Category: Berita

  • Nenek Terdakwa 2 Ton Sabu Mohon Prabowo Bebaskan Cucunya di Batam

    Nenek Terdakwa 2 Ton Sabu Mohon Prabowo Bebaskan Cucunya di Batam

    Batam – Dukungan untuk Fandi Ramadan, Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, datang dari sang nenek, Siti Kholijah. Ia hadir di Pengadilan Negeri (PN) Batam untuk memberikan dukungan moril sekaligus memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar cucunya dibebaskan dari ancaman hukuman mati.

    Siti meyakini Fandi tidak bersalah. "Demi Allah dia tidak bersalah. Demi Tuhan saya tahu dia tak bersalah. Cucu saya itu di ketiak saya saja sehari-hari. Kalau adzan, dia pergi ke masjid. Setiap lima waktu tidak pernah tinggal," ujarnya di PN Batam, Senin (23/2/2026), seperti dilansir detikSumut.

    Menurut Siti, Fandi adalah tulang punggung keluarga yang kerap membantu membiayai sekolah adiknya. Ia berharap cucunya bisa kembali berkumpul dengan keluarga di Medan jika dibebaskan.

    "Dapatkan seperak, dua perak, membantu adiknya di sekolah. Itulah dia," imbuhnya.

    Sambil terisak, Siti secara terbuka meminta bantuan Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus pada kasus yang menjerat cucunya. "Saya minta sama Pak Prabowo, tolonglah bebaskan cucu saya. Dia murni memang tidak bersalah," pintanya.

    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut hukuman mati terhadap enam terdakwa dalam kasus ini. Selain Fandi, tiga WNI lain yakni Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir juga menghadapi tuntutan serupa. Dua terdakwa lainnya adalah warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradube. Tuntutan dibacakan JPU Gustirio dalam sidang di PN Batam yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tiwik, didampingi Douglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi pada Kamis (5/2/2026).

    "Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana mati serta memerintahkan para terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," tegas JPU dalam persidangan.

  • Kasus PLD Probolinggo Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Kok Bisa Bebas?

    Kasus PLD Probolinggo Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Kok Bisa Bebas?

    Kasus dugaan korupsi yang menjerat seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Probolinggo memasuki babak baru. Muhammad Misbahul Huda, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, dikabarkan telah dibebaskan.

    Misbahul Huda menjadi tersangka karena diduga melakukan korupsi dengan menerima honor ganda (double job) sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) dan PLD. Menurut kejaksaan, rangkap jabatan ini melanggar aturan karena pendamping lokal desa tidak diperbolehkan merangkap sebagai guru tidak tetap yang dibiayai oleh anggaran negara.

    Kejari menetapkan status tersangka karena yang bersangkutan dinilai menerima honor ganda yang dibiayai APBN, APBD, dan APBDes sehingga berpotensi mengganggu tugas utamanya sebagai PLD. Hasil penyidikan oleh Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menunjukkan kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai sekitar Rp 118 juta.

    Kabar pembebasan Misbahul Huda ini menimbulkan tanda tanya. Seorang tetangga tersangka berinisial DI mengungkapkan, “Benar, malah sekarang (tersangka) sudah berada di rumahnya. Tidak tahu juga apa faktor yang membuat kejaksaan membebaskan tersangka ini.”

    Penetapan Misbahul Huda sebagai tersangka sebelumnya sempat menjadi perbincangan di kalangan pakar hukum di media sosial. DI menambahkan, setelah penetapan tersangka itu, keputusan kejaksaan memang sempat ramai diperbincangkan dan jadi gunjingan pakar hukum di media sosial karena dinilai banyak alasan yang diterapkan dalam penetapan tersangka itu timpang.

    Spekulasi mengenai alasan pembebasan pun bermunculan. “Kalau dari obrolan mulut ke mulut, informasinya sudah keluar sejak hari Jum'at kemarin kalau untuk alasan dibebaskan apa karena uang atau karena yang lain itu tidak tahu. Tapi mulai kemarin memang ramai kan dibahas di Tiktok,” ungkap DI.

