Category: Berita

  • Santriwati di Mamuju Jadi Tersangka Pembuangan Bayi dalam Kondisi Mengenaskan

    Santriwati di Mamuju Jadi Tersangka Pembuangan Bayi dalam Kondisi Mengenaskan

    Seorang santriwati berinisial HS ditetapkan sebagai pelaku pembuangan jasad bayi yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area perkebunan belakang sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Temuan jasad bayi dengan kondisi lengan terputus tersebut sebelumnya sempat menggemparkan warga sekitar pada Jumat (20/2/2026).

    Kasi Humas Polresta Mamuju, Iptu Herman Basir, mengonfirmasi bahwa HS merupakan ibu kandung dari bayi tersebut. Identitasnya terungkap setelah penyidik melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk para ustaz dan santriwati di lingkungan pondok pesantren.

    Kecurigaan polisi mengarah pada HS yang saat itu ditemukan dalam kondisi kesehatan yang menurun. Saat dilakukan pemeriksaan medis, pelaku diketahui mengalami pendarahan hebat pasca-persalinan. Di hadapan penyidik, HS akhirnya mengakui bahwa bayi yang ditemukan di kebun tersebut adalah anaknya.

    "Setelah diperiksa, HS ini mengakui bahwa bayi tersebut memang anaknya," ujar Iptu Herman Basir saat memberikan keterangan resmi.

    Saat ini, HS masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Mamuju untuk pemulihan kondisi fisiknya. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga telah memanggil dan meminta keterangan dari seorang pria berinisial IT (20) yang diketahui merupakan ayah biologis dari bayi tersebut.

    Meski telah menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polresta Mamuju, status IT saat ini masih sebagai saksi. "Untuk pria inisial IT sudah diperiksa dan diizinkan untuk pulang," pungkas Herman.

  • Implementasi KUHP Baru: Penegak Hukum Diingatkan Patuhi Aturan Kedaluwarsa Perkara

    Implementasi KUHP Baru: Penegak Hukum Diingatkan Patuhi Aturan Kedaluwarsa Perkara

    Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menuntut ketegasan aparat penegak hukum, terutama terkait batas waktu atau kedaluwarsa penuntutan. Dr. Yuspan Zalukhu, SH., MH., dosen dari Universitas Jayabaya, menegaskan bahwa regulasi anyar ini telah merumuskan norma kedaluwarsa secara eksplisit sehingga tidak lagi membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda atau multitafsir.

    Dalam diskusi bertema “Bicara Hukum” pada Rabu (18/02/2026), Yuspan mengingatkan bahwa upaya memaksakan perkara yang secara hukum telah gugur merupakan tindakan tanpa dasar yang berisiko melanggar ketentuan. Menurutnya, meskipun instrumen hukum seperti banding atau kasasi tersedia, penggunaannya harus berpijak pada argumentasi hukum yang valid, bukan sekadar memaksakan perkara yang masa penuntutannya telah habis.

    Persoalan ini mengemuka seiring dengan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan eksepsi dalam perkara dengan terdakwa bernama Budi. Hakim memutuskan untuk menghentikan persidangan dan membebaskan Budi dari tahanan karena masa penuntutan dinilai telah terlampaui. Budi sendiri menyatakan apresiasinya terhadap kecermatan hakim dalam mengimplementasikan ketentuan KUHP Baru pada kasusnya.

    Kuasa hukum Budi, Faomasi Laia, merujuk pada Pasal 136 dan 137 KUHP Baru sebagai landasan utama yang mengatur rincian batas waktu penuntutan. Ia juga menyoroti Pasal 3 mengenai asas transisi, yang mewajibkan penerapan aturan paling menguntungkan bagi terdakwa jika terjadi perubahan regulasi. Faomasi memperingatkan bahwa aparat yang mengabaikan batasan tersebut berisiko menghadapi sanksi pidana.

    "Penegak hukum yang tetap memaksakan perkara yang telah kedaluwarsa hingga tahap penuntutan berpotensi dikenai sanksi pidana. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma, tetapi juga mempertaruhkan integritas profesional mereka," ujar Faomasi Laia.

