Category: Berita

  • Terungkap! Transaksi Rp4,4 Miliar di Rekening Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Irvian Bobby Mahendro

    Terungkap! Transaksi Rp4,4 Miliar di Rekening Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Irvian Bobby Mahendro

    Irvian Bobby Mahendro, seorang koordinator di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki 'Sultan', kini tengah menghadapi sorotan tajam.

    Ia diduga meminjam rekening bank adik iparnya untuk berbagai transaksi keuangan. Sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker mengungkapkan fakta menarik ini.

    Jaksa menghadirkan Nova Alisa Putri, adik dari istri Irvian, sebagai saksi di persidangan. Nova adalah staf administrasi PT Centra Adminikasi.

    Kesaksiannya sangat penting untuk mengungkap peran Irvian Bobby serta 10 terdakwa lainnya dalam kasus ini.

    Pengacara terdakwa Miki Mahfud, Febri Diansyah, menanyakan perihal rekening milik Nova. Rekening tersebut diketahui dipinjam Irvian Bobby sejak Agustus 2022.

    Nova menjelaskan bahwa istrinya Irvian Bobby, Bu Fitri, menjadi perantara peminjaman rekening BCA tersebut.

    "Bu Fitri (istri Irvian Bobby), eh Pak Bobby melalui perantara Bu Fitri, Pak," jawab Nova.

    Peminjaman rekening itu dilakukan karena rekening tabungan Nova jarang digunakan. "Dia bilang mau pinjam rekening BCA. Kan soalnya rekening saya itu kan jarang, maksudnya nggak selalu dipakai ya, Pak, karena itu buat tabungan," kata Nova.

    Nova mengaku diberitahu bahwa rekeningnya akan dipakai Irvian Bobby untuk keperluan jual beli mobil.

    "Terus dia pinjam buat Mas Bobby katanya buat jual beli mobil gitu, Pak," ujar Nova.

    Penarikan Misterius Rp4,4 Miliar

    Dalam persidangan, jaksa juga mencecar Nova terkait riwayat penarikan uang Rp4,4 miliar. Penarikan ini tertera dalam mutasi rekening miliknya.

    Nova membantah mengetahui penarikan uang sebesar itu. Dia menyebut keterangan tersebut diberikan di bawah tekanan penyidik KPK saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    "Kami tunjukkan juga di mutasi rekening, halaman 368, 22 Oktober. Ini yang tarikan tunai ini, yang dimaksud oleh rekan kami tadi sebesar Rp 4 miliar 400 (juta), di mana rinciannya 22 Oktober ada penarikan sebesar Rp 2 miliar, kemudian 23 Oktober sebesar Rp 2.400.000.000. Ini Saudara tidak tahu?" kata jaksa.

    "Saya tidak tahu, Pak," jawab Nova.

    Jaksa kemudian mengingatkan Nova tentang keterangan pada BAP nomor 17. "Tapi keterangan Saudara yang nomor 17 ini bunyi loh," kata jaksa.

    "Itu saya karena saya didesak, tapi saya tidak tahu," timpal Nova.

    Ketika ditanya siapa yang mendesaknya, Nova menjawab: "Didesak oleh penyidik," ujarnya.

    Profil Terdakwa dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

    Irvian Bobby Mahendro sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Agustus 2025. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap julukan 'sultan' yang melekat pada Irvian.

    Julukan ini diberikan oleh mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, merujuk pada banyaknya uang yang dimiliki Irvian Bobby.

    Berikut adalah daftar 11 terdakwa yang terlibat dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021 – Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia

    Kasus ini terus bergulir di persidangan. Keterangan para saksi diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di Kemnaker.

  • Kementerian PU Luruskan Klaim Waktu Tempuh Jakarta-Bandung 45 Menit Via Tol Japek II Selatan

    Kementerian PU Luruskan Klaim Waktu Tempuh Jakarta-Bandung 45 Menit Via Tol Japek II Selatan

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluruskan informasi yang beredar mengenai waktu tempuh Jakarta-Bandung. Informasi tersebut menyebutkan waktu tempuh akan terpangkas menjadi 45 menit setelah Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) beroperasi penuh.

