Category: Berita

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Hadiri Pagelaran ‘Tribute to Keraton Surakarta’ di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Hadiri Pagelaran ‘Tribute to Keraton Surakarta’ di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri pagelaran budaya 'Tribute to National Heritage of Keraton Surakarta' di Tribrata Darmawangsa, Jakarta. Acara ini diselenggarakan untuk memperkuat pelestarian Keraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa.

    Pagelaran tersebut hasil kolaborasi Yayasan Kusumo Buwono dengan Yayasan Warna Warni Indonesia. Acara ini menampilkan perpaduan seni tradisi, busana adat keraton, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

    Fadli Zon menyatakan Keraton Kasunanan Hadiningrat memegang peran vital dalam pemajuan ekosistem budaya nasional. Kementerian Kebudayaan berkomitmen merevitalisasi wilayah tersebut secara kondusif dan komprehensif.

    Fadli menegaskan bahwa keberadaan Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai penjaga budaya harus diwariskan. Upaya pelestarian telah dilakukan, termasuk revitalisasi Panggung Songgobuwono pada 2025.

    “Keberadaan Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai penjaga budaya ini harus kita teruskan hingga generasi-generasi berikutnya. Di tahun 2025 kemarin, Kementerian Kebudayaan telah berpartisipasi dan melaksanakan tugas di dalam pelestarian dengan merevitalisasi Panggung Songgobuwono. Tugas kita selanjutnya adalah melakukan revitalisasi museum dari Kasunanan Surakarta, yang juga sudah dimulai secara bertahap,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, pelestarian warisan budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Seluruh lapisan masyarakat, lembaga, dan individu memiliki peran penting dalam upaya ini.

    “Pelestarian seperti revitalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat saja, tapi harus juga dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Bahkan yang paling penting adalah dengan masyarakat, swasta, serta individu-individu yang peduli, termasuk dengan yayasan seperti Yayasan Kusumo Buwono ini,” sambungnya.

    Keraton Surakarta dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya. Potensi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui kearifan lokal.

    Berikut adalah beberapa upaya pelestarian budaya yang dapat dilakukan berbagai pihak:

    Pihak Terlibat Bentuk Pelestarian
    Pemerintah Pusat Revitalisasi cagar budaya, regulasi, pendanaan
    Pemerintah Daerah Pengembangan destinasi wisata, program lokal
    Masyarakat Partisipasi aktif, edukasi, komunitas budaya
    Swasta Sponsor, investasi, CSR budaya
    Yayasan/Lembaga Penyelenggaraan acara, penelitian, advokasi

    Fadli Zon juga menegaskan budaya sebagai kekuatan utama kemajuan Indonesia. Budaya menjadi fondasi penting dalam menjaga warisan sejarah bagi generasi mendatang.

    “Mudah-mudahan ke depan, kita bisa bersama-sama memajukan kebudayaan nasional Indonesia ini, termasuk pelestarian Keraton Kasunanan Hadiningrat secara sinergi oleh pihak keraton, pemerintah, komunitas dan masyarakat,” urainya.

    Mengenalkan Warisan Budaya Nasional

    Senada dengan Fadli Zon, Ketua Yayasan Kusumo Buwono dan Yayasan Warna Warni Indonesia, Krisnina Maharani Akbar Tandjung, menjelaskan tujuan pagelaran tersebut. Acara ini bertujuan memperkenalkan Keraton Surakarta sebagai warisan budaya nasional.

    “Yayasan Kusumo Buwono sendiri telah bergiat di kebudayaan yang menitik beratkan pada sejarah, dan kami ingin mengajak para hadirin untuk mengenal Keraton Surakarta sebagai warisan budaya nasional,” terang Krisnina.

  • MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keduanya merupakan tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Dua hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan advokasi kepada I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.

    "Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan," ujar jubir MA Yanto saat konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan, Ketua MA Sunarto telah menandatangani surat permohonan izin penahanan yang diajukan KPK. Hal ini menjadi bukti komitmen MA untuk tidak menghalangi penindakan hukum terhadap hakim yang melanggar.

    "Terhadap izin penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 KUHAP, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani segera, setelah permohonan izin penahanan terhadap hakim dalam perkara di PN Depok diajukan oleh penyidik KPK sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung," terang Yanto.

