Category: Berita

  • KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    Jakarta, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 akan memperkenalkan Pasal 78 yang mengatur tentang pengakuan bersalah atau Plea Bargaining. Aturan ini memberi opsi bagi pelaku tindak pidana untuk menerima keringanan hukuman melalui proses yang lebih cepat.

    Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, menyatakan aturan baru ini selaras dengan prinsip peradilan yang cepat dan berbiaya murah. Namun, implementasinya perlu pedoman jelas bagi para jaksa.

    "Pasal 78 KUHAP 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang bertujuan agar penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efisien. Terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya dengan didampingi pengacara dapat menerima keringanan hukuman melalui proses persidangan yang lebih cepat," kata Asep, Rabu (10/2/2026).

    Ketentuan tersebut diharapkan mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan ketepatan administrasi di peradilan. Hal ini demi mewujudkan keadilan yang substansial serta hak-hak dasar para pihak.

    Penerapan Plea Bargaining membutuhkan pengawasan internal yang ketat. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, memaparkan pentingnya pengawasan untuk memastikan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan.

    "Rangkaian pengawasan dibuat guna menutup celah tindakan sewenang-wenang serta praktik transaksional dalam proses negosiasi, sehingga hak-hak konstitusional terdakwa tetap terjaga," ujar Rudi.

    Pengawasan ini memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas proses hukum.

    Aspek Manfaat Plea Bargaining (Pasal 78 KUHAP 2025)
    Efisiensi Proses Penyelesaian perkara pidana lebih cepat
    Biaya Peradilan Mengurangi biaya operasional peradilan
    Keringanan Hukuman Terdakwa berhak mendapat keringanan hukuman
    Perlindungan Hak Hak konstitusional terdakwa tetap terjaga
    Integritas Yudisial Mencegah praktik transaksional dan kesewenang-wenangan

    Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Mia Banulita, menambahkan bahwa kegiatan ini penting. Ini untuk menjamin setiap kesepakatan hukum dalam rangka Plea Bargaining berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yudisial.

  • Dua Puskesmas di Aceh Rusak Berat Akibat Bencana, Belum Bisa Beroperasi

    Dua Puskesmas di Aceh Rusak Berat Akibat Bencana, Belum Bisa Beroperasi

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dua puskesmas di Aceh masih belum bisa beroperasi. Hal ini dikarenakan bangunannya rusak parah akibat dampak bencana hidrometeorologi.

    Dua puskesmas tersebut mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat melayani masyarakat. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

    "Puskesmas (ada) dua belum beroperasi karena hancur dan rusak berat," kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Ia menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

    Budi menjelaskan bahwa total 867 dari 1.265 puskesmas di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sempat berhenti beroperasi. Ini terjadi pada awal bencana melanda tiga provinsi tersebut.

    Setelah pemerintah memulai upaya revitalisasi sejak 1 Desember, kini tersisa 152 puskesmas. Jumlah tersebut masih belum bisa beroperasi di ketiga wilayah itu.

    "Dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 tuh berhenti beroperasi," jelas Budi.

    Ia menambahkan, "Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152."

    Saat ini, 414 puskesmas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sudah kembali berfungsi. Sebanyak 146 di antaranya tersebar di Aceh, 119 di Sumatera Utara, dan 149 di Sumatera Barat.

    Dukungan Pemerintah untuk Korban Bencana

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyatakan ada 52 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi. Daerah-daerah tersebut meliputi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Saat ini, tersisa 11 daerah yang masih memerlukan perhatian khusus pascabencana. "Sebelas perlu atensi khusus," kata Tito dalam paparannya.

    Pemerintah berupaya agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat. Bantuan uang tunai diberikan bagi pengungsi dengan kategori kerusakan berbeda.

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu para korban bencana. Rusak ringan menerima Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta.