    Kementerian PU menegaskan, informasi itu perlu dipahami secara tepat. Angka 45 menit merupakan perkiraan waktu tempuh hanya untuk melintasi Jalan Tol Japek II Selatan saja.

    Pihak Kementerian PU menjelaskan, 45 menit bukan waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung secara keseluruhan. Melainkan perkiraan untuk ruas dari Gerbang Tol Jatiasih hingga Gerbang Tol Sadang.

    "Informasi tersebut perlu dipahami secara tepat. Angka 45 menit merupakan perkiraan waktu tempuh untuk melintasi ruas tol dari Gerbang Tol Jatiasih hingga Gerbang Tol Sadang, dan bukan waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung secara keseluruhan," tulis Kementerian PU dalam unggahan di akun Instagram resmi, @kementerianpu, Minggu (8/2/2026).

    Perkiraan 45 menit itu didasarkan pada perhitungan perjalanan dengan kecepatan rata-rata 80 kilometer per jam. Ini untuk melintasi Tol Japek II Selatan sepanjang 62 kilometer.

    Selain itu, perhitungan juga mempertimbangkan kondisi lalu lintas yang normal tanpa kemacetan. Hal ini penting untuk diingat agar tidak terjadi salah tafsir.

    Detail Jarak dan Waktu Tempuh

    Tol Japek II Selatan membentang dari Gerbang Tol Jatiasih hingga Gerbang Tol Sadang. Total panjang ruas ini adalah 62 kilometer.

    Perkiraan waktu tempuh untuk ruas ini berkisar antara 45 hingga 50 menit. Namun, perjalanan belum berakhir di situ untuk mencapai Bandung.

    Ruas Tol Panjang (km) Perkiraan Waktu Tempuh Kondisi
    Gerbang Tol Jatiasih – Gerbang Tol Sadang (Japek II Selatan) 62 45-50 menit Lalu lintas normal
    Gerbang Tol Sadang – Pusat Kota Bandung 69 80 menit Perkiraan

    Untuk mencapai pusat Kota Bandung dari Gerbang Tol Sadang, masih ada perjalanan sejauh 69 kilometer. Perjalanan tambahan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 80 menit.

    Tujuan Pembangunan Tol Japek II Selatan

    Pembangunan Tol Japek II Selatan memiliki tujuan utama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Khususnya pada ruas tol eksisting.

    Ruas tol yang dimaksud adalah Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Cikampek Elevated (Tol MBZ). Kedua ruas ini kerap mengalami kemacetan parah.

    Ruas Japek II Selatan dirancang untuk menjadi alternatif kuat. Tujuannya memperkuat konektivitas dari dan menuju Bandung serta Jawa Barat bagian selatan.

    Selama ini, lalu lintas di jalur tersebut umumnya terpusat pada Tol Japek dan Tol MBZ saja. Kehadiran Japek II Selatan diharapkan mampu mendistribusikan volume kendaraan.

  • Kades Sambeng Magelang Hilang Misterius Usai Tolak Penambangan Tanah Uruk

    Kades Sambeng Magelang Hilang Misterius Usai Tolak Penambangan Tanah Uruk

    Rowiyanto, Kepala Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dilaporkan menghilang tanpa kabar. Keberadaan Rowiyanto belum diketahui selama dua bulan terakhir.

    Kades Rowiyanto menghilang sejak Jumat, 5 Desember 2025. Sebelumnya, ia masih terlihat aktif dalam berbagai kegiatan desa.

    Sebelum menghilang, Rowiyanto masih menghadiri pertemuan penting pada Kamis, 4 Desember 2025. Pertemuan ini membahas penolakan penambangan tanah uruk untuk proyek jalan Tol Jogja-Bawen.

    “Itu selesai ada pertemuan warga di tanggal 4 Desember 2025. Itu kan pertemuan resmi warga dengan BPD dan juga Pemdes, termasuk beliau yang juga dihadiri oleh Pak Kapolsek. Kemudian juga dihadiri oleh Bapak Danramil,” kata Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Khairul Hamzah, Senin (9/2/2026).

    Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bulat dari warga untuk menolak penambangan. Rowiyanto pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap penolakan tersebut.

    “Di situ (pertemuan) kan sudah sampai ada keputusan bahwasanya memang warga memang menolak (penambangan tanah uruk). Beliau (kades) juga akhirnya memberikan surat pernyataan menolak segala macam dan juga berjanji akan membersamai warga,” tambah Khairul.

    Setelah pertemuan itu, Rowiyanto masih terlihat pada Jumat, 5 Desember 2025. Ia menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih.

    Namun, setelah tanggal 5 Desember 2025, keberadaan Kades Rowiyanto tidak lagi diketahui. Berikut rangkuman kejadian penting sebelum hilangnya Kades Rowiyanto:

    Tanggal Kegiatan Keterangan
    4 Desember 2025 Pertemuan Warga Membahas penolakan penambangan tanah uruk Tol Jogja-Bawen. Dihadiri Kades, BPD, Pemdes, Kapolsek, dan Danramil.
    5 Desember 2025 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Merah Putih.
    Sejak 5 Desember 2025 Hilang Tanpa Kabar Kades Rowiyanto tidak diketahui keberadaannya.

    Meskipun Kades Rowiyanto menghilang, jalannya roda pemerintahan desa tidak terganggu. Hal ini disampaikan oleh pihak terkait.

    Tanggapan Pemerintah Daerah

    Camat Borobudur, Subiyanto, menyatakan bahwa posisi Kades Sambeng, Rowiyanto, sampai saat ini belum diketahui. Pihak berwenang terus berupaya mencari informasi mengenai keberadaan Kades tersebut.

  • PUPR dan TNI Bangun Kembali Jalan Rusak 8 KM di Aceh Barat

    PUPR dan TNI Bangun Kembali Jalan Rusak 8 KM di Aceh Barat

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI berhasil merampungkan pembangunan kembali delapan kilometer badan jalan rusak di Aceh Barat. Pembangunan ini dilakukan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

    Akses transportasi kini semakin lancar dan layanan dasar bagi masyarakat pedalaman dapat kembali pulih. Upaya ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan kondisi daerah setelah bencana.

    Pembangunan ulang jalan ini krusial untuk membuka kembali isolasi wilayah terdampak bencana. Sebelumnya, sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui akibat kerusakan parah.

    Pemulihan ini memungkinkan distribusi logistik dan akses layanan penting seperti kesehatan menjadi lebih mudah. Warga kini dapat beraktivitas normal tanpa hambatan.

    Selain perbaikan infrastruktur, fokus juga diberikan pada pemulihan sosial dan ekonomi di area terdampak. Berbagai pihak turut berpartisipasi dalam upaya tersebut.

    Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pemulihan

    Keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan sangat vital dalam proses pemulihan. Mereka memberikan dukungan langsung kepada warga.

    Bantuan yang diberikan meliputi penyediaan air bersih, dukungan kesehatan, serta pendampingan psikososial. Hal ini penting untuk memulihkan kondisi mental dan fisik warga.

    Sinergi antara pemerintah, TNI, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana. Kolaborasi ini memastikan penanganan komprehensif.

    Berikut rincian dukungan pascabencana di Aceh Barat:

    Pihak Terlibat Jenis Dukungan
    Kementerian PUPR & TNI Pembangunan jalan, pemulihan infrastruktur
    Perguruan Tinggi Penyediaan air bersih, dukungan kesehatan
    Organisasi Kemasyarakatan Pendampingan psikososial, bantuan logistik
    Masyarakat Partisipasi aktif gotong royong

    Dukungan berkelanjutan akan terus diberikan untuk memastikan masyarakat dapat bangkit sepenuhnya. Komitmen bersama menjadi fondasi kuat dalam menghadapi dampak bencana.

  • Pemprov Jabar Copot Wajah Ridwan Kamil Underpass Dewi Sartika Depok, Ganti Ikon

    Pemprov Jabar Copot Wajah Ridwan Kamil Underpass Dewi Sartika Depok, Ganti Ikon

    Petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Wali Kota Depok Supian Suri merespons tindakan tersebut, Senin (9/2/2026).

    Supian menjelaskan bahwa underpass tersebut merupakan aset pemerintah provinsi. Oleh karena itu, tindakan pencopotan juga menjadi wewenang penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Itu asetnya pemerintah provinsi, jadi yang hapus yang ini juga pemerintah provinsi bukan saya," ujar Supian kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Ia tidak dapat memberikan rincian mengenai ikon pengganti setelah wajah RK dicopot. Supian menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Ya itu terserah juga pihak PUPR-nya, provinsi ya," tutupnya.

    Sebelumnya, petugas BMPR Jawa Barat tidak hanya mencopot foto wajah Ridwan Kamil di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Mereka juga akan mengubah tulisan 'Jabar Juara' menjadi 'Jabar Istimewa'.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (7/2), pukul 16.00 WIB, menunjukkan petugas menurunkan gambar wajah RK. Gambar bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP) tersebut dilepas menggunakan gergaji dan las.

    Satu per satu bagian gambar wajah Ridwan Kamil dicopot oleh petugas. Sementara itu, tulisan 'Jabar' dan wajah pahlawan Dewi Sartika masih terpasang di lokasi.

    Tulisan 'Juara' telah dilepas oleh petugas. Proses penggantian ikon ini dilakukan secara bertahap untuk merepresentasikan semangat baru.

    "Ini ada pencopotan foto (gambar wajah RK), nanti diganti Jabar Istimewa. Tadinya Jabar Juara, kan sekarang sudah nggak, nanti diubah," kata mandor di lokasi, Sanusi.

    Menurut Sanusi, wajah RK akan diganti dengan foto pahlawan asal Depok. Namun, ia belum menyebutkan secara spesifik pahlawan yang akan menggantikan ikon tersebut.

    "Kalau foto RK nanti diganti dengan foto pahlawan Kota Depok. Ya, kalau 'Juara' diganti 'Istimewa'," ujarnya.

    Pencopotan ikon tersebut merupakan respons dari permintaan warga Depok. Sanusi menambahkan bahwa keinginan warga telah ditindaklanjuti dan direspons oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Kan ada permintaan dari warga Depok, lalu ditindaklanjuti dan direspons keinginan warga Depok supaya diganti pahlawan. Hari ini langsung ditanggapi oleh Pemprov Jabar," katanya.

    Kronologi Peresmian Underpass Dewi Sartika

    Ikon di underpass Dewi Sartika sebelumnya dilengkapi wajah Ridwan Kamil dan tulisan 'Jabar Juara' di bagian tengah. Wajah pahlawan Dewi Sartika tetap menjadi bagian dari ikon tersebut.

    Underpass Dewi Sartika, Kota Depok, Jawa Barat, diresmikan pada 17 Januari 2023. Peresmian dilakukan oleh Ridwan Kamil bersama mantan Wali Kota Depok, M Idris.

    Tindakan Detail Tanggal Pelaksana
    Pencopotan foto RK Gambar WPAP wajah Ridwan Kamil dicopot Sabtu, 7 Februari Dinas BMPR Jabar
    Perubahan tulisan 'Jabar Juara' menjadi 'Jabar Istimewa' Sedang Berlangsung Dinas BMPR Jabar
    Penggantian ikon Wajah RK diganti pahlawan Depok Belum ditentukan Dinas BMPR Jabar
    Peresmian underpass Dibuka untuk umum 17 Januari 2023 RK dan M Idris
  • Andre Rosiade Tinjau Jembatan Limau Gadang-Batu Kunik Pessel Rusak Akibat Banjir

    Andre Rosiade Tinjau Jembatan Limau Gadang-Batu Kunik Pessel Rusak Akibat Banjir

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan peninjauan langsung pembangunan jembatan gantung Limau Gadang-Batu Kunik. Lokasinya berada di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

    Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir bandang pada tahun 2024. Peristiwa ini memutus akses vital warga antarjorong.

    Peninjauan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026. Jembatan melintang di atas Batang Lumpo, merupakan akses utama bagi masyarakat setempat.

    Andre didampingi sejumlah pejabat penting. Di antaranya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Elsa Putra Friandi. Hadir pula Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, serta anggota DPRD Pesisir Selatan dari Partai Gerindra Andra Respati.

    Andre memastikan pembangunan jembatan berjalan sesuai rencana. Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan selama masa konstruksi.

    Selain itu, Andre mengingatkan agar jembatan gantung yang selesai tidak dilalui kendaraan melebihi ketentuan. Jembatan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sepeda motor.

    "Nah, mobil hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat seperti ambulans dan tidak digunakan setiap hari, mengingat kawasan tersebut juga dilalui kendaraan pengangkut material batu," kata Andre.

    Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari komitmen Andre. Ia sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra memastikan negara hadir di tengah masyarakat, khususnya di Sumbar dan Pesisir Selatan.

    Andre juga menekankan perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya adalah pemulihan infrastruktur dasar terdampak bencana dan peningkatan konektivitas wilayah.

    Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Nasrul mengungkapkan keresahan warga. Terputusnya akses penyeberangan sejak jembatan lama rusak sangat dirasakan masyarakat. Jembatan darurat yang sempat dibangun juga kembali putus. Masyarakat saat ini terpaksa menggunakan lori atau alat penyeberangan sementara buatan kontraktor proyek.

    Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan, proyek Jembatan Gantung Limau Gadang-Batu Kunik dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaannya melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

    Proyek ini didanai APBN Tahun Anggaran 2025-2026. Nilai kontraknya lebih dari Rp4,65 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.

    Detail Proyek dan Progres

    Jembatan memiliki panjang 80 meter. Pondasi sumuran berdiameter tiga meter dengan tinggi tiga meter digunakan. Progres pekerjaan telah mencapai 13,450 persen.

    Berikut adalah rincian progres dan estimasi waktu pelaksanaan proyek:

    Deskripsi Detail
    Panjang Jembatan 80 meter
    Nilai Kontrak > Rp4,65 miliar
    Masa Pelaksanaan 240 hari kalender
    Hari Terpakai 52 hari
    Sisa Hari 188 hari
    Progres Pekerjaan 13,450%
    Target Selesai Agustus 2026

    Dari total waktu pelaksanaan, 52 hari telah terpakai. Sisa 188 hari menandakan pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Proyek ditargetkan selesai tepat waktu.

    Di sela-sela peninjauan, Andre juga membagikan paket sembako kepada masyarakat Limau Gadang Lumpo. Hal ini dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra. Ia memastikan bantuan dibagikan secara gratis dan merata kepada warga.

    Wakil Bupati Pessel Risnaldi Ibrahim mengapresiasi perhatian dan dukungan Andre Rosiade. Menurutnya, kehadiran jembatan gantung ini sangat vital bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat. Ia pun menyampaikan terima kasih atas bantuan dan komitmen yang diberikan untuk Pessel.

  • Gudang Pabrik Pestisida Setu Tangerang Selatan Kebakaran dan Cemari Sungai

    Gudang Pabrik Pestisida Setu Tangerang Selatan Kebakaran dan Cemari Sungai

    Gudang pabrik pestisida di luar wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ludes dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran ini menimbulkan kekhawatiran karena turut mencemari aliran sungai.

    Kebakaran tersebut terjadi pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada gedung.

    Kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang sekuriti yang sedang berpatroli. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran (Damkar) segera menuju lokasi kejadian.

    Petugas Damkar sempat menghadapi kesulitan dalam memadamkan api. Api yang membakar gudang pabrik pestisida tersebut memerlukan penanganan khusus.

    Pemadaman api dilakukan menggunakan dua truk pasir. Ini karena bahan kimia yang terbakar tidak dapat dipadamkan dengan air.

    “Karena yang terbakar kimia, ada yang tidak bisa dipadamkan dengan air, kemudian kami gunakan pasir kurang lebih 2 truk engkel,” kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, saat dihubungi.

    Api berhasil dipadamkan setelah tujuh jam proses pemadaman. Saat ini, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi.

    “Setelah 7 jam pemadaman api dapat dipadamkan. Sekarang proses pendinginan,” ujarnya.

    Dampak Pencemaran Lingkungan Sungai Jaletreng

    Dampak kebakaran ini meluas hingga mencemari lingkungan sekitar. Aliran Sungai Jaletreng di Tangsel tiba-tiba berubah warna menjadi putih.

    Sebuah video yang memperlihatkan kondisi Sungai Jaletreng berwarna putih viral di media sosial. Perubahan warna ini menjadi perhatian publik.

    “Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno,” kata Dhady.

    Kapolsek Cisauk menambahkan, insiden ini mengakibatkan banyak ikan di sungai tersebut mati. Kondisi ini memicu kekhawatiran tentang keselamatan masyarakat.

    Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan yang sempat dipanen dari Sungai Jaletreng. Dikhawatirkan ikan tersebut telah terkontaminasi.

    “Karena ada pemadaman api oleh Damkar, air damkar pemadaman tersebut mengalir ke Sungai Jaletreng. Imbauan bagi masyarakat yang tadi sempat memanen ikan di sungai Jaletreng untuk tidak dikonsumsi karena dikhawatirkan keracunan,” jelasnya.

    Informasi Penting Kebakaran Gudang Pestisida
    Detail Peristiwa Keterangan
    Waktu Kejadian Senin, 9 Februari 2026, pukul 04.30 WIB
    Lokasi Gudang pabrik pestisida di luar wilayah Setu, Tangsel
    Penyebab Dugaan Korsleting listrik
    Metode Pemadaman Pasir (2 truk engkel)
    Durasi Pemadaman 7 jam
    Dampak Lingkungan Pencemaran Sungai Jaletreng, ikan mati
    Korban Jiwa Nihil

    AKP Dhady Arsya memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu, total kerugian materiil masih dalam tahap penghitungan.

    “Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut,” kata AKP Dhady.

  • Keluarga Novia Catur Iswanto Laporkan Kematian ke Komnas HAM

    Keluarga Novia Catur Iswanto Laporkan Kematian ke Komnas HAM

    Keluarga Novia Catur Iswanto melaporkan kematian almarhum ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pelaporan ini dilakukan guna mencari kejelasan atas dugaan ancaman sebelum wafat.

    Istri almarhum mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta pada Senin (9/2/2026). Kedatangannya bertujuan mencari kejelasan dan keadilan atas wafatnya Novia.

    Novia diketahui menjabat sebagai Manajer Legal atau Konsultan Hukum PT Bososi Pratama. Keluarga menyerahkan sejumlah keterangan terkait dugaan ancaman yang diterima almarhum.

    Keterangan tersebut diberikan sebelum wafat kepada Komnas HAM. Istri almarhum didampingi Humas PT Bososi Pratama, Katibul Umam.

    Beberapa anggota keluarga juga turut serta saat menyampaikan laporan resmi. Mereka berharap Komnas HAM mendorong pengusutan yang objektif dan transparan.

    Pelaporan ini menjadi langkah awal keluarga Novia Catur Iswanto dalam menuntut keadilan. Mereka ingin seluruh rangkaian peristiwa sebelum meninggalnya almarhum dapat terungkap.

    "Pelaporan ini dilakukan sebagai upaya keluarga mencari keadilan dan kejelasan atas rangkaian peristiwa sebelum almarhum meninggal dunia," kata perwakilan keluarga.

    Adanya dugaan ancaman sebelum kematian menjadi fokus utama laporan ini. Keluarga berharap Komnas HAM dapat membantu mengungkap fakta sebenarnya.

    Dugaan Ancaman dan Harapan Keluarga

    Informasi mengenai dugaan ancaman telah disampaikan kepada Komnas HAM. Hal ini dianggap krusial untuk memahami konteks wafatnya Novia Catur Iswanto.

    Keluarga Novia Catur Iswanto menyimpan harapan besar kepada Komnas HAM. Mereka ingin lembaga ini dapat berperan aktif dalam mendorong investigasi menyeluruh.

    Pengusutan yang objektif dan transparan adalah kunci. Ini demi mengungkap kebenaran di balik kematian Novia Catur Iswanto.

    Berikut rincian poin penting laporan:

    Pihak Pelapor Keluarga Novia Catur Iswanto
    Pihak Dilaporkan Kematian Novia Catur Iswanto
    Lokasi Pelaporan Komnas HAM, Jakarta
    Tanggal Pelaporan Senin, 9 Februari 2026
    Alasan Pelaporan Mencari kejelasan dugaan ancaman sebelum wafat
    Jabatan Almarhum Manajer Legal/Konsultan Hukum PT Bososi Pratama

    Keluarga menegaskan pentingnya proses hukum yang adil. Mereka berharap tidak ada informasi yang terlewatkan dalam penyelidikan.

  • Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan tidak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Jaminan ini diberikan meski ada penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada tahun 2026.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menekankan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan adalah prioritas. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan.

    Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 1.623.753 jiwa peserta PBI JK dinonaktifkan pada 2026. Jumlah ini dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah.

    Penonaktifan ini berdampak pada pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia. Kelangsungan pengobatan mereka harus dipastikan secara berkelanjutan.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," ujar Yunita dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Langkah Antisipasi dan Koordinasi Lintas Sektor

    Untuk mengantisipasi dampak penonaktifan, Pemprov Jawa Tengah menghimbau Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah. Mereka diminta memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas kesehatan.

    Koordinasi ini bertujuan menjamin pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien. Terutama pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, dan penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi.

    Selain itu, BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah diharapkan menghimbau seluruh BPJS cabang. Tujuannya agar jaminan pembiayaan layanan bagi pasien tetap berjalan sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.

    Berikut rincian data peserta PBI JK Jawa Tengah:

    Deskripsi Jumlah Jiwa
    Total Peserta PBI JK 14.299.031
    Peserta Dinonaktifkan (2026) 1.623.753
    Peserta Terdampak Penyakit Kronis (Termasuk hemodialisa, kemoterapi, thalasemia)

    "Pemprov Jawa Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi kepesertaan," tandasnya.

  • Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pengelolaan royalti di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak pihak dinilai belum memahami ketentuan pembayaran royalti yang berlaku.

    Supratman menyampaikan hal ini dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    Menkum Supratman Agtas mengaku terkejut melihat kondisi pengelolaan royalti setelah menjabat. Dia menilai banyak oknum mengambil hak orang lain.

    “Setelah saya menjadi menteri, saya melihat bahwa pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Banyak sekali orang mengambil hak orang lain,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Supratman menyoroti pendapatan musisi dari royalti. Seorang musisi seharusnya menerima Rp 1 juta, namun pada kenyataannya hanya dibayarkan Rp 200 ribu.

    Peran LMK dan LMKN

    Untuk mengatasi masalah ini, Supratman menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK bertugas mendistribusikan royalti, sementara LMKN menariknya dari pengguna.

    “Jadi mereka (LMK dan LMKN) saling kontrol nih sekarang makanya sekarang berhenti ribut. Karena nggak mungkin dibayarkan royaltinya kalau datanya tidak lengkap, tidak akan mungkin,” ujarnya.

    Berikut adalah tabel perbedaan tugas LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti:

    Lembaga Tugas Utama
    Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Mendistribusikan royalti kepada musisi
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Menarik royalti dari pengguna (misalnya kafe, restoran)

    Jenis Royalti dan Imbauan Menkum

    Supratman menjelaskan bahwa royalti terbagi dua, yaitu analog dan digital. Royalti analog didapat dari pemutaran lagu di tempat umum seperti kafe dan restoran. Sementara royalti digital berlaku melalui skema langganan aplikasi premium.

    Supratman mengimbau masyarakat agar tidak termakan provokasi pihak tertentu untuk menghindari pembayaran royalti. Terutama dari kalangan dunia usaha seperti restoran atau kafe.

    “Sesungguhnya kalau (royalti) yang analog itu yang berkewajiban membayar royalti itu bukan kawan-kawan yang suka mendengar musik ke kafe, ke karaoke,” imbuhnya.

    Menkum menegaskan bahwa biaya royalti relatif murah dan tidak akan memengaruhi harga produk atau jasa. Ini sekaligus menepis anggapan yang menyatakan bahwa harga kopi akan naik karena royalti.

    “Ada mungkin yang bilang kalau dikenakan royalti maka harga secangkir kopi itu mungkin bisa dinaikkan. Percaya sama saya karena bayaran royalti itu murah tidak sebesar yang dibayangkan orang maka tidak mungkin royalti itu mempengaruhi harga yang temen-temen bayar kalau berkunjung ke kafe,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    “Jadi kalau ada yang bilang kemarin bahkan disebarin tiba-tiba ada angka royalti sekian ratus sekian ribu rupiah itu pasti bohong. Karena total royalti yang dibayarkan itu sesungguhnya sangat kecil dibandingkan omset yang ada. Jadi itu nggak akan mungkin mempengaruhi harga. Jangan kalian mau dikerjain itu!” pungkasnya.