    Hingga saat ini, Kasi Intel Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik Eka Purwanto, belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai pembebasan tersangka.

  • ABK Terdakwa 2 Ton Sabu di Batam Mohon Bebas dari Hukuman Mati

    ABK Terdakwa 2 Ton Sabu di Batam Mohon Bebas dari Hukuman Mati

    Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat 2 ton, membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Batam. Dalam pledoinya, Fandi memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan dari tuntutan hukuman mati. Ia menyampaikan pembelaannya dengan suara bergetar dan beberapa kali terhenti karena emosi.

    Sidang yang digelar pada Senin (23/2/2026) itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Tiwik. "Silahkan dibaca, tidak harus berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri duduk saja," ujar Tiwik sebelum Fandi memulai pembelaannya.

    Mengawali pembelaannya, Fandi menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menjalani proses peradilan. Ia juga mengungkapkan perasaan tertekannya. "Aku tersesat di negeriku tapi negara pun tidak menyelamatkanku. Ya Allah, selamatkan hamba Mu ini," ungkapnya.

    Fandi kemudian memperkenalkan dirinya sebagai anak pertama dari enam bersaudara yang berasal dari keluarga sederhana. Ia menceritakan masa kecilnya yang penuh kesulitan, tinggal di rumah papan di kawasan pesisir yang sering kebanjiran dan bocor.

    Ia mengungkapkan bahwa ibunya rela menggadaikan rumah demi membiayai pendidikannya di Politeknik Pelayaran Negeri Malahayati Banda Aceh. "Saya miskin dalam harta tapi saya sangat kaya dengan kasih sayang ayah dan ibu saya," katanya.

    Dalam pledoinya, Fandi menjelaskan awal mula dirinya bekerja sebagai ABK bagian mesin di kapal MT Sea Dragon. Berbekal ijazah dan pengalaman berlayar, ia memperoleh informasi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri dan menyerahkan dokumen pelaut kepada agen tenaga kerja perkapalan. Ia menegaskan bahwa kedua orang tuanya mengetahui seluruh proses tersebut dan ia tidak pernah menerima informasi bahwa kapal akan mengangkut narkotika.

    "Tidak ada satupun pernyataan atau penjelasan yang saya terima yang mengatakan bahwa kapal akan mengangkut barang terlarang yaitu narkotika. Selama hidup saya bahkan belum pernah melihat seperti apa barang tersebut," ujarnya.

    Fandi menjelaskan bahwa pada 14 Mei 2025, saat pelayaran menuju Phuket, Thailand, terjadi pemindahan barang dari kapal lain di tengah laut. Sebagai ABK yang baru bergabung, ia merasa tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan perintah kapten kapal. "Perintah kapten wajib dilaksanakan dan dituruti. Perintah yang saya terima untuk mengangkat kardus wajib saya turuti. Bertanya muatan itu apa dan mengapa diangkat di laut adalah pertanyaan yang tidak akan bisa saya ajukan," jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam penentuan muatan, rute, maupun pelabuhan. Ia mengaku hanya menjalankan tugas sesuai fungsi sebagai ABK bagian mesin dan tidak memiliki motif untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Fandi juga menyatakan tidak pernah memiliki catatan pelanggaran hukum sebelumnya dan tidak menerima imbalan selain pinjaman gaji dari nakhoda, serta bersumpah tidak mengetahui adanya narkotika dalam muatan kapal tersebut.

    "Saya lebih baik lapar daripada harus bekerja di lingkaran hitam. Harga diri saya dan keluarga saya jauh lebih berharga dari apapun," tegasnya.

    Di penghujung pembelaannya, Fandi memohon kepada majelis hakim dan jaksa agar membebaskannya. "Saya hanya meminta sebuah keadilan di Tanah Air saya sendiri. Malam yang gelap menjadi saksi bahwa saya bekerja atas perintah, melawan bisa diartikan mati," tuturnya.

    Fandi juga menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim, jaksa, aparat penegak hukum, keluarga, serta kerabat yang telah memberikan dukungan selama proses persidangan. Sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi terdakwa. Agenda sidang lanjutan dijadwalkan pada Rabu (25/2).