    Bagi yang rumahnya rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara). Alternatifnya, mereka bisa tinggal di rumah keluarga atau menyewa, dengan bantuan Rp 1,8 juta selama tiga bulan.

    Daftar Kabupaten/Kota yang Memerlukan Atensi Khusus Pascabencana di Sumatera

    Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan perhatian khusus pascabencana di wilayah Sumatera:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman
    Sumatera Barat Kabupaten Agam
    Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah
    Aceh Kabupaten Pidie Jaya
    Aceh Kabupaten Aceh Tamiang
    Aceh Kabupaten Aceh Utara
    Aceh Kabupaten Aceh Tengah
    Aceh Kabupaten Aceh Timur
    Aceh Kabupaten Bireuen
    Aceh Kabupaten Gayo Lues
  • Pria D Aniaya Kekasih di Kamar Kos Gunung Sahari Utara

    Pria D Aniaya Kekasih di Kamar Kos Gunung Sahari Utara

    Seorang pria berinisial D (44) dilaporkan usai menganiaya kekasihnya, NM (23). Peristiwa ini terjadi di kamar kos korban, wilayah Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus).

    Penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu (8/2) malam. Korban mengalami kekerasan fisik setelah cekcok dengan pelaku.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung menjelaskan insiden ini. Pelaku datang ke kos korban untuk mengobrol.

    "Pelaku datang ke kos dan mengobrol dan menanyakan pelaku mempunyai laki-laki lain sehingga terjadi cekcok," kata dia, Rabu (11/2/2026).

    Pada dini harinya, D mengecek ponsel milik NM. Pelaku diduga cemburu dan merebut paksa ponsel tersebut.

    "Pelaku mencoba mengambil paksa handphone korban sehingga terjadi keributan dan mencekik leher korban," jelasnya.

    Setelah insiden tersebut, pelaku pergi membawa ponsel korban. D beralasan kesal karena sering membelikan barang kepada kekasihnya.

    Namun, D menuding NM berselingkuh dengan pria lain. Hal ini memicu amarah pelaku dan tindakan penganiayaan.

    "Pelaku marah kepada korban karena selama berpacaran pelaku sering memberikan uang dan membelikan handphone, namun korban mempunyai pacar lagi sehingga pelaku marah dan mengambil barang-barang korban termasuk, ATM dan Handphone," bebernya.

    Daftar Barang yang Diambil Pelaku

    Penganiayaan ini berujung pada pengambilan barang-barang milik korban oleh pelaku. Berikut rinciannya:

    Barang yang Diambil Keterangan
    Handphone Direbut paksa setelah cekcok
    ATM Diambil bersama barang lainnya
    Uang Tunai Jumlah tidak disebutkan, namun terkait pemberian pelaku sebelumnya

    Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

  • Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat mengumpulkan 95 ahli gizi Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Lesehan Tanak Maiq, Kecamatan Narmada pada Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pelatihan diberikan agar sajian MBG tidak asal-asalan dan lebih bermutu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berharap penerima manfaat, seperti siswa, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, tidak lagi mengeluh.

    Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Saeful Akhkam, menekankan pentingnya kualitas menu. "Idealnya seperti itu (tidak boleh serampangan menu MBG). Namun, kembali berpulang kepada persediaan bahan baku," ujar Saeful Akhkam, Rabu (11/2/2026).

    Para ahli gizi diharapkan mampu menciptakan menu MBG yang sesuai selera penerima tanpa mengurangi kandungan gizi. "Kami mengumpulkan ahli gizi agar tidak cuma cukup gizi, namun enak dilihat dan disantap," jelas Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Lombok Barat itu.

    Dia menambahkan bahwa pedoman gizi sudah didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) untuk angka kecukupan gizi.

    SPPG diberikan keleluasaan untuk menyajikan menu bervariasi. Tidak ada tuntutan untuk menyajikan satu menu saja. Namun, setiap menu yang berbeda harus dilaporkan melalui grup WhatsApp koordinator per kecamatan.