    Polemik ini menjadi sinyal adanya tantangan dalam menyeragamkan penafsiran hukum di tingkat praktisi. Integritas serta kompetensi aparat penegak hukum dipandang sebagai kunci utama agar pembaruan sistem hukum nasional dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara efektif sesuai mandat KUHP Baru.

  • BPN Dorong Percepatan Sertifikasi 15 Ribu Tanah Wakaf di Banten

    BPN Dorong Percepatan Sertifikasi 15 Ribu Tanah Wakaf di Banten

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memasifkan upaya legalitas rumah ibadah di Provinsi Banten. Langkah ini diambil menyusul data yang menunjukkan baru 36,72 persen atau sekitar 9.148 bidang rumah ibadah yang mengantongi sertifikat resmi dari total 24.910 bidang yang ada.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum bagi aset umat. Menurutnya, negara harus hadir menjamin status hukum tanah yang telah dialihkan dari hak individu menjadi milik publik atau umat tersebut.

    "Proses pendirian masjid, musala, dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertifikasi tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat. Saya minta ini 'dikeroyok' bersama," ujar Nusron saat kunjungan kerja di Kota Serang, Jumat (20/2/2026).

    Guna mengejar ketertinggalan sertifikasi di Banten, BPN menerapkan sejumlah strategi teknis. Di antaranya adalah pembentukan loket khusus wakaf di setiap Kantor Pertanahan, pelaksanaan sidang isbat wakaf, hingga penguatan kolaborasi antarinstansi.

    Sebagai langkah konkret di tingkat daerah, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Banten. Kepala Kantor Wilayah BPN Banten, Harison Mocodompis, menyatakan komitmennya untuk memperluas kerja sama serupa dengan organisasi keagamaan lainnya di masa mendatang.

    Dalam agenda tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan secara langsung 13 sertifikat wakaf yang mencakup peruntukan bagi masjid, musala, hingga fasilitas pendidikan. Upaya ini diharapkan menjadi pemacu bagi masyarakat dan pengurus rumah ibadah untuk segera mendaftarkan aset tanah mereka ke kantor pertanahan setempat.

  • Tapanuli Selatan Relokasi 186 KK Korban Tanah Bergerak di Desa Tandihat

    Tapanuli Selatan Relokasi 186 KK Korban Tanah Bergerak di Desa Tandihat

    Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan warga dari ancaman bencana susulan di Desa Tandihat. Sebanyak 186 Kepala Keluarga (KK) diputuskan untuk segera dipindahkan ke hunian tetap demi menjamin keamanan dan keselamatan jiwa.

    Keputusan relokasi ini didasari atas kondisi geografis Desa Tandihat yang dinilai sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Fenomena tanah bergerak telah menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah hingga ambruk, menyisakan puing-puing bangunan yang membahayakan penduduk jika terus bertahan di lokasi tersebut.

    Sebagai solusi jangka panjang, otoritas setempat telah menyiapkan lokasi pemukiman baru bagi warga terdampak. Ratusan kepala keluarga tersebut akan ditempatkan di Desa Perkebunan Marpinggan. Langkah ini diambil mengingat struktur tanah di wilayah asal yang sangat labil dan rawan bencana susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

  • Pemprov Jabar Sediakan 3.040 Tiket Mudik Gratis Lebaran 2026, Cek Rute dan Cara Daftar

    Pemprov Jabar Sediakan 3.040 Tiket Mudik Gratis Lebaran 2026, Cek Rute dan Cara Daftar

    Masyarakat Jawa Barat kini dapat mengakses layanan mudik gratis untuk perayaan Idul Fitri 1447 H. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah menyiapkan kuota sebanyak 3.040 kursi yang terbagi dalam 74 armada bus guna menekan penggunaan kendaraan pribadi selama masa arus mudik 2026.