  • Rangkuman Jawa Barat: YouTuber Didakwa, Ular Piton Hebohkan Warga Saat Sahur, hingga Gempa Purwakarta

    Rangkuman Jawa Barat: YouTuber Didakwa, Ular Piton Hebohkan Warga Saat Sahur, hingga Gempa Purwakarta

    Sejumlah peristiwa terjadi di Jawa Barat pada Senin, 23 Februari 2026, mulai dari sidang YouTuber hingga bencana alam.

    Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob, seorang YouTuber, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas kasus dugaan penghinaan terhadap Suku Sunda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Resbob dengan ancaman hukuman empat tahun penjara sesuai Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 2 Maret, dengan agenda pembelaan dari pihak Resbob.

    Di Sukabumi, kuasa hukum TR, tersangka kasus kematian NS (13), membantah tuduhan bahwa kliennya melakukan penyiksaan, termasuk memaksa korban meminum air panas. Moh Buchori, penasihat hukum TR, menyatakan bahwa kliennya membantah terlibat dalam kematian anak tirinya dan menduga ada pihak lain yang terlibat. “Status klien kami TR sampai hari ini itu masih dalam tahap penyidikan dari pihak kepolisian…Dan diduga hal itu tidak dilakukan oleh klien kami, dan itu ada dilakukan oleh orang-orang yang lain,” kata Buchori.

    Kabupaten Purwakarta diguncang gempa bumi dengan magnitudo 2,6. Menurut analisis BMKG, episenter gempa berada di darat, 19 km arah barat daya Purwakarta, dengan kedalaman 12 km. Getaran gempa dirasakan hingga Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kepala BMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Dr. Hartanto, menjelaskan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat.

    Sementara itu, hujan deras menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ciamis pada akhir pekan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, menyatakan bahwa sejumlah rumah warga terdampak dan akses jalan antar kecamatan terputus akibat material longsor. Longsor terparah terjadi di Desa Raksabaya, Kecamatan Cimaragas, yang menutup ruas jalan kecamatan sepanjang 150 meter. Banjir juga melanda Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, menyebabkan puluhan rumah terendam. BPBD Ciamis telah menyalurkan bantuan makanan dan melakukan penyedotan air.

    Ular Piton Gegerkan Warga Kuningan

    Kejadian unik terjadi di Desa Luragung, Kabupaten Kuningan, saat warga tengah bersiap sahur. Ajis (48) dikejutkan oleh suara gaduh ayam di kandangnya. Ternyata, seekor ular piton sepanjang 4 meter berada di antara ternaknya. Ajis segera menghubungi UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kuningan yang kemudian mengevakuasi ular tersebut. “Awalnya Pak Ajis mendengar bunyi ayamnya ramai di kandang. Pas dilihat ternyata ada ular piton sedang makan ayam di kandang. Karena panik dan takut Ajis segera menghubungi UPT Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan,” ujar Kepala UPT Damkar Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusuma. Ular tersebut diduga berasal dari area persawahan di sekitar pemukiman.

  • Bali Siaga: BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Hingga 25 Februari 2026

    Bali Siaga: BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Hingga 25 Februari 2026

    Denpasar – Masyarakat Bali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga 25 Februari 2026. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar telah mengeluarkan peringatan terkait kondisi ini, menyusul hujan deras yang melanda sejumlah wilayah selama dua hari terakhir.

    Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar, Luh Eka Arisanti, menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang mengalami hujan tanpa henti kini berstatus siaga cuaca ekstrem. Fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) di Samudera Hindia turut memengaruhi pembentukan awan hujan di atas Pulau Dewata.

    Masyarakat, kata Arisanti, perlu berhati-hati terhadap potensi genangan air dan tanah longsor, terutama di daerah-daerah yang rawan. Selain itu, risiko pohon tumbang juga perlu diwaspadai, khususnya saat hujan disertai angin kencang.

    Arisanti menambahkan, kondisi massa udara yang relatif basah pada lapisan atas atmosfer, ditambah dengan konvergensi dan belokan angin di sekitar Bali, memperlambat pergerakan udara. Hal ini memicu pertumbuhan awan hujan yang signifikan.