    Apresiasi KPK dan Upaya Bersih-Bersih

    MA menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pengusutan dugaan pelanggaran hukum oleh hakim. Langkah ini dinilai membantu MA dalam membersihkan institusi dari tindakan tercela.

    "Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk 'bersih-bersih' terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor," ungkap Yanto.

    MA berharap hanya tersisa hakim yang memiliki komitmen antijudicial corruption. Mereka harus selalu menjaga integritas, harkat, dan martabat hakim.

    Detail Kasus dan Penahanan

    KPK telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan sebagai tersangka. Beberapa pihak lain juga menjadi tersangka dalam kasus pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat.

    Para tersangka kini telah ditahan oleh KPK.

    Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan pada Jumat (6/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa surat penahanan untuk dua hakim telah dikirim ke MA.

    "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumat Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," sebut Asep saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

    Daftar Tersangka Kasus Suap Lahan Depok

    Berikut adalah daftar tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan di Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD kemudian menyanggupi pembayaran sejumlah Rp 850 juta.

  • Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Bermasalah dari Kamboja

    Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Bermasalah dari Kamboja

    Subdit III PPO Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri telah rampung melakukan asesmen pemulangan Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) dari Kamboja. Total 249 WNIB telah kembali ke Indonesia.

    Brigjen Nurul Azizah, dari Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, mengungkapkan pemulangan dibagi menjadi dua tahap. Kloter pertama tiba pada 22 Januari 2026, dan kloter kedua pada 30-31 Januari 2026.

    Mayoritas WNIB direkrut oleh individu WNI yang sudah menetap di Kamboja. Mereka diiming-imingi pekerjaan sebagai operator e-commerce, judi online, pelayan restoran, atau customer service.

    Penawaran pekerjaan ini disebar melalui grup lowongan kerja dan iklan di Facebook serta Telegram. Para WNIB diberangkatkan dengan tiket langsung dari perekrut.

    Mereka terbang ke Kamboja via Singapura dan Thailand, menggunakan visa turis. Rute perjalanan umum meliputi Medan-Batam-Singapura-Kamboja atau Jakarta-Singapura-Kamboja.

    Beberapa WNIB juga melalui rute Batam-Malaysia-Kamboja. Setibanya di Kamboja, mereka dibawa ke perusahaan scam online.

    Kondisi Kerja dan Gaji

    Di perusahaan tersebut, para WNIB dipaksa bekerja 14 hingga 18 jam sehari. Mereka harus mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.

    Perusahaan menyediakan tempat tinggal dan makanan. Namun, pekerja tidak diperbolehkan keluar gedung karena penjagaan ketat.

    WNI yang telah bekerja antara 2 bulan hingga 1,5 tahun dijanjikan gaji Rp6-8 juta. Namun, sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali.

    Pembayaran gaji dilakukan secara tunai oleh pihak perusahaan. Berikut adalah ringkasan data pemulangan WNI:

    Kloter Pemulangan Tanggal Pemulangan Jumlah WNI Asal Lokasi Kamboja
    Pertama 22 Januari 2026 91 Myawadi, Myanmar (November-Desember 2025)
    Kedua 30-31 Januari 2026 158 Phnom Penh, Kamboja (Januari 2026)
    Total Hingga Februari 2026 249 Beragam

    Langkah Selanjutnya

    Saat ini, 249 WNI yang dipulangkan berada dalam kondisi sehat. Sebanyak tiga WNI berencana melaporkan kasus mereka ke Polda Sumatera Utara.

    Laporan akan diajukan sesuai alamat domisili mereka.

  • Ketua MA Sunarto Kecewa, Pecat Sementara Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Ketua MA Sunarto Kecewa, Pecat Sementara Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Tindakan keduanya dianggap telah mencoreng marwah lembaga peradilan.

    Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyampaikan bahwa peristiwa ini mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim. Selain itu, perbuatan tersebut juga mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan bahwa kasus ini sangat disesalkan, terlebih terjadi setelah kenaikan tunjangan hakim. Kenaikan tunjangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim.

    Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk tidak menghalangi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua MA akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang terlibat tindak pidana.

    "Ketua Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana, harus dilakukan penangkapan," ujar Yanto.

    Sebagai respons atas dugaan suap tersebut, Ketua MA Sunarto telah memberhentikan sementara I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Keduanya terancam dipecat secara tidak hormat jika terbukti bersalah dalam proses hukum.