    Pendaftaran program ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Sapawarga yang tersedia di Play Store dan App Store. Periode registrasi telah dibuka sejak 11 Februari hingga 12 Maret 2026. Calon peserta diwajibkan menginput data identitas resmi mulai dari nama lengkap, NIK, alamat domisili, hingga nomor Kartu Keluarga serta menentukan rute tujuan.

    Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan bahwa program ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki keterikatan wilayah dengan Jawa Barat. "Program mudik gratis terbuka untuk semua warga asal dan tinggal di Jawa Barat yang ingin mudik ke kampung halaman, tentunya dengan persyaratan yang telah ditentukan," ungkap Dhani pada Jumat (20/2/2026).

    Panitia telah menjadwalkan keberangkatan pemudik pada tanggal 13, 14, dan 15 Maret 2026 dari tiga lokasi utama, yakni Terminal Leuwipanjang (Bandung), Terminal Cikarang, dan Terminal Bekasi. Berikut adalah rincian rute perjalanan yang tersedia dalam program tahun ini:

    Asal Keberangkatan Kota Tujuan
    Bandung (Leuwipanjang) Yogyakarta, Solo, Ciledug, Sukabumi, Semarang, Sragen, Wonogiri
    Bekasi Purbalingga, Bandung
    Cikarang Tasikmalaya
    Bogor Palabuhanratu

    Dalam implementasinya, Dishub Jabar menggandeng sejumlah operator bus ternama seperti PO Sugeng Rahayu, PO Damri, PO Sinar Jaya, PO Primajasa, dan PO MGI, dengan dukungan dari Jasa Raharja. Seluruh armada dipastikan telah melewati proses ramp check atau pemeriksaan teknis menyeluruh, mencakup sistem pengereman, kondisi ban, hingga aspek kelengkapan keselamatan lainnya.

    Setelah melakukan pendaftaran, calon pemudik harus melakukan aktivasi tiket pada rentang waktu 1-12 Maret 2026 sekaligus untuk memilih tanggal keberangkatan. Melalui inisiatif ini, Pemprov Jabar menargetkan perjalanan yang lebih tertib dan aman bagi warga. Dhani mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kuota yang tersedia agar perjalanan pulang kampung dapat ditempuh dengan biaya nol rupiah namun tetap nyaman.

  • Ledakan Petasan di Situbondo Hancurkan 12 Rumah, Satu Warga Tewas

    Ledakan Petasan di Situbondo Hancurkan 12 Rumah, Satu Warga Tewas

    Insiden ledakan hebat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, pada Jumat (20/2/2026) telah dipastikan bersumber dari bahan petasan. Peristiwa tragis ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan merusak sedikitnya 12 rumah warga di Dusun Mimbo.

    Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, mengungkapkan bahwa hasil olah TKP menunjukkan adanya aktivitas pembuatan petasan dalam skala besar di lokasi tersebut. Polisi menemukan lubang bekas ledakan dengan diameter mencapai 52 cm dan kedalaman 7 cm sebagai bukti titik pusat ledakan.

    "Ini sebenarnya masih kategori low explosives, masih rendah. Meski tetap membawa dampak, baik jiwa maupun material," kata AKBP Bayu Anuwar Sidiqie saat memberikan keterangan resmi terkait dampak kerusakan di lapangan.

    Suryadi (50), korban yang dinyatakan meninggal dunia, diketahui bukan sebagai perakit petasan. Fakta terbaru menyebutkan bahwa korban merupakan tetangga pemilik rumah yang saat kejadian sedang berada di luar untuk memperbaiki pintu gudang di dekat lokasi ledakan.

