Category: Berita

  • Pemkot Mataram Bangun Mercusuar Modern Antisipasi Bencana Pesisir

    Pemkot Mataram Bangun Mercusuar Modern Antisipasi Bencana Pesisir

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana membangun mercusuar di sepanjang pesisir pantai. Pembangunan ini bertujuan mengantisipasi potensi bencana dan memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat pesisir.

    Mercusuar yang akan dibangun tidak seperti mercusuar pada umumnya. Fasilitas ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat super canggih untuk memberikan informasi secara real time.

    Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan bahwa mercusuar tersebut memiliki fungsi ganda. Selain sebagai titik pengawasan, juga berfungsi sebagai sumber suara untuk menyampaikan situasi secara cepat.

    "Tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan, tapi juga sebagai sumber suara untuk menyampaikan situasi secara cepat kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa waspada," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Senin (9/2/2026).

    Mercusuar ini akan dilengkapi perangkat teknis untuk pembaruan informasi secara real time dan kamera pengawas (CCTV).

    "Nanti (alatnya) lengkapi lah, ada alat pantau juga. Nanti dinas teknis yang eksekusi," ujarnya.

    Anggaran pembangunan mercusuar akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Mohan akan membahas rencana ini dengan Sekda Mataram.

    "Di perubahan ya, kami siapkan anggaran untuk itu. Karena (mercusuar) itu sangat penting sekali. Belajar dari pengalaman yang kemarin, saya lihat ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan di kawasan itu (pesisir)," tandasnya.

    Dampak Cuaca Ekstrem Sebelumnya

    Pembangunan mercusuar ini menjadi penting setelah Mataram dilanda cuaca ekstrem. Pekan lalu, ribuan warga terdampak banjir rob dan luapan Sungai Jangkok.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat 800 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4.000 warga terdampak. Lokasi terdampak meliputi Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung, hingga Kelurahan Bintaro, Ampenan.

    Data Dampak Bencana di Mataram
    Lokasi Jenis Bencana Jumlah Terdampak (KK)
    Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan (Penghulu Agung), Bintaro Banjir rob, luapan Sungai Jangkok, abrasi 800
    Lingkungan Bugis dan Bintaro Ampenan Kerusakan rumah berat 20

    "Kalau kami totalkan ada 800 KK yang terdampak, ada juga yang karena abrasi, banjir rob, dan luapan Sungai Jangkok. (Lokasinya) di Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung hingga di Kelurahan Bintaro, Ampenan," kata Plt Kalak BPBD Mataram, Muzaki.

    Muzaki menyebutkan kerusakan rumah terparah terjadi di Lingkungan Bugis dan Bintaro Ampenan. Sebanyak 20 rumah rusak berat di sana, menyebabkan warga terpaksa tinggal di tenda sementara.

    "Rumah warga yang rusak berat rata-rata berada di bibir pantai. Posko hingga dapur umum yang kami bangun di sana akan diperpanjang hingga pekan ini, guna mempercepat proses perbaikan," tandasnya.

  • 24 Siswa SDN 3 Bungur Tulungagung Diduga Keracunan Massal Usai Santap Program Makan Bergizi Gratis

    24 Siswa SDN 3 Bungur Tulungagung Diduga Keracunan Massal Usai Santap Program Makan Bergizi Gratis

    Puluhan siswa SDN 3 Bungur, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, diduga mengalami keracunan massal. Kejadian ini terjadi setelah mereka mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Para siswa yang mengalami gejala keracunan segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

    Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tulungagung, dr. Aris Setiawan, total ada 24 anak yang menunjukkan gejala keracunan.

    "Namun, tidak 24-nya harus diberikan penanganan yang spesifik, ada yang diobservasi dalam hal ini sudah mulai enakan dan sudah bisa segera pulang," kata dr Aris, Selasa (10/2/2026).

    Sebagian besar siswa mengeluhkan sakit perut, muntah-muntah, diare, dan lemas. Seluruh siswa terdampak telah menerima penanganan medis yang diperlukan.

