Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lokasi calon relokasi saat ini tengah dikaji secara geologi. Ini untuk memastikan tingkat keamanannya sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.
Kajian geologi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemindahan warga. Tujuannya adalah memindahkan warga ke kawasan yang dinilai lebih aman dan layak huni.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa asesmen geologi sedang berlangsung. Empat lokasi menjadi fokus kajian, termasuk tiga calon lahan relokasi dan satu pondok pesantren eksisting milik Perhutani.
"Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," ujar Agus, Selasa (10/2/2026).
Kajian ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Keduanya meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Asesmen ini juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.
Tiga lokasi yang dikaji sebagai calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dikaji bervariasi.
| Lokasi Relokasi | Luas Lahan (Hektare) |
|---|---|
| Desa Padasari | 3,238 |
| Desa Lebakwangi | 5,081 |
| Desa Capar | 10,042 |
"Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian," katanya.
Penanganan Pengungsi dan Tahapan Relokasi
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, mengatakan penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif. Tercatat 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak.
Para korban tersebar di sembilan titik pengungsian. "Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujar Bergas.
Proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.
Sebelumnya, Ahmad Luthfi memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap. Hunian tersebut akan dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan bagi warga. Relokasi dilakukan demi keselamatan masyarakat.
"Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad.