    Selain korban jiwa, sejumlah warga lainnya kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar yang cukup serius. Tim medis melaporkan rata-rata korban mengalami luka bakar hingga di atas 50 persen dan masih dalam kondisi syok berat sehingga belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

  • MUI Terbitkan Panduan Penggunaan Toa Masjid dan Etika Membangunkan Sahur Ramadan 2026

    MUI Terbitkan Panduan Penggunaan Toa Masjid dan Etika Membangunkan Sahur Ramadan 2026

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan imbauan terkait etika pelaksanaan tradisi membangunkan sahur pada Ramadan 1447 H. Penekanan utama diberikan pada penggunaan pengeras suara masjid atau mushola yang harus dilakukan secara proporsional demi menjaga ketenangan lingkungan dan menghormati kemajemukan masyarakat.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan bahwa meskipun tradisi membangunkan sahur diperbolehkan, pelaksanaannya wajib mengedepankan etika sosial. Ia menyarankan agar penggunaan toa dilakukan seperlunya saja, terutama pada waktu yang mendekati batas sahur, yakni sekitar pukul 03.30 WIB.

    "Di daerah padat dan banyak non-Muslim tentu diukur sebaiknya yang tidak mengganggu orang yang tidak berpuasa," ungkap Kiai Cholil. Ia menambahkan bahwa volume pengeras suara harus diatur sedemikian rupa agar semangat Ramadan tetap menghadirkan kedamaian bagi semua kalangan, terlepas dari latar belakang agama mereka.

    Selain perihal pengeras suara, MUI juga memberikan sorotan tajam terhadap fenomena kelompok pemuda yang membangunkan sahur dengan berkeliling kampung. Kiai Cholil menyayangkan jika kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti adanya laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan demi tujuan viral atau hiburan.

    "Hendaknya dilakukan sepantasnya. Tidak perlu sampai melanggar laki-laki bercorak perempuan, karena dalam Islam itu tidak diperbolehkan," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut.

    Ketetapan awal puasa sendiri telah diputuskan oleh pemerintah melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berdasarkan hasil hisab dan pantauan rukyat di 96 titik seluruh Indonesia, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Pemerintah berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah secara serentak dengan tetap menjaga bingkai persatuan di tengah perbedaan.

  • Prediksi Jadwal Nuzulul Quran 2026 Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

    Prediksi Jadwal Nuzulul Quran 2026 Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

    Umat Islam di Indonesia diperkirakan akan memperingati Nuzulul Quran 1447 Hijriah pada awal Maret 2026. Momentum turunnya Al-Quran setiap 17 Ramadan ini memiliki potensi perbedaan tanggal peringatan antara versi Pemerintah melalui Kementerian Agama RI dengan organisasi Islam Muhammadiyah, merujuk pada penetapan awal Ramadan yang berbeda.

    Berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengenai hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah, awal puasa ditetapkan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Melalui metode hisab hakiki wujudul hilal yang menghitung posisi astronomis bulan secara presisi, Muhammadiyah menetapkan peringatan Nuzulul Quran akan jatuh pada Jumat, 6 Maret 2026.

    Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag RI) menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah satu hari lebih lambat, yakni Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan yang diambil melalui sidang isbat ini menjadi pedoman resmi bagi mayoritas umat Islam di Indonesia. Dengan acuan tersebut, malam 17 Ramadan atau Nuzulul Quran versi pemerintah dijadwalkan jatuh pada Sabtu, 7 Maret 2026.

    Keterangan Versi Muhammadiyah Versi Pemerintah (Kemenag)
    Awal Ramadan 1447 H 18 Februari 2026 19 Februari 2026
    Nuzulul Quran (17 Ramadan) 6 Maret 2026 7 Maret 2026
    Metode Penentuan Hisab Hakiki Wujudul Hilal Sidang Isbat

    Perbedaan penentuan tanggal ini merupakan fenomena yang lumrah terjadi di Indonesia akibat adanya perbedaan kriteria dan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah. Meski terdapat dua kemungkinan tanggal, esensi Nuzulul Quran tetap menjadi sarana bagi umat Muslim untuk meningkatkan kecintaan dan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran selama bulan suci Ramadan.