    Sebelum munculnya gejala, para siswa mengonsumsi menu ayam suwir yang didistribusikan oleh SPPG Bungur 4. Pihak SPPG sendiri telah mencurigai kualitas menu tersebut.

    Dr. Aris menyebut pihak SPPG telah memiliki kecurigaan terhadap menu yang diproduksi hari ini karena ayam suwir yang disiapkan mulai berbau. Saat itu juga kepala SPPG menginstruksikan melalui grup WhatsApp untuk menarik kembali menunya.

    Namun, karena beberapa menu sudah terlanjur didistribusikan, sebagian siswa sempat mengonsumsinya. Hal ini menyebabkan munculnya keluhan gejala mirip keracunan.

    "Tapi yang di SD ini belum tertarik karena memang kebetulan distribusinya kan tidak di waktu yang sama ya," ujarnya.

    Tindakan Penyelidikan

    Dinas Kesehatan Tulungagung bersama tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung telah turun tangan. Mereka melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

    Petugas juga mengambil beberapa sampel makanan serta muntahan korban. Sampel-sampel ini akan dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Insiden Serupa Sebelumnya

    Kasus keracunan terkait program MBG di Tulungagung bukan kali pertama terjadi. Beberapa kejadian serupa pernah dilaporkan di berbagai sekolah.

    No. Lokasi Kejadian Tanggal Kejadian
    1 SMK Sore (Tanggal belum tersedia)
    2 SMKN 2 Boyolangu (Tanggal belum tersedia)
    3 MAN 2 Tulungagung (Tanggal belum tersedia)
    4 SMKN 3 Boyolangu (Tanggal belum tersedia)
    5 SMPN 1 Boyolangu (Tanggal belum tersedia)

    Dugaan keracunan sebelumnya juga terjadi di SMK Sore, SMKN 2 Boyolangu, MAN 2 Tulungagung, SMKN 3 Boyolangu, dan SMPN 1 Boyolangu. Polisi dan Dinas Kesehatan terus berupaya mengungkap penyebab pasti insiden ini.

  • Vihara Setia Budha Binjai Bersiap Sambut Imlek 2026

    Vihara Setia Budha Binjai Bersiap Sambut Imlek 2026

    Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Vihara Setia Budha di Jalan Jenderal Sudirman, Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, mulai melakukan beragam persiapan. Vihara yang merupakan cagar budaya ini bersolek menyambut hari besar.

    Para pengurus terlihat sibuk membersihkan area vihara. Mereka juga menata berbagai keperluan untuk perayaan Imlek 2577 yang akan datang.

    Vihara Setia Budha adalah salah satu vihara besar dan bersejarah di Kota Binjai. Tempat ibadah ini masih aktif digunakan hingga saat ini.

    Persiapan yang dilakukan mencakup pembersihan menyeluruh. Selain itu, penyiapan berbagai kebutuhan sembahyang.

    "Sekarang ini masih masa persiapan, jadi belum selesai semuanya. Kami masih tahap pembersihan dan menyiapkan persediaan barang-barang yang dibutuhkan, seperti dupa dan perlengkapan sembahyang," ujar Irma, salah satu pengurus vihara, Senin (9/2/206).

    Selain kebersihan, dekorasi khas Imlek juga mulai ditata. Suasana vihara diperkirakan akan semakin semarak menjelang perayaan.

    Ornamen dan pernak-pernik Imlek akan terpasang di berbagai sudut. Hal ini menambah kemeriahan suasana.

    "Nanti kalau sudah siap semua, dekorasinya akan lebih ramai lagi. Pernak-pernik Imlek juga akan lebih penuh dan lengkap," kata Ima, pengurus vihara lainnya.

    Salah satu dekorasi utama yang disiapkan adalah hiasan besar pigura kuda api. Hiasan ini menjadi penanda shio Imlek 2577.

    Puncak Perayaan dan Tradisi Sa Cap Meh

    Hiasan kuda api akan menjadi elemen utama dekorasi vihara. Pigura ini hadir saat perayaan Imlek berlangsung.

    Seluruh persiapan ditargetkan rampung pada 16 Februari. Tanggal tersebut bertepatan dengan perayaan Sa Cap Meh.

