Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan dua tersangka terkait kasus dugaan fraud di PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kedua tersangka tersebut adalah TA, selaku Direktur Utama, dan RL, Komisaris PT DSI.
Keduanya kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP. "Untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka TA dan ARL," kata Ade Safri kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
Sebelum ditahan, TA dan RL telah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka pada Senin (9/2). Selama pemeriksaan, kedua petinggi PT DSI tersebut dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.
Ade Safri mengungkapkan bahwa TA menghadapi 85 pertanyaan. Sementara itu, RL harus menjawab 138 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengurai dugaan tindak pidana yang terjadi.
Tiga Tersangka Kasus PT DSI
Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan total tiga orang tersangka. Selain TA dan RL yang kini ditahan, tersangka ketiga adalah MY. Ia merupakan mantan Direktur PT DSI sekaligus pemegang saham.
MY juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Namun, MY tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (9/2) dengan alasan sakit.
Berikut daftar tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia:
| Nama Tersangka | Jabatan/Peran |
|---|---|
| TA | Direktur Utama PT DSI & Pemegang Saham |
| MY | Eks Direktur PT DSI, Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional, dan PT Duo Properti Lestari |
| RL | Komisaris PT DSI & Pemegang Saham |
"MY tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin, 9 Februari 2026 dengan alasan sakit," jelas Ade Safri.
Dugaan Tindak Pidana
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait dugaan tindak pidana. Kasus ini mencakup penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, hingga penipuan melalui media elektronik. Modus operandi diduga melibatkan pembuatan pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini diperkirakan terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2025.
Penyidik juga menyangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modus TPPU diduga dilakukan melalui penyaluran pendanaan dari masyarakat menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," terang Ade Safri melalui keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Penyidikan kasus ini juga akan mendalami pasal-pasal terkait TPPU. "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkas dia.