    Pemberhentian sementara ini adalah langkah awal untuk menjaga integritas institusi. MA menunggu hasil penyelidikan dan keputusan hukum yang inkrah dari KPK dan pengadilan.

    Daftar Tersangka dan Kronologi OTT

    KPK sebelumnya telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, dan Yohansyah sebagai tersangka suap terkait pengurusan sengketa lahan. Ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran.

    Dugaan suap ini melibatkan permintaan 'fee' sebesar Rp 1 miliar oleh Eka dan Bambang untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD diduga sepakat membayar Rp 850 juta.

    Berikut daftar identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini:

    Nomor Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD
  • Polda Riau Selidiki Kematian Gajah Sumatera di Ukui Pelalawan

    Polda Riau Selidiki Kematian Gajah Sumatera di Ukui Pelalawan

    Polda Riau tengah menyelidiki kasus kematian seekor gajah Sumatera di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Gajah tersebut ditemukan mati di areal konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga. Lokasi ini berbatasan langsung dengan PT ARARA.

    Gajah jantan berusia sekitar 40 tahun ini diduga kuat dibunuh oleh pemburu liar. Polisi menduga gading gajah tersebut menjadi target utama para pelaku.

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan langsung turun ke lokasi kejadian pada Sabtu (7/2). Ia juga memimpin rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    Polda Riau berupaya mencari kamera trap (kamera jebakan) untuk melacak jejak pembunuh gajah tersebut. Kamera trap merupakan perangkat pemantauan jarak jauh.

    Perangkat ini dilengkapi sensor gerak atau inframerah untuk mengambil foto atau video satwa liar secara otomatis tanpa kehadiran manusia.

    Polda Riau telah berkoordinasi dengan PT ARARA untuk pencarian kamera trap. "Saya sudah berkoordinasi dengan PT ARARA untuk sama-sama mencari kamera-kamera trap, sama yang sudah diberikan oleh RAPP," kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Senin (9/2/2026).

    Rapat Koordinasi dan Pembukaan Posko Aduan

    Rapat koordinasi dipimpin Kapolda Riau pada Sabtu (7/2). Rapat melibatkan Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Direktorat Reskrimum Polda Riau, Polres Pelalawan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), PPNS Kemenhut, dan pihak PT ARARA.

    Dalam rapat tersebut, Kapolda memerintahkan jajaran untuk mengerahkan human intelligence melacak pelaku. Polda Riau juga membuka posko aduan untuk menampung informasi dari masyarakat.

    "Dan kesempatan ini kita buka Posko juga di sini, kalau ada informasi masyarakat yang mau melaporkan silakan laporkan ke Kapolres 082175211007," katanya.

    Komitmen Pengungkapan Kasus

    Irjen Herry menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif dalam pengungkapan kasus ini. Kehadiran Kapolda di lokasi menunjukkan komitmen serius polisi.

    Komitmen itu untuk menindak pidana kejahatan terhadap lingkungan dan sumber daya alam hayati serta hewani. "Kita sedih, geram, campur marah, masyarakat juga begitu. Ini adalah kejahatan yang luar biasa kepada satwa-satwa yang dilindungi," tuturnya.

    Kapolda menyatakan, kematian gajah Sumatera di Ukui adalah sebuah kesengajaan. Hal ini diduga dilakukan pemburu liar untuk mengambil gadingnya.

    "Yang jelas ini dilakukan dengan sengaja dan dapat diindikasikan kuat bahwa ini sengaja dilakukan untuk mengambil gadingnya," kata Irjen Pol Herry Heryawan.

    Kapolda juga menyampaikan duka atas kematian gajah Sumatera. Ia berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas pembunuhan gajah secara ilmiah.

    "Metode scientific crime investigation ini kita lakukan terus-menerus sebagai acuan kita, yang mana nantinya ini nantinya kita bisa lakukan secara bertahap," kata Irjen Herry, Sabtu (7/2/2026).

    Gajah yang mati merupakan gajah liar yang sering keluar masuk rutenya di lokasi tersebut. Di wilayah tersebut, diketahui terdapat lima kelompok gajah yang berkeliaran di bagian tenggara Tesso Nilo.