    "Untuk persiapan ini ditargetkan selesai pada 16 Februari, bertepatan dengan perayaan Sa Cap Meh," ujar Irma.

    Sa Cap Meh adalah malam sebelum Tahun Baru Imlek. Di Vihara Setia Budha, perayaan ini diisi dengan sembahyang menjelang pergantian tahun.

    Tabel berikut merangkum beberapa kegiatan utama selama persiapan dan perayaan Imlek di Vihara Setia Budha:

    Kegiatan Deskripsi Target Selesai
    Pembersihan Vihara Area vihara dibersihkan secara menyeluruh 16 Februari
    Penyiapan Perlengkapan Sembahyang Dupa, lilin, dan perlengkapan lain disiapkan 16 Februari
    Pemasangan Dekorasi Imlek Ornamen, pernak-pernik, dan pigura kuda api dipasang 16 Februari
    Sembahyang Sa Cap Meh Sembahyang menjelang pergantian tahun Malam 16 Februari

    Sembahyang juga dilakukan untuk menghormati leluhur yang sudah wafat. Vihara ini menyediakan tempat penitipan abu jenazah.

    "Nantinya akan dilakukan sembahyang, termasuk sembahyang untuk menghormati orang-orang atau leluhur yang sudah wafat, karena di vihara ini juga terdapat tempat penitipan abu jenazah," jelasnya.

    Pada hari Sa Cap Meh, semua persiapan akan selesai. Ini mencakup pembersihan, ketersediaan alat sembahyang, lilin, serta dekorasi Imlek.

    Umat banyak menggunakan hio besar atau dupa berukuran besar saat sembahyang. Terutama menjelang hari besar keagamaan.

    "Penggunaan dupa itu macam-macam, tergantung keinginan masing-masing. Ada yang untuk penghormatan kepada dewa-dewi, ada juga untuk pembersihan diri dalam menyambut pergantian tahun. Tapi memang lebih sering digunakan saat hari-hari besar," tutup Irma.

  • Warga Gamping Kidul Sleman Tewas Tercebur Sumur Saat Perbaiki Pompa Air

    Warga Gamping Kidul Sleman Tewas Tercebur Sumur Saat Perbaiki Pompa Air

    Seorang warga Gamping Kidul, Kabupaten Sleman, Agus Kristiyono (50), ditemukan meninggal dunia setelah tercebur ke dalam sumur. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban berupaya memperbaiki mesin pompa air.

    Kepala Kantor SAR Yogyakarta, Rio Banupanitis, mengonfirmasi pihaknya menerima laporan. Laporan tersebut terkait kondisi membahayakan manusia di wilayah Gamping Kidul RT 01/17.

    Peristiwa nahas ini bermula sekitar pukul 11.30 WIB ketika korban memperbaiki mesin pompa air di sumur. Namun, saat proses perbaikan, korban diduga kesetrum listrik dari pompa air.

    “Kronologi yang kami terima, korban sedang memperbaiki mesin pompa air. Namun ketika sedang memperbaiki, korban kesetrum aliran listrik dari pompa air dan jatuh ke dalam sumur,” kata Rio kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

    Kejadian tersebut segera dilaporkan ke instansi terkait. Petugas Kantor SAR Yogyakarta merespons dengan menerjunkan satu tim rescue.

    Proses Evakuasi Korban

    Tim rescue dibekali peralatan Confined Space Rescue (CSR). Alat ini khusus untuk penyelamatan di ruang terbatas, mengingat kondisi sumur yang sempit dan dalam.

    Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan Tim SAR Gabungan. Mereka memulai proses pengangkatan tubuh korban dari dasar sumur.

    “Setelah tiba di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan Tim SAR Gabungan untuk melaksanakan proses evakuasi korban dari dalam sumur,” ujar Rio.

    Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Hal ini karena kedalaman sumur yang mencapai belasan meter, menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.

    Data Penyelamatan

    Tindakan Detail
    Pelapor Masyarakat Gamping Kidul
    Objek Evakuasi Agus Kristiyono (50)
    Kedalaman Sumur 15 meter
    Tim Penyelamat Kantor SAR Yogyakarta, Tim SAR Gabungan
    Alat Digunakan Confined Space Rescue (CSR)
    Durasi Evakuasi Sekitar 30 menit

    Saat berhasil diangkat ke permukaan, pria paruh baya itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban tidak tertolong akibat insiden tersebut.

