan diprioritaskan di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara. Prioritas ini bertujuan untuk menunjang konektivitas wilayah.
Langkah ini diambil untuk menghubungkan Jalan Lintas Selatan dengan jalan kabupaten, sesuai dengan hasil usulan teknis Musrenbang.
"Kebanyakan di Kuta Selatan, nanti ada juga yang di Kuta Utara juga. Namun, kami fokus untuk mengkoneksikan Jalan Lintas Selatan dengan jalan kabupaten, itu yang pembangunan yang fokus di 2026 ini," ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, I Putu Teddy Widnyana Putra saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (15/2/2026).
Pembangunan Ruas Jalan Baru
Selain perbaikan jalan eksisting, Pemkab Badung juga berencana membangun beberapa ruas jalan baru. Pembangunan ini akan diawali dengan proses pembebasan lahan. Dua ruas jalan baru tersebut akan berlokasi di wilayah Kuta Utara.
"Di tahun 2026 ini juga kurang lebih ada lima ruas nanti rencana untuk pembebasan lahan ini rencana kita akan bangun. Yang di Kuta Utara dua ruas, yang di Kuta Selatan itu nanti ada empat ruas," imbuhnya.
Pemerataan Pembangunan Jalan pada 2027
Pemerataan pembangunan jalan di wilayah lain seperti Petang, Abiansemal, Mengwi, hingga Kuta Induk dijadwalkan menyusul pada tahun 2027 mendatang.
Pemerintah berkomitmen untuk mengakomodasi seluruh usulan masyarakat. Terutama, usulan terkait perbaikan trotoar dan drainase yang selama ini belum tertata dengan baik.
"Mungkin 2027 setelah itu selesai, kita akan beralih untuk pemerataan dari Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta Selatan, dan Kuta Induk. Kan banyak yang ruas-ruas jalan kita yang belum terakomodasi terhadap kondisi yang layak, baik itu terhadap pedestrian maupun drainase jalan," tutur Teddy.
Koordinasi dengan Provinsi untuk Jalan Provinsi
Terkait penanganan jalan di jalur provinsi, seperti ruas Denpasar-Petang, Pemkab Badung menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.
Dinas PUPR Badung hanya dapat melakukan koordinasi jika ada jalan dengan kondisi tertentu yang memerlukan tindak lanjut.
"Itu merupakan jalan yang status kewenangannya adalah di provinsi, kami dari pemerintah Kabupaten Badung jelas menginformasikan dan berkoordinasi. Namun kembali dalam hal pelaksanaan kegiatan itu mungkin dari pihak provinsi menunggu realisasi anggaran," pungkasnya.
Berikut rincian perkiraan anggaran perbaikan jalan di beberapa ruas:
| Ruas Jalan | Perkiraan Anggaran |
|---|---|
| Beberapa Ruas di Kuta Selatan | Rp 10 miliar – Rp 20 miliar per ruas |
| Beberapa Ruas di Kuta Utara | Rp 10 miliar – Rp 20 miliar per ruas |
Anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Badung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.