    Pihak Terlibat Penyelidikan Peran
    Polda Riau Penyelidikan utama, koordinasi, pimpinan rapat
    Ditreskrimsus Polda Riau Penanganan kejahatan khusus
    Ditreskrimum Polda Riau Penanganan kejahatan umum
    Polres Pelalawan Dukungan operasional dan informasi lapangan
    BKSDA Konservasi dan informasi satwa liar
    PPNS Kemenhut Penegakan hukum kehutanan
    PT ARARA & PT RAPP Dukungan fasilitas dan pencarian kamera trap
  • Status Gunung Lokon Tomohon Sulawesi Utara Naik Waspada Level II

    Status Gunung Lokon Tomohon Sulawesi Utara Naik Waspada Level II

    Jakarta – Gunung Lokon, yang berada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, telah naik ke level II atau waspada. Peningkatan status ini mendorong imbauan bagi warga serta wisatawan.

    Masyarakat diminta menjaga jarak aman dan mewaspadai potensi lahar. Ancaman lahar ini terutama berlaku pada sungai yang berhulu dari puncak gunung.

    Kenaikan status Gunung Lokon didasari peningkatan aktivitas vulkanik. Pengamatan periode 8 Februari 2026 menunjukkan kondisi cuaca cerah, berawan, dan hujan.

    “Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah tenggara. Suhu udara 19-26 °C. Volume curah hujan 15 mm per hari,” tulis laporan KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Lokon, Senin (9/2/2026).

    Secara visual, Gunung Lokon tampak jelas. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih.

    Intensitas asap tipis hingga sedang dengan tinggi 5-25 meter di atas puncak kawah.

    “Gunung Lokon Level II (Waspada),” tambahnya.

    Rekomendasi Keamanan

    PVMBG merekomendasikan masyarakat dan wisatawan tidak mendekati area kawah. Batas aman adalah radius 2,5 km dari Kawah Tompaluan, sebagai pusat aktivitas gunung.

    Jika terjadi letusan dan hujan abu, masyarakat diimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Apabila di luar rumah, penggunaan pelindung hidung, mulut (masker), dan mata (kacamata) disarankan.

    PVMBG juga mengingatkan potensi lahar pada musim hujan. Sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Lokon perlu diwaspadai.

    Berikut adalah ringkasan status dan imbauan terkait Gunung Lokon:

    Aspek Detail
    Status Gunung Level II (Waspada)
    Lokasi Kota Tomohon, Sulawesi Utara
    Radius Bahaya 2,5 km dari Kawah Tompaluan
    Cuaca Umum Cerah, berawan, hujan
    Suhu Udara 19-26 °C
    Imbauan Utama Jaga jarak, waspada lahar
  • Perjuangan Febio, Bocah Kediri Penderita Tumor Lidah Sejak Lahir

    Perjuangan Febio, Bocah Kediri Penderita Tumor Lidah Sejak Lahir

    Febio, bocah 6 tahun asal Kediri, harus melewati masa kecil berbeda dari teman seusianya. Sejak lahir, ia mengidap tumor lidah sehingga tak bisa merasakan indahnya sekolah dan bermain bebas.

    Kondisi Febio sudah memerlukan penanganan medis intensif sejak kelahirannya. Proses pengobatan telah ia jalani di rumah sakit guna mengatasi tumor yang terus membesar.

    Ibunda Febio, Genti, menjelaskan awal mula penyakit putranya. "Awalnya ada benjolan di rahang bawah kanan lalu menyebar ke kiri, hingga lidahnya bengkak. Sampai sekarang benjolannya masih ada di dalam, belum berkurang dari lahir. Benjolannya 5-8 cm," kata Genti, saat dikunjungi tim berbuatbaik.id.

    Kekhawatiran mendalam dirasakan orang tua Febio melihat putra semata wayangnya. Meskipun Febio tidak mengeluh nyeri, pembengkakan yang terus membesar mulai berdampak serius pada tumbuh kembangnya.

    Genti mengungkapkan, berat badan Febio cenderung rendah dibanding anak-anak sebayanya. Hal ini menjadi perhatian utama karena berpotensi menghambat pertumbuhannya di masa depan.

    Lidah Febio yang terus membesar juga membawa risiko serius, yaitu dapat menutup jalan napasnya. Situasi ini sangat membahayakan nyawa Febio dan menuntut penanganan medis segera.

    Melihat risiko tersebut, orang tua Febio mengambil keputusan melanjutkan pengobatan di Surabaya. Perjalanan panjang dari Kediri harus ditempuh dengan transportasi umum, demi kesembuhan sang putra.

    Febio sendiri dikenal sebagai anak yang tangguh. Ia tidak rewel saat dibawa ke rumah sakit dan menjalani setiap prosedur medis tanpa banyak menangis.

    Terkadang, Febio bahkan sempat berwisata kecil dengan orang tuanya di Surabaya saat menunggu giliran berobat. Momen ini menjadi selingan di tengah rutinitas pengobatan yang melelahkan.

    Namun, Febio menunjukkan perubahan perilaku seiring pertambahan usianya. Ia cenderung tidak percaya diri saat berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan makin pendiam.

    Dukungan Keluarga dan Harapan Masa Depan Febio

    Kondisi Febio ini mendorong Genti dan suami untuk terus melanjutkan pengobatan. Mereka bertekad, apapun keterbatasannya, Febio harus sembuh total.

    Kondisi Febio Dampak
    Tumor lidah sejak lahir (5-8 cm) Hambat tumbuh kembang, risiko tutup jalan napas
    Berat badan rendah Perlambatan pertumbuhan
    Cenderung tidak percaya diri & pendiam Dampak psikologis dan sosial

    Keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan semangat keluarga Febio. Ayah Febio bekerja sebagai tenaga bersih-bersih sekolah, sementara ibunya adalah buruh pabrik dengan gaji minim. Namun, semangat mereka tak pernah padam.

    Masduki dan Genti memiliki harapan besar untuk Febio. Mereka ingin putra mereka bisa merasakan indahnya sekolah dan bermain seperti anak-anak lain setelah pulih.

    Harapan lain adalah Febio menjadi anak ceria, memiliki banyak teman, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Mereka juga berharap Febio memiliki masa depan yang lebih baik.

    Sahabat Baik, mari bersama-sama ulurkan tangan membantu Febio. Dukungan Anda akan sangat berarti bagi kesembuhan dan masa depan Febio, agar ia bisa merasakan kehidupan normal layaknya anak usia 6 tahun. Donasi dapat disalurkan melalui berbuatbaik.id, yang menjamin 100% donasi sampai ke penerima manfaat.

  • Model Diva Siregar Alami Kecelakaan di Tol Jagorawi Bogor Akibat Microsleep

    Model Diva Siregar Alami Kecelakaan di Tol Jagorawi Bogor Akibat Microsleep

    Model Diva Siregar mengalami kecelakaan tunggal di ruas Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Insiden ini mengakibatkan dua orang mengalami luka ringan. Polisi mengungkap kronologi lengkap kejadian tersebut.

    Kecelakaan terjadi saat Diva melaju dari Jakarta menuju Bogor. Sesampainya di lokasi, Diva diduga mengalami microsleep atau mengantuk sekejap.

    "Setibanya di TKP (tempat kejadian perkara), pengemudi mengantuk (microsleep) sehingga menabrak pembatas jalan," kata Plt Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ares Rahman, Senin (9/2/2026).

    Diva saat itu mengendarai mobil Honda City dengan pelat nomor B-2503. Ia melaju di lajur dua sebelum menabrak pembatas jalan.

    Setelah menabrak pembatas jalan, mobil yang dikemudikan Diva terbalik. Posisi mobil dengan keempat roda di atas.

    Tak lama berselang, sebuah truk datang dari arah belakang. Truk tersebut menabrak mobil Diva yang sudah terbalik. Tabrakan ini menyebabkan korban luka.

    Kompol Akhmad Jajuli, Kepala Induk Tol Jagorawi, mengonfirmasi kejadian tersebut. "Korban dua orang luka ringan," kata Kompol Akhmad Jajuli, Minggu (8/2).

    Kecelakaan terjadi pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 WIB. Kedua mobil melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

    Berikut adalah rincian kejadian kecelakaan:

    Deskripsi Detail
    Waktu Kejadian Sabtu, 7 Februari, sekitar pukul 17.00 WIB
    Lokasi Kejadian Ruas Tol Jagorawi, Bogor
    Penyebab Awal Microsleep (mengantuk)
    Kendaraan Terlibat Honda City (B-2503) & Truk
    Dampak 2 orang luka ringan

    Pihak kepolisian masih terus menyelidiki lebih lanjut. Kecelakaan ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berkendara.