    “Korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur yang mempunyai kedalaman kurang lebih 15 meter dalam keadaan meninggal dunia,” ucap Rio.

    Usai dievakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada tim medis. Selanjutnya, jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

  • Medan Sanksi Moral 34 ASN Disdikbud Absen di Hari Kerja Pertama 2026

    Medan Sanksi Moral 34 ASN Disdikbud Absen di Hari Kerja Pertama 2026

    Sebanyak 34 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menerima sanksi moral. Hukuman ini diberikan karena mereka tidak hadir pada hari kerja pertama setelah libur Tahun Baru, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

    Sanksi disiplin yang diterapkan berupa pengumuman nama-nama ASN yang absen. Nama-nama tersebut dipajang di media sosial dan papan pengumuman resmi Disdikbud Medan.

    Pemberian sanksi ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Medan, Andy Yudhistira, Senin (9/2/2026).

    “Sanksi ini diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena berdasarkan surat dari BKPSDM,” ujar Andy Yudhistira, Senin (9/2/2026).

    Sanksi moral ini berlandaskan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemkot Medan Nomor 800-1-10-41882. Keputusan itu mengenai Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka per tanggal 5 Februari 2026.

    Pelanggaran ini merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan. Surat Nomor 800.1.6/0137 tanggal 5 Januari 2026 itu membahas tindak lanjut monitoring presensi pegawai ASN.

    Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi

    Ketidakhadiran 34 ASN dianggap sebagai pelanggaran etika pegawai dalam berorganisasi. Hal ini karena mereka tidak mengikuti apel pasca libur Natal dan Tahun Baru pada 2 Januari 2026.

    “Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Nomor 800.1.6/0137 tanggal 5 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Monitoring terhadap presensi pegawai ASN pada hari kerja pertama pasca libur Natal dan Tahun Baru tanggal 2 Januari 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Bahwa perbuatan sebanyak 34 orang merupakan pelanggaran etika pegawai ASN dalam berorganisasi karena tidak mengikuti apel pasca libur Natal dan Tahun Baru tanggal 2 Januari 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan,” demikian bunyi bagian awal surat tersebut.

    Peraturan yang Mendukung Sanksi

    Penjatuhan sanksi ini memiliki dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023.

    Peraturan tersebut mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan. Selain itu, ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Nomor 800.1.6.1/001 tanggal 2 Januari 2026.

    Surat Keputusan itu perihal Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

    Detail Pelaksanaan Sanksi Moral

    Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka akan diterapkan di papan pengumuman. Selain itu, pengumuman juga akan dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

    Keputusan sanksi mulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

    “Penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka pada papan pengumuman dan media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Keputusan ini berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tutup surat tersebut.

    Detail Sanksi Moral ASN Disdikbud Medan Keterangan
    Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi 34 Orang
    Tanggal Kejadian Absen 2 Januari 2026
    Jenis Sanksi Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)
    Media Pengumuman Sanksi Papan Pengumuman & Media Sosial Disdikbud Medan
    Dasar Hukum Utama Peraturan Wali Kota Medan No. 58 Tahun 2023
    Instansi Pemberi Sanksi Majelis Kode Etik Pegawai ASN Pemkot Medan
  • Penganiaya Guru di Trenggalek Divonis 6 Bulan Penjara, Ribuan Guru Sujud Syukur

    Penganiaya Guru di Trenggalek Divonis 6 Bulan Penjara, Ribuan Guru Sujud Syukur

    Awang Kresna Aji Pratama, terdakwa kasus penganiayaan guru, divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek. Sidang putusan yang berlangsung di ruang Cakra PN Trenggalek ini dijaga ketat dan disaksikan ribuan guru dari berbagai daerah.

    Majelis hakim menilai Awang terbukti sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap Eko Prayitno, guru SMPN 1 Trenggalek. Vonis ini lebih tinggi satu bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

    "Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ucap ketua majelis hakim Galih Ryo Purnomo, Selasa (10/2/2026).