  • Modal Usaha Raib Digondol Pencuri, Lansia Penjual Nasi Uduk di Bekasi Berhenti Berjualan

    Modal Usaha Raib Digondol Pencuri, Lansia Penjual Nasi Uduk di Bekasi Berhenti Berjualan

    Atnah (65), seorang pedagang nasi uduk di Jalan Bulak Tinggi, Pondok Melati, Kota Bekasi, terpaksa berhenti mencari nafkah. Keputusan pahit ini diambil setelah uang modal usaha sekaligus keuntungannya sebesar Rp 700 ribu raib dibawa kabur pencuri pada Selasa (17/2) pagi.

    Insiden tersebut bermula sekitar pukul 07.30 WIB saat seorang pria mendatangi lapak dagangannya untuk memesan empat bungkus nasi uduk. Atnah yang sibuk menyiapkan pesanan tidak menyadari bahwa pelaku tengah mengincar kaleng biskuit tempatnya menyimpan uang. Pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan korban dan langsung melarikan diri membawa seluruh isi kaleng tersebut.

    "Yang hilang duit modal sama keuntungan, sekarang tidak jualan lagi karena tidak ada modal," ujar Atnah saat menceritakan kejadian tersebut kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang mengunjunginya, Kamis (19/2). Atnah mengungkapkan bahwa ia biasanya sudah mulai memasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari dan memanggul dagangannya sejauh 350 meter dari rumahnya di RT 04 RW 03, Kelurahan Jatiwarna, demi bisa berjualan setiap subuh.

    Meskipun mengalami kerugian material yang berdampak pada kelangsungan usahanya, Atnah memilih untuk tidak menempuh jalur hukum secara formal. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa korban telah mengikhlaskan uang yang dicuri tersebut.

    "Informasi dari Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede, korban tidak bersedia membuat laporan, sudah mengikhlaskan," kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono.

    Kendati demikian, aparat kepolisian tetap melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Petugas telah mendatangi lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, serta mengamankan rekaman CCTV di sekitar area pencurian untuk bahan pendalaman kasus lebih lanjut oleh Polsek Pondok Gede.

  • Cegah Cyber Bullying, Polda Metro Jaya Edukasi Siswa SD Lewat Program Jaga Jakarta

    Cegah Cyber Bullying, Polda Metro Jaya Edukasi Siswa SD Lewat Program Jaga Jakarta

    Siswa kelas 5 dan 6 dari Sekolah Cikal serta Mentari Intercultural School Jakarta mengunjungi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk mendalami literasi keamanan digital. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026) di Ruang Ramah Anak Ditressiber ini merupakan bagian dari Primary Years Programme Exhibition sekaligus implementasi program 'Jaga Jakarta plus'.

    Para pelajar mendapatkan pembekalan intensif mengenai ancaman dunia maya yang kerap menyasar anak-anak, seperti praktik grooming, perjudian daring, hingga perundungan siber (cyber bullying). Edukasi ini bertujuan membangun pemahaman dini mengenai etika bermedia digital serta mencegah anak-anak menjadi korban kejahatan teknologi.

    Direktur Siber Brigjen Roberto Pasaribu menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan instruksi langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri untuk mengedepankan langkah preventif. "Kegiatan ini adalah kegiatan preemtip dan preventif Kepolisian sebagai bagian dari program Jaga Jakarta Polda Metro, dimana Bapak Kapolda Irjen Asep Edi Suheri meminta Direktorat Siber memberikan edukasi kepada anak guna mencegah mereka sebagai korban kejahatan teknologi saat ini," ujar Roberto.

    Selain menerima materi dari tim Kasubdit 2 yang dipimpin Kompol Mohammad Fajar, para siswa berkesempatan meninjau fasilitas khusus Jakarta Internet Crimes Against Children (JICAC). Ruangan ini secara spesifik dikelola untuk menangani kasus anak sebagai korban kejahatan daring. Selama kunjungan, interaksi berlangsung aktif dengan sesi tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris.

    Program bertajuk 'Cyber Goes To School' ini sejatinya telah menjadi agenda rutin mingguan sejak September 2025. Melalui pendekatan tutorial di sekolah maupun kunjungan langsung ke markas kepolisian, Ditressiber berharap kesadaran guru dan orang tua juga meningkat dalam mendampingi anak menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab.