Category: Berita

  • Dinkes Jateng Umumkan 1,6 Juta Peserta BPJS PBI-JK Dinonaktifkan Mulai 2026

    Dinkes Jateng Umumkan 1,6 Juta Peserta BPJS PBI-JK Dinonaktifkan Mulai 2026

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan penonaktifan 1,6 juta warga dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jateng menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien terdampak keputusan ini.

    Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa total peserta PBI-JK di Jateng mencapai 14,2 juta. Penonaktifan ini berdampak pada pasien kronis seperti hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

    Yunita menegaskan pelayanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis. Pemerintah memprioritaskan hak masyarakat untuk layanan kesehatan, terlepas dari kendala administratif.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," kata Yunita, Selasa (10/2/2026).

    Ia mengimbau bupati dan wali kota memastikan Dinkes di wilayahnya berkoordinasi lintas sektor. Koordinasi melibatkan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

    "Koordinasi ini penting untuk memastikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, serta penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi berlangsung," jelasnya.

    BPJS Diminta Jamin Pembiayaan

    Pemprov Jateng juga meminta BPJS Jateng mengimbau cabang BPJS agar menjamin pembiayaan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan sembari menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI-JK.

    "Pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif," jelasnya.

    Verifikasi Data Kemensos Jadi Dasar Penonaktifan

    Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI, Yessi Kumalasari, membenarkan penonaktifan 1,6 juta peserta PBI-JK di Jateng. Tiga daerah terdampak tertinggi adalah Kabupaten Brebes, Kota Semarang, dan Kabupaten Pemalang.

    Daftar Wilayah Terdampak Penonaktifan BPJS PBI-JK Terbanyak di Jateng
    Kabupaten/Kota Jumlah Jiwa Terdampak
    Kabupaten Brebes 100.552
    Kota Semarang 98.545
    Kabupaten Pemalang 83.746

    Yessi menjelaskan, mutasi data PBI JKN dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Sosial (Kemensos). Peserta PBI-JK yang sebelumnya mendapat layanan meski masuk desil 6-10 kini dinonaktifkan.

    "Peserta yang masih dianggap layak untuk mendapatkan bantuan yaitu dari desil 1-5 dan secara berkala, nanti bertahap desil 6-10 akan dibersihkan," tuturnya.

    Opsi Bagi Peserta Terdampak

    BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan fasilitas kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan. Ada beberapa opsi bagi masyarakat terdampak.

    "Pertama kembali menjadi peserta PBI-JK, cukup koordinasi dengan Dinas Sosial, ada surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan, kemudian ada format dari Dinas Sosial yang harus diisi," terangnya.

    Proses verifikasi dan validasi di Pusdatin terkadang tidak cepat. Jika layanan tidak dapat ditunda, peserta dapat beralih menjadi peserta mandiri.

    "Apabila memang tidak memungkinkan menunda layanan, ada opsi kedua untuk diaktifkan kepesertaannya yaitu menjadi peserta mandiri," ucap Yessi.

    Pendaftaran bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan atau via WhatsApp di nomor 08118-165-165 (24 jam).

    Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

    Jika tidak mampu membayar iuran mandiri, di Jawa Tengah ada opsi pembiayaan dari anggaran pemerintah kabupaten/kota. Saat ini, 17 kabupaten/kota di Jateng berstatus non-cut off.

    "Artinya kalau sudah didaftarkan 1×24 jam melalui pemerintah daerah, bisa langsung aktif di kemudian hari haknya di kelas 3 dan itu bisa terus dimanfaatkan sampai proses verifikasi dan validasi berikutnya," jelas Yessi.

    Namun, 18 kabupaten/kota masih berstatus cut-off, sehingga pendaftaran baru aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini tidak ideal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan segera.

    Hingga Selasa (9/2/2026), pukul 02.30 WIB, total usulan reaktivasi dari Dinas Sosial yang masuk ke BPJS Kesehatan mencapai 19 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 17 ribu jiwa berhasil direaktivasi.

    "Kami dari BPJS Kesehatan berupaya berkomitmen kalau sudah ada data feedback dari Pusdatin masuk ke BPJS Kesehatan, akan kita aktivasi 1×24 jam. Karena kita paham yang diaktivasi itu masyarakat yang butuh layanan," tambahnya.

  • Dua Warga Sleman Meninggal Tersambar Petir di Gubuk Sawah

    Dua Warga Sleman Meninggal Tersambar Petir di Gubuk Sawah

    Dua orang warga Padukuhan Barak 1 dan Barak 2, Margoluwih, Seyegan, Sleman, meninggal dunia setelah tersambar petir pada Senin (9/2) sekitar pukul 12.30 WIB. Peristiwa tragis ini terjadi saat ketiganya berteduh di sebuah gubuk di area persawahan.

    Satu korban lainnya berhasil selamat tanpa mengalami luka. Kejadian ini menambah daftar dampak cuaca ekstrem di wilayah Sleman.

    Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Sleman siang itu. Tiga warga tersebut, yang sedang menanam padi di sawah, memutuskan untuk berteduh di gubuk saat hujan mulai turun.

    Nahas, gubuk yang mereka gunakan untuk berlindung tersambar petir. Peristiwa itu mengakibatkan dua korban meninggal di lokasi kejadian.

    “Info sementara ada dua orang meninggal dunia tersambar petir di sawah,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman Bambang Kuntoro kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Bambang menjelaskan, ketiganya sedang beristirahat di gubuk kecil saat insiden terjadi.

    “Jadi 3 orang nanam padi di sawah, saat hujan istirahat di gubuk kecil lalu tersambar petir,” ujarnya.

    Identitas Korban dan Penanganan

    Korban meninggal dunia adalah seorang nenek berinisial W (63) dari Padukuhan Barak 1 dan S (64) dari Padukuhan Barak 2. Sementara korban selamat berinisial S (74) yang juga warga Barak 2.

    Petugas gabungan segera mengevakuasi kedua korban meninggal dunia. Mereka dibawa ke RS At Taurot, Seyegan untuk penanganan lebih lanjut.

    “Korban meninggal dievakuasi ke RS At Taurot, Seyegan,” ujarnya.

    Dampak Lain Hujan Angin di Sleman

    Selain insiden sambaran petir, Bambang menambahkan, hujan angin kencang juga menyebabkan sejumlah dampak lain di Sleman. Di Kapanewon Depok, sebuah pohon tumbang menimpa atap tempat parkir.

    Kejadian ini masih dalam proses penanganan petugas. Sementara itu, di Kapanewon Mlati, tercatat dua titik pohon tumbang yang menutup akses jalan.

    Berikut adalah ringkasan dampak cuaca ekstrem di Sleman:

    Lokasi Dampak Status Penanganan
    Padukuhan Barak 1 & 2, Margoluwih 2 korban meninggal tersambar petir Evakuasi selesai
    Kapanewon Depok Pohon tumbang menimpa atap parkir Dalam proses penanganan
    Kapanewon Mlati 2 titik pohon tumbang menutup jalan Dalam proses penanganan

    Petugas gabungan telah melakukan asesmen dan penanganan darurat terhadap seluruh laporan tersebut.

    “Untuk saat ini petugas gabungan telah melakukan asesmen dan penaganan darurat,” pungkasnya.

  • Menteri PU Targetkan Tol Prosiwangi Sampai Situbondo 2028

    Menteri PU Targetkan Tol Prosiwangi Sampai Situbondo 2028

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menyatakan pembangunan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menargetkan ruas tol ini bisa rampung hingga Situbondo pada tahun 2028.

    Doddy Hanggodo mengungkapkan hal tersebut saat kunjungan kerjanya di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (10/2/2026). Proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur.

    "Saya harapkan tahun 2028 selesai lah itu Tol Prosiwangi," kata Doddy, Selasa (10/2/2026).

    Doddy menjelaskan Tol Prosiwangi telah beroperasi secara fungsional sampai gerbang Tol Paiton saat Nataru tahun lalu. Kini, pembangunan dikebut untuk Seksi Paiton-Besuki agar bisa dibuka fungsional pada Lebaran 2026.

    Pada 2028, Tol Prosiwangi dipastikan akan rampung hingga Seksi Besuki-Situbondo. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan hingga Banyuwangi untuk mendukung akses pariwisata dan ekonomi.

    "Tahun 2028 untuk sementara waktu sampai Situbondo dulu ya," tandas Doddy Hanggodo.

    Capaian Positif Segmen Gending-Besuki

    Proyek tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton-Besuki menunjukkan capaian positif. Seksi 1 dan 2 dari Gending hingga Paiton sempat beroperasi fungsional saat libur Nataru 2025-2026. Namun, ruas tersebut ditutup kembali untuk memenuhi persyaratan operasional penuh.

    Seksi 3 Paiton-Besuki saat ini mencapai progres di atas 92%. Ruas ini ditargetkan dibuka fungsional pada arus Mudik dan Balik Lebaran 2026, memungkinkan kendaraan melintas dari Gending hingga Besuki.

    Proses pra-Provisional Hand Over (pra-PHO) untuk ruas Paiton-Besuki sedang berlangsung. PHO diharapkan dilakukan sebelum Ramadan 2026, sehingga siap difungsionalkan pada Lebaran 2026.

    Rincian Seksi Pembangunan Tol Prosiwangi

    Tol Prosiwangi terbagi menjadi tujuh seksi pembangunan. Setiap seksi memiliki panjang yang bervariasi, menargetkan konektivitas dari Probolinggo hingga Banyuwangi secara bertahap. Berikut rinciannya:

    Seksi Ruas Panjang (km)
    1 Gending-Kraksaan 12,88
    2 Kraksaan-Paiton 11,2
    3 Paiton-Besuki 25,6
    4 Besuki-Situbondo 43,3
    5 Situbondo-Asembagus 16,76
    6 Asembagus-Bajulmati 37,45
    7 Bajulmati-Ketapang 29,21
  • Pergerakan Tanah di Jangli Semarang Memburuk, Dua Rumah Tak Layak Huni

    Pergerakan Tanah di Jangli Semarang Memburuk, Dua Rumah Tak Layak Huni

    Peristiwa tanah gerak di RT 7 RW 1 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, masih terus terjadi. Pergeseran tanah perlahan namun konsisten mengakibatkan kerusakan rumah warga semakin parah.

    Ketua RT 7 RW 1 Kelurahan Jangli, Joko Sukaryono, mengatakan pergerakan tanah terpantau sejak pagi hingga siang hari.

    “Saat ini masih ada pergerakan perlahan-lahan secara masif. Pergeseran itu terjadi terus tiap detik, terakhir tadi sekitar jam 08.00 WIB pagi sampai siang tadi jam 13.00 WIB,” kata Joko saat dihubungi detikJateng, Selasa (10/2/2026).

    Total 63 KK warga RT 7 RW 1 Kelurahan Jangli, dengan 15 rumah atau 17 KK terdampak langsung pergerakan tanah. Dampak terlihat jelas dibandingkan hari sebelumnya.

    Retakan lantai rumah yang awalnya hanya beberapa sentimeter kini bertambah lebar. Bahkan beberapa rumah mengalami penurunan.

    “Yang kemarin lebarnya sekitar 5 sentimeter, sekarang sudah hampir 10 sentimeter. Bahkan ada rumah yang turun sekitar 5 sentimeter,” jelasnya.

    Tercatat 15 rumah terdampak pergerakan tanah, dengan dua di antaranya dinyatakan tidak bisa dihuni. Kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat.

    “Yang tidak bisa dihuni ada dua rumah. Satu rumah sudah dipindahkan ke bangunan di sebelahnya,” kata Joko.

    Warga yang rumahnya rusak parah lainnya masih tinggal di rumah mereka. Posko pengungsian belum bisa dihuni sepenuhnya. Upaya sedang dilakukan agar posko pengungsian dapat segera digunakan.

    “Kalau untuk malam ini, kemungkinan rumah sejumlah warga tidak bisa ditempati. Kita sudah bikin posko darurat di musala,” ucapnya.

    “Untuk yang ngungsi kemarin belum ada karena kita belum siapkan tenda untuk pengungsian baru, baru poskonya aja. Insyaallah kita usahakan malam ini yang terdampak dievakuasi,” lanjutnya.

    Tabel Data Dampak Pergeseran Tanah

    Dampak Jumlah/Kondisi
    Total KK Terdampak 17 KK
    Jumlah Rumah Rusak 15 Rumah
    Rumah Tidak Layak Huni 2 Rumah
    Retakan Lantai 5 cm menjadi 10 cm
    Penurunan Rumah Sekitar 5 cm

    Rekomendasi dan Bantuan

    BPBD Kota Semarang telah meninjau lokasi dan merekomendasikan agar warga tidak menempati rumah sementara waktu.

    “Saran dari BPBD, rumah-rumah yang terdampak sebaiknya tidak ditinggali dulu dan dilakukan evakuasi,” jelasnya.

    Bantuan yang diterima warga berupa sembako serta perlengkapan darurat seperti terpal dan matras.

    “Kita baru menerima bantuan dari BPBD berbentuk sembako dan terpal atau matras untuk pengungsian. Tenda posko sudah berdiri cuman untuk tenda pengungsiannya yang belum,” ujarnya.

    Warga berharap adanya relokasi ke tempat yang lebih aman. Relokasi diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga.

    “Harapannya warga yang terdampak bisa direlokasi di tempat yang lebih aman. Status rumah kami itu kan di tanah TNI AD, kita berharapnya bisa direlokasi di wilayah TNI AD,” harapnya.

    “Karena sebagian besar warga saya itu pekerjaannya hanya buruh. Dari faktor ekonomi kalau direlokasi lebih jauh nggak memungkinkan lah. Nanti kesulitan,” lanjutnya.

  • Oknum ASN Sopir Pribadi Camat Parengan Diduga Aniaya Pegawai SPBU Tuban

    Oknum ASN Sopir Pribadi Camat Parengan Diduga Aniaya Pegawai SPBU Tuban

    Aksi dugaan penganiayaan melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial J di Parengan, Tuban, Jawa Timur, menggegerkan media sosial. Pelaku yang merupakan sopir pribadi Camat Parengan tersebut diduga melakukan kekerasan terhadap empat pegawai SPBU.

    Insiden ini terjadi di sebuah SPBU di wilayah Parengan. Rekaman CCTV yang beredar luas menunjukkan detik-detik kejadian dugaan penganiayaan tersebut.

    Dalam rekaman CCTV, oknum ASN J terlihat turun dari mobil. Tanpa basa-basi, ia langsung menjambak salah satu operator SPBU.

    Tidak hanya itu, pelaku juga tampak memukul orang yang mencoba melerai. Kejadian ini menimbulkan perhatian publik yang menyoroti etika dan perilaku ASN.

    Dampak dan Penyelidikan

    Empat pegawai SPBU dilaporkan menjadi korban dalam insiden ini. Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan ini.

    Berikut adalah ringkasan insiden yang terjadi:

    Lokasi Terduga Pelaku Korban Bukti
    SPBU Parengan, Tuban Oknum ASN inisial J (Sopir Camat) 4 Pegawai SPBU Rekaman CCTV

    Masyarakat menunggu kejelasan dan tindakan tegas dari pihak terkait. Hal ini untuk memastikan keadilan bagi para korban dan menjaga integritas ASN.

  • Stella Rumengan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Penipuan Modus Ketua DPC Demokrat di Mojokerto

    Stella Rumengan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Penipuan Modus Ketua DPC Demokrat di Mojokerto

    Stella Rumengan (72) divonis 1 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Terdakwa dinyatakan terbukti menipu Ade Ria Suryani, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, sebesar Rp 226 juta. Modus yang digunakan adalah mengaku sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

    Majelis hakim menyatakan Stella Rumengan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 2 tahun penjara. Baik JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

    Pembacaan vonis terhadap Stella Rumengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto. Didampingi hakim anggota Nurlely dan Jantiani Longli Naetasi di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Mojokerto. Sidang berlangsung sekitar pukul 14.29 WIB.

    Terdakwa Stella Rumengan menghadapi vonis tanpa didampingi penasihat hukum. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Penipuan. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian Rp 226 juta bagi korban.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan," kata Ardhi saat membacakan vonis, Selasa (10/2/2026).

    Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan adalah Stella telah menikmati hasil perbuatannya. Namun, usia lanjut terdakwa menjadi pertimbangan meringankan.

    "Terdakwa merupakan orang tua yang berusia lanjut," ujar Hakim Jantiani.

    JPU maupun terdakwa diberi waktu 7 hari untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atau menerima vonis.

    Kronologi Penipuan Modus Ketua DPC Partai Demokrat

    Kasus penipuan ini bermula pada Januari 2022. Stella Rumengan menelepon Ade Ria Suryani, menawarkan jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto periode 2022-2027. Stella, yang tinggal di Perumnas Regency Bambe, Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, mengaku sebagai pengurus DPP Partai Demokrat.

    Stella juga mengklaim dirinya sebagai orang kepercayaan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Padahal, ia sama sekali bukan pengurus partai berlambang mercy tersebut. Ade Ria Suryani saat itu adalah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Demokrat, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029.

    Tergiur tawaran Stella, Ade dan suaminya menemui terdakwa di Surabaya. Stella kembali meyakinkan korban bahwa ia 99% sanggup memberikan kursi Ketua DPC Partai Demokrat. Pada pertemuan tersebut, Stella meminta uang mahar Rp 250 juta.

    Uang tersebut disebut-sebut akan diserahkan kepada salah seorang pengurus DPP Partai Demokrat. Suami Ade, Sunardi, yang terlanjur percaya, mentransfer uang Rp 226 juta secara bertahap. Transfer dilakukan mulai 7 Maret sampai 13 Juni 2022 ke rekening Stella.

    Berikut rincian kronologi singkat kasus penipuan ini:

    Tanggal/Periode Peristiwa
    Januari 2022 Stella menghubungi Ade, menawarkan posisi Ketua DPC Partai Demokrat.
    7 Maret – 13 Juni 2022 Sunardi (suami Ade) mentransfer Rp 226 juta ke Stella.
    21 Juni 2022 Ade mendaftar sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat.
    Muscab Partai Demokrat Stella tidak bisa dihubungi, pencalonan Ade kandas.
    Kamis (29/1) JPU menuntut Stella 2 tahun penjara.
    Selasa (10/2/2026) Stella divonis 1 tahun 8 bulan penjara.

    Pada 21 Juni 2022, Ade mendaftar sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat. Namun, saat musyawarah cabang (Muscab) digelar, Stella tidak bisa dihubungi. Pencalonan Ade pun kandas. Nenek asal Dukuh Pakis 6A, Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, ini terbukti menghabiskan uang korban untuk kebutuhan pribadinya.

  • Operasi SAR Pencarian Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Dihentikan Sementara

    Operasi SAR Pencarian Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Dihentikan Sementara

    Operasi SAR pencarian pendaki yang dilaporkan hilang di Bukit Mongkrang, Karanganyar, Yasid Ahmad Firdaus (26), telah dihentikan sementara. Kepala Basarnas Solo, Kamal Riswandi, menjelaskan penghentian tersebut dipicu oleh beberapa faktor.

    Yasid Ahmad Firdaus, warga Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dilaporkan hilang usai mendaki pada Minggu (18/1/2026). Operasi SAR gabungan telah berlangsung selama 13 hari sejak Senin (19/1) hingga Sabtu (31/1/2026) namun belum berhasil menemukan korban.

    Kamal Riswandi mengungkapkan cuaca ekstrem dan potensi gangguan habitat hewan buas menjadi penyebab utama penghentian sementara ini. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan tim SAR di lapangan.

    "Saat hari ke-13 kita evaluasi, teman-teman yang ada di dalam tim SAR gabungan dihentikan dilakukan pemantauan sementara. Karena ada beberapa faktor," kata Kamal kepada awak media di Kawasan Wisata Bukit Mitis, Tawangmangu, Selasa (10/2/2026).

    Faktor cuaca ekstrem menjadi perhatian serius. Selain itu, adanya laporan tentang pergerakan hewan buas dari wilayah Mongkrang ke arah permukiman masyarakat menambah pertimbangan penghentian.

    "Faktor pertama cuaca yang saat itu lumayan ekstrem. Kemudian ada info turunnya hewan buas dari wilayah Mongkrang ke arah masyarakat. Kami khawatir banyak orang yang mencari, habitat mereka terganggu," jelasnya.

    Tim SAR gabungan kemudian meminta waktu istirahat satu minggu untuk memungkinkan hewan buas kembali ke habitat aslinya. Hal ini bertujuan mencegah potensi korban tambahan jika habitat mereka semakin terganggu.

    "Teman-teman meminta rest dulu satu Minggu, untuk habitatnya (hewan buas) tidak turun lebih jauh lagi ke masyarakat, yang akhirnya justru tambah korban. Itu jadi pertimbangan untuk dihentikan sementara dan dilakukan pemantauan," imbuhnya.

    Pemantauan dan Pencarian Kembali

    Meskipun operasi SAR dihentikan, pemantauan terhadap area Bukit Mongkrang tetap dilakukan. Jalur pendakian Bukit Mongkrang juga ditutup sementara untuk umum.

    Pencarian kembali dilakukan pada Sabtu (7/2) setelah evaluasi kondisi di lapangan. Upaya ini membuahkan hasil, korban akhirnya ditemukan.

    Berikut kronologi singkat operasi SAR:

    Tanggal Kejadian Keterangan
    18/1/2026 Yasid Ahmad Firdaus dilaporkan hilang Usai pendakian di Bukit Mongkrang
    19/1/2026 Operasi SAR dibuka Pencarian selama 7 hari
    25/1/2026 Pencarian 7 hari berakhir Korban belum ditemukan
    28/1/2026 Perpanjangan SAR (3 hari) Korban belum ditemukan
    31/1/2026 Operasi SAR ditutup Perpanjangan SAR kedua berakhir
    7/2/2026 Pencarian kembali dilakukan Setelah pemantauan dan evaluasi
    10/2/2026 Korban ditemukan Pukul 08.45 WIB, meninggal dunia

    "Kemarin hari Sabtu dievaluasi lagi, disisir lagi untuk lokasi yang mungkinkan adanya korban berada. Alhamdulillah hari ini bisa ditemukan. Kemarin sudah disisir karena kondisi dan cuaca ekstrem sehingga baru hari ini ditemukan," pungkasnya.

    Korban ditemukan di koordinat 7°41'00.0"S111°10'30.0"E, di wilayah selatan Bukit Mongkrang.

    "Alhamdulillah pagi ini kami diinfokan oleh tim SAR gabungan yang menemukan Mas Yasid di wilayah Bukit Mongkrang. Tadi pukul 08.45 WIB, infonya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kamal kepada awak media di Kawasan Wisata Bukit Mitis, Tawangmangu, Selasa (10/2/2026).

  • Jadwal Salat Denpasar, Badung, Gianyar Hari Ini Selasa 10 Februari 2026

    Jadwal Salat Denpasar, Badung, Gianyar Hari Ini Selasa 10 Februari 2026

    Umat Muslim di Denpasar, Badung, dan Gianyar tidak perlu cemas perihal waktu salat. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama telah mengeluarkan jadwal salat pada hari ini, Selasa 10 Februari 2026.

    Jadwal ini memuat waktu untuk salat wajib Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Informasi ini krusial sebagai pengingat agar Muslim tidak melewatkan waktu ibadah yang telah ditetapkan.

    Berikut adalah rincian jadwal salat untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, Badung, serta Gianyar pada Selasa 10 Februari 2026:

    Waktu Salat Denpasar (Wita) Badung (Wita) Gianyar (Wita)
    Subuh 05:02 05:03 05:02
    Zuhur 12:37 12:37 12:36
    Asar 15:50 15:50 15:49
    Maghrib 18:49 18:49 18:48
    Isya 20:01 20:01 20:00

    Niat Salat Lima Waktu

    Selain jadwal, umat Muslim juga dianjurkan untuk memahami niat salat lima waktu. Berikut adalah bacaan niat dalam bahasa Arab beserta artinya:

    Niat Salat Subuh

    Ushalli fardhol subhi rak'ataini mustaqhbilal kiblati ada-an ma'muman/imaaman lillahi ta'ala

    Artinya: Aku berniat shalat fardu Subuh dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum/imam karena Allah Ta'ala

    Niat Salat Zuhur

    Ushalli fardhol dzuhri arba'a rakatain mustaqhbilal kiblati ada-an ma'muman/imaaman lillahi ta'ala

    Artinya: Aku berniat shalat fardu Dhuhur empat rakaat menghadap kiblat sebagai makmum/imam karena Allah Ta'ala

    Niat Salat Asar

    Ushalli fardhol ashri arba'a rak'ataini mustaqbilal qiblati ada-an ma'muman/imaaman lillahi ta'ala

    Artinya: Aku berniat shalat fardu 'Ashar empat raka'at menghadap kiblat sebagai makmum/imam karena Allah Ta'ala

    Niat Salat Maghrib

    Usholli fardhol maghribi tsalasa rak'ataini mustaqbilal kiblati ada-an ma'muman/imaaman lillahi ta'ala

    Artinya: Aku berniat shalat fardu Maghrib tiga rakaat menghadap kiblat sebagai makmum/imam karena Allah Ta'ala

    Niat Salat Isya

    Ushalli fardhol 'isya'i arba'a rak'ataini mustaqbilal qiblati ada-an ma'muman/imaaman lillahi ta'ala

    Artinya: Aku berniat shalat fardu 'Isya empat rakaat menghadap kiblat sebagai makmum/imam karena Allah Ta'ala

    Penting untuk diingat, niat salat disesuaikan dengan status pelaksanaannya. Lafal 'adaan' digunakan saat salat sendirian, 'ma'muman' untuk makmum, dan 'imaaman' bagi imam.

  • TNI Siapkan Pasukan Misi Kemanusiaan dan Perdamaian ke Gaza, Palestina

    TNI Siapkan Pasukan Misi Kemanusiaan dan Perdamaian ke Gaza, Palestina

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menjelaskan alasan pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina. Misi ini berfokus pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan dukungan gencatan senjata di wilayah konflik tersebut.

    Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia murni bersifat kemanusiaan. Hal ini ditegaskan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan tiga pilar utama misi Indonesia di Gaza. Ini meliputi bantuan kemanusiaan, rekonstruksi pascakonflik, dan upaya mendorong gencatan senjata.

    "Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Selasa (10/2/2026).

    Meskipun persiapan pengiriman pasukan terus dilakukan, Vahd Nabyl Achmad Mulachela belum dapat memastikan tanggal pasti keberangkatan atau jumlah personel. Diskusi mendalam sedang berlangsung.

    "Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif," tegasnya.

    Indonesia berhati-hati agar tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip garis politik luar negeri. "Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung," imbuhnya.

    Persiapan Pasukan TNI AD

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, sebelumnya telah menyatakan kesiapan TNI AD. Pasukan akan disiapkan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina.

    Koordinasi mengenai kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan masih berjalan. Koordinasi ini melibatkan Mabes TNI dan Mabes AD.

    "Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu," kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Jumlah pasukan yang akan dikirim belum final, namun diperkirakan bisa mencapai ribuan personel. Angka ini masih dalam tahap negosiasi dan belum ada keputusan akhir.

    "Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang," jelasnya.

    Kriteria dan Pengalaman Pasukan

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan kriteria personel yang akan diberangkatkan. Mereka adalah yang memiliki pengalaman dalam misi perdamaian.

    Pengalaman seperti misi pasukan perdamaian bentukan PBB akan menjadi prioritas. Pihak TNI juga masih menanti keputusan resmi dari Presiden.

    "Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut," kata Tandyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Informasi Penting Misi Kemanusiaan TNI di Gaza

    Aspek Misi Keterangan
    Tujuan Utama Bantuan Kemanusiaan, Rekonstruksi, Gencatan Senjata
    Fokus Humanitarian
    Status Pengiriman Dalam Persiapan
    Timeline Pengiriman Belum Definitif
    Jumlah Pasukan Belum Definitif (Perkiraan 5.000-8.000)
    Kriteria Pasukan Berpengalaman Misi Perdamaian (contoh: UNIFIL)
    Otoritas Penentu Pemerintah Indonesia (Presiden)
  • IPHI NTT Apresiasi Rencana Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah

    IPHI NTT Apresiasi Rencana Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah

    Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Program ini diharapkan dapat memangkas masa tunggu ibadah haji yang kini mencapai 15-20 tahun.

    Ketua IPHI NTT Anwar Pua Geno menyatakan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. Ia optimis program tersebut dapat direalisasikan dalam satu hingga dua tahun mendatang.

    Pembangunan Kampung Haji di Makkah dinilai Anwar akan mempersingkat antrean jemaah haji. Jumlah jemaah terus meningkat setiap tahun, namun antrean yang panjang menjadi kendala.

    "Kalau bisa dengan adanya pembangunan perkampungan haji di Makkah, maka lamanya antrean itu bisa diperpendek untuk mengurangi jumlah jemaah haji yang setiap tahun terus meningkat tetapi antreannya panjang," terang Anwar, melalui sambungan telepon, Senin (9/2/2026).

    Calon jemaah haji asal NTT saat ini harus menunggu 15 hingga 20 tahun. Kabar dari Presiden Prabowo ini menjadi "angin segar" bagi umat Muslim, terutama terkait biaya dan masa antrean haji.

    Menurut Anwar, keberadaan Kampung Haji juga akan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jemaah. Ini mempermudah jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Penurunan Biaya Haji

    Selain pembangunan Kampung Haji, IPHI NTT juga mengapresiasi rencana Presiden Prabowo menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan ini dinilai sebagai kabar baik di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

    "Saya mengapresiasi atas gagasan dari Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya perjalanan atau ongkos naik haji," katanya.

    Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah meringankan beban calon jemaah. Anwar berharap kebijakan penurunan biaya haji dapat terealisasi pada 2026 atau berlanjut ke 2027.

    Komitmen Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah bertekad menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Komitmen ini disampaikan saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang, Jawa Timur.

    "Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam agenda yang disiarkan secara virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia mendapat kehormatan memiliki lahan di Kota Suci Makkah. Lahan tersebut akan dibangun Kampung Haji untuk jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    "Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapatkan hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Makkah. Kita akan bangun Kampung Haji di Makkah untuk jemaah haji dan semua yang melaksanakan umrah," ujar Prabowo.

    Keberadaan Kampung Haji diyakini akan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Fasilitas ini juga berpotensi menekan biaya layanan bagi masyarakat.

    "Nanti dijamin semua jemaah akan mendapatkan hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi, pelayanannya akan terbaik," tegas Prabowo.

    Penetapan Biaya Haji 2026

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 Hijriah atau tahun 2026 telah ditetapkan. Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati total biaya haji sebesar Rp 87,4 juta.

    Angka ini menunjukkan penurunan Rp 2 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025. Penurunan biaya ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji di seluruh Indonesia.

    Tahun Biaya Haji (Rupiah) Perubahan dari Tahun Sebelumnya (Rupiah)
    2025 89.400.000 –
    2026 87.400.000 -2.000.000