    Usai pembacaan vonis, Awang menyatakan menerima putusan. Sementara itu, JPU Kejaksaan Negeri Trenggalek menyatakan masih pikir-pikir terkait langkah selanjutnya.

    Juru bicara PN Trenggalek, Marshias Mereapul Ginting, menjelaskan ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap tenaga pendidik, Eko Prayitno.

    "Perbuatan terdakwa selain melukai Eko Prayitno secara fisik juga melukai psikis Eko dan keluarga serta para tenaga kependidikan. Kemudian selanjutnya perbuatan terdakwa dianggap sangat meresahkan masyarakat," kata Marshias.

    Berikut adalah rincian pertimbangan putusan hakim:

    Faktor Keterangan
    Pemberat Perbuatan terhadap tenaga pendidik (guru)
    Melukai fisik dan psikis korban serta keluarga
    Meresahkan masyarakat luas
    Meringankan Terdakwa kooperatif selama persidangan
    Menyesali perbuatan yang dilakukan
    Telah meminta maaf kepada korban dan PGRI

    Sementara itu, hal yang meringankan terdakwa adalah sikap kooperatif selama persidangan. Awang juga menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban serta organisasi PGRI.

    Reaksi Ribuan Guru dan Harapan PGRI

    Putusan majelis hakim disambut gembira oleh ribuan guru yang menanti di luar pengadilan. Mereka bahkan melakukan sujud syukur atas keputusan hakim yang dianggap berani dan melebihi tuntutan jaksa.

    "Saya terima kasih atas dukungan semua pihak atas proses Pak Eko yang cukup panjang ini. Yang kedua, vonis majelis hakim yang melebihi tuntutan jaksa itu hemat saya ini prestasi yang luar biasa dari Pengadilan Negeri Trenggalek dan sangat berani dari majelis hakim," kata Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno.

    Dengan putusan ini, pihak korban diharapkan dapat lebih tenang. Keluarga korban juga meminta agar kasus ini berhenti dan tidak berlanjut, mengingat dampaknya secara psikologis.

    "Pak Eko dan keluarganya sudah sangat lelah. Tetapi apresiasi kami terus-menerus keputusan hari ini di luar perkiraan kami," imbuh Catur Winarno.

    Catur berharap tidak ada lagi kasus penganiayaan terhadap tenaga pendidik di Trenggalek. PGRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi kemajuan dunia pendidikan.

    Kronologi Penganiayaan Guru

    Kasus penganiayaan ini bermula ketika Eko Prayitno, guru SMPN 1 Trenggalek, mengajar pelajaran kesenian. Salah satu siswi kedapatan bermain telepon genggam di luar konteks pembelajaran.

    Eko kemudian menyita telepon genggam tersebut. Untuk memberikan efek jera, Eko memasukkan batu ke dalam bak air, seolah-olah batu tersebut adalah telepon genggam yang disita.

    Saat pulang sekolah, siswi tersebut melapor kepada kakaknya, Awang, bahwa telepon genggamnya disita dan dimasukkan ke dalam air. Tersulut emosi, Awang mendatangi rumah korban dan melakukan pemukulan sebanyak dua kali.

  • Ayah Selamatkan Anak Diterkam Buaya Sungai Watubangga Kolaka

    Ayah Selamatkan Anak Diterkam Buaya Sungai Watubangga Kolaka

    Kolaka, Sulawesi Tenggara – Seorang ayah bernama Ramli (54) berhasil menunjukkan keberanian luar biasa saat menyelamatkan putranya, Feldi (17), dari terkaman buaya. Peristiwa menegangkan ini terjadi saat keduanya sedang memasang jaring ikan di aliran sungai Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

    Kejadian naas tersebut berlangsung pada Senin, 9 Februari, sekitar pukul 16.00 Wita. Akibat insiden ini, Feldi mengalami sejumlah luka serius di beberapa bagian tubuhnya.

    Wakapolsek Watubangga, Ipda Mirwan Pasalli, mengonfirmasi kejadian tersebut. "Korban selamat dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit," kata Mirwan, Selasa (10/2/2026).

    Feldi menderita luka gigitan di dada, paha kanan, lutut, dan punggung. Luka-luka ini menunjukkan betapa kuatnya terkaman buaya yang menyerangnya.

    Mirwan menjelaskan bahwa insiden bermula saat Ramli dan Feldi membentangkan jaring ikan. Tiba-tiba, Feldi yang berada sekitar tujuh meter dari bibir sungai berteriak minta tolong setelah diterkam buaya.

    Melihat anaknya diseret buaya, Ramli segera bertindak cepat. Tanpa ragu, ia meraih ekor buaya dan menariknya sekuat tenaga hingga buaya tersebut melepaskan gigitannya.

    "Saksi memegang ekor buaya dan menariknya hingga korban bisa diselamatkan," ungkap Mirwan.

    Perawatan Medis dan Imbauan Kewaspadaan

    Setelah berhasil diselamatkan, Feldi segera mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Watubangga. Namun, karena luka yang cukup serius, ia kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut.

    "Korban dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan karena luka serius," jelas Mirwan.

    Detail Insiden Keterangan
    Lokasi Sungai Kelurahan Watubangga, Kolaka
    Waktu Kejadian Senin, 9 Februari, sekitar pukul 16.00 Wita
    Korban Feldi (17)
    Penyelamat Ramli (54), Ayah Korban
    Luka Korban Dada, paha kanan, lutut, punggung
    Status Korban Selamat, dirawat di rumah sakit

    Menyikapi insiden ini, Mirwan mengimbau seluruh warga untuk selalu waspada saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama di daerah yang dikenal sebagai habitat buaya. Ia juga meminta warga untuk tidak mencoba mencari buaya tersebut jika tidak memiliki keahlian atau perlengkapan yang memadai.

  • Anggaran BPBD Bali Terpangkas Rp8,9 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan

    Anggaran BPBD Bali Terpangkas Rp8,9 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan

    Denpasar menghadapi tantangan besar dalam penanganan bencana. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali untuk tahun 2026 mengalami pemotongan signifikan. Alokasi dana yang disetujui hanya Rp24,8 miliar, jauh dari kebutuhan sebelumnya.

    Jumlah ini turun Rp8,9 miliar dibandingkan anggaran bencana tahun 2025 yang mencapai Rp33,7 miliar. Penurunan ini memaksa BPBD Bali untuk memutar otak dalam menyiasati keterbatasan dana.

    Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Budsana Yadnya, menjelaskan bahwa awalnya usulan anggaran bencana untuk tahun 2026 mencapai Rp35 miliar. Namun, kebijakan penyesuaian fiskal daerah berujung pada pengurangan anggaran.

    “Memang terdapat selisih sekitar Rp11 miliar dari usulan Renstra (Rencana Strategis) yang awal kami ajukan. Namun, ini merupakan kebijakan yang harus kami sesuaikan,” terang Teja, Senin (9/1/2026).

    Tidak Ada Program Prioritas Dihapus

    Meskipun anggaran merosot tajam, Teja menegaskan bahwa tidak ada program prioritas penanggulangan bencana yang dihapus. Penyesuaian dilakukan melalui strategi yang lebih efisien.

    “Tidak ada program yang kami hapus. Penyesuaian dilakukan melalui penurunan target kegiatan dan efisiensi anggaran di beberapa program,” ujar Kalaksa BPBD Bali yang belum lama menjabat itu.

    Berikut adalah perbandingan anggaran bencana BPBD Bali:

    Tahun Anggaran Disetujui Perubahan
    2025 Rp33,7 Miliar –
    2026 Rp24,8 Miliar Menurun Rp8,9 Miliar

    Strategi Hadapi Keterbatasan Anggaran

    Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, BPBD Bali akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.

    “Kami akan memperkuat kerja sama dengan BPBD kabupaten/kota, sektor swasta, NGO, serta instansi pendukung lainnya,” katanya.

    Upaya mitigasi memang berpotensi kurang optimal akibat anggaran terbatas. Namun, BPBD Bali tetap berupaya maksimal. “Untuk kegiatan mitigasi memang ada potensi kurang optimal karena anggaran terbatas, tetapi kami tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada,” sambung dia.

    Pendanaan Alternatif untuk Kedaruratan

    Dalam penanganan kondisi darurat, BPBD Bali mengandalkan alternatif pendanaan lainnya. Ini memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga meski anggaran utama berkurang.

    “Untuk kondisi darurat, kami masih bisa memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBN maupun Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN,” tandasnya.

  • BPOM Temukan 41 Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Yogyakarta

    BPOM Temukan 41 Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Yogyakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap temuan mengejutkan di November-Desember 2025. Sebanyak 41 produk Obat Bahan Alam (OBA) terbukti mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Yogyakarta dan wilayah lainnya.

    Produk-produk ilegal ini berisiko tinggi memicu kerusakan hati hingga serangan jantung fatal. Seluruhnya ditarik dari peredaran demi melindungi kesehatan masyarakat.

    Temuan ini merupakan hasil pengawasan intensif selama dua bulan, termasuk penelusuran langsung fasilitas produksi dan distribusi. Dari 2.923 sampel yang diperiksa, termasuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, BPOM mendapati:

    • 32 produk mengandung BKO pada November dari 1.087 sampel.
    • 9 produk mengandung BKO pada Desember dari 1.836 sampel.

    Sebagian besar produk tanpa izin edar (TIE), bahkan mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) palsu atau fiktif.

    Daftar temuan ini menambah panjang catatan BPOM di tahun 2025. Tercatat, BPOM telah menguji 11.654 produk OBA dan Suplemen Kesehatan (SK) selama Januari hingga Desember 2025.

    Hasilnya, total 206 produk terbukti mengandung BKO. Ini menunjukkan masalah serius dalam peredaran produk kesehatan di Indonesia.

    Bahaya Kandungan BKO

    Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahaya penggunaan BKO dalam OBA. Konsumsi tanpa pengawasan medis sangat berbahaya. Beberapa dampak yang bisa terjadi, tergantung jenis BKO yang ditemukan:

    • Sildenafil: gangguan penglihatan, sakit kepala, serangan jantung, kematian.
    • Deksametason & parasetamol: osteoporosis, gangguan mental, kelainan darah, kerusakan hati.
    • Sibutramin: tekanan darah naik, denyut jantung meningkat, sulit tidur.

    Penggunaan jangka panjang berpotensi menyebabkan kerusakan hati dan ginjal permanen.

    "Produk yang diklaim jamu ternyata mengandung zat aktif obat keras. Ini pelanggaran hukum sekaligus ancaman nyata bagi kesehatan," kata Taruna, Selasa (10/2/2026).

    Daftar Produk Ilegal Ditemukan BPOM

    Berikut adalah daftar sebagian produk Obat Bahan Alam yang ditindak BPOM karena mengandung BKO, memiliki NIE fiktif/dibatalkan, atau tidak terdaftar:

    Klaim Produk Nama Produk Kandungan BKO Status NIE
    Stamina Pria AMK Madu Tonik Cap Kuda Sildenafil, Tadalafil NIE dibatalkan
    Stamina Pria Jamu Suami Sildenafil Sitrat, Kafein Tidak terdaftar
    Pegal Linu Daun Mujarab Natrium Diklofenak, Parasetamol NIE fiktif
    Pegal Linu Jamu Jawa Asli Sarang Tawon Natrium Diklofenak NIE dibatalkan
    Penggemuk Badan Obat Gemuk Deksametason Tidak terdaftar
    Pelangsing Cathrine Slim Sibutramin Tidak terdaftar
    Kencing Manis Jiang Tang Wan Glibenklamid Tidak terdaftar

    Sanksi dan Upaya Pencegahan

    BPOM telah menertibkan fasilitas produksi, distribusi, hingga ritel. Sanksi yang dijatuhkan meliputi peringatan keras, penarikan dan pemusnahan produk, serta pencabutan izin edar. Proses pidana akan dilakukan jika ada unsur kejahatan.

    Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

    Melalui jejaring ASEAN PMAS, BPOM juga menerima laporan peredaran produk berbahaya lintas negara:

    • Thailand: 5 produk pelangsing dan stamina pria mengandung sibutramin, sildenafil, tadalafil.
    • Singapura: 1 produk nyeri mengandung deksametason, prednisolon, diklofenak.
    • Kaledonia Baru: 1 produk asal Indonesia mengandung tramadol.

    Imbauan untuk Masyarakat

    BPOM mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan Cek KLIK sebelum membeli produk:

    • Cek Kemasan.
    • Cek Label.
    • Cek Izin edar (melalui aplikasi BPOM Mobile).
    • Cek Kedaluwarsa.

    Imbauan ini sangat penting terutama untuk produk yang dijual secara online.

    "Jangan tergoda klaim instan. Jangan biarkan produk ilegal merusak tubuh dan masa depan," ujar Taruna.

    Masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi produk yang masuk daftar temuan ini. Segera lapor melalui HALOBPOM 1500533 atau Balai POM terdekat jika menemukan produk mencurigakan.

  • Pemkot Mataram Percepat Penataan Ratusan Aset Daerah

    Pemkot Mataram Percepat Penataan Ratusan Aset Daerah

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah gencar menata aset daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini diambil menyusul instruksi langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menertibkan seluruh aset.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan penataan aset dilakukan bertahap. Penertiban kendaraan dinas sebagai aset bergerak telah rampung, disusul pembenahan lahan yang belum bersertifikat.

    Alwan Basri memastikan semua aset sedang dalam proses perapian. Ini meliputi kendaraan roda dua dan sertifikasi tanah aset.

    "Semua sedang kami rapikan, semua aset. Aset bergerak dan aset tidak bergerak kami rapikan. Kendaraan roda dua kami tertibkan. Kemudian sertifikat tanah aset sudah kita lakukan dengan BPN, ini bagian dari itu," kata Alwan, Senin (9/2/2026).

    Kendala Sertifikasi Ratusan Lahan

    Hingga kini, ratusan lahan milik Pemkot Mataram masih belum bersertifikat. Kendala utama adalah kelengkapan dokumen, khususnya untuk aset pengadaan lama.

    "Ada, masih banyak. Ini kan pengadaan lama, jadi berkasnya harus lengkap, harus clean and clear baru kami bisa mensertifikat di BPN," ujarnya.

    Ratusan lahan tersebut mencakup aset pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan infrastruktur kota seperti jalan. Aset hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga masih dalam proses administrasi.

    Distribusi Kembali Kendaraan Dinas

    Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah menarik ratusan kendaraan dinas. Penarikan dilakukan terhadap kendaraan yang tidak sesuai peruntukan.

    Menurut catatan BKD, sekitar 320 unit kendaraan dinas ditarik dari berbagai OPD.

    "Kendaraan yang kita tarik sebanyak 20 unit, dengan rincian 147 unit yang masih bagus, 149 unit masih baik, dan 24 unit randis dalam kondisi rusak," kata Kepala BKD Mataram, Muhamad Ramayoga, saat dikonfirmasi sebelumnya.

    Dari total yang ditarik, 113 unit telah didistribusikan kembali. Kendaraan tersebut dialokasikan ke OPD yang membutuhkan operasional lapangan.

    "Sementara masih ada permintaan 171 unit, tapi di satu sisi ada beberapa OPD nggak mau menerima motor. Mereka mau kondisinya baru. Apakah ada kondisi seperti pengadaan, itu tergantung TAPD," jelasnya.

    Data Penarikan dan Distribusi Kendaraan Dinas

    Berikut rincian data penarikan dan distribusi kendaraan dinas oleh BKD Kota Mataram:

    Kategori Jumlah Unit
    Total Kendaraan Ditarik 320
    Kondisi Bagus 147
    Kondisi Baik 149
    Kondisi Rusak 24
    Didistribusikan Kembali 113
    Permintaan Belum Terpenuhi 171

    Tanpa Target Waktu

    Pemkot Mataram tidak menetapkan target waktu penyelesaian sertifikasi aset. Pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kemampuan administrasi yang ada.