    BMKG memperkirakan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terus berlangsung. Selain itu, peringatan juga dikeluarkan terkait potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang dalam durasi singkat.

    Dampak cuaca ekstrem ini juga perlu diwaspadai di wilayah perairan. Arisanti menuturkan, tinggi gelombang laut berpotensi mencapai dua meter atau lebih di perairan selatan Bali, Selat Lombok, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan.

    Berdasarkan pengamatan terakhir, kecepatan angin maksimum diprediksi mencapai 48 km/jam. Arisanti menegaskan bahwa status cuaca ekstrem di Bali pada 23-24 Februari 2026 masih berada pada kategori siaga.

    "Masyarakat perlu mewaspadai genangan air, tanah longsor di wilayah rawan, serta pohon tumbang apabila hujan disertai angin kencang," pungkas Arisanti.

  • Waspada Gelombang Tinggi! BMKG Keluarkan Peringatan Dini di Perairan Indonesia

    Waspada Gelombang Tinggi! BMKG Keluarkan Peringatan Dini di Perairan Indonesia

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku mulai 24 Februari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 27 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

    Masyarakat, khususnya pelaku aktivitas pelayaran, nelayan, dan layanan penyeberangan, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, sejumlah perairan diprediksi mengalami peningkatan gelombang yang mencapai kategori tinggi.

    Kondisi sinoptik menunjukkan bahwa pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6-20 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin cenderung bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan yang lebih tinggi, yakni sekitar 8-25 knot.

    Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini menjadi faktor utama yang memicu peningkatan tinggi gelombang di beberapa perairan.

    BMKG juga menyampaikan potensi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan, termasuk:

    • Selat Malaka bagian utara
    • Samudra Hindia barat Aceh
    • Samudra Hindia barat Kepulauan Nias
    • Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai
    • Samudra Hindia barat Bengkulu
    • Laut Jawa bagian timur
    • Laut Bali
    • Laut Sumbawa
    • Selat Makassar bagian selatan
    • Selat Makassar bagian tengah
    • Selat Makassar bagian utara
    • Laut Sulawesi bagian barat
    • Laut Sulawesi bagian tengah
    • Laut Sulawesi bagian timur
    • Laut Maluku
    • Laut Flores
    • Samudra Pasifik utara Maluku
    • Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya
    • Samudra Pasifik utara Papua Barat
    • Laut Seram
    • Laut Arafuru bagian barat
    • Laut Arafuru bagian tengah
    • Laut Arafuru bagian timur
    • Laut Arafuru bagian utara

    Lebih lanjut, BMKG mencatat adanya potensi gelombang yang lebih tinggi, yakni antara 2,5 hingga 4,0 meter, di wilayah perairan berikut:

    • Samudra Hindia barat Lampung
    • Samudra Hindia selatan Banten
    • Samudra Hindia selatan Jawa Barat
    • Samudra Hindia selatan Jawa Tengah
    • Samudra Hindia selatan Daerah Istimewa Yogyakarta
    • Samudra Hindia selatan Jawa Timur
    • Samudra Hindia selatan Bali
    • Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat
    • Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur
    • Samudra Pasifik utara Papua

    Kondisi gelombang tinggi ini, seperti yang diungkapkan BMKG, sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal ferry menjadi sangat rentan ketika kecepatan angin meningkat dan gelombang semakin tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku aktivitas maritim untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim dari BMKG secara berkala. Tujuannya adalah agar perencanaan rute dan aktivitas di laut dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru demi keselamatan.

  • Guru SD di Tulungagung Digerebek dengan Karyawan BUMN di Hotel Tuban

    Guru SD di Tulungagung Digerebek dengan Karyawan BUMN di Hotel Tuban

    Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Tulungagung dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tuban berakhir dengan penetapan tersangka. ASN tersebut diketahui berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD).

    Penggerebekan terjadi di sebuah hotel di Tuban. Keduanya, LF (35), karyawan BUMN PT Semen Indonesia Tuban, dan ADP (33), guru PPPK Paruh Waktu asal Tulungagung, kini ditahan pihak kepolisian.

    Dinas Pendidikan (Dindik) Tulungagung telah mengkonfirmasi status ADP sebagai ASN. Plt Kadindik Tulungagung, Suko Winarno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti kabar tersebut setelah menerima informasi pada Minggu (22/2/2026) malam.

    Suko Winarno menjelaskan, “Setelah kami cek di data kepegawaian, kemudian hasil dari cross check kepada Unit Pelaksana Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) atau korwil, itu mengiyakan bahwa oknum yang diduga itu adalah merupakan salah satu PPPK Paruh Waktu yang ada di Kecamatan Karangrejo.”

    Akibat perbuatannya, ADP terancam sanksi kepegawaian setelah proses yang dilakukan oleh BKPSDM dan Inspektorat Tulungagung. LF dan ADP dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinaan. Penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil penyelidikan yang membuktikan adanya hubungan badan antara keduanya.

  • Angin Kencang Terjang Bantur Malang, Belasan Rumah Rusak

    Angin Kencang Terjang Bantur Malang, Belasan Rumah Rusak

    Kabupaten Malang kembali dilanda cuaca ekstrem. Hujan deras disertai angin kencang merusak belasan rumah warga di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, pada Senin sore (23/02/2026).

    Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Kerusakan paling banyak menimpa bagian teras rumah.

    Sedikitnya 15 rumah warga di RT55/RW07, Dusun Balong, Desa Rejoyoso mengalami kerusakan. Selain itu, tiga pohon tumbang di area pemukiman menambah dampak dari cuaca buruk ini.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyatakan pihaknya telah menerima laporan dan segera melakukan tindakan darurat di lokasi kejadian. Untungnya, tidak ada korban jiwa dilaporkan.

    "Kami langsung berkoordinasi dengan sumber informasi di lokasi dan melaporkan kepada pimpinan pukul 20.10 WIB untuk tindak lanjut pendataan serta bantuan," kata Sadono Irawan kepada wartawan.

    BPBD memperkirakan kerugian materiil sementara mencapai Rp 30 juta. Saat ini, tim di lapangan masih melakukan pendataan kebutuhan mendesak warga, mengingat kondisi cuaca yang masih hujan ringan.

    Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem susulan, terutama mereka yang tinggal di area yang rentan terhadap pohon tumbang dan bangunan dengan struktur yang kurang kokoh.

  • Polres Kendal Gerebek Rumah Produksi Petasan Ilegal di Brangsong

    Polres Kendal Gerebek Rumah Produksi Petasan Ilegal di Brangsong

    Polres Kendal kembali mengungkap kasus produksi petasan ilegal. Kali ini, penggerebekan dilakukan di sebuah rumah di Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, menyusul insiden ledakan rumah produksi mercon di Sukorejo beberapa waktu lalu.

    Penggerebekan yang dilakukan pada Minggu (22/2/2026) ini berhasil mengamankan Muhamad Faiqul Ihsan (22), warga setempat, yang kedapatan sedang meracik petasan di rumahnya.

    "Pascaledakan di Sukorejo, kami melakukan razia terhadap tempat-tempat yang diduga dijadikan rumah produksi petasan ilegal," ungkap Kapolres Kendal, AKBP Hendry Susanto Sianipar, saat konferensi pers di Mapolres Kendal, Senin (23/2/2026).

    Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai bahan peledak dengan total berat 13,69 kg. Rinciannya meliputi 1,02 kg black powder siap jual, 1,10 kg aluminium powder, 3,65 kg sulfur atau belerang, dan 7,2 kg booster kelengkeng.

    Menurut pengakuan Ihsan, ia meracik dan membuat sendiri petasan tersebut untuk kemudian dipasarkan secara online. Rencananya, black powder tersebut akan dijual seharga Rp 350 ribu per kilogram, dengan keuntungan Rp 200 ribu per kilogram.

    "Jadi saat digerebek di rumahnya, tersangka ini belum sempat menjual petasan buatannya. Petasannya rencana dijual dengan harga Rp 350 ribu per kilogramnya. Kalau pengakuannya, setiap kilogramnya bisa untung sampai Rp 200 ribu," jelas Hendry.

    Selain kasus di Brangsong, Sat Reskrim Polres Kendal juga menangani kasus ledakan petasan di Sukorejo dengan tersangka Zoga Arsyadana. Dari kasus Sukorejo, polisi mengamankan 8,7 kg bahan peledak berupa obat petasan siap kirim, 8 kg bubuk aluminium powder, 2,8 kg bubuk belerang, 2,3 ons bubuk potasium, serta berbagai peralatan produksi.

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 306 KUHP Baru (UU No 1 tahun 2023) tentang kepemilikan dan penguasaan bahan peledak tanpa hak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

  • Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk, Spanduk Penolakan Dipasang

    Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk, Spanduk Penolakan Dipasang

    Warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, melakukan aksi pemasangan spanduk pada Minggu (22/2/2026) sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penambangan tanah uruk di wilayah mereka.

    Penolakan ini dipicu oleh terbitnya Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk penambangan tanah uruk di Desa Sambeng dan Bigaran. PKKPR menyebutkan lahan seluas 16 hektare akan ditambang, dengan 4 hektare di Desa Bigaran dan 12 hektare di Desa Sambeng.

    Menurut Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Suratman, Pertek awal yang terbit mencakup lahan seluas 35 hektare. Namun, PKKPR yang disetujui hanya 16 hektare. "Perteknya itu terbitnya seluas lahan 35 hektare, kemudian di PKKPR-nya yang disetujui dari 35 hektare cuma 16 hektare," jelas Suratman.

    Suratman menambahkan, setelah Pertek dan PKKPR terbit, pengajuan permohonan penambangan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Gema Pelita berencana melobi anggota dewan di provinsi dan melakukan audiensi dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait lingkungan hidup untuk mencari informasi lebih lanjut.

    Pendamping warga Desa Sambeng dari LBH Jogja, Royan Juliazka Chandrajaya, menyatakan bahwa warga telah berkonsultasi dengan KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan Polresta Magelang. LBH Jogja merekomendasikan pembuatan laporan peristiwa ke polisi. "Tapi, setelah itu belum ada keputusan apakah akan bikin laporan atau tidak. Jadi kami merekomendasikan untuk bikin laporan peristiwa saja, bukan laporan subjek, tapi peristiwanya," kata Royan.

    Royan juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen tidak asli dalam pengajuan Pertek. Ia berharap BPN membatalkan Pertek tersebut agar tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kajian tambang.

    Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Magelang David Rudiyanto membenarkan penerbitan PKKPR dengan luas lahan yang disetujui sekitar 16 hektare. David menyebutkan ada 13 syarat yang harus dipenuhi penambang jika ingin melanjutkan prosesnya. Syarat-syarat tersebut mencakup:

    • Tidak melakukan penambangan sebelum memenuhi proses perizinan sesuai ketentuan.
    • Melakukan kajian hidrologi dan hidrogeologi secara detail.
    • Memperoleh rekomendasi dari instansi terkait cagar budaya.
    • Penggunaan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang.
    • Penambangan tidak merusak jalan dan jembatan.
    • Memperbaiki kerusakan jalan dan jembatan jika terjadi akibat penambangan.
    • Memenuhi persyaratan dasar perizinan lainnya seperti persetujuan lingkungan atau Amdal.
    • Melibatkan delegasi Kabupaten Magelang dalam proses pembahasan perizinan teknis pertambangan di ESDM.
    • Tidak mengganggu fungsi dan kualitas tanah untuk pertanian.
    • Meminimalisir penurunan kualitas lingkungan.
    • Mematuhi aturan terkait batas kendaraan berat yang dapat mengakses jalan yang terdampak.
    • Elevasi akhir penambangan tidak boleh lebih rendah dari elevasi tanah datar terendah di sekitar lokasi dan tidak boleh di bawah muka air tanah.

    David menambahkan bahwa 13 syarat tersebut tercantum dalam berita acara DPUPR dan ditambah 2 syarat lagi oleh DPMPTSP.