    "Sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, setiap bulan (dilaporkan)," terang Akhkam.

    Berikut adalah informasi mengenai jumlah ahli gizi yang dikumpulkan di Lombok Barat:

    Jabatan Jumlah Lokasi Pelatihan
    Ahli Gizi SPPG 95 orang Lesehan Tanak Maiq, Narmada

    Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan (BBPOM) Mataram, Dinas Kesehatan Lombok Barat, serta Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kolaboratif terhadap program ini.

  • Kemenkes Targetkan Perpres KRIS BPJS Kesehatan Diteken Bulan Ini di Jakarta

    Kemenkes Targetkan Perpres KRIS BPJS Kesehatan Diteken Bulan Ini di Jakarta

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan informasi terbaru mengenai implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Skema ini dirancang untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, memastikan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

    Budi Gunadi Sadikin berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur KRIS dan sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG) dapat segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

    "Tadi ada pertanyaan kapan-kapan ini KRIS sama IDRG keluar? Diharapkan ini sudah final nih Perpres-nya. Mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Setelah Perpres diteken, pemerintah akan segera memulai proyek percontohan (pilot project). Tiga sistem baru, termasuk sistem rujukan, akan diuji coba secara bersamaan.

    "Sesudah ditandatangani, kita bisa mem-pilot project-nya, yang IDRG, rujukan, dan KRIS sekaligus supaya kita bisa melihat," imbuh Budi Gunadi Sadikin.

    Berikut adalah beberapa sistem baru yang akan diuji coba:

    Sistem Tujuan Utama
    KRIS Menyamakan standar layanan rawat inap bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
    iDRG Mengendalikan pembiayaan layanan kesehatan melalui prosedur yang lebih rinci.
    Sistem Rujukan Mengoptimalkan alur rujukan pasien untuk efisiensi dan kualitas layanan.

    Efisiensi Biaya dan Peningkatan Mutu

    Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa uji coba perubahan sistem rujukan dalam skala kecil telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan.

    "Insight orang untuk mendapatkan layanan yang advance itu biasanya harus 3-4 kali dirawat pindah-pindah RS, itu (nanti) hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja," terang Budi.

    Dengan implementasi KRIS, kendali mutu layanan diharapkan akan lebih baik. Sementara itu, iDRG akan memungkinkan kontrol pembiayaan yang lebih efektif.

    "Dengan adanya KRIS, jelas kendali mutunya akan lebih baik. Dengan adanya IDRG, kita juga akan membuat, agar pembiayaannya bisa lebih kita kontrol, untuk prosedur-prosedur yang memang sekarang makan biaya besar. Karena kita akan bikin lebih rinci lagi, antara prosedur A-1, prosedur A-2. Yang tadinya prosedurnya jadi satu prosedur A dengan harga yang sama. Jadi kita pasti harapkan itu bisa dan diharapkan pilot project itu bisa berjalan," tambahnya.

  • Polres Lamongan Sita Ratusan Botol Miras di Kamar Kos Brondong

    Polres Lamongan Sita Ratusan Botol Miras di Kamar Kos Brondong

    Satuan Samapta Polres Lamongan menyita ratusan botol minuman keras (miras) dari sebuah kamar kos di Kecamatan Brondong, Lamongan. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat.

    Laporan tersebut terkait dugaan penjualan miras tanpa izin di wilayah tersebut. Operasi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ini digelar pada Selasa malam (10/2/2026).

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali Sat Samapta Polres Lamongan, Ipda M Musyafak. Ia didampingi oleh anggota Unit Patroli selama operasi berlangsung.

    Informasi yang diterima petugas menyebutkan seorang penghuni kos berinisial ACR (31), perempuan, diduga menyediakan dan menjual minuman beralkohol. Pelaku beroperasi di wilayah Brondong.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera melakukan pengecekan ke lokasi. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) menemukan ratusan botol miras.

    Berbagai merek miras tersebut disimpan di dalam kamar kos.

    Barang Bukti Ratusan Botol Miras

    Pihak kepolisian berhasil mengamankan total 194 botol miras dari berbagai jenis. Miras tersebut termasuk Joker, Kawa Hijau dan Ungu, Iceland, Exotic, Atlas, Whiskey, Anggur Merah, Singaraja, Newport, Anggur Kolesom, dan Anggur Gingseng.

    Berikut adalah daftar sebagian merek miras yang disita:

    Merek Miras Jumlah (botol)
    Joker *
    Kawa Hijau dan Ungu *
    Iceland *
    Exotic *
    Atlas *
    Whiskey *
    Anggur Merah *
    Singaraja *
    Newport *
    Anggur Kolesom *
    Anggur Gingseng *

    * Jumlah spesifik untuk setiap merek tidak disebutkan, namun total 194 botol dari berbagai jenis.

    "Berdasarkan hasil pendataan barang bukti, ada 194 botol miras dari berbagai jenis yang diamankan, antara lain Joker, Kawa Hijau dan Ungu, Iceland, Exotic, Atlas, Whiskey, Anggur Merah, Singaraja, Newport, Anggur Kolesom, dan Anggur Gingseng," kata Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Proses Hukum Lebih Lanjut

    Dari hasil pemeriksaan awal, penghuni kos tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi untuk memperjualbelikan minuman beralkohol. Ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Lamongan untuk proses lebih lanjut. Tindakan ini akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Imbauan kepada Masyarakat

    Hamzaid mengimbau masyarakat agar tidak memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin resmi. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban.

    Ia juga mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat dapat melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110.

    "Laporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum," pungkasnya.

  • PN Sleman Vonis 7 Terdakwa Penganiayaan Anak di Monjali, 2 Residivis

    PN Sleman Vonis 7 Terdakwa Penganiayaan Anak di Monjali, 2 Residivis

    Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman telah menjatuhkan vonis terhadap tujuh terdakwa kasus penganiayaan anak di bawah umur yang berujung kematian. Peristiwa tragis ini terjadi di angkringan Jalan Monjali Gang Code I, Gemawang, Sinduadi, Mlati, pada Juni tahun lalu.

    Pembacaan putusan dilakukan oleh majelis hakim PN Sleman dengan hakim ketua Agung Nugroho pada Selasa (10/2) kemarin. Seluruh terdakwa mengikuti persidangan secara daring.

    Ketujuh terdakwa dalam kasus ini adalah Sukamto (35), Surya Tri Saputra (29), Muhammad Syaifulloh (25), Yasin Prasetyo Utomo (21), Andreas Kevin Anggit Kurniawan (29), Lintang Sulistiyo (25), dan Muhammad Devanda Kevin Herdiana (24).

    Majelis hakim menyatakan bahwa ketujuh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mereka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dan luka berat.

    Vonis penjara bervariasi antara 8 tahun 10 bulan hingga 10 tahun. Sukamto, Yasin, Andreas Kevin, dan Lintang dihukum 8 tahun 10 bulan penjara. Surya Tri Saputra dan Muhammad Syaifulloh divonis 9 tahun penjara.

    Sementara itu, Muhammad Devanda Kevin Herdiana menerima hukuman terberat, yakni 10 tahun penjara.

    "Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan," kata Agung, Selasa (10/2).

    Selain itu, hakim menghukum para terdakwa untuk membayar restitusi secara bersama-sama. Jumlah restitusi kepada orang tua/wali anak korban adalah Rp 348.138.500.

    Jika restitusi tidak dibayar dalam 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan masing-masing 6 bulan.

    "Atau jika para terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan," katanya.

    Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Para terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan.

    Kronologi Kejadian Mengerikan

    Peristiwa berdarah ini terjadi pada Senin, 9 Juni 2025, sekitar pukul 02.00 WIB. Awalnya, Devanda Kevin Herdiana dan Surya Tri Saputra melihat sekelompok anak, termasuk korban MTP dan RS, berkumpul di Jalan Monjali Gg. Code I Gemawang.

    Para pelaku menduga anak-anak itu bersiap tawuran karena terlihat membalut tubuh dengan buku dan lakban. Surya mengancam akan menggeledah jika mereka tidak bubar. Tak lama, Devanda menemukan sarung berisi senjata tajam.

    Senjata tersebut berupa pedang, celurit, dan gir. Devanda mengambil sebilah celurit dan mengejar anak-anak yang panik. Korban RS terjatuh saat mencoba kabur, lalu disabet celurit oleh Devanda.

    Surya turut menangkap dan memukuli RS, lalu menyeretnya ke Angkringan Code Andi. Sementara itu, Surya mengejar MTP menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkapnya. MTP kemudian dibawa ke sisi utara lokasi kejadian, dekat kamar mandi.

    Di lokasi ini, para pelaku secara bergantian menganiaya MTP hingga tewas. Akibat pengeroyokan ini, MTP mengalami pendarahan otak hebat, patah tulang rongga mata, dan luka tusuk. Setelah MTP, para pelaku juga menyiksa korban RS di angkringan.

    Fakta Mengejutkan di Persidangan

    Juru Bicara I PN Sleman, Jayadi Husain, mengonfirmasi vonis 8 hingga 10 tahun penjara untuk ketujuh terdakwa. Terungkap fakta mengejutkan, dua terdakwa merupakan residivis.

    "Ini memang berdasarkan putusan yang kami baca, ini dari ketujuh orang ini dipidana dengan pidana dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, terdapat dua orang itu yang sebagai residivis. Jadi terdakwa 4 (Devanda Kevin) dan terdakwa 6 (Andreas Kevin Anggit) sebagai residivis," kata Jayadi, Rabu (11/2/2026).

    Jayadi menjelaskan bahwa majelis hakim meyakini para terdakwa terbukti melakukan pidana. Korban meninggal, MTP, ditemukan dengan luka terbuka di perut. Korban lain, RS, mengalami luka robek di pantat.

    Juru Bicara II PN Sleman, Ari Prabawa, menambahkan fakta penting. Korban dan teman-temannya bukan pelaku klitih, melainkan berencana tawuran.

    "Kalau klitih itu di fakta hukum tidak terungkap fakta. Faktanya mereka itu ingin merayakan ulang tahun dengan mengadakan tawuran dan klitihnya belum terjadi," kata Ari.

    Warga yang mengetahui rencana tawuran tersebut meminta anak-anak itu bubar. Namun, mereka enggan meninggalkan lokasi. Warga memberi waktu 10 menit, tetapi anak-anak itu tetap tidak bubar.

    Kemudian, banyak warga datang membubarkan mereka, menyebabkan anak-anak tersebut kabur. Saat kabur, ditemukan senjata tajam seperti corbek dan celurit panjang.

    Korban MTP dan RS ditangkap massa setelah kabur, lalu dibawa ke angkringan. Di situlah terjadi penganiayaan yang menyebabkan MTP meninggal dunia dan RS luka berat.

    Detail Korban dan Pelaku

    Dua pelajar menjadi korban penganiayaan pada 9 Juni 2025. Satu korban meninggal dunia, dan satu lainnya dirawat di rumah sakit.

    Kanit 2 Sat Reskrim Polresta Sleman Ipda Hauzan Zaky Rizqullah menjelaskan, korban RS (16) warga Mlati dirawat di rumah sakit. Sementara korban tewas adalah MTP (18) warga Condongcatur.

    Dari penyelidikan, tujuh pelaku teridentifikasi. Mereka adalah S (36), STS (29), MS (25) warga Mlati, DKH (24) warga Tegalrejo, YPU (21) warga Gondokusuman, serta AK dan LS.

    Daftar Terdakwa dan Vonis Penjara
    Nama Terdakwa Usia Vonis Penjara Denda Restitusi Keterangan
    Sukamto 35 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib
    Surya Tri Saputra 29 9 Tahun Rp 1 Miliar Wajib
    Muhammad Syaifulloh 25 9 Tahun Rp 1 Miliar Wajib
    Yasin Prasetyo Utomo 21 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib
    Andreas Kevin Anggit Kurniawan 29 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib Residivis
    Lintang Sulistiyo 25 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib
    Muhammad Devanda Kevin Herdiana 24 10 Tahun Rp 1 Miliar Wajib Residivis

    Peristiwa pengeroyokan terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari di angkringan Jalan Monjali, Gemawang. Korban dan tiga temannya berkumpul memancing kecurigaan pelaku. Pelaku meminta mereka bubar, namun berakhir penganiayaan.

    Tiga orang berhasil melarikan diri, sedangkan dua lainnya dipukuli tanpa senjata. Korban RS mengalami luka lebam di muka dan badan. Sementara untuk MTP, penyebab kematian belum dapat disimpulkan dari visum awal.

    Hauzan menambahkan, polisi masih mendalami motif penganiayaan. Termasuk motif para korban berkumpul di lokasi kejadian.

  • Tujuh Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Underpass KM 47 Tol Jagorawi Bogor

    Tujuh Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Underpass KM 47 Tol Jagorawi Bogor

    Sebuah kecelakaan beruntun melibatkan tujuh kendaraan terjadi di underpass KM 47 Tol Jagorawi, tepatnya di Bogor Timur, Kota Bogor. Insiden ini sempat menyebabkan ruas jalan tol tertutup dan arus lalu lintas dialihkan.

    Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli mengatakan, kejadian menutup jalan tol selama beberapa menit. Peristiwa ini terjadi pada Rabu (12/2/2026) pagi.

    "(Jalan tol) tertutup beberapa menit," kata Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli kepada detikcom, Rabu (12/2/2026).

    Kecelakaan dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.20 WIB. Arus lalu lintas sempat terganggu karena kendaraan yang bertabrakan menghalangi jalan. Penanganan kecelakaan juga sempat membuat kendaraan dari arah Jakarta dialihkan melalui Simpang Gadog.

    Penanganan dan Dampak Lalu Lintas

    Jasa Marga melalui akun X mengumumkan pengalihan lalu lintas. Penutupan sementara dilakukan pada pukul 07.03 WIB di Tol Jagorawi Ciawi KM 47 (Underpass) dari arteri Ciawi ke arah Jakarta.

    "07.03 WIB #Tol_Jagorawi Ciawi KM 47 (Underpass) dari arteri Ciawi ke arah Jakarta DITUTUP SEMENTARA, ada kecelakaan beruntun menutup lajur. Lalin DIALIHKAN ke Gadog/Tajur, harap berhati-hati dan tertib di antrean," tulis Jasa Marga melalui akun X.

    Rekaman video kecelakaan beruntun ini turut beredar di media sosial. Terlihat empat kendaraan yang bertabrakan saling berhimpitan di dalam terowongan underpass.

    Terlihat ada dua kendaraan kecil yang terhimpit truk trailer dalam video tersebut. Kondisi ini memperparah penutupan akses di dalam underpass.

    Identifikasi Kendaraan Terlibat

    Kompol Akhmad Jajuli membenarkan adanya kecelakaan beruntun di KM 47B Tol Jagorawi arah Jakarta. Lokasi tepatnya berada di terowongan tol atau underpass Ciawi, Bogor Timur.

    "Iya benar (kecelakaan beruntun). Nggak ada korban, hanya materi saja," kata Kepala Induk PJR Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli, Rabu (12/2/2026).

    Kecelakaan melibatkan tujuh kendaraan menjelang lokasi proyek perbaikan jalan tol. Jajuli menyebut kejadian pada pukul 06.20 WIB itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian materi.

    Ketujuh kendaraan tersebut bergerak dari arah Ciawi menuju Jakarta. Kejadian terjadi di underpass KM 47B yang terdapat proyek perbaikan jalan di bahu kanan.

    Berikut daftar kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut:

    No. Jenis Kendaraan
    1 Toyota Innova
    2 Toyota Etios
    3 Truk kecil
    4 Honda Freed
    5 Daihatsu Sigra
    6 Nissan Evalia
    7 Truk trailer
  • Indonesia Beli KRI Canopus-936 dari Jerman untuk Survei Hidro-Oseanografi

    Indonesia Beli KRI Canopus-936 dari Jerman untuk Survei Hidro-Oseanografi

    Jakarta – Indonesia memperkuat armadanya dengan mengakuisisi KRI Canopus-936, sebuah Kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) Ocean Going dari Jerman. Kapal ini akan menambah daftar armada survei laut nasional untuk mendukung pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim.

    KRI Canopus-936 merupakan hasil pengadaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Fungsinya mencakup survei hidro-oseanografi, pemetaan dasar laut, serta pengumpulan dan pengelolaan data kelautan. Kemampuan ini vital bagi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan maritim.

    “Indonesia membutuhkan sarana survei laut berdaya jelajah samudra yang mampu beroperasi secara mandiri, berkelanjutan, dan presisi tinggi. Karena itu, KRI Canopus-936 dirancang tidak hanya sebagai kapal survei ilmiah, tetapi juga sebagai platform pendukung operasi militer nontempur dan pengawasan maritim,” ujar Duta Besar Republik Indonesia, Abdul Kadir Jailani dalam pernyataan tertulisnya.

    Pembangunan KRI Canopus-936 berlangsung selama 36 bulan. Proses ini melibatkan galangan Palindo Marine dan Abeking & Rasmussen dari Jerman sebagai mitra teknologi.

    Kerja sama ini berada dalam kerangka kebijakan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset (IDKLO). Kebijakan ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas industri nasional.

    Melalui skema tersebut, pembangunan kapal juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan SDM. “Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian dari proses yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan galangan dalam negeri untuk membangun kapal berstandar ocean-going,” ujar Dubes.

    Dampak jangka panjang terhadap kemandirian industri pertahanan nasional akan diuji oleh waktu.

    Kapal survei kelautan ini dijadwalkan diserahterimakan dan diberangkatkan ke tanah air pada Kamis (12/02) di Pelabuhan Bremen.

    Spesifikasi Teknis KRI Canopus-936

    KRI Canopus-936 dirancang untuk operasi jangka panjang di laut lepas. Kapal ini memiliki panjang 105 meter dan lebar 17,4 meter.

    Bobot mati kapal mencapai 3.419 ton, dengan kapasitas tambahan 200 ton untuk mendukung Submarine Rescue Vessel (SRV).

    Struktur kapal menggunakan baja AH36 pada bagian badan di bawah garis air dan baja A-36 pada bagian atas. Spesifikasi ini memastikan kapal dapat beroperasi di perairan samudra dengan tingkat keamanan memadai.

    Fitur Teknis Detail
    Panjang Kapal 105 meter
    Lebar Kapal 17,4 meter
    Bobot Mati 3.419 ton
    Kapasitas Tambahan 200 ton (untuk SRV)
    Jenis Baja Badan AH36 (bawah garis air), A-36 (atas)
    Kapasitas Bahan Bakar 610 meter kubik
    Jarak Tempuh Maksimal 10.000 mil laut
    Kecepatan Maksimum 16 knot
    Daya Tahan Operasi 60 hari

    Dengan kapasitas bahan bakar 610 meter kubik, KRI Canopus-936 diklaim mampu menempuh jarak hingga 10.000 mil laut tanpa henti. Kecepatan maksimumnya 16 knot, dengan daya tahan operasi mencapai 60 hari.

    Kemampuan ini memberikan fleksibilitas bagi kapal untuk menjalankan misi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan perairan internasional. Hal ini mengurangi ketergantungan pada dukungan logistik darat.

    KRI Canopus-936 menempati posisi strategis di tengah meningkatnya perhatian terhadap geopolitik maritim dan pengelolaan data kelautan. Kapal ini bukan sekadar kapal tempur, melainkan platform yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kepentingan strategis, dan realitas keamanan laut.

  • Bayi Prematur Ditinggal Orang Tua Meninggal di Bekasi Selatan

    Bayi Prematur Ditinggal Orang Tua Meninggal di Bekasi Selatan

    Seorang bayi yang ditemukan seorang diri di sebuah apartemen di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, meninggal dunia pada Rabu (11/2/2026). Bayi tersebut meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

    Bayi tersebut lahir prematur pada usia kandungan 5 bulan.

    Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

    "Nah kita juga berempati ya bahwa bayi yang ditemukan itu pagi ini meninggal dunia. Dalam kondisi yang lahir prematur usia 5 bulan," kata Kombes Budi Hermanto, Rabu (11/2/2026).

    Pihak kepolisian masih terus menyelidiki alasan sejoli orang tua bayi tersebut meninggalkan anak mereka. Penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk mengungkap motif di balik kejadian ini.

    Berdasarkan keterangan awal, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa bayi tersebut lahir di toilet. Sejoli tersebut mengaku tidak sengaja melahirkan bayi tersebut.

    "Karena motif itu pada saat proses pemeriksaan akan bisa berubah sampai dengan proses pemeriksaan itu paripurna. Karena bisa saja pada saat awal dia menyampaikan motifnya ini segala macam, karena keterangan awal adalah anak itu keluar secara tidak sengaja pada saat yang bersangkutan berada di toilet," ungkapnya.

    Kronologi Penemuan dan Penangkapan

    Sebelumnya, pasangan kekasih tersebut tega meninggalkan bayi yang baru dilahirkan seorang diri di apartemen. Bayi malang tersebut meninggal dunia pada pukul 09.30 WIB pagi hari saat dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi.

    "Adapun bayi yang ditinggalkan tersebut meninggal dunia pada pukul 09.30 WIB pagi ini saat dalam perawatan RSUD Kota Bekasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

    Polisi telah berhasil menangkap pasangan kekasih yang merupakan orang tua bayi tersebut. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda.

    Identitas kedua tersangka telah dikonfirmasi.

    Data Penanganan Kasus Bayi Ditinggal di Bekasi

    Deskripsi Detail
    Status Bayi Meninggal Dunia
    Usia Kandungan 5 Bulan (prematur)
    Lokasi Penemuan Apartemen Bekasi Selatan
    Penyebab Kematian Bayi prematur, dirawat di RSUD Kota Bekasi
    Tersangka NMP (Perempuan), ROM (Laki-laki)
    Status Tersangka Orang tua korban, bukan pasangan suami istri
    Penanganan Ibu Bayi Medis, penahanan dibantarkan
    Lokasi Penahanan Polsek Bekasi Selatan (ROM), RSUD Kota Bekasi (NMP)

    "Benar, kedua tersangka merupakan orang tua dari anak korban, berinisial NMP dan ROM, namun bukan pasangan suami istri. Saat ini keduanya telah diamankan dan ditahan di Polsek Bekasi Selatan," jelas Kombes Budi Hermanto.

    Saat ini, ibu bayi, tersangka NMP, tengah dalam penanganan medis di RSUD Kota Bekasi. Oleh karena itu, penahanannya dibantarkan.

    "Tersangka perempuan dalam kondisi medis sehingga dibantarkan dan sedang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi," bebernya.