  • BPJS Kesehatan Siap Reaktivasi PBI JK, Ali Ghufron Tegaskan Syarat Ini di Senayan

    BPJS Kesehatan Siap Reaktivasi PBI JK, Ali Ghufron Tegaskan Syarat Ini di Senayan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kesiapan untuk mereaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ali menegaskan bahwa proses ini tidak akan menghadapi kendala berarti selama dasar hukumnya jelas.

    Pernyataan ini disampaikan Ali dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik.

    Tugas utamanya adalah menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, bukan sebagai entitas pencari keuntungan. Kedudukan BPJS Kesehatan berada langsung di bawah Presiden.

    "Kedudukannya ini langsung di bawah Presiden, jadi bukan di bawah sebuah kementerian atau lembaga," kata Ali.

    Ali juga menyoroti persepsi keliru masyarakat mengenai biaya kesehatan. Banyak yang menganggap layanan kesehatan murah atau bahkan gratis.

    Padahal, menurutnya, biaya kesehatan sebenarnya cukup mahal.

    "Yang sering salah persepsi, dikira kesehatan itu murah, gratis. Padahal kesehatan itu mahal. Cuma ada yang bayarin, begitu," katanya.

    Kuota nasional PBI tetap mengacu pada batas maksimal 96,8 juta jiwa sesuai undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2025, sekitar 11 juta peserta PBI dinonaktifkan berdasarkan pemutakhiran data.

    Ali menjelaskan, persoalan utama reaktivasi PBI JKN banyak dialami peserta dengan penyakit katastropik. Contohnya pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin.

    Secara total, jumlah peserta dengan penyakit katastropik yang terdampak penonaktifan mencapai 120.472 orang.

    Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi menjadi pasif dan aktif. Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan dengan mudah.

    Pengecekan bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui platform non-tatap muka.

    Syarat Reaktivasi Peserta PBI JKN

    Ali menegaskan, proses reaktivasi peserta PBI JKN pada prinsipnya tidak sulit. Ini bisa terjadi jika surat keputusan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dasar hukum telah jelas.

    Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap peserta yang membutuhkan dapat kembali aktif.

    Berikut adalah rincian data peserta yang terdampak penonaktifan:

    Kategori Peserta Jumlah Terdampak Keterangan
    Peserta PBI dinonaktifkan (2025) 11 Juta jiwa Berdasarkan pemutakhiran data
    Peserta penyakit katastropik terdampak 120.472 orang Termasuk pasien gagal ginjal
    Peserta rencana direaktivasi 408 orang Sudah pernah direaktivasi, belum di-update dua kali

    "Sehingga sebetulnya tidak terlalu sulit dari peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensos-nya jelas, kita ngikutin," ujarnya.

    "Secara umum tidak ada kendala yang bermakna, ya. Kecuali tadi yang 408 peserta yang rencana direaktivasi dengan status sudah pernah direaktivasi dan belum di-update dalam dua kali pemutakhiran data DTSN tadi," imbuh dia.

  • MA Berhentikan Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap

    MA Berhentikan Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keputusan ini diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.

    Pemberhentian sementara ini juga berlaku untuk aparatur Pengadilan Negeri Depok lainnya yang terlibat. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen MA dalam membersihkan lembaga peradilan.

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Wayan dan Bambang.

    "Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut," ujar Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan bahwa hakim yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian tersebut akan dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

    "Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung," lanjut Yanto.

    Tindakan serupa juga akan diberlakukan kepada jurusita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, yang turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Yohansyah akan diberhentikan melalui Sekretaris MA.

    "Begitu juga dengan aparatur Pengadilan negeri depok yang terbukti bersalah maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung," ujarnya.

    Kronologi dan Daftar Tersangka

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, dan Yohansyah sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Penangkapan ketiganya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang diwarnai aksi kejar-kejaran. Kasus ini melibatkan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara.

    Pihak PT KD, melalui Direktur Utama Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Ikusuma, kemudian menyanggupi pembayaran sebesar Rp 850 juta.

    Berikut adalah daftar identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus suap di PN Depok:

    No Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD